Pidana dalam Kasus Jerinx Tidak Tepat, Kepolisian Harus Segera Hentikan Penyidikan

Pernyataan Pers Aliansi Masyarakat Sipil
Pidana dalam Kasus Jerinx Tidak Tepat, Kepolisian Harus Segera Hentikan Penyidikan

Rabu, 12 Agustus 2020, Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. 

Jerinx dilaporkan oleh IDI wilayah Bali atas postingannya yang menyebut IDI sebagai “kacung WHO” karena mewajibkan dilakukannya rapid test. Kami berpendapat, penggunaan pasal pidana UU ITE untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya ini tidaklah tepat. Lebih lanjut, penahanan yang dikenakan terhadapnya tidaklah perlu untuk dilakukan dan cenderung dipaksakan.

Adapun pernyataan Jerinx terhadap penanganan COVID-19 yang kontraproduktif perlu menjadi pemicu untuk menghadirkan diskursus publik yang lebih sehat, ketimbang menggunakan jalur kriminalisasi melalui instrumen UU ITE.

Penggunaan Pasal 28 ayat (2) untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya jelas tidaklah tepat dan menyalahi makna dari ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi-ekspresi yang termasuk ke dalam kategori incitement to hatred/violence/discriminate atau penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian/kekerasan/diskriminasi berdasarkan SARA. 

Elemen penting dalam ketentuan itu yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Niat menjadi satu komponen yang paling penting untuk membedakan antara ekspresi yang sah (legitimate expression) dengan ekspresi yang termasuk ke dalam ujaran kebencian.

Menurut pandangan kami, ekspresi yang disampaikan oleh Jerinx di dalam postingan Instagramnya tersebut, yang merujuk kepada IDI sebagai “kacung WHO” sangat jauh untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini. Lebih jauh, untuk dapat mengetahui apakah sebuah ekspresi masuk kualifikasi sebagai penyebaran ujaran kebencian, terlebih dahulu harus dilihat:

(1) Konteks di dalam ekspresi; (2) Posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut; (3) Niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasikan kebencian dan menghasut; (4) Kekuatan muatan dari ekspresi; (5) Jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens; dan (6) Kemungkinan dan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikan ekspresi. 

Rentannya penyalahgunaan pasal incitement to hatred ini, mengharuskan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menilai suatu ekspresi memiliki muatan bahaya (harmful) serius, sehingga dapat dipidana. Sedangkan dalam peristiwa ini, kualifikasi bahaya tersebut belum terpenuhi.Tidak hanya penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap Jerinx yang tidak tepat, penggunaan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik juga sama sekali tidak berdasar. Pasal 27 ayat (3) dalam penerapannya haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran terhadap individu.

Artinya, pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan terhadap orang perseorangan, bukan terhadap institusi ataupun badan hukum. Pasal 27 ayat (3) KUHP pun merupakan delik aduan absolut yang artinya individu yang dicemarkan itu sendiri yang harus melaporkan perbuatan pidana terhadapnya dan bukan perwakilannya.

Tentu saja menjadi tidak masuk akal kemudian, ketika institusi yang harus diwakili oleh seseorang menggunakan ketentuan ini. Dalam kasus Jerinx, pencemaran nama baik yang dilaporkan adalah pencemaran terhadap institusi IDI. Oleh karenanya, secara otomatis Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak dapat diterapkan terhadapnya.

Atas penangkapan dan penetapan Jerinx sebagai tersangka ini, kami mengingatkan kembali agar Aparat Penegak Hukum berhati-hati dalam menerapkan UU ITE. Kejaksaan sebagai “Dominus Litis” yang memiliki kewenangan untuk menuntut perkara ini, harus dengan tegas menolak perkara, sebab pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat Jerinx ini jelaslah tidak sesuai dengan maksud pembentukannya dan terlihat sangat dipaksakan hanya untuk memenuhi sentimen punitif dari masyarakat.

Tidak hanya itu, penahanan yang dilakukan terhadap Jerinx oleh Kepolisian bukanlah langkah yang tepat untuk diambil, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, dimana seluruh pihak di dalam sistem peradilan pidana sedang berusaha keras mengurangi jumlah tahanan dari dalam fasilitas penahanan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di dalam fasilitas.

Meskipun pasal yang digunakan untuk menjerat Jerinx ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian Kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan harus dapat melihat urgensi dari pelaksanaan upaya paksa ini dengan lebih baik. Terlebih, pasal yang diancamkan kepada Jerinx, sama sekali tidak melibatkan adanya kekerasan, yang seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi Kepolisian untuk tidak memprioritaskan penahanan terhadapnya.

