ilustrasi korupsi

LBH KBR: Kejaksaan Harus Tegas Mengusut Dugaan Mark Up Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua

,

Dugaan terjadinya mark up dalam proses pengadaan lahan jambu dua harus segera diselesaikan. Penyelesaian yang dimaksud ialah ditingkatkannya proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan guna menemukan tersangka dalam kasus ini. Apabila dalam proses penyidikan, Kejaksaan Negeri Bogor tidak menemukan adanya minimal 2 (alat) alat bukti terjadinya peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sudah seharusnya menurut hukum, Kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), namun apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka proses penyidikan harus ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Proses penanganan kasus pengadaan lahan pasar jambu dua, hingga kini masih berkutat pada proses penyelidikan di Kejaksaan Negeri Bogor. Puluhan saksi telah diperiksa, baik dari unsur legislatif, eksekutif, maupun swasta, namun belum ada juga titik terang. Padahal, warga – masyarakat Kota Bogor sudah terlalu lama menunggu kejelasan kasus yang sempat heboh ini. Sebabnya, pengadaan lahan pasar jambu dua menelan biaya sebesar Rp. 43,1 Milyard. Harga ini dinilai oleh banyak pihak, termasuk beberapa Anggota DPRD Kota Bogor tidak rasional, sehingga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Namun sayang, usul penggunaan interpelasi oleh DPRD kepada Walikota Bogor, untuk meminta penjelasan seputar persoalan pembebasan lahan jambu du tersebut, kandas akibat tarik ulur kepentingan politik di DPRD Kota Bogor.

Menurut Pasal 1 butir ke 5 KUHAP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”, sehingga bila memang ditemukan bahwa dalam hal pasar jambu dua didapat sebuah peristiwa yang adalah sebuah tindak pidana, maka seharusnya proses doitingkatkan ke penyidikan untuk menemukan bukti yang membuat terang kasus ini, dan menemukan tersangkanya, bukan berputar-dalam penyelidikan terus menerus.

Ironisnya, Pemkot Bogor juga tidak memiliki inisiatif untuk menjelaskan secara terbuka dan transparan pengadaan lahan jambu dua. Padahal, salah satu prinsip tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) adalah aplikatifnya asas keterbukaan, asas akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Untuk diketahui, awalnya Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan pengadaan tanah di pasar jambu dua untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima MA Salmun. Namun, melihat kondisi lahan yang dibebaskan tidak akomodatif dan tidak representatif, maka kesungguhan Pemkot Bogor tersebut patut dipertanyakan. Hal ini juga didukung kondisi obyektif, dimana jumlah PKL yang direlokasi tidak sebanding dengan tempat yang disediakan.

Namun demikian, proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Bogor harus dihargai dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Kejaksaan harus bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif dalam memanggil beberapa pihak, termasuk pemilik lahan sebelumnya (Angka Hong) yang dikabarkan tidak menghadiri pemanggilan oleh Kejaksaan bahkan sulit untuk dimintai data. Hal ini dalam rangka untuk menemukan kebenaran materil dalam membongkar praktik perilaku korupsi yang semakin massif dengan modus operandi yang tersistematis.

Merujuk pada hal-hal tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) mendesak:

  1. Kejaksaan harus profesional dalam menangani kasus dugaan mark up dalam proses pengadaan lahan jambu dua, serta terbuka memberikan informasi perkembangan hasil penyelidikan kepada warga – masyarakat Kota Bogor. Dan, mendorong Kejaksaan segera meningkatkan status pemeriksaan ke penyidikan, hal ini mengingat kasus KKN merupakan sebuah kasus exyraordinary crime yang mengganggu penyelenggaraan negara yang bersih dan berdampak pada masyarakat, dimana atas dasar pp nomor 68 tahun 1999, maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus a quo
  2. Pemerintah Kota Bogor melalui Walikota, harus berani ambil sikap secara tegas dengan memberi penjelasan seputar pengadaan lahan jambu dua. Dan turut mendorong kasus ini agar kebenaran terungkap, Hal ini sekaligus untuk menguji kesungguhan Pemerintah Kota Bogor dalam mengelolah pemerintahan secara terbuka, transparan dan akuntabel dan juga untuk menguji pernyataan bima arya soal Bogor Bersih yang bebas dari korupsi.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Bogor, 01 Mei 2015

LBH Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

illustrasi hari buruh

YSK: Peringatan May day 2015, Pemerintah Harus Mensejahterakan dan Melindungi Buruh

Yayasan SATU KEADILAN, organisasi yang peduli serta mendorong pemajuan demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (HAM) menyampaikan Selamat Hari Buruh bagi seluruh buruh/pekerja.

Tanggal 1 Mei, atau lebih dikenal dengan istilah May Day, lahir dari perjuangan kelas buruh/pekerja menuntut dan memenangkan pengurangan jam kerja. Hari ini di dalam sejarahnya kemudian diperingati sebagai momentum buruh/pekerja mengekspresikan berbagai aspirasi hak asasi manusiannya sebagai pekerja. Dan hari ini pula, semestinya, bagi semua pihak, terutama pemangku kepentingan (stake holders), untuk menghargai dan menghormati hak-hak pekerja/buruh.

Perjuangan yang terus dilakukan oleh kelas buruh/pekerja di seluruh dunia ini menunjukkan bahwa status quo kapitalisme masih terus mengabaikan hak-hak pekerja/buruh, menjadikannya hanya sebagai mesin, mengabaikan hak-hak kodrati kemanusiaanya.

Ironisnya, Indonesia sebagai negara yang dianggap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara-bangsa, tidak luput dari kritik tajam dari berbagai pihak akibat pengabaian hak-hak pekerja. Salah satu fakta yang paling jelas adalah negara belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini dibuktikan dengan minimnya jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT (Pekerja Rumah Tangga) serta terus diabaikannya tuntutan serikat pekerja dan gerakan sosial untuk segera memasukkan RUU PRT sebagai prioritas prolegnas. Kedua hal itulah yang membuat nasib PRT di berbagai tempat di negeri ini, juga di luar negeri, jauh dari perlindungan.

