Pengaduan Warga Teplan di Komnas HAM - LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Korban Pengosongan Paksa Teplan Bogor Adukan Nasibnya ke Komnas HAM

,

Jakarta – Puluhan warga Teplan Bogor mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan nasibnya pasca rumah mereka dikosong paksa oleh Korem 061 Suryakencana, akhir Juli lalu. Kedatangan mereka langsung diterima oleh Komisioner bidang Mediasi Munafrizal Manan. Dalam kesempatan tersebut, warga didampingi oleh kuasa hukum mereka, LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) menjelaskan kronologis peristiwa pengosongan paksa atas rumah mereka. Warga tidak mengerti mengapa mereka sampai terusir dari rumahnya sendiri.

Pengaduan Warga Teplan di Komnas HAM - LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

Pengaduan Warga Teplan di Komnas HAM, didampingi oleh LBH KBR – foto: Doc.YSK

Kami tidak mengerti mengapa kami harus terusir dari rumah kami sendiri yang telah kami diami sejak 1970-an. Orang tua kami mewarisinya ke kami, bahkan secara rutin kami membayar PBB. Kami tidak mengerti alasan TNI AD,” ungkap Goris Sembiring, perwakilan warga.

Memang, fakta dokumen memperlihatkan bahwa warga telah membayar PBB secara rutin. Sehingga setidaknya warga adalah pemilik berdasarkan prinsip beziter rechti dan hak keutamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Thaun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam kesempatan yang sama, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan mengapa LBH KBR mau memberikan bantuan hukum kepada warga. Ada alasan yang cukup kuat untuk mencari keadilan bagi warga Teplan Bogor.

Korban selayaknya mendapatkan perlindungan hukum atas hak pemukiman warga. Warga memiliki dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini. Dengan fakta tsb , menurut hukum apabila warga memiliki dan membayar PBB atas nama warga maka jelas status tanah tersebut adalah tanah negara, yg berhak ditempati dan digarap dan penggarap berhak mengajukan hak atas tanah. klo itu tanah negara maka secara hukum atas tanah tsb belum dibebani hak atas tanah oleh pihak manapun termasuk tanah oleh TNI / KOREM .   Mudah-mudahan Komnas HAM memberi perhatian serius terhadap korban yg memiliki PBB ini” ujarnya.

Kami juga mohon komnas ham segera menindak lanjuti laporan dan memediasi segera dgn pihak korem / dandim bogor agar tdk ada lagi keresahan warga karena ada ancaman dilakukan tindakan sepihak pengosongan kembali atas rumah warga lainnya .

Komisioner Munafrizal Manan menyatakan menerima laporan warga dan akan membawa dalam rapat pleno. Komnas HAM menegaskan akan memeriksa kasus ini secara objektif bersama-sama pihak yang berkompeten. “Kami akan mengecek status tanah tersebut,”

Konflik warga Teplan Bogor dengan pihak TNI AD dikarenakan adanya klaim atas sejumlah lahan yang dikatakan sebagai rumah dinas TNI. Kebutuhan TNI dalam menyediakan rumah dinas bagi prajuritnya menjadi alasan kuat mengapa warga harus terusir. Di sisi lain, kejelasan status tanah Teplan Bogor masih menjadi perdebatan, apakah milik TNI AD ataukah tanah negara.

11 Agustus 2018

Sugeng Teguh Santoso, S.H
Koordinator Tim Pembela LBH KBR untuk Warga Teplan

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:
Sugeng Teguh Santoso, SH : 0822-2134-4458

Qanun Jinayat Bermasalah, Segera Tinjau Ulang

Pernyataan Sikap
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat

Ditetapkannya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah sebagai tersangka Kasus Korupsi Dana Otonomi Khusus pada 4 Juli 2018 [1], merupakan bukti otonomi khusus tidak dijalankan untuk kepentingan masyarakat Aceh sebagaimana mandat undang-undang.

Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh). Berdasarkan mandat undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Aceh harus berdasaran kepentingan umum.[2] Tak hanya itu, pelaksanaan otonomi khusus juga didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki[3] yang antara lain menyebutkan bahwa “Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”.[4]

Nyatanya, penyelenggaraan otonomi khusus Aceh tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di atas. Berbagai data menunjukkan otonomi khusus Aceh gagal dalam memenuhi kepentingan umum dan mencapai kesejahteraan warganya. Tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh termasuk pada urutan 21 terbawah dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2015, yang juga menempatkan Aceh pada peringkat ke 6 termiskin di Indonesia.[5] Sementara, berbagai Qanun/peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, alih-alih dibangun untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya, sebaliknya justru melanggar hak asasi manusia dan berdampak pada kekerasan dan kriminalisasi, terlebih bagi perempuan.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat), misalnya. Qanun ini memasukkan jenis tindak pidana baru dan secara mendasar mengganti bentuk sanksi pidana di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia. Secara substantif, ketentuan hukum yang diatur di dalam Qanun Jinayat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hukuman cambuk misalnya, selain bertentangan dengan Perjanjian Helsinki Tahun 2005, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undang diatasnya, yaitu UUD 1945 pasal 28 G ayat (1), UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain sebagainya.