Berdasarkan hal tersebut, kami mendesak sejumlah hal berikut ini:

1. Kepolisian untuk menghentikan penyidikan perkara ini, mengingat tidak terpenuhinya sejumlah unsur pidana sebagaimana dijelaskan di atas.

2. Segera mengeluarkan Jerinx dari tahanan. Penahanan Jerinx dapat menjadi gambaran tidak pekanya penyidik terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini juga menjadi persoalan di tempat-tempat penahanan.

3. Kejaksaan apabila perkara ini tidak dihentikan penyidikannya, sebagai dominus litis, menolak melakukan penuntutan karena tidak layaknya perkara ini untuk diajukan ke persidangan.

4. Aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati menggunakan ketentuan di dalam UU ITE dan menerapkannya dengan ketat sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan.

5. Pemerintah dan DPR untuk segera memprioritaskan perubahan kembali UU ITE, melihat UU ITE masih belum tepat sasaran dan penggunaanya cenderung eksesif.

Jakarta, 13 Agustus 2020

Aliansi Masyarakat Sipil
ICJR, Elsam, PIL-NET, IJRS, HRWG, DebtWatch Indonesia, IMPARSIAL, PBHI, YLBHI, LBH Pers, Greenpeace Indonesia, PSHK, Indonesia for Global Justice, Yayasan Satu Keadilan, ICEL, LeIP, LBH Masyarakat, WALHI, Amnesty Internasional Indonesia

Walikota Bogor Selaku Penjamin Penangguhan Penahanan Tersangka Korupsi Menujukkan Rendahnya Komitmen Pemberantasan Korupsi

Walikota Bogor Selaku Penjamin Penangguhan Penahanan Tersangka Korupsi Menujukkan Rendahnya Komitmen Pemberantasan Korupsi

Yayasan Satu Keadilan menyayangkan keputusan Walikota Bogor, Bima Arya memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap 5 (lima) tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini dilangsungkan penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Surat permohonan penangguhan penahanan tersebut dituangkan dalam surat resmi Walikota Bogor bernomor 180/2633-Hukham tertanggal 27 Juli 2020. Keputusan Walikota Bogor selaku penjamin tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat namun keputusan tersebut menujukkan rendahnya komitmen dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketua Yayasan satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, S.H mengecam tindakan Walikota Bogor, Bima Arya sebagai penjamin penangguhan penahanan 5 (lima) dari 6 (enam) orang tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Bogor.

“Apa yang dilakukan Walikota itu tidak patut dicontoh. Sebagai pejabat publik, seharusnya bisa menunjukkan komitmen dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukannya malah bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan terhadap tersangka korupsi”. Ujar Sugeng.

Karenanya, Sugeng memandang tindakan sebagai penjamin tersebut sudah menjadi tolok ukur kemunduran aparat pemerintahan dalam memerangi korupsi.

Sebagaimana publik ketahui, saat ini Kejaksaan Negeri Kota Bogor menahan enam tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 5 (lima) orang diantaranya berstatus Aparat Sipil Negara (ASN). Kelima tersangka merupakan ASN yang menjabat sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di tingkat kecamatan, sedangkan satu tersangka lainnya adalah penyedia jasa percetakan naskah soal ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), try out, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah.

Usai resmi ditahan, keenamnya menjalani penahanan selama 20 hari di rumah tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Paledang Kota Bogor. Keenamnya terlibat kasus dugaan penyimpangan dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) se-Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Sesuai dengan penghitungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akibat kejahatan tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 17.189.919.828,-.

Saat proses penyidikan berlangsung, Walikota Bogor, Bima Arya melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan atasnama lima orang tersangka yang berstatus ASN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang tengah menyelidiki kasus tersebut.

Dalam konteks hak asasi manusia, Yayasan Satu Keadilan berpandangan bahwa para tersangka memiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan. Namun, kami menilai surat permohonan pengajuan penangguhan penahanan yang ditandatangani oleh Walikota Bogor selaku penjamin tidak menujukkan ciri kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat mewujudkan good and clean governance dengan diimbangi komitmen pemerintah untuk menegakan hukum, khususnya perang melawan tindak pidana korupsi.

Yayasan Satu Keadilan mendukung Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk menolak permohonan penangguhan penahan tersangka yang diajukan oleh Walikota Bogor, Bima Arya. Tindakan Walikota Bogor sebagai penjamin menangguhan penahanan kelima tersangka korupsi dana BOS telah melukai rasa keadilan masyarakat.

“Dengan bertindak seperti ini, pejabat sebagai penjamin malah akan menjadi sorotan publik. Bahkan tidak dipungkiri publik akan membuat pandangan berbeda atau bahkan negatif kepada pejabat”. Ujar Sugeng.