Ini tercermin dalam satu kasus penyekapan dan kekerasan yang dilakukan oleh Mutiara Situmorang (MS) isteri Purn. Polri berpangkat Brigadir Jenderal terhadap 17 (tujuh belas) PRT nya di Bogor, Jawa Barat, yang terjadi tahun 2014 lalu dan sempat menarik perhatian publik. Sebabnya, proses hukum untuk membongkar unsur praktik perdagangan orang dalam kasus ini, tidak mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Lebih ironis lagi, Pengadilan Negeri (PN) Bogor pada 3 Maret 2015 hanya menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun pidana dengan masa percobaan dan memerintahkan agar pelaku tidak ditahan. Tampak disini, bahwa adagium “hukum tumpul ke atas, namun tajam ke bawah” benar adanya. Hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan terabaikan begitu saja, karena tumpulnya negara yang diwakili oleh Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dalam memahami prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan korban.

Kini, kasus penyekapan dan kekerasan yang diduga mengandung unsur praktik perdagangan orang ini, sedang bergulir di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Jawa Barat. Harapannya, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memenuhi rasa keadilan korban, baik pemulihan psikis dan fisik akibat penganiayaan, termasuk memutuskan hak korban atas restitusi yang tidak diputus oleh Majelis Hakim PN Bogor.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2015 ini, Presiden Jokowi sebagai kepala Pemerintahan harus lebih berani dan serius membuat terobosan guna menjawab berbagai persoalan hak-hak pekerja/buruh yang tak pernah kunjung direalisasikan, khususnya hak-hak pekerja rumah tangga. Penghormatan dan jaminan kesejahteraan serta perlindungan bagi pekerja/buruh tidak sebatas menetapkan hari libur nasional sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor Nomor 24 Tahun 2013. Harus ada upaya-upaya nyata dan kongkrit untuk memanusiakan pekerja/buruh yang telah lama dieksploitasi melalui berbagai kebijakan yang sama sekali tidak populis.

Kesejahteraan dan jaminan serta perlindungan bagi pekerja/buruh adalah tanggungjawab dan kewajiban negara! Negara melalui pemerintahan Jokowi – JK harus melaksanakan amanah konstitusi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)) UUD 1945.

Konsep “Nawa Cita” yang selalu lantang disuarakan dalam kampanye-nya sebelum terpilih sebagai Presiden RI ke – 7, harus tampak dan bergerak, pertama-tama, untuk perlindungan pekerja. Pemerintah harus mencabut serta memperbaiki beberapa kebijakan rezim sebelumnya yang tidak pro buruh/pekerja, seperti sistem alih daya (outsourcing), menjamin perumahan bagi buruh/pekerja, menghapus sistem upah murah, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain sebagainya.

Melalui momentum May Day ini, Yayasan SATU KEADILAN mendesak:

  1. Presiden dan DPR segera mengesahkan RUU perlindungan bagi PRT sebagai wujud komitmen dalam memberikan jaminan dan perlindungan;
  2. Presiden harus tunaikan janjinya melalui Nawa Cita dengan lebih nyata memperjuangkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan kebijakan pro buruh;
  3. Menteri Ketenagakerjaan harus responsif dan mengambil langkah-langkah yang cepat serta menyeluruh dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Bogor, 1 Mei 2015

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

PRT Bogor dan STS - Yayasan Satu Keadilan

YSK: Vonis Terdakwa Penyekap PRT Ringan, Pembela Korban Dikriminalisasi

,

Upaya kriminalisasi terhadap para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) human rights defenders kembali terjadi terhadap Pengacara yang sedang memperjuangkan hak-hak keadilan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang telah disekap dan mengalami tindakan kekerasan lainnya oleh Muty Situmorang (MS) yang saat ini telah divonis satu tahun hukuman percobaan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Masih ingatkah kita semua terhadap kasus penyekapan terhadap PRT di Bogor dan bagaimana perkembangannya?

Bahwa sejak awal proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Bogor dalam menangani perkara penyekapan dan kekerasan berdasarkan laporan dari Yuliana Lewier yang telah mengadukan MS ke Polresta pada 13 Februari 2014 dengan Laporan Polisi nomor : LP/135/B/II/2014/SPKT berjalan tidak maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak ditahannya tersangka dan penyidik tidak bekerja serius dalam membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang. Setelah MS ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bogor, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa MS dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ancaman pidana 3-15 tahun, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman pidana 5 tahun dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 (lima) tahun dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Primair serta memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkara ini pada 3 Maret 2015 justru memvonis ringan terdakwa Menyatakan terdakwa Muti Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagai Gabungan Beberaapa Perbuatan” dan terdakwa hanya dijatuhi pidana 1 tahun serta memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis. Atas vonis ringan tersebut, JPU telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Saat vonis terhadap terdakwa jauh dari rasa keadilan korban, penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan atas laporan dari suami MS yang telah melaporkan Sugeng Teguh Santoso, SH. (kuasa hukum PRT) atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana pasal 310 dan 311 KUHP melalui Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat oleh pelapor sebagai suami korban yang juga mantan/Purn. Brigadir Jenderal Polri pada bulan April 2014. Merespons pengaduan pelapor, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan sejumlah pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait seperti; pelapor, saksi dari Tabliod Nova, saksi pelapor, terlapor dan Saksi ahli (pidana, bahasa dan Pers) serta telah melakukan gelar perkara pada tanggal 31 Oktober 2014 yang dilakukan di Polda Metro Jaya oleh Penyidik Dir Reskrimum Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh kuasa hukum terlapor, pelapor beserta kuasanya. Dalam paparannya penyidik menyampaikan beberapa hal, salah satunya keterangan dari 3 (tiga) saksi ahli; pidana, bahasa dan pers/media. Dari ketiga keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa; pertama, unsur pidana yang paling mendasar dalam pencemaran nama baik adalah terletak pada serangan terhadap kehormatan seseorang. Kedua, dalam perspektif bahasa bahwa yang tahu tentang isi berita adalah yang bersangkutan (pelapor). Ketiga, dalam perspektif media dinyatakan bahwa hal tersebut adalah hasil olah pernyataan yang lazim dilakukan oleh Pers sehingga seharusnya siapapun yang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan melalui media, maka bisa menggunakan hak jawabnya kepada pers yang bersangkutan dan melaporkan kepada Dewan Pers;