Secara implementatif Qanun Jinayat terbukti tidak mampu memberi jaminan kemanan bagi masyarakat Aceh. Bahkan, Qanun ini mengkriminalisasi dan mereviktimisasi korban pemerkosaan. Seorang korban pemerkosaan justru dihukum cambuk dengan tuduhan sebagai tersangka zina.[6] Dalam kasus lainnya, pasangan nikah siri dihukum cambuk dengan tuduhan khalwat dan ikhtilath.[7] Kedua korban dan anak-anaknya harus keluar dari kampungnya, dan kehilangan mata pencaharian sebagai sumber penghidupan keluarganya akibat label negatif yang dialami akibat pencabukkan.[8] Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa Qanun Jinayat jelas tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, bahkan melanggar hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Belum selesai persoalan kemiskinan serta kekerasan dan kriminalisasi oleh Qanun Jinayat di Aceh, muncul kasus korupsi dana otonomi khusus Daerah Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah sebagai tersangka pada 4 Juli 2018. Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa otonomi khusus tidak dibentuk untuk kepentingan masyarakat Aceh sebagaimana mandat undang-undang, dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, kami dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat dengan ini menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi khusus Aceh sejatinya dijalankan berdasarkan kepentingan umum dan berdasarkan Hak Asasi Manusia, termasuk Hak Asasi Perempuan. Kami juga menyatakan sikap kami untuk Mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali Qanun Jinayat yang secara substantif dan implementatif bertentangan dengan asas kepentingan umum, prinsip Perjanjian Helsinki Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain di atasnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Arus Pelangi,
Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI),Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, Konde Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SejuK), Setara Institute, Solidaritas Perempuan (SP), Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Satu Keadilan (YSK)

————————–
[1] https://googleweblight.com/i?u=https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180704224943-12-311614/kpk-tetapkan-gubernur-aceh-tersangka-suap-dana-otsus&hl=en-ID

[2]Pasal 20 huruf c UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

[3]MOU Helsinski merupakan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, yang mengakhiri kurang lebih 30 tahun konflik di Aceh, yang ditandatangani pada tahun 2005. Di dalam perjanjian damai ini ada beberapa point yang menjadi tuntutan Gerakan Aceh Merdeka seperti kewenangan mengatur pemerintahanya sendiri dalam otonomi khusus juga kewenangan membentuk partai politik lokal. Poin-poin di dalam MOU Helsinski tersebut selanjutnya tertuang dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-undang Pemerintahan Aceh). Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2015/08/15/cerita-di-balik-perundingan-gam-ri-di-helsinki?page=2 dan dokumen MOU Helsinski bahasa di http://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2011/11/aceh_mou_bahasa.pdf,

[4]pada poin 1.4.2 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan

[5]https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/indeks-kesejahteraan-rakyat-di-provinsi-aceh-berada-di-urutan-21-dari-33-provinsi-dengan dan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
http://aceh.tribunnews.com/2018/01/15/aceh-provinsi-kaya-dengan-masyarakat-miskin

[6]http://www.tibunnews.com/regional/2014/12/07/wanita-aceh-ini-dihukum-cambuk-setelah-diperkosa-8-pria

[7]khalwat: …..ikhtilat: berdua-duaan antara yang bukan muhrim yang mengarah kepada zina)

[8]Kasus dampingan Solidaritas Perempuan dan jaringan CSO di Aceh tahun 2017

stop killing papuans - Yayasan Satu Keadilan

Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil: Desakan Pengamanan Warga Sipil di Nduga Papua dan Penghentian Operasi yang Potensial Melanggar HAM

Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-lembaga independen negara di Nduga, Papua, terkait dengan adanya berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi. Sementara itu, muncul kabar bahwa warga di Nduga mengalami ketakutan luar biasa hingga sebagian telah mengungsi ke hutan, lumpuhnya aktivitas perekonomian dan pendidikan.

Hasil penelusuran sejumlah media di Papua dan organisasi lokal, setidaknya ditemukan 3 jenazah sebagai korban peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa situasi memang tidak terkendali dan mencekam, sementara hingga kini tidak ada akses sama sekali yang bisa ditempuh ke daerah tersebut. Bila dibiarkan, situasi akan semakin buruk dan warga sipil pasti menjadi korban dalam kontak senjata tersebut.

Atas situasi ini, Jaringan Masyarakat Sipil menyampaikan pernyataan:

  1. Mendesak aparat keamanan menghentikan pendekatan represif yang menimbulkan trauma serius kepada masyarakat dan potensial memunculkan korban sipil yang tidak bersalah.
  2. Mendesak aparat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta aktor bersenjata non Negara harus memastikan keamanan sipil di daerah tersebut sebagai suatu prioritas utama dan mencegah dampak trauma berkepanjangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.
  3. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, Komisi Perlindungan Anak termasuk pula Komisi HAM Daerah untuk melakukan kunjungan dan verifikasi ke lokasi dengan melibatkan jurnalis, untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat Nduga dan sekitarnya yang terdampak, serta menyampaikan informasi tersebut kepada publik untuk mencegah penyebaran hoax dan informasi palsu.
  4. Aparat seharusnya dapat melibatkan lembaga independen Negara, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kompolnas, membuka akses bagi mereka, untuk memastikan akuntabilitas operasi dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil.
  5. Untuk menjawab kebutuhan dasar warga yang menetap atau mengungsi, Pemerintah harus melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan memberikan akses kepada PMI untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk kebutuhan pokok, medis, dantrauma healing bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak.