Kami juga megingatkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk patuh pada surat Jaksa Agung RI tentang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan ditengah upaya mencegah Penyebaran covid-19 point (6) mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan/penangguhan penahanan dengan mempedomani ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 KUHAP dan setelah melalui konsultasi dengan pimpinan satuan kerja.

Yayasan Satu Keadilan mendorong Walikota Bogor untuk membenahi sistem pengawasan penyaluran dan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bogor dengan memperkuat sistem pengawasan terpadu dan partisipatif. Walikota Bogor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kembali keberadaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Wadah yang seharusnya menjadi kunci dan sebagai konektor dalam menangani masalah pendidikan malah berfungsi sebaliknya. Menambah ruwet dunia pendidikan dengan peluang praktik korupsi.

Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai pandangan kami atas dukungan penegakan hukum melawan praktik korupsi dana BOS di Kota Bogor.

Bogor, 3 Agustus 2020
Yayasan Satu Keadilan

Narahubung :
Sugeng Teguh Santoso, S.H. 08158931782

Covid-19: Pembebasan narapidana harus mencakup tahanan dan warga binaan dalam kasus pasal makar Papua

Kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk membebaskan para narapidana, terutama narapidana anak, melalui sistem asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi, kami juga mendesak Pemerintah untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menerapkan keputusan ini.

Narapidana, tahanan serta yang dipenjarakan atas tuduhan makar dan atas tindakan mengekspresikan opininya secara damai harus dibebaskan tanpa syarat.

Pemidanaan terhadap mereka juga adalah pemidanaan yang dipaksakan. Mereka berhak mendapatkan hak atas kesehatan. Sehingga sudah seharusnya untuk tujuan perlindungan kesehatan dan pertimbangan rasa keadilan, mereka semua harus dibebaskan tanpa syarat.

Ditambah lagi, potensi penularan Covid-19 di penjara sangat rentan, dibawa oleh petugas lapas yang berjaga dan berinteraksi dengan para narapidana. Belum lagi tidak ada jaminan mereka dapat mengakses air bersih, sabun, hand sanitizer, masker dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk mencegah penularan virus.

Dengan pembebasan ini, para narapidana, paling tidak, bisa melakukan social distancing dan melakukan mitigasi terhadap dirinya sendiri karena hampir seluruh penjara dan lapas di Indonesia sudah melebihi daya tampung, overcrowded.

Sementara mereka yang masih berada di dalam tahanan harus mendapat akses pada layanan kesehatan, termasuk akses untuk mendapatkan tes dan upaya pencegahan yang memadai. Yang terpenting, segala keputusan mengenai strategi penanganan penyebaran Covid-19 harus mematuhi aturan HAM internasional.

Latar Belakang

Awal pekan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk membebaskan 30.000 narapidana dewasa hingga anak untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembebasan tersebut dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, khususnya bagi narapidana yang masa 2/3 pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020.

Dalam keputusan tersebut, pertimbangan Pemerintah dalam melakukan pembebasan itu adalah tingginya tingkat hunian di lapas, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah tahanan, sehingga mereka rentan tertular virus corona.

Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang menyebut bahwa “pencegahan, perawatan dan pengendalian epidemi, endemik, penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya” merupakan bagian dari hak atas kesehatan.

Dalam konteks pandemi Covid-19, kewajiban negara termasuk memastikan bahwa tindakan preventif, peralatan, layanan dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Di dalam hak atas kesehatan ini pula, alat-alat, fasilitas dan layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup; dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi; menghormati etika medis; serta sesuai secara ilmiah dan medis dan berkualitas baik. Alat dan layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua, terutama oleh kelompok yang paling rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat; dalam jangkauan fisik yang aman untuk semua komunitas tanpa terkecuali; dan terjangkau untuk semua serta seraya tetap memperhatikan kebutuhan khusus karena gender, usia, disabilitas. Hak tersebut juga mencakup aksesibilitas informasi terkait kesehatan.

Jakarta, 2 April 2020

Amnesty International Indonesia
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Asia Justice and Rights (AJAR)
Yayasan Satu Keadilan
Ikatan Keluarga Korban untuk Orang Hilang (IKOHI)
Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
Greenpeace Indonesia
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH)
Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua
Elsham Papua
ALDP
LBH Cenderawasih
SKPKC Fransiskan Papua
Kontras Papua
LBH Papua Barat
Perkumpulan Belantara papua
PapuaItuKita
LBH Jakarta
LBH Pers
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
ICJR
Federasi KontraS
Tapol, UK
Gereja komunitas Anugerah Reformed Baptist Salemba
SKP Keuskupan Agung Merauke

