LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Walikota Bogor Segera Revitalisasi Pasar Blok F

,

Pembatalan beauty contest oleh Walikota Bogor karena alasan tidak ada calon mitra kerja yang memenuhi syarat, dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum, sebab seharusnya, yang berwenang menyatakan bahwa dari semua calon mitra tidak ada yang memenuhi syarat ialah Direksi melalui Pansel, bukan Walikota.

Merujuk pada surat yang ditujukan kepada Walikota agar memilih dan menentukan pemenang beauty contest Revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang oleh Ketua Pansel, tampak jelas bahwa Pansel telah memiliki hasil, tinggal menunggu persetujuan Walikota. Akan tetapi hasil tersebut tidak disetujui.

Tindakan memberhentikan beauty contes tanpa hasil, dari perspektif hukum bisnis, dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan Direksi, sehingga bisa menghambat tujuan PD PPJ sebagai badan usaha sebagaimana diatur dalam No. 4/2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Beauty Contest merupakan metode untuk mencari mitra agar mendapatkan calon partner usaha guna pengembangan suatu kegiatan bisnis atau proyek tertentu. Pemilihan mitra dengan menggunakan metode ini, dilakukan oleh Direksi sesuai dengan wewenangnya sebagai organ badan usaha. Sepanjang wewenang itu dilakukan oleh Direksi dengan penuh itikad baik (goodfaith), penuh kehati-hatian (prudent), serta sejalan dengan tanggungjawab dan wewenang (accountable/responsible) sebagai Direksi, maka secara hukum Direksi dilindungi oleh prinsip hukum – bussines judgement rule.

Oleh karena itu, LBH KBR mengecam tindakan Walikota yang menghentikan beauty contest tanpa hasil karena hanya mengorbankan para pedagang, dan mendesak agar Pasar Blok F segera direvitalisasi.

Demikian kami sampaikan, terimakasih.

Bogor, 28 Mei 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

Fatiatulo Lazira, S.H.
Direktur Eksekutif

Narahubung: 085275371525

Gema Demokrasi - Yayasan Satu Keadilan

GEMA DEMOKRASI: Hentikan Serangan Sistematis pada Kebebasan Berekspresi di Semua Lini

Penyebaran isu kebangkitan komunisme terbukti berdampak pada pembungkaman kebebasan berekspresi warga negara di Indonesia. Isu anti-komunisme bahkan meluas pada prmberangusan buku-buku yang membahas masalah ideologi dan buku-buku akademik yang dicap menyebarkan ajaran marxisme/leninisme/sosialisme dan disita atas nama Pancasila.

Selain sweeping buku ke sejumlah penerbit dan toko buku hingga upaya pelarangan pemutaran film sampai hari ini masih dilakukan secara terang-terangan oleh pelaku-pelaku non-demokratik dengan alasan berbau komunis.

Kasus terbaru adalah intimidasi dan pelarangan yang dilakukan oleh 5 ormas (GP Ansor, Banser NU, Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah, FKPPI), KODIM 0702/Pbg, KOREM 071/Wijayakusuma Purbalingga untuk melarang pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang diputar hari Jumat, 27 Mei 2016 pada Festival Film Pelajar Purbalingga oleh Cinema Lovers Community Purbalingga, Jawa Tengah. Cara yang dilakukan mulai dari memanggil panitia, menekan pemilik fasilitas, hingga memobilisasi massa untuk membatalkan pemutaran.

Tekanan ini jelas dilakukan sistematis oleh para pelaku karena terorganisir dan mirip seperti kasus-kasus pelarangan sebelumnya di berbagai kota. Fakta terlibatnya perangkat negara dalam kasus ini jelas bertentangan dengan jaminan dan pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan perlindungan bagi pelaksanaan kebebasan berekspresi baik dalam konstitusi maupun dalam undang-undang.

Sangat mengherankan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangkap, mensweeping, menekan dan melarang kegiatan dan orang yang mereka duga atau mereka cap sebagai komunis. Keterlibatan ini jelas menebarkan teror dan rasa tidak nyaman sehingga membungkam kebebasan berekspresi yang dilakukan bersama pihak-pihak tertentu yang patut diduga mempunyai agenda “membuat gaduh” pemerintahan Indonesia yang demokratis ini.