Jakarta, 15 Juli 2018

Human Rights Working Group (HRWG), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) , PUSAKA,
SKPKC Fransiskan Papua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Pers, Gema Demokrasi, Papua itu Kita, Civil Liberty Defender (CLD), SKPKC Ordo Santo Agustinus Vicariat Christus Totus Papua,
SKP Keuskupan Agung Merauke, SKP Keuskupan Timika, SKP Keuskupan Manokwari Sorong,
Indonesian Legal Roundtable, Kontras, Imparsial, Setara Institute, Yayasan Satu Keadilan

PHK di Pendopo 45 - LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: PT Pendopo 45 Hotel dan Resto Abaikan Hak-Hak Pekerja

,

Pengabdian 16 tahun Soebarjo, seorang Satpam di PT Pendopo 45 Hotel dan Resto, berakhir sia-sia. Pengabdiannya yang sudah lama bekerja tidak sama sekali dihargai oleh Perusahaan. Hal ini terlihat pasca adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2018, Soebarjo tidak mendapatkan pesangon dari Perusahaan yang merupakan hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukan hanya tidak mendapat pesangon, nasib tragis Soebarjo ditambah ketika selama bekerja ia hanya menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor. Seperti pada bulan Januari 2018 terakhir dirinya bekerja, Soebarjo hanya mendapat Gaji Pokok sebesar Rp. 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), sangat jauh dari UMK Bogor yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, sebesar Rp. 3.483.667,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan hal tersebut Soebarjo didampingi Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR) pada bulan Maret 2018, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor untuk memfasilitasi pertemuan Tripartit antara pekerja dengan pengusaha. Namun dalam pertemuan Tripartit terakhir di Disnaker Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Mei 2018, PT Pendopo 45 Hotel dan Resto tetap tidak dapat memenuhi hak pesangon Soebarjo.

Bahwa LBH-KBR memandang tindakan PT Pendopo 45 Hotel dan Resto yang melakukan PHK tanpa memberikan pesangon dan memberikan upah di bawah UMK kepada Pekerja adalah bentuk pengabaian tehadap hak normatif pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Karena itu kami meminta hak-hak pekerja di PT Pendopo 45 Hotel dan Resto segera dipenuhi,” ujar Guntur Siliwangi, Pembela Umum LBH-KBR.

Oleh sebab itu, untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada Soebarjo, LBH-KBR akan melakukan upaya lebih lanjut dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung atas perselisihan hak dan PHK yang dilakukan oleh PT Pendopo 45 Hotel dan Resto kepada Soebarjo.

“Langkah kami ini intinya agar PT Pendopo 45 Hotel dan Resto tunduk dengan aturan hukum yang berlaku”, tutup Guntur.

Bogor, 21 Juni 2018

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR)

Guntur Siliwangi, S.H.
Pembela Umum

Narahubung:
082237074796 (Guntur Siliwangi)

Seruan Moral Kebhinnekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinnekaan

Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.

Republik Indonesia sejak kelahirannya dirancang oleh para pendirinya, para pendahulu kita, untuk menjadi negara pluralis, negara bhinneka yang inklusif lagi toleran, negara “satu untuk semua, semua untuk satu”, negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh karena itu menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan agar tetap menjadi warna dan nuansa Republik, merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua sebagai pewaris Indonesia merdeka. Membiarkan intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan segala ancaman atas kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai salah satu ruh kebhinekaan nyata-nyata merupakan pengkhianatan atas amanat kebangsaan yang dimandatkan kepada kita sebagai penerus dan pengisi kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan terkini di tengah-tengah Republik mestinya menggugah kita semua untuk mencurahkan perhatian lebih bagi upaya menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan sebagai jati diri kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan itu, kami menyampaikan 6 seruan moral sebagai berikut:

  1. Merawat, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku/etnis, agama, ras, golongan dan daerah. Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebhinekaan tersebut;
  2. Pemerintahan Negara sebagai pengelola berbagai sumber daya politik hukum dan keamanan harus mengambil tindakan yang tepat lagi professional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa yang bhineka;
  3. Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia” dan “kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi”. Maka, standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan;
  4. Kompetisi di setiap perhelatan politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah pada tahun ini, juga Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun depan, tidak boleh menggunakan cara-cara Machiavelis melalui politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis sentimen SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional;
  5. Setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebhinekaan merupakan ruh kebangsaan kita, sehingga setiap orang harus memiliki ‘cipta, rasa, dan karsa’ untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman;
  6. Para tokoh dan pemuka agama, sebagai simpul utama spiritualitas-keagamaan dalam dimensi transendental maupun sosial, memiliki peran sentral dalam merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan.