Anehnya ketika gelar perkara sudah dilakukan seharusnya penyidik segera membuat keputusan sebagaimana keterangan saksi ahli dan hasil penyidikan sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik memiliki Prinsip dalam aturan ini menggunakan prinsip-prinsip; legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Selanjutnya pada pasal 76 ayat (1) perihal pengentian penyidikan dilakukan apabila salah satunya; tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersbeut bukan merupakan tindak pidana. Justru yang terjadi penyidik pada Polda Metro Jaya melimpahkan kembali kasus ini dengan membuat gelar perkara pada 26 Februari 2015 yang difasilitasi oleh Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Polri yang dihadiri oleh; Biro Wassidik, Divisi Hukum Mabes Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Departemen Pembelaan Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kuasa hukum pelapor beserta pelapor dan kuasa hukum terlapor serta penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Metro Jaya yang pada pokoknya dalam gelar perkara tersebut telah merekomendasikan kepada penyidik untuk segera memutuskan hasil penyidikan secara objektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ahli dan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik.

Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik pihaknya telah merampungkan hasil penyidikan dan akan segera melimpahkan perkara ini kembali ke Biro Wassidik Polri untuk menentukan status hukum dari terlapor menurut penyidik yang akan ditersangkakan. Proses dan tahapan kasus ini yang berjalan cukup lama memunculkan tanda tanya besar, terlebih pelapor merupakan Purn. Polri berpangkat Brigadir Jenderal sehingga adanya konflik kepentingan dalam kasus ini sangat kental. Padahal dalam gelar perkara terakhir yang difasilitasi oleh Biro Wassidik telah disampaikan surat dukungan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang pada pokoknya menyatakan agar penyidik mempertimbangkan untuk segera melepaskan terlapor dari segala tuntutan hukum karena pasal 310 dan 311 KUHP (pencemaran nama baik dan fitnah) rawan disalahgunakan terlebih sering diberlakukan bagi orang-orang yang sedang memperjuangkan hak korban atau kepada para Pembela HAM.

Penyidik harus mempertimbangkan Nota Kesepahaman antara Mabes Polri dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dimana terlapor adalah seorang Advokat yang sedang memperjuangkan kepentingan kliennya (PRT yang menjadi korban penyekapan dan kekerasan). Penyidik juga harus mempertimbangkan MoU antara Mabes Polri dan Dewan Pers mengingat yang dilaporkan oleh pelapor berdasarkan kepada pemberitaan pada Tabloid Nova, dalam hal ini sudah menjadi prodak dari pers sehingga pelapor seharusnya menggunakan hak jawab terlebih dahulu atau melaporkannnya melalui Dewan Pers.

Berdasarkan hal tersebut, kami mendorong kepada pihak-pihak terkait di bawah ini, sebagai berikut ;

Penyidik pada Polda Metro Jaya agar menghentikan perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan PERADI dan Dewan Pers terlebih dahulu sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Dewan pers dan Dewan Kehormatan PERADI karena kedua lembaga profesi inilah yang berwenang dalam menindaklanjuti perkara tersebut;
Komnas HAM harus mengambil peran kontributif dalam perkara ini terutama dalam memberikan perlindungan bagi para Pembela HAM yang mendapatkan ancaman kriminalisasi;
Kompolnas harus memberikan pengawasan yang maksimal dalam mendorong profesionalisme polri terutama kepada penyidik;
Pengadilan Tinggi Bandung agar memeriksa kembali fakta hukum dengan objektif, independen dan professional karena putusan PN Bogor telah mencederai rasa keadilan korban.

Jakarta, 30 April 2015

LBH Keadilan Bogor Raya, Yayasan Satu Keadilan, LBH Apik, LBH Jakarta, PBHI dan Jala PRT

Buka Akses Papua - Yayasan Satu Keadilan

YSK: Presiden, Buka Akses Informasi dan Kemanusiaan Bagi Papua

Aksi Global untuk Akses ke Papua Dilakukan di 20 Kota di Dunia

Buka Akses Papua - Yayasan Satu Keadilan

Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.

Lebih dari 50 tahun, akses untuk jurnalis asing dalam melaporkan situasi di Papua sangat terbatas. Mereka yang datang ke Papua dengan menggunakan visa turis dideportasi, ditangkap bahkan dipenjara. Tahun lalu, dua orang jurnalis Prancis telah dihukum selama 11 minggu dalam tahanan atas dakwaaan pelanggaran imigrasi. Berdasarkan informasi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, dalam beberapa tahun terakhir ini, jurnalis dari Republik Ceko, Prancis dan Belanda telah dideportasi karena melaporkan situasi politik damai di Papua.

Di Papua, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis lokal dan nasional beresiko tinggi. Pada 30 Juli 2010, seorang jurnalis, Ardiansyah Matra ditemukan meninggal dunia setelah menerima ancaman yang berulang dari militer ketika ia melakukan investigasi pembalakan hutan. Pada 24 Agustus 2010, Musa Kondorura dari radio 68H telah diserang oleh dua orang agen Badan Intelijen Negara (BIN). Pada 3 Maret 2011, Banjir Ambarita, seorang jurnalis dari Jakarta Globe dan Bintang Papua telah diserang dan ditikam setelah melaporkan seorang polisi yang melakukan pemerkosaan dan menyebabkan Kapolresta Papua Imam Setiawan mengundurkan diri. Pada 2011, AJI mencatat 7 buah kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Pada 2012 kasus yang terjadi meningkat menjadi 12 peristiwa. Pada Juli 2013, rumah seorang jurnalis dari Majalah Selangkah, sebuah media independen online telah digerebek dan digeledah oleh orang-orang yang tidak dikenal.

Laporan yang terus berlanjut atas terjadinya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk tindakan penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, penganiayaan dan tindakan merendahkan martabat, penggunaan kekuatan secara berlebihan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang Papua oleh aparat keamanan Indonesia. Pada Agustus tahun lalu, seorang aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah diculik, disiksa, dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Tidak ada penyelidikan dari polisi dan hanya beberapa media mempublikasi hal ini. Bulan lalu, setidaknya 6 orang ditembak dan 21 orang lainnya ditangkap oleh aparat di Polda Papua dan Brimob di Yahukimo. Obang Sengenil, seorang kepada desa berusia 48 tahun meninggal karena luka tembak. Meskipun pelanggaran HAM yang meluas telah secara reguler dicatat dan dilaporkan oleh kelompok HAM di Papua, informasi seperti ini jarang diangkat oleh media pada umumnya.