Oleh karena itu Presiden sebagai panglima tertinggi harus menggunakan kewenangannya untuk menghentikan setiap tindakan-tindakan TNI yang di luar batas kewenangan telah mesweeping dan melakukan penangkapan terhadap aktivis dengan isu menyebarkan komunisme. Selain itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu mengintruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang ingin melaksanakan haknya untuk berekspresi, dan menindak tegas setiap sweeping maupun tindakan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis untuk memberangus demokrasi.

Gema Demokrasi sekali lagi menyuarakan perlunya negara menghentikan segala tindakan sistematis pemberangusan demokrasi ini, guna menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk menjalankan haknya termasuk hak untuk berekspresi dan memastikan bahwa Indonesia adalah Negara yang demokratis dan menjunjung hukum.

Gema Demokrasi juga mengutuk tindakan sewenang-wenang militer dan kelompok kekerasan yang selama ini terus mencederai konstitusi dan undang-undang dan meminta Negara secara tegas bertindak untuk menghentikan segala tindakan brutal tersebut karena memberangus demokrasi.

Rapatkan Barisan, Rebut Demokrasi!

Jakarta, 27 Mei 2016

GEDOR (Gema Demokrasi)

Yayasan Satu Keadilan, Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi/GEMA DEMOKRASI terdiri dari: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arus Pelangi, Belok Kiri Festival, Federasi SEDAR, Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Gereja Komunitas Anugrah (GKA) Salemba,
Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Gusdurian, Institute for Criminal Justice Reform (IJCR), Imparsial, INFID, Institut Titian Perdamaian (ITP),
International People Tribunal (IPT) ‘65, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), KPO PRP, Komite Pembaruan Agraria (KPA), komunalstensil,
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KPJKB Makassar, Komunitas Buruh Migran (KOBUMI) Hongkong, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), LBH Pers, LBH Pers Padang, LBH Pers Ambon, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Yogyakarta,
LBH Semarang, Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Partai Rakyat Pekerja (PRP), PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, Pergerakan Indonesia, Politik Rakyat,
Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), PULIH Area Aceh, PurpleCode Collective, Remotivi, Satjipto Raharjo Institute, Sanggar Bumi Tarung, Serikat Jurnalis Untuk Keragaman (SEJUK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), Sentral Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK),
Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Solidaritas.net, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI), Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu (SEBUMI-NANBU),
Taman Bacaan Kesiman, Ultimus, Yayasan Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Manikaya Kauci, Youth Proactive
dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

Siaran Pers Bersama : Penahanan Terhadap Eks Anggota GAFATAR

,

Pada Rabu malam (25/5), 2 orang eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yaitu Mahful Muis Tumanurung dan Andri Cahya serta Ahmad Mosaddeq ditahan di Mabes Polri setelah menjalani pemeriksaan pertama kalinya sebagai tersangka. Beberapa kali pemeriksaan sebelumnya telah mereka jalani dengan status sebagai saksi.

“Penahaanan terhadap mereka bertiga seharusnya sungguh tidak perlu dan tindakan yang berlebihan, karena tidak ada satupun alasan sehingga mereka perlu untuk ditahan” ujar Asfinawati, salah satu kuasa hukum mereka bertiga. Lebih lanjut, Asfinawati juga menyatakan dirinya dan tim advokasi meminta kepada Kapolri agar memperhatikan kasus ini dan segera melepaskan ketiga kliennya, karena penahanan yang terjadi justru akan membuat publik memiliki persepsi bahwa kasus ini lebih bermuatan politik ketimbang pertimbangan hukum. “Karena ketiganya selama ini sangat kooperatif dalam keperluan penyidikan untuk datang menghadiri panggilan kepolisian”, tambahnya.

Atas peristiwa diatas, kami menyatakan keberatan dengan alasan-alasan berikut:

  1. Tidak ada alasan mengapa ketiganya harus ditahan dan tidak ada bukti ketiganya akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 (1) KUHAP menyatakan; “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Pasal 20 KUHAP menyatakan; “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”. Oleh karenanya penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan bukan hal lainnya. Karena setiap mendapat panggilan ketiganya selalu kooperatif maka tujuan penahanan ini tidak ada.