Jakarta, 20 Februari 2018

Atas Nama Warga Negara Indonesia

Azyumardi Azra (Pemikir Islam), Saparinah Sadli (Tokoh Perempuan), Musdah Mulia (Pemikir Islam), Sulistyowati Irianto (Akademisi UI), Haryadi (Akademisi Unair),
Mochtar Pabotinggi (LIPI), Pdt. Wienata Sairin (Teolog), Robikin Emhas (PBNU), Abdul Munir Mulkan (Muhammadiyah), Franz Magnis-Suseno (Tokoh Katolik), HS Dillon (Aktivis HAM), Marzuki Darusman (Aktivis HAM), Benny Susetyo (Tokokh Katolik), Gomar Gultom (Tokoh Kristen), Jeirry Sumampow (Tokoh Kristen), Renaldy Damanik (Tokoh Kristen),
Biksu Jayamedo (Tokoh Budha), Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir (Tokoh Perempuan), Balwath Sigh (Tokoh Sikh), Hendardi (Setara Institute), Zumrotin (Aktivis HAM),
Henny Supolo (Yayasan Cahaya Guru), Syamsiah Ahmad (Ex. Anggota Committee CEDAW PBB), J Kristiadi (Pengamat Politik), Muradi (Akademisi Unpad), Bivitri Susanti (Akamdemisi Jentera), Ismail Hasani (Akademisi UIN Syarif Hidayatullah), Halili (Akademisi UNY), Ade Armando (Akademisi UI), Dian Noerswantari (Akademisi Univ. Surabaya),
Titek Kartika (Akademisi Univ. Bengkulu), Pieter George Manoppo (Peneliti & Penulis), Herlambang P. Wiratraman (Akademisi Unair), Sugeng Teguh Santoso (Peradi),
Luhut MP Pangariabuan (Peradi), Hendri Saragih (Serikat Petani Indonesia), Pinky Saptandari Endang Pratiwi (Akademisi Unair), Maria Ulfa Anshor (LKK NU), Saor Siagian (Peradi),
Khaidir Ali (KAMMI), Donny Gahral Adian (Akademisi UI), MaylingOey-Gardiner (Akademisi UI), Majda El Muhtaj (Akademisi UNIMED), Arikhah (Akademisi UIN Walisongo),
Agustina Dewi (Akademisi Univ. Jember), Bonar T. Naipospos (Setara Institute), Andreas Harsono (HRW), Syamsul Alam Agus (Yayasan Satu Keadilan), Yati Andriyani (KontraS), Sudarto (PUSAKA), Sumarsih (JSKK), John Muhmmad (Aktivis 98), Erasmus Napitupulu (ICJR), Emerson Juntho (ICW), Ahmad Junaedi (SEJUK), Damar Juniarto (SafeNet), Al Araf (Imparsial), Wahyudi Djafar (Elsam), Nawawi Baharuddin (LBH Pers), Usman Hamid (AI Indonesia), Mufty Maakarim (Syiar Nusantara), Haris Azhar (Lokataru), Kaka Suminta (KIPP),
Pipit Rochiyat Kartawijaya (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi), Nia Syarifudin (Aktivis Kebangsaan), Rumadi Ahmad (Lakpesdam PBNU), Zuhairi Misrawi (Moderate Muslem Society),
Aldrin Situmeang (Serikat Alumni Jerman), Sabastian Salang (Formappi), Neng Dara Affiah (Muslimat NU), Dolorosa Sinaga (Aktivis Kemanusiaan), Sekar Pireno KS (Aktivis Perempuan),
Emmy Hafid (Aktivis Lingkungan), Abdullah Darraz (Ma’arif Institute), Titi Anggraini (Perludem), Totok Yulianto (PBHI), Muhammad Hafidz (HRWG),
Wawan Gunawan (Jaringan Kerja Antar Iman), Palti Panjaitan (Sobat KBB), Dwi Rubiyanti Kholifah (Country Representative AMAN), Rafendi Djamin (Ex. Komisioner Komisi HAM ASEAN), Nong Darol Mahmada (Salihara), Wahyu Susilo (Migrant Care), Mugiyanto (INFID), Bambang Joedopramono (Prodem), Abdullah Alamudi (Tokoh Pers), Aboeprijadi Santoso (Jurnalis Senior), Despen Ompusunggu (Jurnalis Senior), Gun Gun Heryanto (Pengamat Politik), Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Intelijen), Effendi Gazali (Pengamat Komunikasi UI),
Ray Rangkuti (Pengamat Politik), Bonnie Hargens (Pengamat Politik), Riza Primahendra (Pengamat Sosial), Tarlis L (HMI), M. Arsyad (PMII), Hafidz Prayogi (IMM), Harry Pontoh (Peradi), Rambun Tjayo (Peradi), Dwiyanto Prihartono (Peradi), Robert Keytimu (TPDI), Petrus Salestinus (TPDI/ Advokat Pancasila), Hardi Danuwijoyo (Seniman), Muna Panggabean (Novelis),
Niluh Djelantik (Aktivis Perempuan), Hendri Sandra Amelia Moeis (Aktivis Kemanusiaan), Kencana Indrishwari (Pegiat Sosial Politik Kemanusiaan), Sri Gustini (Aktivis Perempuan),
Caroline J. Monteiro (Aktivis Perempuan), Valentina Sagala (Aktivis Perempuan), Damianus Taufan (Aktivis HAM), Witaryono Reksoprojo (TPDI), Abdurahhman Wahid (PMII),
Soleh Marzuki (Jaringan Pengajian Kebangsaan), Mike Verawati (Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta), Damaria Pakpahan (Yayasan Perlindungan Insani),
Dewi Tjakrawinata (Yapesdi), Misiyah (Institute KAPAL Perempuan), Salma Safitri (Suara Perempuan Desa), Listyowati (Kalyanamitra),
Maulani A. Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Sri Nurhayati (Aktivis Perempuan), Redy Saputro (Peace Leader Indonesia), Muhammad Saiful Haq (Majelis Rupa Kreasi),
Yudha Irlang (Ansipol), Dete Aliah (Serve Indonesia), Milastri Muzakkar (AMAN Indonesia), Suraiya Kamaruzzaman (Balai Syura Ureung Inong Aceh), Farha Ciciek (Tanoker Jawa Timur), Hikmah Bafaqih (Fatayat NU Jatim), M. Syauqillah (Pengamat Timur Tengah), Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan Indonesia), Sylvana Apituley (Pegiat Perempuan Papua),
Ratna Batara Munti (JKP3/ Asosiasi LBH Apik Indonesia), Max Ohandi (Yayasan Budaya Mandiri), Erna Suryadi (Gender Harmony), Mardiah (AMKRI),
Dedy Setiarumawan (Negeriku Indonesia Jaya/ NInJa), Rumiyati (KPKB/ Garnita Malahayati), Henricus MWP (Yayasan Gugah Nurani),
Soetjahjo Reksoprojo (Persaudaraan Alumni Mesin Usakti), Yuni Sri Rejeki (KePPAK), Ellyah Wijaya (KePPAK), Maya Aprillia (KePPAK),
Linda Hamid (Komunitas Insan Psikologi Indonesia/ KIPI), Badriyah Fayumi (ALIMAT), Trisno S. Sutanto (Masyarakat Dialog Antar-Agama), Adhi Ayoe Yanthy (Pergerakan Sarinah),
Ekasari (KerLIP DPD Jawa Barat), Syahna Rahmah (Forum Remaja), Amilia Renita Az (OASE), Mardiana (NInJa), Ernawaty (NInJa), Sisca Rumondor (NInJa), Peni Agustini (Jurnalis),
Wilman Dahlan Mansoer (KIPI), Lukman S Sriamin (KIPI), Irina Pendjol (KIPI), Budiarti (KePPAK), Susianah Affandy (Lembaga Kemaslahatan PBNU), M. Kanang (NInJa),
Helena Liswardi (AMKRI), R. Dhia Prakesha Yoedha (Pergerakan Sarinah), Pujiwati (KePPAK), Rini Harsari (KIPI), Ermelina Singereta (Peradi), Johannes Rumeser (KIPI), Ningsih (KIPI), WienDamona (KIPI), Livia Iskandar (KIPI), Helga Worotitjan (Inspirasi Indonesia/ Forum Survivor), Sulistyani (Jaringan Kemandirian Nasioanal/ BK 52),
Djoko Kusumowidagdo (OBI Karakater Solusindo), Yus Mashfiyah Aktif (Srikandi Lintas Iman Yogyakarta), Lucia Wenehen (ICRP), Inawati (KP2D), Kanisius Rarih (Lintas Profesi),
FR M. Widyarsono (Lintas Profesi), Bagus M (Lintas Profesi), Wahyudi Suhartono (Persaudaraan Alumni Mesin Usakti), Melly Setyawati (Aktivis Perempuan), Andy Lestanto (OASE),
Wiwid Setya Adi (OASE), Zahra (OASE)