Secara de-fakto, pelarangan jurnalis internasional, LSM dan organisasi kemanusiaan berkontribusi terhadap isolasi kepada jurnalis di Papua dan menyebabkan penyelidikan independen dan pembuktian hampir tidak mungkin dilakukan. Blokade terhadap media ini membuat situasi menjadi sangat sulit untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM dan membuat mereka terus bertindak tanpa ada penghukuman.

Selama bertahun-tahun, organisasi kemanusiaan internasional dan organisasi swadaya masyarakat telah ditekan untuk menutup kantor dan meninggalkan Papua. Hal ini membatasi orang-orang Papua untuk mengakses dukungan penting dan sumber daya untuk pembangunan, kesehatan dan pendidikan. Kegagalan pemerintah daerah untuk secara efektif menyikapi penyebaran HIV/AIDS di Papua hanyalah salah satu contoh bagaimana pembatasan terhadap akses tersebut tidak hanya tindakan represif tetapi juga terbukti mematikan, khususnya kepada populasi masyarakat adat.

Akses untuk pemantau PBB telah tertutup selama 8 tahun. Pada Mei 2012, pemerintah Indonesia menerima rekomendasi dari Peninjauan Berkala Universal untuk mengundang Pelapor Khusus PBB untuk bidang Kebebasan Berekspresi. Kunjungan Frank La Rue (mantan Pelapor Khusus PBB untuk bidang Kebebsasan Berekspresi) telah dijadwalkan pada Januari 2013. Namun, rencana kunjungan tersebut dibatalkan secara sepihak dan ditunda tanpa batas waktu oleh pemerintah Indonesia, diduga karena Pelapor Khusus PBB bermaksud untuk berkunjung ke Papua dan Maluku diantara wilayah lainnya.

Jurnalis dan lembaga organisasi HAM internasional yang bermaksud untuk mengunjungi Papua saat ini disyaratkan untuk menjalani proses visa ketat yang melibatkan persetujuan dari 18 instansi pemerintah yang berbeda-beda yang dikenal dengan Komite Clearing House. Sangat birokratis dan menyita waktu serta menghalangi para jurnalis yang berusaha untuk berkunjung Papua atau memaksa mereka untuk memilih menggunakan visa turis. Pelibatan lembaga seperti BIN dalam proses seleksi mensiratkan pertanyaan: Apa yang disembunyikan Indonesia di Papua?

Akses untuk jurnalis, lembaga kemanusiaan dan pemantau hak asasi manusia sering ditolak atau dibatasi dengan alasan keamanan. Aparat pemerintah menyatakan bahwa prioritas mereka adalah melindungi orang-orang asing dari kelompok pemberontak bersenjata yang berbahaya. Kami menyadari bahwa jurnalis yang bekerja di wilayah konflik memiliki resiko tinggi. Sebagai jurnalis mereka memahami resiko dalam menjalankan tugas mereka sebagai saksi dan menyampaikan cerita dari orang-orang yang menghadapi kekerasan dan ketidakadilan serta upaya mereka untuk mengamankan perdamaian dan keadilan.

Dalam masa kampanye pada Juni tahun lalu, Presiden menyatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua dan berjanji untuk membuka wilayah ini. Kebebasan dan keterbukaan akses untuk Papua bagi jurnalis, organisasi kemanusiaan dan organisasi HAM internasional akan melayani upaya untuk mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap HAM bagi orang Papua dan bagi semua orang yang menyebut tanah Papua adalah rumah mereka. Penghentian terhadap pembatasan akses untuk Papua tidak hanya sesuai dengan kewajiban internasional pemerintah Indonesia tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang demokratis.

Oleh karenanya kami meminta pemerintah Indonesia untuk:

  1. Menghentikan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Papua, melakukan 
penyelidikan atas dugaan tindakan kekerasan dan membawa pelaku yang terlibat 
dalam proses hukum.
  2. Menghapuskan semua pembatasan kunjungan oleh jurnalis asing ke Papua dan 
pembatasan kebebasan untuk membangun gerakan di dalam Papua, termasuk sistem pengajuan visa yang diseleksi oleh clearing house dari pemerintah.
  3. Menyediakan akses bagi organisasi kemanusiaan dan organisasi HAM internasional untuk menjalankan pekerjaan mereka tanpa ketakutan dari pembatasan dan dijamin sesuai dengan standar HAM internasional.
  4. Membuka ruang kebebasan dan akses pembatasan bagi semua pelapor khusus PBB yang bermaksud untuk berkunjung dan melaporkan situasi di Papua. Secara khusus, pemerintah Indonesia harus mengundang David Kaye, Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Beropini, sebagaimana janji dalam Peninjauan Berkala Universal di Jenewa tahun 2012.

Solidaritas Papua, Jakarta dan Internasional ini adalah aksi global untuk mendorong akses ke Papua yang dilakukan serentak pada hari ini di 20 kota 10 negara di dunia. Surat resmi kepada Presiden juga diserahkan secara serentak, termasuk di Istana Negara sore ini.

Jakarta, 29 April 2015

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asia Justice and Rights (AJAR), ELSAM, HRWG, Imparsial, KontraS, LBH Jakarta, Papua itu Kita, Yayasan Pantau, Yayasan Satu Keadilan, YLBHI

TAPOL, Inggris; Aliansi Jurnalis Independen Papua (AJI Papua); Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP); Article 19; Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA); Asian Human Rights Commission, Hong Kong; Australia West Papua Association, Australia; Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) Papua; Catherine Delahunty, Green MP, New Zealand; East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), United States; Franciscans International, Switzerland; Free West Papua Campaign, United Kingdom; Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (JPIC GKI Papua); International Coalition for Papua (ICP); Jean Urqhart, Independent

