Urun Rembug Desa: Menuju Desa yang Damai, Inklusi dan Partisipatif

,

Jakarta, 26 Agustus 2019 – Uni Eropa bekerja sama dengan Search for Common Ground, IDEA dan Forum CSO, dan didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mempersembahkan acara Urun Rembug Desa, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 di Jakarta. Dengan mengusung tema “Menuju Desa yang Damai, Inklusif dan Partisipatif”, Urun Rembug Desa adalah pertemuan untuk berbagai praktik-praktik yang baik dari Program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan (Bali) dan Kabupaten Bogor (Jawa Barat). Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan penyelenggara komunitas dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka berbagi pengalaman dalam mengadvokasi pembangunan desa yang inklusif.

Selama beberapa tahun ini, Uni Eropa dan Indonesia telah dengan sukses bekerja sama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mendukung masyarakat sipil, memajukan sistem pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan hidup, penanganan dampak perubahan iklim, mendorong pendidikan dasar, dan pencegahan penyakit. Salah satu elemen penting dalam kerja sama bilateral ini adalah kerjasama dengan masyarakat sipil dalam pemajuan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pembangunan ekonomi, dan isu-isu pembangunan lainnya.

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender, yang merupakan sebuah program yang mendukung pembangunan yang inklusif di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pidatonya, Bapak Charles-Michel Geurts, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa di Indonesia menekankan pentingnya kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa dana desa dapat menjangkau seluruh penduduk di desa dan agar dana desa diutamakan untuk memberikan pelayanan maksimal – memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, yang juga merupakan janji utama dari Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui kerjasama dengan Search for Common Ground, Forum CSO dan IDEA, program Uni Eropa ini telah menciptakan 54 Penyelenggara Komunitas (COs) dari 18 desa di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tabanan. Forum CSO terdiri dari 9 lembaga swadaya masyarakat yang telah melaksanakan program ini dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara konstruktif dalam proses penganggaran yang responsif gender.

“Dari aspek hukum dan formal, partisipasi adalah bagian dari proses pembangunan suatu negara, walaupun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan dapat mencapai hasil yang setara dan berkelanjutan, dan berkontribusi pada perubahan sosial dan memberdayakan masyarakat. Melalui dukungan dari Uni Eropa terhadap beberapa lembaga masyarakat sipil di Bogor dan Bali, tingkat partisipasi masyarakat terus membaik dalam perencanaan dan pembangunan di tingkat desa. Keterlibatan semacam ini juga mengurangi praktik-praktik diskriminasi yang dipercaya sebagai hal yang penting dalam pembentukan karakter desa dan masyarakat yang inklusif,” sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Alam Agus, Sekretaris Yayasan Satu Keadilan yang merupakan anggota dari Forum CSO.

Kemudian, program yang berlangsung selama 3 tahun ini juga telah menjangkau masyarakat Indonesia yang ada di 300 desa melalui diseminasi informasi tentang hasil audit sosial dan hak-hak masyarakat melalui program radio, papan-papan pengumuman desa dan media komunikasi lainnya.

“Dana Desa telah membuka ruang bagi banyak desa untuk merespon dan mencegah terjadinya konflik di tingkat desa, termasuk konflik yang disebabkan oleh ketidak transparan pemerintah dan ketidakadilan sosial. Tujuan dari program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender yang didukung oleh Uni Eropa adalah untuk membentuk desa yang damai, inklusif dan partisipatif, yang membuat program ini sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan UU Desa dan Dana Desa,” demikian disebutkan oleh Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Hasrul Edyar.

Temuan-temuan penting dari pelaksanaan program ini telah disebarluaskan melalui radio yang mendiskusikan tentang hal-hal seperti Pelaksanaan Dana Desa untuk Pencegahan Konflik; Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa: praktik-praktik baik dari berbagai desa; dan Transparansi Anggaran: Upaya untuk Mencegah Konflik Kekerasan.

