Logo YSK Satu Keadilan

Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali!

Intimidasi, kriminalisasi, dan bentuk teror lain yang dihadapi Rakyat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa kerap terjadi sejak mereka menyatakan penolakan secara terbuka terhadap rencana PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi Teluk Benoa. Perobekan baliho, sebaran fitnah, bahkan usaha-usaha kriminalisasi warga penolak reklamasi di Bali pun terjadi.

“Kriminalisasi yang menimpa dua warga adat Sumerta, I Made Jonantara dan I Gusti Made Dharmawijaya merupakan suatu tindakan pengekangan terhadap upaya-upaya masyarakat adat mempertahankan lingkungan hidupnya. Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi, yang menyangga berbagai keragaman hayati, juga situs suci bagi masyarakat Hindu di Bali,” ujar Suriadi Darmoko Direktur WALHI Bali di kantor Mabes POLRI, Jakarta.

Selanjutnya, I Made Ariel Suardana, Koordinator Divisi Hukum ForBALI menegaskan jika tindakan kedua aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa tersebut bukanlah tindak pidana sehingga proses hukum terhadap keduanya harus dihentikan. “Hari ini, kami disini meminta agar Kapolri dan Kapolda Bali untuk segera menghentikan proses hukum terhadap para pejuang Bali Tolak Reklamasi dari Desa Adat Sumerta, Bali, I Gusti Putu Dharmawijaya dan I Made Jonantara alias De John dengan segera menerbitkan SP3 atas kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. SP3 penting dilakukan karena tindakan kedua warga tersebut bukan merupakan tindak pidana.”

Menanggapi kasus kriminalisasi yang ada di Bali, Ony Mahardika dari Manajer Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil WALHI Eksekutif Nasional selanjutnya menjelaskan jika kriminalisasi kerap terjadi pada saat rakyat melawan kebijakan eksploitasi atas lingkungan hidup di wilayahnya. “Kasus kriminalisasi aktivis lingkungan hidup di Indonesia terjadi di banyak tempat ketika rakyat berani bersikap tegas terhadap ketidakadilan yang terjadi. Kami menolak tindak represif kriminalisasi oleh aparatur Kepolisian. Kegagalan kepolisian untuk bersikap arif dalam memahami isi pasal dan konteksualisasinya menyebabkan penyimpangan hukum yang serius.”

Aliansi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa organisasi dan individu yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah kriminalisasi aktivis lingkungan hidup dan turut bersolidaritas dalam menolak reklamasi Teluk Benoa menyerahkan surat terbuka yang digalang bersama kepada pihak POLRI pada Kamis, 23 Februari 2017. “Kami melihat bahwa perjuangan Bali Tolak Reklamasi adalah perjuangan melindungi lingkungan hidupnya, melindungi teluknya. Mirisnya, kasus kriminalisasi ini terjadi di Bali dimana hari ini sedang dilangsungkan World Ocean Summit. Melalui kedatangan kami yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan juga mendukung perjuangan rakyat Bali Tolak Reklamasi, kami melihat bahwa kasus ini adalah kasus kriminalisasi dan sangkaan terhadap kedua warga ini tidak layak dilanjutkan prosesnya. Pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Kapolri dan Kapolda Bali ini kami serahkan kepada perwakilan pihak POLRI sebagai pernyataan tegas kami untuk mendukung perjuangan demi lingkungan hidup yang berkeadilan. Pernyataan terbuka ini didukung oleh kurang lebih 100 lembaga dan individu.” pungkas Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia sebagai perwakilan aliansi.