JAI Manislor - KTP - Yayasan Satu Keadilan

JAI Manislor Kabupaten Kuningan Berhak Atas Identitas Diri!

,

Sejak tahun 2012, sebagian anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hingga kini, setidaknya ada 1.400 anggota JAI belum.mendapatkan KTP-El. Akibatnya, berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan lainnya, seperti: pernikahan, SKCK, dan lain sebagainya.

Pengabaikan hak atas identitas diri terhadap JAI Manislor tersebut, terjadi pasca terbitnya Surat Pakem oleh Tim Pakem Kabupaten Kuningan dengan No: B.938/0.2.22/ Dep.5/12/ 2002, pada tanggal 3 Desember 2002, yang “meminta Camat tidak membuatkan KTP bagi JAI”. Kemudian disusul dengan terbitnya Surat Bupati Kuningan Nomor: 470/627/Disdukcapil, Perihal: pencatuman agama bagi JAI pada KTP-el. Mereka harus keluar sebagai anggota JAI jika ingin mendapatkan KTP-el.

Untuk mendapatkan identitas diri, mereka harus menandatangani surat pernyataan yang isinya: “saya anggota JAI menyatakan diri penganut agama Islam. Sebagai buktinya, saya bersedia untuk membaca dua kalimat Syahadat”.

Kengganan menerbitkan KTP-el bagi JAI Manislor, selain pelanggaran hak asasi, juga bentuk pelanggaran hukum dan penghambatan tujuan UU Administrasi Kependudukan, yang notabene diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan menjamin akurasi data kependudukan.

Identitas berupa KTP-el adalah bersifat mutlak dan hakiki sebagaimana yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Oleh karena itu, mengingat adanya, kami mendorong dan mendesak:

  1. Ombudsman Republik Indonesia, melakukan pemeriksaan atas praktik maladminitrasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang tidak menerbitkan KTP-el bagi JAI Manislor dengan alasan yang sangat bias pada hukum dan hak asasi manusia;
  2. Menteri Dalam Negeri agar segera melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, terkait perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan hak atas identitas diri atau administrasi kependudukan lainnya terhadap JAI Manislor;
  3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan segera memenuhi hak anggota JAI Manislor sebagai warga negara, berupa hak atas administrasi kependudukan, yakni KTP-el.

Demikian siaran pers yang disampaikan oleh Yayasan Satu Keadilan dan Setara Institute, terimakasih.

Narahubung:

  1. Syamsul Alam Agus, Yayasan Satu Keadilan. 08118889083
  2. Ismail Hasani, Setara Institute, +62 811 1884787
  3. Dessy Aries Sandy, Perwakilan Warga Manislor, +62 822 19121248
Logo YSK Satu Keadilan

Hentikan Persekusi Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Polisi Jangan Suburkan Intoleransi!