YSK-BEBASKAN SUDARTO TOTO

Surat Terbuka YSK: Segera Bebaskan Sudarto Toto

Segera Bebaskan Sudarto Toto
Jamin dan Lindungi Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Republik Indonesia

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Kapolda Sumatera Barat
Irjen Pol. Drs Toni Harmanto
Di Tempat,

Awal tahun 2020 telah dicemari oleh perilaku sewenang-wenang aparat Kepolisian Sumatera Barat dengan melakukan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Sudarto Toto, seorang aktivis yang memperjuangkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Barat. Tindakan kriminalisasi ini dengan terang benderang menunjukkan arogansi kepolisian dalam menggunakan kewenangan untuk membukam suara-suara kritis dan pembelaan terhadap kelompok agama dan keyakinan yang rentan didiskriminasi.

Sudarto Toto, Direktur Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Sumatera Barat, ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 di Kantor PUSAKA dikarenakan diduga sebagai penyebar informasi yang menimbulkan kebencian di media sosial. Penangkapan terhadap Sudarto dilakukan berdasarkan Laporan Polisi No: LP/77/K/XII/2019Polsek pada tanggal 29 Desember 2019 atas nama Harry Permana. Sudarto pun disangkakan dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelum ditangkap, Sudarto sempat menerima telpon dari seseorang yang tidak diketahui dan mengajak Sudarto untuk bertemu di kantor PUSAKA. Setelah ditunggu di kantor PUSAKA, 8 (delapan) aparat kepolisian Polda Sumatera Barat mendatangi kantor PUSAKA dan langsung menangkap Sudarto dengan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan, SP.Kap/4/I/RES2.5/2020/Ditreskrimsus. Dalam proses penangkapan tersebut, polisi sempat akan menyita unit komputer yang ada di kantor PUSAKA, namun ditolak oleh Sudarto karena tidak ada perintah dari pengadilan.

Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh adanya pelarangan perayaan ibadah Natal di Nagari Sikabau atas balasan surat pemberitahuan dari Pemerintahan Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya. Surat tersebut berisi bahwa pemerintahan Nagari merasa keberatan atau tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru 2020 yang bersifat terbuka dan berskala jemaat yang banyak. Perayaan tersebut disarankan untuk dilaksanakan di luar wilayah hukum pemerintahan Nagari dan adat istiadat wilayah Sikabau. Dalam surat tersebut juga disebutkan agar ibadah Natal dilaksanakan secara individual di rumah masing-masing bilamana umat Kristiani di Nagari Sikabau ingin melaksanakan ibadah Natal.

Atas peristiwa tersebut, kami menilai bahwa Polda Sumatera Barat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang (abuse of power), dan melanggar hak konstitusi warga Negara.

Pertama, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Sudarto adalah tindakan unprosedural, melanggar ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mana menegaskan bahwa sebelum penangkapan, seharusnya dilakukan upaya pemanggilan terlebih dahulu. Upaya pemanggilan ini dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan Surat Panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.

Kedua, tindakan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Sudarto serta pengabaian pihak kepolisian atas peristiwa yang melatarbelakanginya telah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, jaminan dan perlindungan hak setiap warga Negara dalam menyampaikan pendapat (kebebasan bereskpresi) dan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut (kebebasan beragama dan berkeyakinan). Sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; dan Pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dimana adanya perlindungan kepada setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Selain itu pihak kepolisian Sumatera Barat juga telah mengabaikan perintah kewajibannya dalam NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Disamping itu, Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakin secara jelas dijamin dan dilindungi oleh konstitusi melalui Pasal 28E ayat 1 dan 2, Pasal 29 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun.

Ketiga, Tindakan Polda Sumbar atas penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Sudarto tidak mencerminkan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memajukan teleransi dan jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pernyataan jaminan dan perlindungan tersebut kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2019 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), (27/12/2019):

“Saya tegaskan bahwa di negeri Pancasila, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Saya tegaskan di sini sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing.”[1]

Oleh karena itu, kami mendesak agar:

  1. Kapolda Sumatera Barat segera membebaskan Sudarto Toto dari semua tuduhan. Keputusan ini harus disertai dengan dikeluarkannya SP3 terhadap kasus yang dituduhkan terhadap Sudarto Toto;
  2. Kapolda Sumatera Barat harus bersikap dan bertindak objektif serta mengedepankan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dalam menangani kasus tersebut;
  3. Kapolda Sumatera Barat harus segera mengambil tindakan dalam perlindungan dan jaminan serta penegakan hukum atas pelarangan ibadah di Nagari Sikabau dan di wilayah lain yang masih dalam wilayah hukum Polda Sumatera Barat;
  4. Mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis untuk mengambil langkah korektif dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada Kapolda Sumatera Barat serta aparat kepolisian lainnya yang terkait dengan penangkapan sewenang-wenang kepada pembela hak asasi manusia, Sudarto Toto (Direktur PUSAKA);
  5. Untuk menjamin usaha pembelaan hak asasi manusia di Indonesia, kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan pengakuan dan perlindungan kepada pembela hak asasi manusia.