Jakarta, 23 Februari 2017

Yayasan Satu Keadilan, ForBALI, WALHI Bali, WALHI, debtWATCH Indonesia, Greenpeace Indonesia, KontraS, YLBHI, KNTI, KPA, Layar Nusantara Jawa Tengah, LBH Semarang, JATAM, WALHI NTT, Sahabat Alam NTT, Baileo Maluku, WALHI Jakarta, WALHI Sulawesi Selatan, WALHI Sumatera Utara, WALHI Aceh, IHCS, KPRI, JPIK, FP3, WALHI NTB, WALHI Jawa Tengah, HuMa, WALHI Jawa Timur, TuK Indonesia, Pusaka, LBH Pers, Sawit Watch, ELSAM, WALHI Sumatra Barat, Gusdurian Kota Batu, Klub Indonesia Regional 12 Malang,
WALHI Kalimantan Selatan, WALHI Bangkablitung, WALHI Yogyakarta, Aliansi Penyelamat Hutan Kota Malabar, Nawak Alam Kota Batu, SARI Solo, Komunitas Anti Globalisasi Ekonomi, Solidaritas Perempuan, Institute Ecosoc, KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, KELOLA Sulawesi Utara, Bina Desa, WALHI Sulawesi Utara, KAMMIPALA Jakarta, KIARA, ELAW Indonesia, Forest Watch Indonesia, Institut Hijau Indonesia, SPRI, WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Tenggara,
Forma PHM – Fak. Hukum Univ. Widyagama Malang, WALHI Riau, ICEL, Gema Demokrasi, Lingkar Borneo Kalbar, Perkumpulan Padi Kaltim, Genesis Bengkulu,
PPLH Mangkubumi Jawa Timur, Yayasan Peduli Nangroe Atjeh (PeNA), ARuPA Yogyakarta, Yayasan Hutan Riau, LPPSLH Purwokerto, STABIL Kalimantan Timur, Women’s Research Institute, JERAT Papua, KKI WARSI Jambi, Komunitas Taring Babi, WALHI Bengkulu, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia

Individu:
Deddy Ratih, Tandiono Bawor Purbaya, Nelti Anggriani, Nurfiana, Margaretha T. Andoea, Evi Yunita Noor, Sutji Rahaju Shinto, Arimbi Heroepoetri, Marizka Mantik, Nunung

Narahubung:

Suriadi Darmoko (085737439019)
I Made Ariel Suardana (081338739096)
Ony Mahardika (082244220111)
Diana Gultom (08159202737)

Logo YSK Satu Keadilan

Menguji Konstitusionalitas Pengosongan Kolom Agama Bagi Penghayat/Penganut Kepercayaan

Jakarta, 28/09 – Empat warga Negara yang merupakan penganut kepercayaan atau penghayat hari ini mendaftarkan Pengujian Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi, melalui Kuasa Hukumnya dari Tim Pembela Kewarganegaraan, dengan tanda terima No. 1622/PAN.MK/IX/2016.

Penganut kepercayaan dan penghayat telah mengalami diskriminasi dari Negara. Berdasarkan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik para penganut kepercayaan dan penghayat dikosongkan. Ini berbeda dengan para penganut agama-agama mayoritas di Indonesia.

Pembedaan perlakuan ini telah melahirkan pelanggaran-pelanggaran lanjutan terhadap hak-hak asasi manusia para penganut kepercayaan dan penghayat. Diantaranya adalah: penganut Sapto Darmo di Brebes, tak bisa memakamkan keluarganya di pemakaman umum, karena tak tertulis agama di KTP elektroniknya; perkawinan penganut kepercayaan Marapu di Sumba, tak dicatat Negara, dan anak-anak keturunannya pun tak memiliki akta kelahiran. Bahkan anak-anaknya harus memiliki surat baptis terlebih dahulu untuk bisa mengenyam pendidikan; di Sumatera Utara, kelompok Parmalim dan Ugamo Bangso Batak bahkan kesulitan untuk melamar pekerjaan, karena tidak tercantumnya agama mereka di KTP elektronik.

Pasal-pasal dalam UU Adminduk tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum; kesamaan warga Negara di hadapan hukum; dan bebas dari tindakan diskriminasi yang dijamin UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kovenan Hak Sipil Politik, serta instrumen Internasional lainnya. Asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum) berarti menempatkan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan asas ini, seyogianya tidak terjadi suatu perbedaan perlakuan/diskriminasi terhadap warga negara.

Selain itu, administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara. Administrasi kependudukan dimaknai oleh undang-undang ini sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitandokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan menyatakan dokumen kependudukan dan data kependudukan merupakan hak setiap penduduk.

Dalam praktiknya di lapangan aparat birokrasi seringkali menerapkan bentuk pelayanan yang berbeda-beda terhadap warga negara yang berdasarkan pada agama atau keyakinan mereka. Di beberapa daerah, para penganut penghayat kepercayaan mengurus KTP dan KK, oleh sebagian petugas Catatan Sipil dan Kependudukan sering dipaksa untuk mengisi kolom agama dengan salah satu dari enam (6) agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha atau Konghucu.