Urun Rembug Desa juga melaksanakan pertunjukan-pertunjukan dan pameran yang diselenggarakan oleh Forum CSO dan Campaign ID. Bentuk dukungan penuh Campaign terhadap pemberdayaan desa tidak hanya dilakukan melalui kerja sama dalam mewujudkan Urun Rembug Desa. Sebagai langkah nyata lainnya, Campaign juga memfasilitasi masyarakat untuk memberikan dukungan melalui aplikasi Campaign. Dalam aplikasi tersebut, tersedia sembilan tantangan dalam beragam isu, seperti lingkungan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, ekonomi, dan komunikasi. Jumlah aksi masyarakat di tantangan tersebut kemudian akan ditukar menjadi dana untuk pembangunan dan pemberdayaan desa binaan setiap CSO. Video yang menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan inovatif yang didukung oleh program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender juga dipertontonkan kepada para peserta.

——

Tentang Uni Eropa

Uni Eropa adalah kesatuan ekonomi dan politik yang unik antara 28 Negara Anggota. Bersama-sama, mereka telah membangun zona yang stabil, berlandaskan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan sambil mempertahankan keanekaragaman budaya, toleransi dan kebebasan individu. Pada tahun 2012, Uni Eropa dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian karena upayanya dalam menjunjung perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa. Uni Eropa adalah blok perdagangan terbesar di dunia; dan merupakan sumber dan tujuan investasi langsung asing terbesar di dunia. Secara kolektif, Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya adalah donor terbesar untuk Bantuan Pengembangan Resmi (ODA) dengan menyediakan lebih dari setengah ODA secara global.

Tentang Forum CSO

Forum CSO terdiri dari 9 lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender, suatu program yang didanai oleh Uni Eropa. Program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara komunitas (COs) di Bogor (Jawa Barat) dan Tabanan (Bali) dalam proses penganggaran publik agar menjadi sensitif gender dan sensitif terhadap kaum minoritas. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk perempuan dan minoritas dan pemimpin-pemimpin desa untuk terlibat secara konstruktif dalam proses penganggaran publik yang sensitif gender dan sensitif terhadap minoritas.

Implementasi dari program ini telah membawa bersama lembaga masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan masyarakat desa di 18 desa dan menjangkau lebih dari seribu penerima manfaat.

——

Anggota Forum CSO:

Bali:
FITRA Jawa Timur
Jaringan Radio Komunitas Indonesia
Kunti Bhakti

Bogor:
Aliansi Bhinneka Tunggal Ika
Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat
Metamorfosis
PEKA Indonesia
Relawan Kesehatan Masyarakat
Yayasan Satu Keadilan

——

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Perwakilan Forum CSO:
Syamsul Alam Agus – Yayasan Satu Keadilan
Telepon: +08118889083
Email: duael@satukeadilan.org

Memaknai Bulan Suci Ramadhan 1440 H; Berdiskusi dan Berbuka Puasa Bersama Kelompok Disabilitas dan Perempuan Bogor

Di dalam sebuah bangunan kayu bernuansa Jawa kuno di Kabupaten Bogor, duduk sekitar seratus orang dari berbagai latar belakang mendengarkan dengan seksama kisah seorang ibu paruh baya yang bercerita mengenai pengalamannya selama ini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di desanya. Ia bercerita sambil menitikan air mata karena perjuangannya selama ini dianggap menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan. Perempuan seharusnya duduk manis dirumah, memasak dan melayani suami, selayaknya nasehat orang tua Jawa zaman dulu agar para istri memperhatikan urusan “dapur, sumur dan kasur”. Rupanya ibu tersebut sedih dianggap terlalu ambisius sebagai seorang perempuan. Tak jarang cibiran datang dari kaum perempuan sendiri, padahal Ia selama ini berjuang agar perempuan bisa setara dengan laki-laki.

Kisah ibu tersebut hanyalah salah satu dari kisah-kisah yang disampaikan oleh masyarakat di Joglo Keadilan, sebuah ruang yang disediakan oleh Yayasan Satu Keadilan sebagai wadah untuk berekspresi.