MSP, United Kingdom; Jeremy Corbyn, Labour MP, United Kingdom; John Finnie,Independent MSP, United Kingdom; Koalisi untuk Penegakan Hukum dan HAM Papua; Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan Papua (KontraS Papua); Kevin Stewart, SNP MSP, United Kingdom; Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua (ELSHAM Papua); Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua); Linda Fabiani SNP MSP, United Kingdom; Majalah Selangkah, Papua; Mike MacKenzie, SNP MSP, United Kingdom; Minority Rights Group International, United Kingdom; Pacific Media Centre, AUT University, New Zealand; Reporters Without Borders; Sekretariat Keadilan Perdamaianan dan Keutuhan Cipataan (SKPKC Fransiskan Papua); Sarah Boyak, Labour MSP, United Kingdom; Southeast Asian Press Alliance (SEAPA); Suara Papua, Papua ; Survival International; Tabloid Jubi Papua; Vivat International; Watch Indonesia! Germany; West Papua Action Auckland, New Zealand; West Papua Action Canterbury, New Zealand; West Papua Advocacy Team, United States; West Papua Netzwerk, Germany; Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP)

YSK: Mendesak Pemerintah Indonesia Menghentikan Eksekusi Mati

KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI HUKUMAN MATI menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan rencana eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati. Tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, permasalahan hukum yang mengarah pada praktik unfair trial dalam kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak tepat untuk diterapkan. Jokowi harus memenuhi janji politiknya di masa kampanye dengan menghormati dan menjunjung tinggi HAM, termasuk penghapusan hukuman mati.

Sejumlah investigasi dan penelitian yang dilakukan oleh anggota Koalisi menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menangani kasus-kasus terpidana ini, mulai dari tidak adanya penerjemah bagi terpidana asing, tidak adanya pendampingan pengacara bagi sebagian besar terpidana, lalainya aparat penegak hukum untuk menyikapi Peninjauan Kembali, bahkan pada rekayasa kasus yang sangat terlihat di lapangan.

Menurut hukum HAM internasional, prinsip-prinsip fair trial menjadi bagian penting proses hukum yang tidak dapat dipisahkan, karena hal ini terkait dengan penghukuman yang akan diterima oleh terpidana. Maka itu, ketika proses penanganan sebuah perkara ternyata tidak memenuhi unsur-unsur fair trial, maka putusan tersebut pun diduga kuat memiliki kecatatan hukum. Dalam hal ini, menghentikan rencana ekskusi hukuman mati yang akan dilakukan pada akhir bulan April ini merupakan keharusan sikap yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia.

Di sisi yang lain, masyarakat Indonesia yang tengah bersedih dengan eksekusi mati dua orang buruh migrant Indonesia di Arab Saudi, seharusnya pemerintah dapat memikirkan ulang eksekusi ini dan merancang ulang sistem pemidanaan di Indonesia demi menyelamatkan para WNI yang terancam hukuman mati di Negara lain. Dengan dengan tetap meneruskan praktik hukuman mati, hal tersebut justru akan berdampak pada diplomasi Indonesia dengan Negara-negara lain, selain juga Indonesia akan kehilangan teman dalam menekan Negara tersebut untuk menghentikan eksekusi buruh migran Indonesia.

Dengan ini, kami masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Menghentikan rencana eksekusi terhadap 10 terpidana mati pada akhir bulan April 2015.
  2. Mendorong sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan.
  3. Membenahi sistem peradilan dan pemenjaraan di Indonesia yang sarat dengan praktik korupsi dan suap (KKN).
  4. Meratifikasi Protokol Optional Hak Sipil dan Politik tentang penghentikan hukuman mati.

 

Jakarta, 26 April 2015

HRWG, ELSAM, Imparsial, ICJR, IKOHI, ILRC, LBH Masyarakat, Migrant Care, Yayasan Satu Keadilan, LBH Jakarta, PBHI

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: TPF Amaroosa Harus Dibentuk

,

LBHKBR Mengajukan Kasasi Atas Putusan Kasus Amaroosa

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait perkara Hotel Amaroosa yang terdaftar dengan nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan Pembentukan TPF Amaroosa pada pokoknya menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri Bogor Baik, baik putusan sela tanggal 22 Oktober 2014 maupun putusan akhir tanggal 24 November 2014 dengan Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN”. Dengan tanpa pertimbangan hukum dan hanya menyatakan bahwa pada hal 10 alinea kedua menyampaikan “menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut penilaian pengadilan tinggi telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding”.

Hal ini jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, bukan hanya sekedar mengambil alih putusan dan menyatakan putusan pengadilan negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr adalah Benar, dalam hukum, putusan Pengadilan Negeri itu bisa dikatakan merupakan putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) yang jelas bertentangan dengan hukum yang patut dibatalkan, sebagaimana juga dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 638K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972, dimana putusan harus dibatalkan sehingga TPF berdasar Akta Van dadding Amaroosa harus dibentuk.

Disisi Lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, dalam putusannya menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan, namun di satu sisi Judex Factie pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bogor) telah membatasi pelaksanaan Undang-undang yang diakuinya dengan amar putusannya “Menyatakan Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr. tanggal 11 Juni 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Hotel Amaroosa” sedangkan akta van dadding a quo berisi mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat bersama pemerintah dalam hal Penataan Ruang, dimana dengan demikian secara jelas telah disebutkan bahwa pembentukan Tim Bersama harus dilakukan dalam hal ini TPF maroosa.

Atas dasar tersebut, LBH Keadilan Bogor Raya pada tanggal 14 April 2015 telah mengajukan Kasasi dan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan kesepakatan damai antara Pemkot Bogor dengan Masyarakat Kota Bogor untuk membentuk TPF bersama soal Perijinan di Kota Bogor termasuk Amaroosa yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bogor.

Demikian Release ini.

Bogor, 25 April 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H
Direktur Eksekutif

Eksekusi Mati Dua WNI di Arab Saudi, Bukti Lemahnya Perlindungan Negara

Saatnya Pemerintah Moratorium Hukuman Mati

Saat pemerintah Indonesia gencar akan melakukan eksekusi mati Jilid ke-2 (dua) terhadap terpidana mati didalam negeri, publik dikejutkan oleh eksekusi mati atas salah satu Pekerja Rumah Tangga/PRT (Siti Zaenab) asal Bangkalan Jawa Timur oleh Pemerintah Saudi Arabia pada tanggal 14 April 2015. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi mati terhadap Karni binti Medi Tarsim, seorang PRT asal Brebes, Jawa Tengah pada 16 April 2015 oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dalam sepekan saja sudah 2 (dua) kali WNI yang telah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi dan sekitar 36 lainnya tinggal menunggu jadwal eksekusi. Pelaksanaan eksekusi mati sangat disayangkan karena Pemerintah Indonesia baru mengetahuinya setelah eksekusi dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia mulai dari Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI dan Presiden tidak memiliki konsep yang jelas dan menyeluruh dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri baik yang terancam masalah pidana dan masuk daftar eskekusi mati.