Dengan menguji konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi, kami UU Adminduk ke Mahkamah Konstitusi, Tim Pembela Kewarganegaraan berharap Negara dapat kembalimemberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, dengan tetap dapat mencantumkan agama kepercayaan dalam berbagai identitas warga Negara, sehingga pelayanan kependudukan pun dapat terpenuhi.

Tim Pembela Kewarganegaraan

Jalan Siaga II, No. 31, Pejaten Barat, Ps. Minggu

LBH KSR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KSR : Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual; Korban Menantikan Keadilan

,

Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Cibadak menyatakan berkas perkara tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah tiri di Bojong Genteng, kabupaten Sukabumi sudah lengkap (P21). LBH Keadilan Sukabumi Raya (LBH KSR) menilai kemajuan ini sangat penting bagi korban dalam meraih keadilan.

Sebelumnya, penyidik dari kepolisian sektor Bojong Genteng yang menangani perkara ini telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Cibadak, Sukabumi. Keluarga RM yang menjadi korban menghawatirkan kelanjutan penyelesaian perkara ini mengingat lambannya kinerja kepolisian dalam memenuhi kelengkapan berkas perkara hingga ke proses penuntutan.

Navi’a Nikmaturahmah, S.H., Pembela Umum di LBH KSR menyesalkan lambannya penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Cibadak.  “Harusnya pihak kejaksaan bisa bekerja lebih profesional mengingat dalam kasus yang menimpa anak dibawah umur ini harus dilakukan secara cepat”.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini pihak kejaksaan yang telah menerima berkas P21 dari kepolisian, seharusnya segera menyelesaikan kewajibannya dalam hal penuntutan, karena sampai saat ini belum ada kejelasan perkembangan kasus di kejaksaan sejak beberapa bulan setelah berkas dilimpahkan dari kepolisian.

LBH KSR sebagai pendamping keluarga korban telah melakukan berbagai upaya agar kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan. Mengingat lambannya penanganan kasus ini di kejaksaan, pihak keluarga korban menghadapi berbagai hambatan sosial, diantaranya mendapatkan kecaman dari masyarakat dilingkungannya karena diduga munculnya kesalahpahaman terhadap masalah yang dihadapi oleh  keluarga korban. Atas perkembangan tersebut, LBH KSR dan Yayasan Satu Keadilan telah mengundang berbagai pihak untuk rembuk mencari solusi terbaik yang dialami oleh keluarga korban.

Sampai pada digelarnya persidangan perkara ini hingga putusan, LBH KSR akan melakukan pemantauan untuk memastikan jalannya proses hukum. “Kami mengharapkan seluruh proses hukum hingga persidangan nanti, Jaksa Penuntut Umum dapat segera bekerja serius dan profesional agar hak-hak korban dapat segera dipulihkan” tegas Evan Sukrianto, SH., Pembela Umum lainnya di LBH KSR.

LBH KSR juga akan berkoordinasi dengan Komisi Kejaksaan RI untuk dapat melakukan pemantauan kinerja Jaksa yang menangani perkara ini. Lebih jauh pada proses persidangan nantinya, LBH KSR juga akan meminta peran aktif dari Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan atas jalannya persidangan.

Dalam pandangan LBH KSR, proses hukum pada perkara ini tidak hanya pada penghukuman pelaku, namun lebih penting dari itu adalah pemulihan hak-hak korban dan keluarganya. “Kami akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat memberikan perlindungan bagi korban dan keluarganya mengingat mandat dari lembaga kuasi negara ini, salah satunya adalah meamastikan hak-hak korban terpenuhi melalui tuntutan reparasi dan pemberian kompensasi kepada korban” jelas Navi’a.

Demikian pernyataan pers ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kepedulian semua pihak maka harapan pencapaian keadilan bagi korban dapat diwujudkan.

Hormat kami,

Sukabumi, 10 September 2016

LBH Keadilan Sukabumi Raya

Navi’a Nikmaturrohmah, S.H.
Pembela Umum

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR : POLRESTA BOGOR KELUARKAN SPRINDIK DALAM KASUS MALL PLAZA BOGOR

,

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bogor mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/539/IX/2016/Sat Reskrim, tertanggal 07 September 2016, terkait Laporan Polisi Nomor: LP/617/VI/2016/JBR/POLRES BOGOR KOTA, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Pelapor Leni Marlina, dalam dugaan pelanggaran Pasal 360 ayat (2) KUHPidana oleh Mall Lippo Plaza Bogor, yang terletak di Jl. Siliwangi, No. 123, Sukasari, Bogor.