  1. Penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup. Putusan MK dalam perkara nomor 21/PUU-XII/2014 dinyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Pertanyaan tentang 2 alat bukti apa yang telah dimiliki penyidik tidak dapat dijelaskan kepada kuasa hukum.
  2. Apa yang dituduhkan kepada ketiganya terkait dengan keyakinan yang bersngkutan yang mereka telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan masing-masing. Sesuai konstitusi Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan memiliki UU terkait HAM maka keyakinan beragama atau berkeyakinan dijamin. Oleh karenanya penentuan ketiganya sebagai tersangka dan penahanan tersebut merupakan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama berkeyakinan.

Berdasarkan hal-hal di atas, tim kuasa hukum meminta:

  1. Kepada penyidik dan Kabareskrim untuk segera mengeluarkan ketiga korban dari tahanan demi hukum.
  2. Kepada Kapolri untuk menjalankan wewenangnya sebagai pimpinan tertinggi Polri mengawasi penyidikan terhadap ketiga orang di atas dan memerintahkan dikeluarkannya korban dari tahanan demi hukum.
  3. Kepada Presiden sebagai pimpinan Kapolri untuk mengawasi jalannya penyidikan termasuk penahanan ini.

Jakarta, 26 Mei 2016

Tim Kuasa Hukum

Narahubung:
Asfinawati (08128218930); Fati Lazira (085275371525); Atika (081383399078); Ainul (085277008689)

Gema Demokrasi - Yayasan Satu Keadilan

GEMA DEMOKRASI: Demokrasi Seutuhnya, Lawan Kebangkitan Militerisme dan Orde Baru

Gema Demokrasi - Yayasan Satu Keadilan

6 TUNTUTAN REFORMASI 1998

  1. Penegakan supremasi hukum;
  2. Pemberantasan KKN;
  3. Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya;
  4. Amandemen UUD 1945;
  5. Pencabutan dwifungsi TNI/Polri;
  6. Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya.

18 tahun lalu, enam tuntutan itu digemakan gelombang demonstrasi massal dari pelbagai penjuru. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, semua berkonsolidasi dan bergerak untuk satu tujuan: menurunkan Soeharto dan memulai reformasi. Gelombang demonstrasi itulah yang membuat Soeharto, pemimpin rezim militeristik orde baru menyatakan berhenti dari jabatannya selaku Presiden RI pada 21 Mei 1998.

Namun sayang, kekuasaan dan militerisme Orde Baru tidak pernah benar-benar jatuh. Kekuatannya masih bercokol dan beranak pinak menjadi oligarki yang kuat mencengkram segala lini kehidupan masyarakat, membajak cita-cita reformasi dan menggerogoti demokrasi.

Kebangkitan orde baru dan militerisme ditandai dengan pengusulan gelar Pahlawan bagi Soeharto, pemberangusan kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan berpikir. Bahkan kebebasan akademik mulai satu per satu dihadang oleh kekuatan yang dihimpun oleh oligark.

Dengan megabaikan supremasi sipil dan supremasi hukum, militer menjadi penafsir tunggal kehidupan berbangsa, penafsir tunggal ideologi Pancasila dan konstitusi. Atas nama Pancasila dan NKRI, mereka mengaburkan agenda-agenda reformasi. Agenda upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan berbagai gerakan masyarakat sipil menuntut keadilan justru dikaburkan dengan memunculkan isu palsu kebangkitan komunisme, LGBT, dan separatisme.

Agenda reformasi pemberantasan KKN gagal mewujudkan transparansi anggaran di tubuh TNI dan gagal menghentikan keterlibatan TNI dalam bisnis. Agenda pencabutan dwifungsi ABRI/TNI dikerdilkan dengan munculnya kembali aturan perundang-undangan yang mengupayakan kembali keterlibatan TNI dalam berbagai kehidupan sipil, seperti munculnya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Rancangan Perubahan UU Terorisme, Rancangan Undang-undang Pilkada, RUU Kamnas.