,

Tindakan Kepolisian Resort (Polres) Depok, bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Depok, menggeledah dan menyegel Rumah Ibadah, yakni Masjid Al-Hidayah yang dibangun dan dikelolah oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Depok, yang terletak di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (Sabtu, 3 Juni 2017), adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di promosikan oleh Pemerintah “katanya” menghargai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak tersebut mestinya dilindungi oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum hak asasi manusia. Perintah Kepala Kepolisian RI kepada jajarannya untuk melawan segala bentuk persekusi selama ini, telah disalahtafsirkan oleh Polres Depok, sehingga JAI kembali menjadi korban persekusi itu sendiri.

“Tindakan aktif aparatur negara dalam kasus-kasus intoleransi ini, adalah ironi ditengah masyarakat mulai fasih bicara tentang hak asasi manusia. Memperlakukan semua manusia secara setara tanpa diskriminasi oleh karena latar belakang apapun, seperti agama ataupun kepercayaan”, kata Sugeng Teguh Santoso, S.H., Ketua Yayasan Satu Keadilan.

Penggeledahan dan penyegalan yang dilakukan secara bersama-sama, pada Sabtu, 3 Juni 2017, berlangsung di malam hari hingga dini hari tanggal 4 Juni 2017. Mengabaikan prosedur penegakan hukum sebagaimana mestinya, dan “menabrak” prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penyitaan terhadap property JAI telah mendudukkan polisi dalam struktur pelanggaran atas hak beragama, berkeyakknan dan beribadah yang selama ini dilanggengkan oleh Pemkot Depok.

Kami menemukan dugaan penggunaan kekuasaan yang eksesif oleh Polri dalam proses penggelaledahan dan penyitaan di Mesjid Al Hidayah. Indikasinya ada penggunaan kekuasaan yang eksesif oleh Polri adalah melampaui upaya yang dibutuhkan. Misalnya penggunaan upaya paksa dan pengerahan kekuatan pasukan yang berlebihan untuk menyita CCTV yang terpasang di lokasi mesjid. Anggota Kepolisian yang datang lebih 20 (dua Puluh) orang, memaksa masuk ke dalam sekretariat JAI Depok untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.

“Kepada salah satu jamaah, hanya ditunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan, tanpa menyampaikan salinan surat penggeledahan tersebut. Bahkan, ada upaya penggeledahan badan kepada salah satu jamaah dengan alasan mencari kunci sekretariat, namun oleh “korban” ditolak, sehingga tidak dilakukan. Tindakan ini tidak prosedural dan melanggar hukum”, ujar Sugeng.

Jika yang dilakukan oleh Polres Depok adalah bagian dari proses penegakan hukum, maka penegakan hukum harusnya dengan mengarusutamakan hak asasi manusia dan taat hukum. Menghargai dan menghormati hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan JAI Depok.

Bahkan, salah satu pemuda JAI Depok, AB, sempat ditangkap dan dibawa ke Polres. Namun kemudian dilepaskan setelah dijemput oleh Tim Hukum dari Yayasan Satu Keadilan.

Untuk diketahui, Rumah Ibadah JAI Depok telah beberapa kali disegel oleh Pemkot Depok. Pertama tahun 2011. Padahal, Rumah Ibadah tersebut telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 648.12/4448/IMB/DTB/2007. Sejak saat itu, jamaah beribadah dengan berpindah-pindah. Dimana-mana mereka dilarang. Hingga tetap berupaya memperjuangkan hak atas Rumah Ibadah tersebut.

Oleh karena itu, Yayasan Satu Keadilan mendesak:

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar segera mengambil tindakan tegas terhadap Polres Depok, yang diduga terlibat aktif menjadi aktor intoleran terhadap JAI Depok dengan dalih penegakan hukum. Dan, memerintahkan kepada Propam Mabes Polri untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Depok.
  2. Pemerintah Kota Depok, agar segera mencabut berbagai peraturan dan keputusan terhadap pelarangan kegiatan JAI Depok, yang menjadi salah satu sebab sikap intoleransi terhadap JAI Depok;
  3. Mengecam segala bentuk sikap dan tindakan yang tidak menghargai dan menghormati hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti stigma sesat, kafir, dan lain sebagainya yang merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya kepada JAI Depok.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, terima kasih.

Bogor, 4 Juni 2017

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

CP: 08158931782 (Sugeng)

Persekusi Mengancam Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi

Seiring dengan meningkatnya suhu politik dan terpolarisasinya warga, Safenet menemukan adanya persekusi terhadap orang-orang yang dilabel sebagai penista agama/ulama sejumlah 52 orang. Hanya dalam beberapa hari, Koalisi Anti Persekusi menemukan 7 orang lain sehingga jumlah saat ini bertambah menjadi 59 orang.