Sebelumnya, Lippo Plaza Bogor dilaporkan ke Polresta Bogor oleh Leni Marlina, didampingi Para Pembela Umum pada kantor LBH KBR. Leni Marlina adalah ibu kandung N (umur 7 tahun), anak yang menjadi korban kecelakaan pada saat berkunjung ke Mall Lippo Plaza Bogor pada 17 Januari 2016 lalu. Leher N terjepit diantara tangga berjalan (escalator) dan dinding, sehingga menyebabkan luka-luka sedemikian rupa. Dari hasil observasi atau pemantauan LBH KBR di lokasi kejadian (locus delicti), kami menemukan bahwa bangunan tempat terjadinya kecelakaan memang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga mengancam keamanan para pengunjung.

Oleh karena itu, LBH KBR mendorong dan berharap agar pencari keadilan dapat menemukan keadilan melalui proses penegakan hukum yang profesional dan akuntabel oleh Polresta Bogor sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 09 September 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

Fatiatulo Lazira, S.H.
Direktur Eksekutif

Narahubung:

085275371525 (Fati Lazira)
081310325211 (Agung)

Logo YSK Satu Keadilan

YSK : SURAT TERBUKA YAYASAN SATU KEADILAN UNTUK KAPOLDA BALI

Kepada Yth.
Bapak Kapolda Bali
Irjen Pol Sugeng Priyanto SH, MH.
Di,-
Tempat

Bogor, 7 September 2016. Hari suci Galungan yang dirayakan mayoritas masyarakat Bali dicemarkan oleh perilaku sewenang-wenang anggota Kepolisian Daerah Bali. Kali ini, seorang aktivis ForBALI bernama I Gusti Made Dharmawijaya ditangkap tanpa surat penangkapan. Alasan penangkapan karena polisi menduga yang bersangkutan melanggar pasal 24 A juncto pasal 66 UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Bahasa.

Kronologi penangkapan bermula pada pukul 19.30 WITA seseorang mengaku Buser Polda bernama I Gusti Made Sudiana menelepon I Gusti Made Dharmawijaya dan mengatakan ingin bertemu. Tapi karena I Gusti Made Dharmawijaya sibuk, dia minta pertemuan dilakukan setelah kerja malam jam 23.00 WITA. Lalu mengingat istri sedang hamil ia meminta agar pertemuan ditunda dari tanggal 7 September untuk dijadwal ulang pada Sabtu, 10 September 2016.

Alih-alih menjadwal ulang, Buser Polda itu datang dan membawa paksa I Gusti Made Dharmawijaya ke Polda Bali tanpa menunjukkan surat tugas atau penangkapan kepada yang bersangkutan, malah yang bersangkutan langsung diperiksa malam itu juga oleh penyidik Burhanudin dipantau langsung oleh Kasubdit I Polda Bali tanpa didampingi pengacara, dugaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh I Gusti Made Dharma Wijaya berawal dari laporan yang diterima pada tanggal 5 September 2016, dengan Laporan Model A yang dibuat oleh Polisi sendiri, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, karena menurunkan Bendera Merah Putih pada tanggal 25 Agustus 2016 di depan Gedung DPRD Bali, padahal faktanya Bendera Merah Putih tidak pernah dilepaskan dari ikatannya hanya diturunkan kemudian mengikat bendera ForBALI di bawah bendera Merah Putih dan dinaikan kembali tanpa ada niat untuk menciderai Bendera Merah Putih.

Berdasarkan fakta tersebut, kami menilai bahwa Polda Bali telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar mekanisme due process of law dan fair trial yaitu:

Pertama, Pemanggilan yang tidak patut, Surat panggilan tersangka diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 112 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa surat panggilan yang sah adalah surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Kedua, Untuk menetapkan tersangka, pihak penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan sebagai pemberitahuan kepada Jaksa yang kemudian dilanjutkan proses penyidikan untuk memperoleh nama-nama yang dijadikan tersangka (lihat Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana). Setelah itu, penyidik memanggil tersangka (serta saksi-saksi) untuk diperiksa.

Ketiga, Berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh I Gusti Made Dharmawijaya, bahwa penyidik, apakah menurunkan bendera kemudian menaikannya kembali merupakan penghinaan terhadap Bendera Merah Putih.