Keterlibatan TNI dalam keseluruhan upaya penyelesaian konflik (penggusuran, intoleransi, pembagunan) justru semakin memperburuk kondisi sipil. Terlebih lagi dalam penyelesaian konflik di wilayah Papua. Dominasi TNI telah meruntuhkan seluruh tatanan supremasi hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi rakyat Papua. Reformasi ’98 gagal mengakhiri penutupan akses jurnalis asing ke Papua, pembunuhan dan penghilangan aktivis-aktivis Papua, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembungkaman kemerdekaan berekspresi dan berkumpul, pengabaian hak-hak masyarakat adat di Papua, eksploitasi sumber daya alam yang merusak alam Papua, dan lain sebagainya.

Untuk itu Gema Demokrasi kembali mengajak seluruh masyarakat sipil bergerak melakukan konsolidasi merebut demokrasi dan supremasi hukum yang sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Saatnya menyerukan, “Demokrasi seluas-luasnya, lawan kebangkitan Militerisme dan Orde Baru!” dengan menuntut:

  1. Presiden Joko Widodo bersikap tegas menjalankan kewenangannya selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI, serta menjaga supremasi hukum dan supremasi sipil.
  2. Presiden Joko Widodo menghentikan seluruh bentuk pemberangusan kemerdekaan berkumpul, berorganisasi, berekspresi.
  3. Presiden Joko Widodo memulihkan dan menjamin kebebasan akademik yang lepas dari segala bentuk militerisme.
  4. Presiden Joko Widodo kembali menegakkan supremasi sipil atas militer dengan membubarkan komando teritorial serta menempatkan kembali militer ke barak, jangan campuri urusan sipil.
  5. Presiden Joko Widodo harus memerintahkan menindak tegas segala bentuk penindakan hukum yang sewenang-wenang seperti:
    • Pemberangusan buku tanpa melalui proses peradilan
    • Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
    • Kriminalisasi aktivis dan gerakan rakyat
  6. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas segala bentuk main hakim sendiri, kekerasan dan pelanggaran hukum oleh kelompok intoleran.
  7. Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR melanjutkan reformasi hukum untuk menyisir dan mencabut semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, dan demokrasi.
  8. Presiden Joko Widodo memastikan berjalannya penegakkan hukum dan menghentikan praktik impunitas.
  9. Presiden Joko Widodo menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto
    Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi TNI menarik seluruh tentara organik, dan menghentikan cara-cara militeristik dan pembungkaman demokrasi dalam penyelesaian konflik Papua.
  10. Presiden Joko Widodo menghapuskan segala bentuk keterlibatan militer dalam dunia usaha/bisnis.

Jakarta, 21 Mei 2016

GEMA DEMOKRASI

Yayasan Satu Keadilan, AJI Indonesia, LBH Pers, LBH Jakarta, Elsam, SEJUK, SAFENET, PPRI (KPO PRP, SGMK, SGBN, PPR, GSPB, FSedar, SPRI, Solidaritas.net, SeBUMI, Pembebasan), YLBHI, KPRI, PRP, INFID, ITP/Institut Titian Perdamaian, PULIH Area Aceh, Pergerakan Indonesia, PurpleCode, IMPARSIAL, Komite Pembaruan Agraria (KPA), Ultimus, IPT ‘65,
Belok Kiri Festival, YouthProactive, Remotivi, Gereja Komunitas Anugrah, ICJR, KPJKB Makassar, LBH Bandung, Arus Pelangi, KontraS, LBH Semarang, Sanggar Bumi Tarung,
LBH Pers Padang, Perempuan Mahardika, Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), komunalstensil, KASBI, FNKSDA, Politik Rakyat, Gusdurian,
dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Kejaksaan Harus Ungkap Pihak Yang “Turut Serta” Dalam Kasus Angkahong

,

Jika benar ada pejabat teras Kota Bogor yang disebutkan “turut serta” dalam kasus dugaan korupsi Angkahong sebagaimana terkuak dalam dakwaan yang teregister dengan No. Reg. Perk: PDS-03/BOGOR/03/2016, demi proses penegakan hukum transparan dan akuntabel, maka nama tersebut harus diungkap ke publik.

Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan korupsi mark-up atas pembelian lahan Angkahong oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp. 43,1 Miliar, terungkap didakwaan yang beredar telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor, sebesar Rp. 38.400.533.057 (tiga puluh delapan milyar empat ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah).