Ibu tersebut bercerita bukan tanpa sebab. Hari itu (18/05/2019), Yayasan Satu Keadilan mengadakan acara buka bersama dengan komunitas dampingan untuk memperat tali silaturahmi. Tidak hanya itu, momen bulan Ramadan 1440 H / 2019 M ini, bagi Yayasan Satu Keadilan adalah momen tepat untuk berbagi ilmu, pengalaman dan belajar bersama melalui diskusi tentang perempuan dan media, dengan menghadirkan Luviana (aktivis perempuan dan produser film) dan Nuraini (aktivis perempuan) sebagai pemantik diskusi hangat menjelang berbuka bersama.

Diskusi dan berbuka di Joglo Keadilan, Jl. Parakan Salak No. 1, ini diramaikan oleh kelompok Disabilitas Bogor, komunitas perempuan dari desa dampingan Yayasan Satu Keadilan, Barisan Perempuan Bogor, Rumah Kreatif Penghuni Kolong, Komunitas Perempuan Desa Damai, dan sejumlah jaringan NGO.[]

 

Paralegal bukan Parabegal

Foto bersama peserta usai diskusi publik. (doc. ILRC)

Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, istilah paralegal tidak ditemukan satu pun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun biasanya definisi paralegal adalah orang awam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, tetapi mempunyai keterampilan hukum setelah menjalani pembekalan yang diberikan oleh organisasi hukum/hak asasi manusia. Pengakuan atas peran mereka dalam memberikan bantuan hukum hanya berasal dari komunitasnya sendiri.

Kemudian setelah Undang-Undang Bantuan Hukum lahir, peran paralegal sejalan dengan peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono (bantuan hukum secara cuma-cuma) bagi masyarakat marjinal dan kelompok rentan. Dalam kerja-kerjanya, paralegal berada di bawah bimbingan seorang pengacara dan terdaftar di sebuah organisasi bantuan hukum.

Kerja paralegal tidak bisa dipandang sebelah mata. Peran paralegal sangat dibutuhkan terutama di daerah karena banyak daerah di Indonesia yang tidak punya pengacara untuk membantu kasus hukum warga. Namun, karena istilah paralegal masih terbilang baru serta kurangnya sosialisasi, belum banyak masyarakat yang mengetahui apa itu paralegal. Masyarakat umumnya lebih memilih meminta bantuan ke RT/RW atau kepada perangkat kampung/desa/adat ketika menghadapi suatu masalah hukum. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dalam melakukan penelitian tentang “Persepesi Masyarakat Pencari Keadilan tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum”.

Pada tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat, ILRC menyelenggarakan Diskusi Publik Diseminasi atas hasil penelitiannya tersebut. ILRC turut mengundang Yayasan Satu Keadilan beserta 47 (empat puluh tujuh) lembaga bantuan hukum serta lembaga terkait untuk berdiskusi.

Meskipun sebagian responden (74%) tidak mengetahui mengenai paralegal, responden yang pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dari paralegal, menyatakan bahwa mereka memiliki tingkat kepuasan tinggi atas layanan yang telah diberikan paralegal. Dalam layanan itu, mereka jadi mengetahui hak-haknya, mereka dibantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan mereka mudah memahami saran yang diberikan. Bagi meraka, layanan yang paling bermanfaat adalah penyadaran hak (41%), nasihat individual (27%), bantuan hukum (17%), dan penyelesaian sengketa alternatif (15%).

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kebutuhan hukum masyarakat terhadap pemenuhan akses keadilan melalui hak bantuan hukum, meliputi hukum keluarga, masalah pertanahan, hukum pidana, dokumen kependudukan, dan hukum perburuhan.

Siti Aminah dalam presentasinya yang berjudul “Paralegal Bukan Parabegal”, mengungkapkan bahwa paralegal seharusnya memberikan bantuan hukum/jasa hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Namun, belakangan muncul istilah “parabegal” yang merujuk pada paralegal yang melakukan pemerasan pada para pencari keadilan atau untuk mencari keuntungan dari kasus hukum yang ada di dalam masyarakat. Munculnya istilah ini menjadi kekhawatiran terutama terhadap peran dan fungsi paralegal yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan awal pengakuan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum.