Atas dasar itulah, Kami meminta:

  1. Kapolda Bali untuk membebaskan segera I Gusti Made Dharmawijaya, serta mengeluarkan SP3 terhadap kasus I Gusti Made Dharmawijaya.
  2. Kapolda Bali harus bersikap obyektif dalam menangani kasus tersebut serta jangan terpengaruh oleh desakan-desakan pihak-pihak yang ingin mengkriminalkan para aktivis lingkungan yang sedang berjuang menyelamatkan lingkungan.
  3. Kapolda Bali untuk segera menginstruksikan kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk menghentikan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis serta memastikan dan menjamin rehabilitasi para korban yang terhadapnya telah dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan sewenang-wenang. Selain itu harus menginstruksikan agar seluruh aparat Kepolisian di bawahnya mematuhi Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 (Standar HAM Kepolisian) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
  4. Kapolda Bali harus memastikan terjaganya keamanan dan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga masyarakat yang ada di wilayah Bali serta memastikan dilakukan proses hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Sesuai tuntutan kerja polisi untuk profesional melindungi dan melayani warga, dan bukan kepentingan birokrat dan pengusaha pendukung reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bogor, 8 September 2016

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H
Ketua

Tembusan:

  1. Kapolri
  2. Kompol Nas
  3. Komnas HAM
  4. Ombudsman Republik Indonesia
LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: SIDANG PERDANA GUGATAN TERHADAP DKP KABUPATEN BOGOR BERLANJUT MEDIASI

,

Masih ingat kasus pemberhentian 7 (tujuh) orang pekerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor pada 29 Januari 2016 yang sarat penyalahgunaan wewenang dan mencatut nama intel Polres Bogor? Kasus itu, kini tengah menghadapi proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor.

Sidang perdana dengan Perkara No. 133/Pdt.G/2016/PN.Cbi., tersebut diselenggarakan pada Selasa, 21 Juni 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dari LBH KBR dan Kuasa Hukum Tergugat I, H. M. Subaweh, Tergugat II DKP Kab. Bogor, Turut Tergugat I Bupati Bogor, dan Turut Tergugat II Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kebersihan dan Sanitasi I, Cibinong.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Heru Wahyudi, SH, MH., dan Hakim Anggota Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, SH., MH., Raden Ayu Rizkyati, SH., menyarankan agar para pihak menempuh proses mediasi dan berharap tercapai kesepakatan. “Kami berharap, para pihak bisa selesai ditahap mediasi”, kata Heru Wahyudi

Majelis Hakim kemudian menunjuk Hakim Mediator, Istiqomah Berawi, SH., MH., dan sidang mediasi akan dilanjutkan pada Selasa, 28 Juni 2016, Pukul 10.00 WIB.

Fatiatulo Lazira, S.H., salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat dari LBH KBR, mendorong agar Para Tergugat dan Turut Tergugat memiliki itikad baik dalam proses mediasi tersebut. “Kami berharap, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang notabene adalah aparatur negara ditingkat daerah, memiliki itikad baik dalam proses mediasi nantinya, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut. Hak-hak Para Penggugat yang menjadi korban kesewenang-wenangan, terpenuhi”, ujar Fati Lazira

Gugatan ini juga menurut Fati Lazira, sekaligus untuk mengingatkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, agar tidak lupa menjalankan fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

“Gugatan ini kami ajukan karena sudah beberapa cara kami tempuh untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, tapi tidak ada kesepakatan. Itu artinya, DKP tidak memiliki itikad baik. Para Pekerja (Para Penggugat) ini sudah menjadi korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh mantan Kepala DKP yang kini menjadi TERGUGAT I, H. M. SUBAWEH. Ini sekaligus momentum untuk mengingatkan akan fungsi negara dalam lingkup yang kecil, yakni Kabupaten Bogor, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, tegas Fati Lazira.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, terima kasih.

Bogor, 21 Juni 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

FATIATULO LAZIRA, S.H.
Direktur Eksekutif

Narahubung:
Fati Lazira (085275371525)
Winata (08567711328)

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR : Posko Pengaduan atas Pelanggaran Hak THR Pekerja

Praktik pengabaian terhadap hak-hak perkerja/buruh oleh pengusaha, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan selalu terjadi dari tahun ke tahun, khususnya perayaaan Hari Raya Idul Fitri. Ironisnya, negara c.q. pemerintah (daerah) jarang sekali proaktif dalam hal memastikan pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya, sehingga tahun ini (2016), Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), membuka Posko Pengaduan untuk memastikan pengusaha melaksanakan kewajibannya; negara melaksanan fungsinya; dan pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya.