Selama hampir 1 (satu) tahun lebih kasus ini bergulir, sejak bulan sejak Desember 2014 lalu, Kejaksaan Negeri Kota Bogor sudah memeriksa puluhan orang, dan pada akhirnya baru menetapkan 3 (tiga) orang tersangka, yakni: HYP (Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, IG selaku Camat Tanah Sareal/PPTAS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, RNA (Appraisal) dan KHA.

Kasus korupsi di Kota Bogor yang telah menyita perhatian publik ini, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, para pihak yang terlibat, baik sebagai aktor intelektual maupun pelaku, harus diungkap masing-masing perannya demi tegaknya proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Kasus korupsi ini cukup terencana dan teroganisir. Hal ini dapat kita lihat dari rentang waktu antara tanggal 5 Agustus 2014 s/d 31 Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sebagaimana terkuak dalam dakwaan Jaksa.

Oleh karenanya, LBH Keadilan Bogor menyatakan sikap:

  1. Mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah agar mengungkapkan ke publik nama-nama tersangka dan yang “turut serta” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jakaa tersebut;
  2. Mendesak Kejaksaan untuk mengusut proses penganggaran di DPRD Kota Bogor mengingat rentang waktu yang disebutkan dalam dakwaan adalah masa-masa pembahasan proses pembelian lahan Angkahong antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 20 Mei 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

Badan Pengururus

FATIATULO LAZIRA, S.H.
Direktur Eksekutif

Narahubung: 085275371525 (Fatiatulo Lazira)

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

YSK : Putusan PTUN Bandung Kemenangan Warga Atas Hak Pengelolaan Lingkungan

,

Hari ini, 3 Mei 2016, hakim PTUN Bandung telah memutuskan perkara atas gugatan Warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Sebelumnya, warga menggugat Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Jawa Barat yang telah dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan putusan mengabulkan permohonan Para Penggugat (Warga Antajaya) untuk seluruhnya. Putusan ini menegaskan kemenangan warga negara dalam menjaga kelestarian alamnya untuk kelangsungan kehidupan seluruh umat manusia.

Bahwa Gugatan warga Antajaya terhadap Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), melalui kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum keadilan Bogor Raya (LBH-KBR), LBH Bandung dan Walhi Jawa Barat diajukan pada Oktober 2015 melalui PTUN Jawa Barat. Gugatan ini dilayangkan akibat dampak dari Keputusan tersebut berpotensi merusak lingkungan alam karena adanya aktivitas Perusahaan Tambang. Terlebih Gunung Kandaga adalah sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Dalam gugatan dengan dengan No. Perkara: 155/G/2015/PTUN.BDG, ditemukan fakta-fakta dan temuan, sebagai berikut;

Pertama, dari keterangan 3 (tiga) saksi warga yang dihadirkan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kerugian yang nyata dialami oleh masyarakat sekitar perusahaan tambang; kesulitan air bersih, bising oleh kendaraan alat berat, terdapat pergeseran tanah di rumah salah satu warga hingga retak dan akses jalan menuju pemukiman warga menjadi rusak terlebih jika musim hujan sangat mengganggu akses sosial-ekonomi masyarakat. Selanjutnya karena keberadaan aktivitas perusahaan tambang juga mengakibatkan konflik sosial antar sesama warga masyarakat yang tadinya hidup secara rukun.

Kedua, dari keterangan ahli bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Keputusan Bupati Bogor harus dibuat sebagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif Pemerintahan yang baik. Bahwa keputusan yang dibuat haruslah diketahui oleh publik terutama masyarakat sekitar perusahaan tambang karena aktivitas perusahaan tambang harus melibatkan partisipasi publik yang luas karena akan berdampak pada kelestarian lingkungan.

Ketiga, Majelis Hakim bersama Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat Intervensi (Primkopkar-Perhutani) telah melakukan pemeriksaan setempat untuk menguji fakta di lapangan berkenaan dengan aktivitas perusahaan tambang yang pada pokoknya berpotensi merusak kelestarian dan keasrian serta hilangnya sumber air bagi penghidupan warga.