Bogor, 8 Januari 2020

Hormat Kami,

Yayasan Satu Keadilan

Syamsul Alam Agus, S.H.
Sekretaris

Tembusan Kepada Yth.

  1. Kepolisian Republik Indonesia
  2. Komisi Kepolisian Nasional
  3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  4. Ombudsman Republik Indonesia

[1] news.detik.com, Di Depan Umat Kristiani, Jokowi: Negara Jamin Kebebasan Beragama, https://news.detik.com/berita/d-4838099/di-depan-umat-kristiani-jokowi-negara-jamin-kebebasan-beragama diakses pada 8 Januari 2020

Urun Rembug Desa: Menuju Desa yang Damai, Inklusi dan Partisipatif

,

Jakarta, 26 Agustus 2019 – Uni Eropa bekerja sama dengan Search for Common Ground, IDEA dan Forum CSO, dan didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mempersembahkan acara Urun Rembug Desa, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 di Jakarta. Dengan mengusung tema “Menuju Desa yang Damai, Inklusif dan Partisipatif”, Urun Rembug Desa adalah pertemuan untuk berbagai praktik-praktik yang baik dari Program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan (Bali) dan Kabupaten Bogor (Jawa Barat). Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan penyelenggara komunitas dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka berbagi pengalaman dalam mengadvokasi pembangunan desa yang inklusif.

Selama beberapa tahun ini, Uni Eropa dan Indonesia telah dengan sukses bekerja sama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mendukung masyarakat sipil, memajukan sistem pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan hidup, penanganan dampak perubahan iklim, mendorong pendidikan dasar, dan pencegahan penyakit. Salah satu elemen penting dalam kerja sama bilateral ini adalah kerjasama dengan masyarakat sipil dalam pemajuan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pembangunan ekonomi, dan isu-isu pembangunan lainnya.

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender, yang merupakan sebuah program yang mendukung pembangunan yang inklusif di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pidatonya, Bapak Charles-Michel Geurts, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa di Indonesia menekankan pentingnya kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa dana desa dapat menjangkau seluruh penduduk di desa dan agar dana desa diutamakan untuk memberikan pelayanan maksimal – memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, yang juga merupakan janji utama dari Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui kerjasama dengan Search for Common Ground, Forum CSO dan IDEA, program Uni Eropa ini telah menciptakan 54 Penyelenggara Komunitas (COs) dari 18 desa di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tabanan. Forum CSO terdiri dari 9 lembaga swadaya masyarakat yang telah melaksanakan program ini dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara konstruktif dalam proses penganggaran yang responsif gender.

“Dari aspek hukum dan formal, partisipasi adalah bagian dari proses pembangunan suatu negara, walaupun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan dapat mencapai hasil yang setara dan berkelanjutan, dan berkontribusi pada perubahan sosial dan memberdayakan masyarakat. Melalui dukungan dari Uni Eropa terhadap beberapa lembaga masyarakat sipil di Bogor dan Bali, tingkat partisipasi masyarakat terus membaik dalam perencanaan dan pembangunan di tingkat desa. Keterlibatan semacam ini juga mengurangi praktik-praktik diskriminasi yang dipercaya sebagai hal yang penting dalam pembentukan karakter desa dan masyarakat yang inklusif,” sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Alam Agus, Sekretaris Yayasan Satu Keadilan yang merupakan anggota dari Forum CSO.

Kemudian, program yang berlangsung selama 3 tahun ini juga telah menjangkau masyarakat Indonesia yang ada di 300 desa melalui diseminasi informasi tentang hasil audit sosial dan hak-hak masyarakat melalui program radio, papan-papan pengumuman desa dan media komunikasi lainnya.

“Dana Desa telah membuka ruang bagi banyak desa untuk merespon dan mencegah terjadinya konflik di tingkat desa, termasuk konflik yang disebabkan oleh ketidak transparan pemerintah dan ketidakadilan sosial. Tujuan dari program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender yang didukung oleh Uni Eropa adalah untuk membentuk desa yang damai, inklusif dan partisipatif, yang membuat program ini sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan UU Desa dan Dana Desa,” demikian disebutkan oleh Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Hasrul Edyar.