Secara normatif, THR Keagamaan didefenisikan sebagai pendapatan pekerja/buruh yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016), ada beberapa point penting yang harus diperhatikan, terutama antara lain:

Pengusaha Yang Wajib memberikan THR Keagamaan

  1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatau perusahaan milik sendiri;
  2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Pekerjaa/Buruh Yang Berhak Atas THR Keagamaan, ialah

  1. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dengan kategori sebagai berikut:
  2. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), dengan ketentuan
    • Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proposional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja x 1 (satu) bulan upah.
    • Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus atau lebih, dberikan 1 (satu) bulan upah, yang terdiri atas komponen:
  3. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages), atau
  4. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
  5. Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
    • Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
    • Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Batas Pembayaran THR Keagamaan

Merujuk pada Permenaker 6/2016, maka Pembayaran THR Keagamaan oleh pengusaha kepada pekerja, dibayarkan 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan dalam bentuk uang, sehingga hitungan kami, tahun ini (2016) mengingat Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam jatuh pada tanggal 6 Juni 2016, THR Keagamaan sudah harus dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016.

Sanksi Hukum Bagi Pengusaha Apabila Tidak Membayar THR Keagamaan Kepada Pekerja/Buruh

Apabila pengusaha tidak membayar THR Keagamaan 7 (tujuh) hari Hari Raya Keagamaan, maka akan dikenai denda 5 % (lima persen) dari total THR dengan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja. Dan apabila tidak tidak melakukan pembayaran THR Keagamaan, pengusaha dapat dikenai sanksi, berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. pembatasan kegiatan usaha;
  3. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
  4. pembekuan kegiatan usaha

Oleh karena hal-hak tersebut di atas, LBHKBR menyatakan sikap:

  1. Mendorong agar pengusaha, khususnya di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh-nya sesuai aturan yang berlaku;
  2. Mendorong agar Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, pro aktif melakukan pengawasan dan memastikan pengusaha membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh;
  3. Mendorong agar pekerja yang tidak mendapatkan hak, berupa THR Keagamaan 7 (tujuh) hari sebelum hari raya, melapor kepada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan setempat, khususnya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor;
  4. LBH KBR membuka Posko Pengaduan bagi pekerja/buruh yang tidak mendapatkan THR Keagamaan dari pengusaha di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Apabila terjadi pelanggaran hak mendapatkan THR Keagamaan oleh Pengusaha, maka kami mempersilahkan untuk menyampaikan pengaduan: Kantor LBH KBR, Graha Keadilan, Jl. Parakan Salak No. 1, Desa Kemang, Kec. Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Cp: 085275371525, 081310325211

Demikian press release ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 13 Juni 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

Fatiatulo Lazira, S.H.
Direktur Eksekutif

Cp. 085275371525

Gema Demokrasi - Yayasan Satu Keadilan

GEMA DEMOKRASI: Pengusiran dan Intimidasi Jurnalis adalah Bukti Simposium yang Tidak Pancasilais dan Anti-Demokrasi

Acara simposium nasional yang bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain” di Balai Kartini, 1-2 Juni 2016 terbukti tidak Pancasilais dan demokratis serta tak lebih dari reuni para jenderal dan barisan khilafah pendukungnya. Inilah artikel yang ditulis wartawan Rappler Febriana Firdaus yang kemarin Kamis, 2 Juni 2016 diusir secara paksa saat bertugas.

Saat Febriana sedang mewawancarai perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang berkeberatan karena logo mereka dicatut panitia simposium, salah seorang anggota yang menggunakan atribut FPI mendatanginya sambil menghardik “Kamu yang namanya Febriana ya? Tulisan kamu ngawur”. Lalu sejumlah orang yang berpakaian dengan tulisan Bela Negara menghampiri Febriana dan menunjuk-nunjuk ke arahnya seraya mengatakan “Anda itu sudah difoto dan sudah direkam. Kalau berita ini sampai keluar, anda bisa ditangkap”. Lalu FPI dan HMPI meminta Febriana dan wartawan untuk meninggalkan Balai Kartini. Meskipun pada akhirnya wartawan boleh masuk lagi kecuali Febriana.