Pola yang ditemukan adalah:

  1. Mentrackdown orang yang dianggap menghina ulama/agama;
  2. Membuka identitas, foto dan alamat kantor/rumah orang tersebut dan menyebarkannya. Ada yang disertai dengan siar kebencian;
  3. Menginstruksikan untuk memburu target;
  4. Aksi menggruduk ke kantor/rumah oleh massa;
  5. Ada yang disertai ancaman dan/atau kekerasan;
  6. Dibawa ke kantor polisi untuk dilaporkan sebagai tersangka dengna pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau pasal 156a KUHP;
  7. Disuruh meminta maaf baik lisan maupun melalui pernyataan;
  8. Respon polisi beragam:
    • Mentersangkakan korban; dan
    • Melihat proses tuntutan permintaan maaf

Selain pola di atas, ditemukan pula fakta adanya korban yanrg akunnya dipalsukan. Jadi sesungguhnya akun yang dianggap menghina ulama/agama bukanlah akun yang dibuat oleh orang yang bersangkutan. Beberapa dari mereka yang dipalsukan ternyata memiliki kesamaan identitas yaitu berasal dari etnis dan agama yang bukan mainstream.

Persekusi tersebut yang diwarnai perburuan terindikasi sebagai perbuatan yang sistematis atau meluas. Hal ini tampak dari cepatnya proses dalam menjangkau luasnya wilayah misal ditunjukakn dalam 1 hari bisa terjadi pola yang serupa di 6 wilayah di Indonesia yang saling berjauhan.

Persekusi ini jelas mengancam demokrasi karena sekelompok orang mengambil alih negara untuk menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum. Ketakutan yang menyebar akan menjadi teror yang melumpuhkan fungsi masyarakat sebagai ruang untuk saling berbicara, berdebat secara damai sehingga menjadi masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perdebatan. Untuk dapat melakukan hal itu kebebasan berpendapat adalah syaratnya.

Berdasarkan hal-hal di atas kami menyerukan kepada pihak-pihak yaitu:

  1. Negara dalam hal ini Komnas HAM, Kepolisian melakukan investigasi serius atas persekusi yang terjadi dan mengungkapkan fakta serta aktor di balik persekusi ini.
  2. Kepolisian agar menegakkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 angka 3 UUD 1945 & amandemennya. Dalam rangka ini Negara harus aktif menghentikan tindakan sewenang-wenang indidividu atau kelompok yang menetapkan seseorang telah bersalah dan melakukan tindakan apapun atas tuduhan sepihak tersebut.
  3. Kepolisian agar menegakkan hukum secara berkeadilan dengan tidak mengaktifkan pasal karet seperti pasal penodaan agama terlebih berdasarkan tuduhan sepihak dan sebaliknya menegakkan hukum atas ancama kekerasan, kekerasan dan siar kebencian.
  4. Masyarakat luas menahan diri untuk tidak melakukan siar kebencian karena dalam sejarahnya siar kebencian dapat menjadi awal dari genosida (pembasmian suatu kelompok tertentu) serta pecahnya bangsa.

Jakarta, 1 Juni 2017

Koalisi Anti Persekusi

Logo YSK Satu Keadilan

PAPUA: Demonstrasi Ditangkap, Ibadah Pun Ditangkap

Satu orang di Timika dikenakan pasal makar karena ibadah

Para pengacara hak asasi manusia yang tergabung dalam Civil Liberty Defenders, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengecam tindakan penangkapan dan pembubaran kegiatan ibadah di Timika serta intimidasi di Wamena kemarin (30/5/2017). Selain itu kami juga mengecam penangkapan massal di Merauke hari ini. Ketiga kejadian beruntun ini dilakukan aparat keamanan terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi yang paling dipersekusi di Papua saat ini.

Aparat gabungan personil Kepolisian Resor Mimika bersama TNI melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Yanto Awerkion selaku ketua 1 KNPB Timika pada hari Selasa pagi. Penangkapan dilakukan ketika KNPB sedang melakukan doa bersama di kantor mereka. Acara tersebut juga kemudian dibubarkan paksa. Yanto Awerkion dikenakan pasal 106 KUHP tentang tindak pidana makar. Selain penangkapan terhadap Yanto, enam orang lainnya juga diinterogasi selama kurang lebih dua jam yang kami anggap merupakan bentuk intimidasi.

Unsur utama pasal makar memerlukan unsur kekerasan supaya terpenuhi unsur pasalnya. Tidak ada unsur kekerasan di dalam perhelatan ibadah di kantor milik sendiri dalam kasus ini. Pasal makar lagi-lagi disalahgunakan untuk membungkam ekspresi, kali ini dalam bentuk ibadah, terhadap orang Papua. Maka, pengenaan pasal makar terhadap Yanto Awerkion melanggar pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, pada hari Selasa (30/5/2017) juga terjadi intimidasi di kantor sekretariat KNPB di Wamena. Aparat keamanan mendatangi sekretariat tersebut untuk menanyakan mengenai kegiatan yang hendak dilakukan. Meskipun tidak ada kegiatan yang sedang akan dilakukan, namun kami menilai bahwa bentuk intimidasi seperti ini tidak patut, diskriminatif, serta melanggar hak konstitusional untuk berkumpul.

Hari ini pula (31/5/2017) terjadi penangkapan terhadap 77 orang di Merauke. Para pengurus dan anggota KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) yang ditangkap tersebut sedang melakukan ibadah syukuran di sekretariat mereka ketika pembubaran dan penangkapan terjadi. Meskipun mereka semua telah dilepas sore harinya, namun kami tetap mengecam tindakan sewenang-wenang ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi.

Untuk itu, Civil Liberty Defenders, LBH Pers dan YSK mendesak:

  1. Kapolres Mimika untuk segera menghentikan kasus dan melepaskan Yanto Awerkion dari tahanan di Polres Mimika;
  2. Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, dan Kapolri untuk menghentikan segala intimidasi dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat Papua yang berupaya melaksanakan hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul;
  3. Presiden Jokowi untuk menjamin perlindungan atas pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berkumpul terhadap KNPB dan seluruh masyarakat Papua.