Dari ketiga hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Putusan yang dalam putusannya mengabulkan keseluruhan gugatan dari Warga Antajaya sebagai para penggugat dengan menegaskan bahwa aktivitas perusahaan tambang Primkopkar Perhutani harus dihentikan sampai menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut Permohonan Gugatan Warga Antajaya yang dikabulkan untuk keseluruhan oleh Majelis Hakim PTUN;

A. Dalam Penundaan

Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT untuk menangguhkan objek sengketa, berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011;
  3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011;
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Hakim PTUN Bandung ini merupakan langkah maju penegakan hukum di Indonesia, khususnya pemulihan hak-hak pengelolaan sumber daya alam oleh warga.

Bandung, 03 Mei 2016

LBH Keadilan Bogor Raya – LBH Bandung – Walhi Jawa Barat

Kontak Person :

  1. Fatiatulo Lazira/Direktur LBH Keadilan Bogor Raya (085275371525)
  2. Yogi/Direktur LBH Bandung (081214194445)
  3. Dadan Ramdan/Direktur Walhi Jabar (081809660715)
Logo YSK Satu Keadilan

YSK : Pesan May Day 2016, Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pekerja

Yayasan Satu Keadilan (YSK) sebagai sebuah organsiasi masyarakat sipil yang fokus terhadap persoalan penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi menyampaikan bentuk solidaritas terhadap pekerja di seluruh Indonesia pada May Day tahun 2016 dengan memberikan desakan kepada negara terutama Pemerintah untuk memastikan dan memnuhi hak-hak pekerja serta menghentikan kriminalisasi terhadap buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

Saat ini tengah berlangsung proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 23 (dua puluh tiga) Aktivis Buruh, 2 (dua) pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta dan 1 (satu) mahasiswa dengan tuduhan melawan penguasa seperti tercantum dalam Pasal 216 ayat 1 KUHP dan atau pasal 218 KUHP Jo UU Nomor 9 Tahun 1998 saat buruh melakukan unjuk rasa damai menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan di depan Istana Negara, Jakarta.

Bentuk kriminalisasi terhadap buruh ini adalah sebuah rentetan yang terus menerus terjadi kepada aktivis buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya dengan berbagai cara, mulai dari intimidasi, ancaman, penganiayaan dan pembunuhan sebagaimana aktivis buruh Perempuan, Marsinah pada periode Pemerintahan Orde Baru. Setidaknya di rezim Pemerintahan saat ini yang berada di bawah kendali Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus bisa memberikan penghormatan penuh atas hak-hak buruh bukan justru mengingkari hak-hak buruh.

Melalui momentum May Day tahun 2016 ini, kami menyerukan kepada negara terutama Pemerintah, sebagai berikut;

  1. Menghentikan Kriminalisasi tehadap aktivis buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya sebagaimana telah dijamin oleh Konstitusi;
  2. Memastikan Pemenuhan hak-hak para pekerja sebagaimana tuntutan buruh di Indonesia;
  3. Mendorong Perusahaan untuk menghormati hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tenaga kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak pekerja;

Demikian hal ini kami sampaikan.

Bogor, 01 May 2016

Pegurus Yayasan Satu Keadilan,

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

Kontak Person : 08158931782 (Sugeng Teguh Santoso)

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Cabut Kesepakatan Pelarangan Renovasi Masjid Al Furqon di Kabupaten Sukabumi

,

Adili Para Pejabat Yang Melakukan Pelanggaran

Kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) oleh Kepala Desa Parakan Salak, Kec. Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang didukung oleh sejumlah unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kec. Parakan Salak, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi sekaligus kejahatan jabatan, oleh karenanya harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia! Sekaligus kami mengutuk keras tindakan pengusiran terhadap Pembela Umum LBH Keadilan Sukabumi Raya (LBHKSR) dan aktivis Fupolis (Forum Pemuda Lintas Iman) Sukabumi.

Senin (25 April 2016), Kepala Desa Parakan Salak, Budi Sunardi mengeluarkan Surat Himbauan dengan Surat No. 140/15/IV/2016, agar JAI menghentikan pembangunan masjid Al Furqon.

Rabu (27 April 2016), bertempat di Aula Kec. Parakan Salak, Muspika mendesak JAI untuk menandatangani kesepakatan penghentian renovasi masjid Al Furqon. Akhirnya, dalam keadaan yang tertekan, JAI menandatangani kesepakatan tersebut. Beberapa pendamping JAI diusir dari rapat, antara lain Pembela Umum dari LBH Keadilan Sukabumi Raya (LBH KSR) dan aktivis Fupolis (Forum Pemuda Lintas Iman) Sukabumi.