Ada tiga hal yang perlu diperjelas lagi, yakni:

  1. Febriana bukan hanya diusir tetapi ia dilarang menulis berita. Artinya, FPI dan HMPI sebagai keamanan simposium tersebut melarang jurnalis melakukan kerja jurnalistiknya.
  2. Febriana diancam akan ditangkap bila memuat berita demo keberatan PMKRI atas pemakaian logo mereka tanpa izin. Ini adalah ancaman verbal yang membahayakan hidup seorang jurnalis.
  3. FPI menggunakan medsos untuk menyebarkan stigma dan labeling terhadap individu Febrina karena kekritisannya sebagai seorang jurnalis, tindakan ini membuktikan bahwa praktek-praktek labeling kerap dilakukan terhadap suara-suara kritis tak terkecuali terhadap Jurnalis, kehadiran Febrina dan berita-berita yang ditulisnya adalah atas penugasan kantor dan dalam menjalankan aktifitas jurnalistiknya.

Maka jelas bagi GEMA DEMOKRASI perilaku FPI dan HMPI sebagai keamanan simposium adalah tindakan tercela dan tidak taat hukum di dalam negara yang berdasar Pancasila. Pasal 28F UUD 1945 dan pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjamin kerja seorang jurnalis.

Penghalangan liputan, intimidasi, dan acaman kekerasan adalah kekerasan terhadap jurnalis yang masuk ke dalam pedoman Dewan Pers tentang penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Lebih jauh lagi ini adalah tindakan menghina pandangan hidup Pancasila yang demokratis.

Maka seluruh elemen di dalam GEMA DEMOKRASI menuntut negara segera hadir dan mendesak:

  1. Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memenuhi janjinya untuk memberi perlindungan bagi warga negara dari kelompok pengusung kekerasan seperti FPI.
  2. Kapolri Badrodin Haiti untuk menggerakkan jajarannya melakukan penangkapan pada anggota FPI dan HMPI yang melanggar pasal 18 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kebebasan pers dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”
  3. Dewan Pers segera bersikap pro aktif dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan melindungi wartawan dari segala ancaman dan intimidasi yang dapat membahayakan diri jurnalis tersebut.

Rapatkan barisan, rebut demokrasi!

Jakarta, 3 Juni 2016

GEMA DEMOKRASI adalah gerakan masyarakat yang lahir sebagai respon atas berbagai tindakan pemberangusan hak rakyat untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi, namun direpresi oleh kekuatan anti-demokrasi.

  1. Anggota GEMA DEMOKRASI terbuka bagi seluruh elemen rakyat demokratik, baik itu organisasi maupun individu. Saat ini, GEMA Demokrasi terdiri dari:
  2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
  3. Arus Pelangi
  4. Belok Kiri Festival
  5. Desantara
  6. Federasi SEDAR
  7. Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK)
  8. Forum Solidaritas Yogya Damai (FYSD)
  9. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
  10. Garda Papua
  11. Gereja Komunitas Anugrah (GKA) Salemba
  12. Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB)
  13. Gusdurian
  14. Institute for Criminal Justice Reform (IJCR)
  15. Imparsial
  16. Indonesian Legal Roundtable (ILR)
  17. INFID
  18. Institut Titian Perdamaian (ITP)
  19. Integritas Sumatera Barat
  20. International People Tribunal (IPT) ‘65
  21. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Indonesia
  22. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
  23. KPO PRP
  24. Komite Pembaruan Agraria (KPA)
  25. komunalstensil
  26. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
  27. Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar
  28. Komunitas Buruh Migran (KOBUMI) Hongkong
  29. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
  30. Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam)
  31. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
  32. LBH Pers
  33. LBH Pers Ambon
  34. LBH Pers Padang
  35. LBH Jakarta
  36. LBH Bandung
  37. LBH Yogya
  38. LBH Semarang
  39. Papua Itu Kita
  40. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
  41. Partai Rakyat Pekerja (PRP)
  42. PEMBEBASAN
  43. Perempuan Mahardhika
  44. Perpustakaan Nemu Buku – Palu
  45. Pergerakan Indonesia
  46. Politik Rakyat
  47. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)
  48. PULIH Area Aceh
  49. PurpleCode Collective
  50. Remotivi
  51. Sanggar Bumi Tarung
  52. Satjipto Rahardjo Institut (SRI)
  53. Serikat Jurnalis Untuk Keragaman (SEJUK)
  54. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
  55. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
  56. Sentral Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK)
  57. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
  58. Suara Bhinneka (Surbin) Medan
  59. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI)
  60. Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu (SEBUMI-NANBU)
  61. Solidaritas.net
  62. Taman Bacaan Kesiman
  63. Ultimus
  64. Yayasan Satu Keadilan
  65. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  66. Yayasan Manikaya Kauci
  67. Youth Proactive
    dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.