Pemerintah Indonesia harus segera merespons dengan cepat, tidak hanya memanggi Duta Besar Arab Saudi dan mengirimkan protes saja atas tidak adanya notifikasi/pemberitahuan, tetapi harus dibarengi oleh tindakan-tindakan yang relevan yaitu dengan cara moratorium hukuman mati di dalam negeri. Jika diperlukan Pemerintah juga bisa menarik Duta Besarnya di Arab Saudi sampai adanya kejelasan terkait dengan penghormatan dalam hubungan diplomatik. Pemerintah punya pengalaman di tahun 2011 saat Arab Saudi mengeksekusi Ruyati, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Arab Saudi sengaja dan melecehkan Pemerintah Indonesia jadi sudah seharunya pemerintah bersikap “keras” terhadap Arab Saudi.

Hukuman mati adalah bentuk pelanggaran HAM berat atas dimana hak atas hidup seseorang dirampas oleh otoritas hukum Negara, padahal hukum dibuat untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM. Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia akan kehilangan muka dan dipermalukan apabila menggunakan legitimasi moral dan social serta HAM. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Indonesia gencar dalam menerapkan eksekusi mati terhadap WNI dan WNA.

Dengan demikian sebagai sebuah seruan dan desakan, kami meminta Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Membuat Konsep dan kebijakan yang menyeluruh dan terarah untuk memberikan perlindungan terhadap WNI yang terancam pidana dan pidana mati;
  2. Melakukan moratorium atas rencana eksekusi mati karena terdapat dugaan yang kuat telah terjadinya rekayasa dan pengadilan yang tidak fair dalam proses hukum bagi para terpidana mati;

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Bogor, 17 April 2015

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBHKBR: Catatan Setahun Kepemimpinan Bima – Usmar

Pasca dilantik pada 7 April 2014 lalu, kepemimpinan Bima Arya sebagai Walikota Bogor, patut dievaluasi. Evaluasi satu tahun menjadi penting, sebab tanpa evaluasi, kontrol terhadap program kerja Bima Arya tidak ada dan bisa berujung pada hasil yang nihil atau bahkan merugikan warga Kota Bogor. Ruang evaluasi ini juga merupakan hak setiap orang dalam rangka mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and governance). Sejalan dengan itu, evaluasi terhadap kinerja pemerintah ialah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, dalam hal ini warga Kota Bogor.

Setidaknya, ada 6 (enam) skala prioritas dalam program kerja Bima Arya sebagaimana juga pernah disampaikan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2014 dan Menyongsong Tahun 2015 untuk Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan di Kantor RRI Kota Bogor (29/12/2014), yang patut dievaluasi. Antara lain: (1) Transportasi, (2) Pedagang Kaki Lima, (3)Persampahan, (4) Perizinan, (5) Kemiskinan, (6) Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan ke-enam program itu harus diukur dengan menggunakan pendekatan empiris dan tingkat kepuasan masyarakat Kota Bogor. Berdasarkan catatan LBHKBR selama 1 (satu) tahun Bima Arya, ke-enam program kerja tersebut belum mampu memuaskan warga Kota Bogor (kalau tidak dikatakan gagal).

Pertama, dari sisi transportasi. Secara faktual kemacetan masih sering menjadi keluhan warga. Gagalnya Pemkot mengurai beberapa titik kemacetan sempat membuat Kota Bogor mendapat julukan sebagai “Kota Termacet”. Ditammbah lagi rencana pembangunan di kota yang juga terindikasi memunculkan kemacetan baru, misalnya dalam hal optimalisasi Terminal baranangsiang.

Kedua, upaya relokasi PKL, seperti eks PKL MA Salmun di belakang pasar Jambu Dua, masih menuai pro dan kontra. Sebabnya, kebijakan relokasi eks PKL MA Salmun tersebut tidak akomodatif dan representatif mengingat saat ini relokasi tersebut belum terlaksana penuh. Bahkan, lahan yang dibeli oleh Pemkot Bogor yang diperuntukkan sebagai tempat relokasi tersebut, nyaris berakhir dengan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Bogor. Kini, sengkarut pembelian lahan oleh Pemkot Bogor itu, sedang diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bogor.

Ketiga, terkait pengelolaan sampah. Salah satu TPAS Kota Bogor, yakni di daerah Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil pemantauan dan advokasi LBHKBR, pengelolaan sampah di TPAS Galuga, tidak mencerminkan pengelolaan sampah yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Akibatnya, banyak warga yang terkena dampak buruk baik langsung maupun tidak langsung karena mekanisme penerapan open dumping – pembuangan sampah di tanah lapang, secara de facto juga berdampak pada lingkungan, perlu menjadi perhatian adalah apabila suatu hal mengakibatkan dampak pada lingkungan, maka mendatangkan kewajiban bagi pihak terkait untuk memulihkan kondisi lingkungan.

Keempat, Keengganan Bima Arya melaksanakan Putusan Perdamaian No 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr, agar Pemkot Bogor membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus Hotel Amaroosa, menunjukkan inkonsitensi Bima Arya dalam membangun Kota Bogor serta cermin ketidakpatuhan terhadap hukum. Bagaimana mungkin, putusan perdamaian yang berisi kesepakatan tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor, pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan? Ini Ironis!, disisi lain kemudian menimbulkan pertanyaan adalah setelah dilakukan audit oleh tim internal, apakah tindak lanjutnya terkait amaroosa juga masih belum ada kejelasan mengenai sanksi apa yang sudah diberikan.