Temuan-temuan penting dari pelaksanaan program ini telah disebarluaskan melalui radio yang mendiskusikan tentang hal-hal seperti Pelaksanaan Dana Desa untuk Pencegahan Konflik; Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa: praktik-praktik baik dari berbagai desa; dan Transparansi Anggaran: Upaya untuk Mencegah Konflik Kekerasan.

Urun Rembug Desa juga melaksanakan pertunjukan-pertunjukan dan pameran yang diselenggarakan oleh Forum CSO dan Campaign ID. Bentuk dukungan penuh Campaign terhadap pemberdayaan desa tidak hanya dilakukan melalui kerja sama dalam mewujudkan Urun Rembug Desa. Sebagai langkah nyata lainnya, Campaign juga memfasilitasi masyarakat untuk memberikan dukungan melalui aplikasi Campaign. Dalam aplikasi tersebut, tersedia sembilan tantangan dalam beragam isu, seperti lingkungan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, ekonomi, dan komunikasi. Jumlah aksi masyarakat di tantangan tersebut kemudian akan ditukar menjadi dana untuk pembangunan dan pemberdayaan desa binaan setiap CSO. Video yang menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan inovatif yang didukung oleh program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender juga dipertontonkan kepada para peserta.

——

Tentang Uni Eropa

Uni Eropa adalah kesatuan ekonomi dan politik yang unik antara 28 Negara Anggota. Bersama-sama, mereka telah membangun zona yang stabil, berlandaskan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan sambil mempertahankan keanekaragaman budaya, toleransi dan kebebasan individu. Pada tahun 2012, Uni Eropa dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian karena upayanya dalam menjunjung perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa. Uni Eropa adalah blok perdagangan terbesar di dunia; dan merupakan sumber dan tujuan investasi langsung asing terbesar di dunia. Secara kolektif, Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya adalah donor terbesar untuk Bantuan Pengembangan Resmi (ODA) dengan menyediakan lebih dari setengah ODA secara global.

Tentang Forum CSO

Forum CSO terdiri dari 9 lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender, suatu program yang didanai oleh Uni Eropa. Program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara komunitas (COs) di Bogor (Jawa Barat) dan Tabanan (Bali) dalam proses penganggaran publik agar menjadi sensitif gender dan sensitif terhadap kaum minoritas. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk perempuan dan minoritas dan pemimpin-pemimpin desa untuk terlibat secara konstruktif dalam proses penganggaran publik yang sensitif gender dan sensitif terhadap minoritas.

Implementasi dari program ini telah membawa bersama lembaga masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan masyarakat desa di 18 desa dan menjangkau lebih dari seribu penerima manfaat.

——

Anggota Forum CSO:

Bali:
FITRA Jawa Timur
Jaringan Radio Komunitas Indonesia
Kunti Bhakti

Bogor:
Aliansi Bhinneka Tunggal Ika
Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat
Metamorfosis
PEKA Indonesia
Relawan Kesehatan Masyarakat
Yayasan Satu Keadilan

——

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Perwakilan Forum CSO:
Syamsul Alam Agus – Yayasan Satu Keadilan
Telepon: +08118889083
Email: duael@satukeadilan.org

Direktur PT. Wepro Citra Sentosa Dipolisikan

— Siaran Pers LBH Keadilan Bogor Raya

 

Lampiran-Foto---Sengketa-Konsumen---Agustus-2019

Korban dan staf LBH Keadilan Bogor Raya berfoto bersama setelah selesai melaporkan Direktur Wepro Citra Sentosa di Kepolisian Polda Metro Jaya

Konsumen perumahan Amanah Residence melaporkan Direktur Wepro Citra Sentosa di Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan/atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP. Laporan Polisi tercatat dengan No. LP/5032/VIII/2019/Dit. Reskrimum tertanggal 15 Agustus 2019.

Penasihat Hukum pelapor dari LBH Keadilan Bogor Raya, Safitra, S.H., mengungkapkan bahwa laporan polisi dilakukan karena adanya indikasi terlapor tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang pelapor dan beberapa konsumen perumahan yang dijanjikan, ternyata fiktif.

“Laporan polisi ini dibuat karena kami menduga adanya dugaan penggelapan dan/atau penipuan, dimana PT. Wepro Citra Sentosa selaku pengembang perumahan menjanjikan akan membangun perumahan Amanah Residence di wilayah Serang, Tangerang Selatan”, kata Safitra.

“Setelah klien kami membayar booking fee pada tanggal 30 November 2017, dan sudah membayar down payment. Namun sampai sekarang, perumahan itu ternyata tidak ada alias fiktif. Kami berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan Polisi ini yang telah merugikan klien kami dan ribuan konsumen’’,  lanjut Safitra.