Pelarangan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah melanggar UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Demikian juga dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara spesifik menegaskan bahwa urusan agama ialah urusan pemerintah pusat, sehingga tindakan Kepala Desa dan Muspika sebagai pejabat pemerintahan ialah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overhidsdaad). Di sisi lain, oleh karena Kepala Desa dan Muspika Parakan Salak tidak memiliki kewenangan, maka tindakan mendesak JAI menghentikan pembangunan masjid Al Furqon dapat dikualifikasi sebagai kejahatan jabatan karena menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dipidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mendesak:

  1. Cabut segera kesepakatan penghentian renovasi masjid al fuqron, sebab kesepakatan tersebut cacat hukum dan melawan hukum. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, seharusnya setiap kesepakatan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Akan tetapi kesepakatan yang dibuat melanggar UD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan lainnya sehingga “batal demi hukum”;
  2. Mendesak agar penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap Kepala Desa Parakan Salak dan Muspika Parakan Salak, sekaligus menindak sesuai aturan yang berlaku;
  3. Mendesak agar Presiden RI memerintahkan Bupati menjatuhkan sanksi kepada Kepala Desa Parakan Salak dan Muspika Parakan Salak, Sukabumi.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 April 2016

LBH Keadilan Bogor Raya

FATIATULO LAZIRA, S.H.
Direktur Eksekutif

Narahubung: 0852 7537 1525 (Fati Lazira)

LBH KSR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KSR: Respon Atas Pelarangan Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Sukabumi

,

Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah Adalah Pelanggaran HAM

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sukabumi Raya (LBH-KSR) mengecam tindakan dari Unsur Muspika dan Muspida Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang telah melarang Pendirian Pembangunan Masjid Al-Furqon (masjid Jemaat Ahmadiyah) yang sedang dalam proses pembangunan di Desa Parakansalak.

Himbauan Larangan Pembangunan Masjid tersebut dilakukan pada Rabu/27 April 2016 melalui rapat Muspika yang dihadiri oleh Kepala Desa Parakansalak, Kesbangpol, MUI Kabupaten Sukabumi, Unsur Muspika dan tokoh masyarakat. Peristiwa pelarangan pembangunan rumah ibadah ini merupakan peristiwa yang ke sekian kalinya dimana hak warga negara untuk membangun rumah ibadah dibatasi berdasarkan desakan kelompok Ormas dan mengatasnamakan mayoritas beragama.

Merespons hal tersebut kami ingin sampaikan kepada Bupati Sukabumi, sebagai berikut;

Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal ini memiliki hak untuk beragama, beribadah sesuai dengan keyakinannya. Hal tersebut mengacu kepada UUD Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan; “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara terutama Pemerintah.” Dengan demikian, Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan HAM dalam hal ini Bupati Sukabumi sebagai perpanjang tangan dari Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab yang sama terhadap persoalan HAM. Kemudian dipertegas kembali dalam pasal 28E ayat 1 :”setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dan pasal 29 ayat (2) :”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bahwa dalam pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan :” Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan hal tersebut, kami mendesak kepada Bupati Sukabumi untuk;

  1. Mencabut himbauan larangan pembangunan Masjid Al-Furqon yang sedang dalam tahap pembangunan;
  2. Memerintahkan kepada Camat dan Kepala Desa Parakansalak untuk memastikan proses pembangunan masjid berjalan sesuai harapan;

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Sukabumi, 27 April 2016

LBH Keadilan Sukabumi Raya

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Direktur Eksekutif

Kebebasan Berekspresi Papua - Yayasan Satu Keadilan

Hentikan Represifitas dan Pengekangan Kebebasan Berekspresi Rakyat Papua!

Puluhan kelompok masyarakat sipil dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, gerakan sosial, gerakan perempuan dan kaum miskin kota mendukung hak atas kebebasan berekspresi rakyat Papua.

Pada tanggal 5 April 2016, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika mengadakan kegiatan doa bersama supaya United Liberation Movement for West Papua (ULWMP) bisa diterima di forum diplomatik Pasifik selatan yakni Melanesian Spearhead Group (MSG) di halaman Gereja GKII Golgota di Timika, Papua. Namun ketika kegiatan masih berlangsung, tiba-tiba aparat gabungan TNI/Polri membubarkan kegiatan dengan mengeluarkan tembakan ke atas beberapa kali dan menyerang kerumunan massa.