Kelima, masalah kemiskinan. Kemiskinan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan primer dimana terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Disini, peran Pemkot Bogor untuk menciptakan lapangan kerja sangat penting. Namun perlu menjadi catatan, bahwa lapangan kerja harus memanusiakan manusia. Tampkanya, persoalan memanusiakan manusia dalam lapangan kerja di Kota Bogor masih menjadi persoalan. Dalam hal ini adalah ketika hak seorang untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya dalam hal ini PKL, dihentikan dengan alasan akan direlokasi namun belum jelas kapan relokasi akan terlaksana, sehingga para PKL kehilangan pekerjaannya yang jelas menimbulkan permasalah baru selain hilangnya hak untuk bekerja sesuai kemampuan, juga terkait hak untuk kesejahteraan, memang kesejahteraan tidak mutlak ditentukan denganPekerjaan namun, tindakan Pemkot yang menghilangkan pekerjaan para PKL ini menjadi salah satu faktor penghambat.

Keenam, berkaitan dengan reformasi birokrasi. Mutasi, Rotasi dan Promosi yang pernah diwacanakan oleh Bima Arya, tidak menghasilkan output yang baik. Hal ini dapat diukur dengan sejauh mana keenam program kerja tersebut terealisasi. Disamping itu bila memang merujuk pada reformasi birokrasi seharusnya bukan hanya soal merotasi, namun merombak seluruh jajaran birokrasi demi kepentingan membangun Kota Bogor.

Merujuk pada beberapa catatan di atas, LBHKBR merasa perlu mendorong Pemkot Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya sebagai Walikota Bogor, agar keenam program kerja yang menjadi skala prioritas tersebut aplikatif dan solutif dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Segera lakukan reformasi birokrasi dengan cara melakukan evaluasi bukan hanya berbasis kinerja melainkan juga berbasis pada integritas secara menyeluruh dengan memberikan transparansi sejak dari proses awal sampai akhir kepada masyarakat untuk mendukung terlaksananya program-program selanjutnya dan mewujudkan good and clean governance di Kota Bogor (Vide UU No. 5 Tahun 2014);
  2. Segera melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak atas hasil penelitian dan investigasi dari tim internal yang dibentuk melalui sprint juga mengambil tindakan tegas sesuai dengan undang-undang pada pelanggaran perijinan lainnya (sebagaimana diatur di dalam pasal 61 huruf a UU No. 23 tahun 2014) , dan memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil sebagai wujud pertanggung jawaban public sebagaimana juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sebagaimana juga dimaksud di dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 dan juga , pasal 58 UU No. 23 tahun 2014;
  3. Segera melakukan cek dan ricek terhadap pelaksanaan beberapa program kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor terkait pengelolaan sampah, khususnya di TPAS Galuga pasca audiensi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tertanggal 02 Maret 2015;
  4. Merealisasikan relokasi bagi Para PKL eks PKL MA Salmun, mengingat ini sehubungan dengan hak dasar yaitu terkait dengan hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Demikian press release ini kami sampaikan, terimakasih.

Bogor, 7 April 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

Logo YSK Satu Keadilan

TOLAK PRIVATISASI AIR, PULIHKAN HAK RAKYAT..!!

Peringatan Hari Air Sedunia 2015

Yayasan SATU KEADILAN mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Keputusan MK tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut hendaknya menjadi semangat perubahan oleh Pemerintah untuk mengembalikan kedaulan pengelolaan sumber daya (air) kepada masyarakat. Keputusan tersebut juga mengikat kewajiban bagi pemerintah untuk memulihkan kembali hak-hak masyarakat yang selama ini dikuasai oleh swasta.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1993, Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan Resolusi nomor 147/1993 yang menetapkan tanggal 22 Maret sebagai hari peringatan Air Sedunia. pada peringatan di tahun 2015 ini, Yayasan SATU KEADILAN mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya air bagi kehidupan melalui pengelolaan sumber daya oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Dalam lingkup nasional, jauh sebelum PBB mengeluarkan resolusi tentang Hari Air Sedunia, para pendiri bangsa ini sadar betul bahwa air adalah hak mendasar bagi setiap orang. Itulah sebabnya, melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara diberi tanggungjawab mengelola air untuk kesejahteraan rakyat.

Namun dalam perjalanan Bangsa ini, amanah Konstitusi itu telah dikhianati. Ruang privatisasi atas air pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta. Berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat ini telah mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, hak masyarakat atas air dikuasai oleh berbagai industri yang dimotori oleh swasta.

Di wilayah Jawa Barat, kini berbagai industri swasta menguasai pngelolaan sumber daya air masyarakat. Perusahaan air minum kemasan yang di modali perusaan asing seperti Danone kini meluaskan bisnisnya di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Data yang dikumpulkan oleh Yayasan SATU KEADILAN, setidaknya saat ini lebih dari 200 perusahaan swasta dibidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) beroperasi di wilayah Sukabumi.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah lama “dikebiri” oleh pemerintah melalui penyerahan pengelolaan sumber daya air kepada pihak swasta.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015 yang menyatakan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan MK No. 85/PUU-XI/2013 itu juga telah memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Putusan MK ini harus dipandang sebagai perwujudan kedaulatan negara – bangsa atas kekayaan sumber daya alamnya, dalam hal ini sumber daya air.

Dalam prakteknya, putusan MK tersebut hanya bisa terwujud apabila pemerintah memiliki kemauan untuk menegakkan kedaulatan pengelolaan hak atas air. Keputusan tersebut harus diikuti dengan tindakan-tindakan nyata oleh Pemerintah.

Pada peringatan Hari Air Sedunia tahun 2015 ini, Yayasan SATU KEADILAN mendesak Pemerintah untuk:

  1. Mewujudkan pelaksanaan putusan Mahkaman Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 sebagai wujud tegaknya kedaulatan negara-bangsa;
  2. Renegosiasi kontrak dengan pihak ketiga (perusahaan swasta) yang selama ini mengelola sumber daya air dengan mengacu pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013;
  3. Mendesak untuk segera melakukan pemulihan sumber daya alam yang kini rusak atas pengelolaan oleh swasta;
  4. Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi agar pengelolaan air mengacu pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian Press Release ini Kami sampaikan.

Bogor, 22 Maret 2015

Yayayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

Diskusi Catahu LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

Launching Organisasi dan Program Yayasan Satu Keadilan

“Yayasan SATU KEADILAN, Berjuang Untuk Hak Asasi Manusia”

Setahun terbentuk, Yayasan SATU KEADILAN yang didirikan oleh para inisiatornya pada tanggal 14 Februari 2014 mulai diperkenalkan kepada publik. Acara launching organisasi dan program-program utama organisasi Non Pemerintah ini diperkenalkan pada Rabu, 19 Maret 2015 di Café Gumati, Kota Bogor.