Safitra mengungkapkan, bahwa upaya diluar jalur hukum sudah ditempuh, namun tidak ada solusi. “Kami sudah menyampaikan somasi, namun tidak ada respon. Sidang di Badan Perlindungan Konsumen pun, tidak pernah dihadiri. Bahkan terakhir kami dengar, kantor PT. Wepro Citra Sentosa ditutup sehingga menyulitkan konsumen untuk menuntut pengembalian dana mereka”, ujar pengacara dari LBH KBR tersebut.

Sebelumnya, Meriam dan beberapa temannya memesan perumahan di komplek Amanah Residence kepada PT. Wepro Citra Sentosa pada tahun 2017. Selain pelapor, ribuan konsumen telah melakukan pembayaran booking fee dan down payment. Namun hingga saat ini, perumahan tersebut tidak pernah dibangun. Hingga akhirnya mereka meminta bantuan hukum dari Yayasan Satu Keadilan.

 

Bogor, 18 Agustus 2019

 

LBH Keadilan Bogor Raya

 

Safitra, S.H.
Pengacara Bantuan Hukum LBH KBR

Narahubung: Safitra (081247978714)

Gugatan Warga Teplan: Korem Surya Kencana dan Para Tergugat Absen!

Siaran Pers LBH Keadilan Bogor Raya

Aksi pembentangan spanduk oleh warga Teplan sebelum sidang dimulai. (doc: Yayasan Satu Keadilan)

LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) menyayangkan tindakan personil TNI dibawah perintah Korem 061 Surya Kencana yang tidak menghadiri sidang pertama gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap warga Kedung Badak (Teplan) Bogor. Akibat itikad tidak menghormati dan patuh hukum tersebut, sidang dengan tahap pemeriksaan berkas yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 terpaksa ditunda oleh Majelis Hakim hingga 9 Juli 2019. Penundaaan ini pun berdampak terhadap semakin lamanya keadilan didapatkan oleh Warga Teplan, yang mana mereka dipaksa harus menunggu atas kejelasan status atas tanah dan rumah mereka.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor register perkara 77/Pdt.G/2019/PN Bogor ini dilakukan oleh warga Teplan dengan didampingi oleh LBH KBR atas tindakan pengosongan paksa rumah mereka secara paksa, tanpa melalui putusan pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2018, oleh personil TNI dibawah perintah Korem 061 Surya Kencana. Dalam peristiwa pengosongan paksa tersebut, sejumlah warga Teplan mengalami tindak kekerasan oleh personil TNI. Atas tindakan tersebut, Presiden Republik Indonesia dan Korem 061 Surya Kencana, melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata.

Merujuk pada hal tersebut, LBH KBR yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, menyatakan sikap:

  1. Mendesak Presiden Republik Indonesia, sekaligus sebagai Panglima Tertinggi TNI, untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga Teplan tanpa terkecuali dalam menempati rumah dan tanahnya secara sah dan memastikan tidak terjadinya diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun oleh pihak manapun;
  2. Mendesak Panglima TNI agar menindak tegas bawahannya, dalam hal ini Korem 061 Surya Kencana, atas tindak pelanggaran hukum dan tindak kekerasan terhadap Warga Teplan;
  3. Meminta Korem 061 Surya Kencana sebagai pihak tergugat agar menghormati dan patuh terhadap hukum dengan menghadiri sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Warga Teplan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan tanpa menunda-nunda proses persidangan;
  4. Meminta Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat ini perlu untuk terus menjaga dan meyakinkan bahwa TNI akan terus mampu menjadi tentara yang professional. Keinginan agar tentara kuat bersama rakyat, selain perlu dilakukan melalui penguatan rakyat, juga perlu dilakukan penguatan TNI secara tugas pokok dan fungsinya;
  5. Mendorong Majelis Hakim PN Bogor pemeriksa perkara, agar memeriksa dan mengadili perkara secara adil, jujur dan tidak memihak dengan memperhatikan hak-hak warga Teplan sebagai korban.

Demikian siaran pers ini disampaikan, Terima kasih.

Bogor, 28 Mei 2019

Sugeng Teguh Santoso, S.H
Tim Kuasa Hukum Warga Teplan Bogor

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:
Sugeng Teguh Santoso: 0822-2134-4458

Rilis dan Daftar Gugatan_Antajaya_15May2019

LBH KBR: Buntut Pengosongan Paksa, Warga Kedung Badak Gugat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Pangdam Siliwangi dan Danrem Suryakencana Rp 1 Triliun

,

Rilis dan Daftar Gugatan_Antajaya_15May2019

Bogor – Ramli (60 Tahun), warga Kedung Badak, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Bogor terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Ramli menggugat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Pangdam Siliwangi, Danrem Suryakencana dan BPN Kota Bogor. Buntut persoalan tersebut terjadi karena pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018.