Aparat gabungan TNI/Polri memukul, menendang, menghantam dengan popor senjata puluhan peserta kegiatan. Sejumlah spanduk, pakaian dan noken disita oleh polisi. Ada pula satu anggota TNI yang menelanjangi anggota KNPB yang berinisial IT. Dua anggota KNPB berinisial AD dan AE juga terluka parah hingga harus dirumahsakitkan.

Penyerangan oleh aparat keamanan tersebut berujung pada ditangkapnya 15 anggota KNPB. 13 orang kemudian dibebaskan pada keesokan harinya dengan status wajib lapor hingga waktu yang belum ditentukan. Dua lainnya yakni Steven Itlay dan Yus Wenda masih ditahan.

Yus Wenda ditahan dengan pasal 351 yakni pasal penganiayaan, meskipun ancaman maksimum pasal tersebut hanya 2 tahun 8 bulan yang berarti seharusnya Yus Wenda berhak untuk tidak ditahan. Sedangkan Steven Itlay dikenakan pasal 106 yakni pasal makar. Pasal makar memang kerap digunakan di Papua sebagai alat untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua. Steven Itlay dipindahkan dari Polres Mimika ke rumah tahanan Brimob yang jaraknya sangat jauh dari Timika. Diduga kuat ini adalah upaya incommunicado yakni mengisolir Steven Itlay, dan hal ini sangat meresahkan perihal keselamatannya.

Rakyat Papua yang diorganisir oleh KNPB akan kembali melakukan kegiatan yang sama pada tanggal 13 April 2016, namun dengan skala yang jauh lebih masif yakni serentak di tujuh kota yakni di Jayapura, Fak-fak, Manokwari, Yahukimo, Sorong, Timika, dan Merauke. Aksi ini juga didukung oleh gereja setempat.

Terdapat berbagai penangkapan sejak 2013 di Papua. Terdapat 653 penangkapan dari April 2013-Desember 2014 (ICP: 2015); 479 penangkapan dari 30 April-1 Juni 2015 (KNPB:2015). Hanya dalam 18 bulan pemerintahan Jokowi-JK, lebih dari 1000 penangkapan telah terjadi di Papua, khususnya terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan, masyarakat adat yang berjuang untuk hak-hak ulayatnya, serta masyarakat biasa yang tanpa sebab jelas turut menjadi sasaran represi aparat.

Mengingat pola represifitas dan impunitas aparat keamanan yang terus berulang di Papua seperti halnya juga peristiwa tanggal 5 April kemarin, patut diduga kuat rakyat Papua akan kembali mengalami represi yang masif pada tanggal 13 April mendatang.

Untuk itu, kami menyatakan bahwa kami mendukung penuh hak konstitusional atas kebebasan berekspresi rakyat Papua. Kami juga mendesak aparat gabungan TNI/Polri untuk tidak bertindak represif kepada rakyat Papua khususnya pada aksi besar-besaran tanggal 13 April 2016 besok.

Jakarta, 12 April 2016

Hormat kami,

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Pusaka, Yayasan Satu Keadilan, Imparsial, Honai Center, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Solidaritas Perempuan, The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Working Group, Institut Perempuan, Perempuan Mahardhika, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Federasi Pertambangan dan Energi (FPE), Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), Federasi Buruh Transport Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Serikat Pekerja Aneka Sektor Industri (SPASI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK), Aliansi Buruh Kontrak Menggugat (ABKM), Papua Itu Kita, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Belantara Papua, Perkumpulan Jubi, Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Gerakan Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi (Geram Kriminalisasi), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Partai Hijau Indonesia (PHI), Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Solidaritas Kebudayaan Masyarakat Indonesia (Sebumi), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia DKI (KPRI DKI), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Komite Perlawanan Rakyat (KPR), Politik Rakyat, Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (Semar UI), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Forum Kesatuan Aksi Mahasiswa (FKAM) Universitas 17 Agustus Jakarta, Wilson Obrigados, Andreas Iswinarto, Bonnie Triyana