Erna Ratnaningsih, S.H., L.LM, salah seorang anggota Dewan Pendiri Yayasan SATU KEADILAN yang hadir di acara tersebut menyampaikan bahwa setelah beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, akademisi, aktivis serta praktisi Hukum dan HAM tercetuslah ide untuk membentuk sebuah Yayasan yang berfungsi menaungi bantuan hukum dan berbagai inisiatif untuk pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Jawa Barat. Disepakatilah pembentukan sebuah Yayasan yang berusaha bekerja untuk memperjuangkan tercapainya rasa keadilan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Erna juga menyampaikan bahwa para pendiri Yayasan ini adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman baik dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Hendardi, salah seorang pendiri Yayasan kini merupakan Ketua SETARA Institute, sebuah organisasi yang concern pada perjuangan kesetaraan pada isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Hendardi dalam catatan perjuangan hak asasi manusia juga pernah menjabat sebagai Pendiri dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Sejumlah kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, Hendardi terlibat secara aktif, sebut saja keterlibatan Hendardi sebagai salah anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis Hak Asasi Manusia, Munir pada tanun 2004.

Selain Hendardi dan Erna Ratnaningsih, lima aktivis lainnya ikut mendirikan Yayasan ini. Sugeng Teguh Santoso, S.H., pendiri lainnya, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), organisasi yang menaungi profesi advokat di seluruh Indonesia. Selain itu, Sugeng juga adalah pendiri Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) yang kini dibawah naungan Yayasan SATU KEADILAN. Selain jabatan formalnya pada organisasi profesi advokat, Kini Sugeng Teguh Santoso, S.H. dipercayakan oleh para pendiri Yayasan ini sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan SATU KEADILAN periode 2014 – 2016.

Dalam komposisi Badan Pengurus Yayasan SATU KEADILAN juga diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia. “Komposisi kepengurusan YSK diisi oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya, sehingga dalam melaksanakan program-program kerja Yayasan nantinya dapat segera memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat”, ujar Sugeng.

Lebih jauh, dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Pengurus Yayasan SATU KEADILAN ini menyampaikan program-program utama Yayasan yang telah berhasil dirumuskan bersama para pengurus pada awal pembentukan. Berikut adalah program-program utama Yayasan SATU KEADILAN:

Melakukan studi, pemantauan, kritis dan sosialisasi guna reformasi hukum dan pemajuan kebijakan publik yang berkeadilan sosial;
Menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan baik formal maupun informal dalam rangka keadilan sosial dan keadilan hukum;
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
Memberikan bantauan hukum atau advokasi pada umumnya, baik litigasi dan non litigasi, dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak- hak warga Negara berdasarkan prinsip atau norma hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik;
Menyelenggarakan penerbitan atau percetakan, dan lembaga penyiaran dalam rangka mendukung kegiatan atau program perlindungan dan pemajuan keadilan hukum dàn keadilan sosial;
Melaksanakan program-program partisipatif masyarakat dalam kerjasama kemitraan strategis dengan segenap unsur dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat demi peningkatan kesejahteraan sosial.

Sejumlah undangan yang ikut hadir dalam acara launching Yayasan SATU KEADILAN terlihat sangat antusias menyimak paparan para pengurus. Diantara para tamu undangan ada sejumlah pejabat Pemerintahan Kota Bogor iku hadir, diantaranya, Usmar Hariman (Wakil Walikota Bogor), Untung W Maryono (Ketua DPRD Kota Bogor), sejumlah Pimpinan SKPD Kota Bogor, Perwakilan Mahasiswa dan Masyarakat Kota Bogor. Para pimpinan media cetak dan eletronik di Kota Bogor juga terlihat hadir pada acara launching yang dirangkaikan degan Dialog Publik Masyarakat Bogor yang bertemakan “Membedah Optimalisasi (asset) Terminal Baranangsiang” itu.

Pesan solidaritas yang disampaikan, Usmar Hariman mengapresiasi atas terbentuknya Yayasan SATU KEADILAN. “Organisasi masyarakat sipil yang mengemban visi misi kemanusiaan seperti Yayasan Satu Keadilan ini dapat menjadi kontrol pelaksanaan program-program pemerintahan di Kota Bogor agar potensi pelanggaran dapat terhindari”. Lebih jauh, Usmar berharap agar Yayasan SATU KEADILAN kedepan dapat juga memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Bogor agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

Tedi Irawan, perwakilan masyarakat Kota Bogor yang kini menghadapi persoalan dampak rencana pembangunan mall dan hotel di kawasan terminal Baranangsiang menyampaikan harapannya agar Yayasan SATU KEADILAN dapat mendampingi masyarakat yang hak-hak dasarnya dilanggar oleh pemerintah.

Merespon harapan tersebut, Sugeng Teguh Santoso, S.H. menyampaikan bahwa saat ini Yayasan SATU KEADILAN telah memiliki tiga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di wilayah, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten Raya dan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sukabumi Raya. “Kedepan, YSK akan terus memfasilitasi harapan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi-nya, setelah pendirian tiga LBH tersebut, YSK akan mendirikan LBH di beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat”, ungkap Sugeng.

Pada kesempatan tersebut, Yayasan SATU KEADILAN juga memperkenalkan website dan SMS Pengaduan masyarakat. Syamsul Alam Agus, Sekretaris Eksekutif YSK menjelaskan bahwa peluncuran website Yayasan SATU KEADILAN merupakan komitmen organisasi untuk membuka akses informasi masyarakat seluas-luasnya. Selain itu, website ini dapat di unggah di www.satukeadilan.org juga merupakan layanan pengaduan masyarakat. “Tidak perlu datang ke kantor-kantor LBH Yayasan, masyarakat cukup mengisi formulir pengaduan dan dalam waktu singkat staf advokasi LBH akan menghubungi pelapor untuk ditindak lanjuti” jelas, Alam.

Untuk menjangkau lebih luas segmen masyarakat, Yayasan SATU KEADILAN juga memperkenalkan SMS Center yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi atau pengaduan. SMS Center yayasan SATU KEADILAN adalah 0812 1885 9593. [Admin]