Ramli melalui kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) mengatakan gugatan perdata yang mereka ajukan mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun.“Kami mengajukan gugatan materiil dan immateriil. Di mana gugatan materiilnya sebesar Rp 9 juta dan immateriilnya Rp 1 triliun,” kata Sugeng Teguh Santoso, Pembela Umum LBH-KBR di PN Kota Bogor, Rabu (15/5/2019).

Nilai gugatan sebesar 1 Triliun tersebut diajukan sebagai simbolis rasa kekecewaan yang berat dan dalam perlakuan merendahkan kemanusiaan oleh TNI dan Pemerintah yang alih-alih menghormati jasa-jasa orang tuanya, malah merampas hak-hak atas hidup dengan representasi perlakuan kekerasan dan arogan aparat Korem Suryakencana saat pengosongan atas tempat tinggalnya, yang sudah ditempati lebih dari 51 tahun.

Selain itu status tanah yang ditempati Ramli adalah tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 76, yang berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) berhak digarap terus menerus oleh warga yang kemudian berasaskan prinsip keutamaan dalam UUPA berhak mendapatkan hak atas tanah. Warga menempati tanah dan membayar pajak, untuk itu TNI tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Sugeng mengatakan ada lima pihak yang mereka gugat, yaitu Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan BPN Kota Bogor sebagai turut tergugat.“Para Tergugat selama ini mengabaikan hak-hak atas hidup warga, yang mengakibatkan warga dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Terlebih hal tersebut dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan juga Korem Suryakencana tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah” urai STS.Dalam provisi gugatannya LBH KBR juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, terror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah.

Bogor, 15 Mei 2019

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Pembela Umum LBH Keadilan Bogor Raya

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi :
Sugeng Teguh Santoso, S.H. : 0822-2134-4458
Evan Sukrianto,S.H.: 0813-1007-2814

Hakim Memutus Bebas Pelaku Perkosaan Anak: Berikan Keadilan untuk Kakak Beradik( J&J)!

Dua orang kakak beradik Joni (14 tahun ) dan Jeni (7 tahun) bukan nama sebenarnya, menjadi korban Perkosaan anak yang dilakukan oleh HI ( 41 tahun) yang merupakan tetangganya. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh kakak beradik ini sudah berlangsung cukup lama dan terjadi berulang kali semenjak korban Joni berumur 12 tahun dan Jeni berumur 4 tahun. Orangtua korban telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan Pelaku menjalani Persidangan di PN Cibinong.

release Teplan - 29019.02 - Yayasan Satu Keadilan

Warga Teplan Laporkan Lurah Kedungbadak ke Ombudsman RI

,

release Teplan - 29019.01 - Yayasan Satu Keadilan

BOGOR – Sikap Lurah Kedungbadak Tanah Sareal Bogor yang menolak permohonan pengukuran tanah dari warga berujung pada pelaporan ke Ombudsman RI.

Ombudsman itu sendiri adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

Warga dan kuasa hukumnya telah melakukan audiensi dengan Sutasmiatun, S.E, Lurah Kedungbadak Tanah Sareal Bogor pada Jumat (18/1/2019), warga menyampaikan agar mereka mendapatkan pelayanan publik terkait kelengkapan administrasi pertanahan yang merupakan hak warga. Pelayanan tersebut berkaitan dengan permohonan warga kepada BPN untuk melakukan pengukuran tanah, dimana untuk pengukuran tersebut membutuhkan tandatangan dari Lurah Kedungbadak.

Sebelumnya kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak kelurahan namun mereka menolak untuk memberikan tandatangan. Maka dari itu kami meminta tanggapan tertulis dari kelurahan atas dasar penolakan tersebut.” Ujar Evan Sukrianto S.H. dari LBH KBR.

Hasil dari audiensi, Lurah menyampaikan akan memberikan jawaban secara tertulis setelah ada permohonan resmi. Namun hingga saat ini belum juga ada jawaban.

Atas sikap Lurah Kedungbadak yang menolak permohonan pengukuran tanah dari warga yang menyangkut pelayanan publik oleh penyelenggara negara/pemerintahan maka warga didampingi kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) melapor ke Ombudsman RI pada hari Selasa (29/01/2019).

Kami berharap Ombudsman RI dapat mengambil langkah seadil-adilnya terhadap pengaduan kami, agar warga dapat melanjutkan perjuangannya.” Tutup Devyani Petricia Barus, S.H. dari LBH KBR.

Bogor, 29 Januari 2019
Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR)

Devyani Petricia Barus, S.H.
Asisten Pembela Umum

Narahubung:
081310072814 (Evan Sukrianto)
081938487638 (Devyani Petricia Barus)