GEMA DEMOKRASI (Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi).
Sekretariat Bersama: Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta
E-mail: rebutdemokrasi@gmail.com gemademokrasi.net

LBH KBR Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Gugat Pemberhentian Para Pekerja di DKP Kab. Bogor

Masih ingat kasus pemberhentian 7 (tujuh) orang pekerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor? 29 Januari 2016 lalu, 7 (tujuh) orang pekerja pada DKP diberhentikan tanpa alasan dan dasar yang jelas. Merujuk pada surat tanggapan Kepala DKP, kala itu, Drs. H. M. Subaweh, salah satu alasan pemberhentian ialah informasi Intelijen Polres Bogor, sehingga LBH KBR menilai bahwa pemberhentian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta inkonstitusional karena abai terhadap perlindungan hak warga negara untuk mendapatkan perkerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Melalui kuasa hukumnya di LBH KBR, Para Penggugat, yakni para pekerja yang telah diberhentikan tersebut, menggugat antara lain: H. M. SUBAWEH, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR, BUPATI BOGOR, DAN KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU KEBERSIHAN DAN SANITASI I CIBINONG, serta menuntut melalui Majelis Hakim untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1, 725, 985, 056 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).

Fatiatulo Lazira, S.H., salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat, mengungkapkan bahwa gugatan ini, sekaligus untuk mengingatkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, agar tidak lupa menjalankan fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

Gugatan ini kami ajukan karena sudah beberapa cara kami tempuh untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, tapi tidak ada kesepakatan. Itu artinya, DKP tidak memiliki itikad baik. Para Pekerja (Para Penggugat) ini sudah menjadi korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh mantan Kepala DKP yang kini menjadi TERGUGAT I, H. M. SUBAWEH”, ujar Fati Lazira.

Semoga Majelis Hakim nantinya menerima, dan mengabulkan seluruh gugatan kami. Ini sekaligus momentum untuk mengingatkan akan fungsi negara dalam lingkup yang kecil, yakni Kabupaten Bogor, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak”, tambah Fati Lazira.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, terima kasih.

Bogor, 1 Juni 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR GUGAT PEMBERHENTIAN PARA PEKERJA DKP KAB. BOGOR

,

Masih ingat kasus pemberhentian 7 (tujuh) orang pekerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor? 29 Januari 2016 lalu, 7 (tujuh) orang pekerja pada DKP diberhentikan tanpa alasan dan dasar yang jelas. Merujuk pada surat tanggapan Kepala DKP, kala itu, Drs. H. M. Subaweh, salah satu alasan pemberhentian ialah informasi Intelijen Polres Bogor, sehingga LBH KBR menilai bahwa pemberhentian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta inkonstitusional karena abai terhadap perlindungan hak warga negara untuk mendapatkan perkerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Melalui kuasa hukumnya di LBH KBR, Para Penggugat, yakni para pekerja yang telah diberhentikan tersebut, menggugat antara lain: H. M. SUBAWEH, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR, BUPATI BOGOR, DAN KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU KEBERSIHAN DAN SANITASI I CIBINONG, serta menuntut melalui Majelis Hakim untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1, 725, 985, 056 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).

Fatiatulo Lazira, S.H., salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat, mengungkapkan bahwa gugatan ini, sekaligus untuk mengingatkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, agar tidak lupa menjalankan fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

“Gugatan ini kami ajukan karena sudah beberapa cara kami tempuh untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, tapi tidak ada kesepakatan. Itu artinya, DKP tidak memiliki itikad baik. Para Pekerja (Para Penggugat) ini sudah menjadi korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh mantan Kepala DKP yang kini menjadi TERGUGAT I, H. M. SUBAWEH”, ujar Fati Lazira.

“Semoga Majelis Hakim nantinya menerima, dan mengabulkan seluruh gugatan kami. Ini sekaligus momentum untuk mengingatkan akan fungsi negara dalam lingkup yang kecil, yakni Kabupaten Bogor, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak”, tambah Fati Lazira.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, terima kasih.

Bogor, 1 Juni 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

FATIATULO LAZIRA, S.H.
Direktur Eksekutif

Narahubung: Fati Lazira (085275371525) Winata (08567711328)