Jakarta, 31 Mei 2017

Hormat kami,

Civil Liberty Defenders, Lembaga Bantuan Hukum Pers, dan Yayasan Satu Keadilan

CP:
Tigor Hutapea (081287296684)
Asep Komarudin (081310728770)
Syamsul Alam Agus (08118889083)

Open Access Press in Papua - Yayasan Satu Keadilan

(Lagi) Ekspresi Maya Papua di Bungkam

Pada awal April 2017 kemarin, situs resmi dari Aliansi Mahasiswa Papua / AMP yaitu www.ampnews.org diduga telah diputus akses internetnya secara sewenang-wenang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pemutusan akses ini berbarengan dengan situs-situs lainya yang juga menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Situs yang diduga di putus akses internetnya infopapua.org, tabloid-wani.com, papuapost.com, freepapua.com.

Dugaan awal alasan terhadap pemutusan akses tersebut adalah dengan alasan situs tersebut mengandung unsur “separatif”. Dan terlepas dari itu, pemutusan akses seharusnya berpatokan pada standar hak asasi manusia.

Pemutusan terhadap situs-situs yang memberitakan tentang Papua sebelumnya sudah terjadi pada portal berita resmi yaitu suarapapua.com. Dan berkaitan dengan hal tersebut di atas dan jika Kominfo melalui Dirjen Aplikasi dan Informatika yang melakukan pemutusan akses tersebut maka tindakan tersebut adalah sewenang-wenang dan melanggar kebebasan berekspresi. Dugaan tersebut menguat karena alasan-alasan berikut:

Pertama, Kominfo memblokir dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat. Dan pembatasan hak asasi yang sah adalah melalui undang-undang berdasarkan Pasal 28J UUD 1945. Walaupun Pemerintah telah diberikan kewenangan melalui Pasal 40 ayat 2 UU ITE, namun implementasi pasal tersebut harus dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah dan sampai saat ini aturan tersebut belum ada.

Kedua, Kalaupun memang konten atau web www.ampnews.org dan website lainnya dianggap Kominfo melanggar ketentuan perundang-undangan, seharusnya pembatasan hak ini berdasarkan: Pembatasan yang dituangkan di dalam undang-undang dan dalam tujuan melindungi hak orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban umum di dalam masyarakat. (ICCPR 19 (3)).

Deklarasi kebebasan berekspresi di Internet 2011, telah menyatakan mandat khusus terhadap pemblokiran/penyaringan situs yang bermuatan pornografi anak, hasutan untuk melakukan kekerasan, hasutan melakukan kebencian rasial atau agama yang membawa kepada diskriminasi. Dan disaat yang sama Pelapor Khusus menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar pemblokiran tidak melanggar hukum internasional, yaitu:

  1. Ketentuan pemblokiran harus jelas ditetapkan oleh undang-undang.
  2. Penentuan tentang konten, harus dilakukan oleh otoritas peradilan yang berwenang atau badan yang independen;
  3. Perintah pemblokiran harus dibatasi dalam ruang lingkup sesuai dengan persyaratan kebutuhan dan proporsionalitas dengan pasal 19 ayat 3 ICCPR;
  4. Mempublikasikan rincian detail daftar situs yang diblokir disertai dengan alasan keharusan untuk memblokir;
  5. Penjelasan di situs terdampak terkait pemblokiran;

Dari kriteria di atas, tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Kominfo. Yang ada hanya ketertutupan informasi mengenai pemblokiran.

Ketiga, www.ampnews.org adalah salah satu situs yang aktif dan kritis menyuarakan fakta kekerasan yang terjadi di Papua dan oleh karena itu pemblokiran terhadap situs tersebut adalah salah satu bentuk pemutusan hak atas informasi masyarakat khususnya masyarakat Papua.

Keempat, jika pemutusan akses internet www.ampnews.org dimasukan ke dalam kategori makar maka hal tersebut sangatlah tidak tepat karena Makar sebagaimana diatur dalam KUHP diterjemahkan dari kata aanslag yang dalam bahasa belanda dipahami sebagai gewelddadige aanval. Pemaknaan gewelddadige aanval tersebut berdasarkan terjemahan bebas yang dalam bahasa Inggris memiliki arti violent attack sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah serangan kekerasan. Jadi tindak pidana makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan yang bersifat menyerang/attack. Sehingga Tanpa adanya perbuatan menyerang/attack, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana makar. Pemutusan akses tersebut bukan hanya pada website yang dikelola di dalam Papua, namun juga website yang dikelola di luar Papua seperti Freewestpapua.org, bennywenda.org, ulmwp.org

Oleh karena itu, kami mendesak:

  1. Kominfo untuk membuka atau “menormalisasi” situs ampnews.org dan beberapa situs yang disebutkan diatas, serta memulihkan semua hak-hak dari kerugian yang telah dialami ampnews.org.
  2. Kominfo untuk membuat mekanisme transparan terkait pemblokiran website yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
  3. Kominfo untuk segera menghentikan pemblokiran situs-situs kritis di Papua karena pemblokiran adalah pelanggaran HAM.

Jakarta, 18 April 2017

Yayasan Satu Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Perkumpulan Jubi, Papua Itu Kita