Untuk itu dalam rekomendasinya, para peneliti memaparkan bahwa paralegal perlu mendapatkan peningkatan kapasitas untuk masalah-masalah hukum yang lebih spesifik. Perlunya sosialisasi yang meliputi kriteria, ruang lingkup, kode etik paralegal dan kewajiban monitoring dan supervisi Organisasi Bantuan Hukum terhadap paralegal. Selain itu, penyediaan informasi hukum berbasiskan teknologi harus mudah dan sederhana untuk dapat dibagi dalam platform media sosial dan perpesanan, audio visual dan yang mampu menjawab masalah-masalah keseharian dengan dasar hukumnya.

Rumah Warga Dikosongkan, LBH KBR Gugat Presiden hingga Panglima TNI

LEAD.co.id | Warga Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor melalui Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor terkait pengosongan Rumah Dinas yang dilakukan Korem 061/SK (26/7/2018) lalu. Terkait itu, Pembela Umum LBH KBR, Sugeng Teguh Santoso menuntut, senilai Rp. 1 T (satu triliun).

“Kami mengajukan gugatan materiil dan inmateriil. Dimana gugatan materiil sebesar Rp 9 juta dan immateriil sebesar Rp 1 triliun,” ungkap Sugeng saat mengajukan gugatan di Jl. Pengadilan No.10, Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (15/5/2019).

Menurutnya, tindakan pengosongan paksa oleh TNI AD (Korem) 061 Suryakencana terhadap tempat tinggal warga bernama Ramli, di daerah Kedung Badak – Kota Bogor (28/5) tanpa adanya Putusan Pengadilan. “Korem juga tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut,” lanjut Sugeng.

Atas hal itu, Ramli melalui LBH KBR mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa kepada Para Tergugat antara lain Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Pangdam III Siliwangi, Danrem 061 Suryakencana dan BPN Kota Bogor senilai Rp 1 Triliun.

Sementara itu, Kepala Penerangan Korem 061/Suryakencana (Kapenrem 061/SK) Mayor Inf. Ermansyah mengatakan, gugatan hukum “sah-sah saja” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. “Ini negara hukum jadi silakan saja melakukan gugatan hukum oleh saudara Ramli,” ungkap Kapenrem kepada KM di kantor Korem 061/SK siang ini.

“Yang jelas Korem 061/SK menjalankan langkah-langkah dalam pengosongan untuk mengamankan dan menertibkan aset milik negara yang diperuntukan untuk TNI Angkatan Darat,” tambah Kapenrem.

Menurutkan Kapenrem, dalam aturan TNI AD dalam menempati rumah dinas AD, di seluruh Indonesia hanya anggota aktif, orang tua. “Untuk anak tidak bisa menempatinya,” tambah Ermansyah.

“Ya untuk anak yang menempati harus menyerahkan kepada negara. Jadi dalam hal ini kami Korem 061/SK, Kodim, Koramil, serta Kodam Siliwangi, hanya mengamankan aset negara. Dalam pembuktian kepemilikan tersebut TNI AD jelas memiliki bukti dari kepemilikan aset negara tersebut,” pungkas Kapenrem. (AP)


Sumber : lead.co.id

FGD KBB-KOMPER - Yayasan Satu Keadilan

Forum Diskusi Terbatas Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

FGD KBB-KOMPER - Yayasan Satu Keadilan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) khususnya forum internum merupakan hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (nonderogable rights). Hak atas KBB mendapat jaminan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Meskipun telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar, hingga saat ini hak atas KBB masih menjadi problem utama HAM di Indonesia, salah satunya adalah hak untuk mendirikan rumah ibadah.

Permasalahan tempat ibadah semakin serius karena pada level struktural, aturan tentang pendirian rumah ibadah, yakni Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat belum efektif dalam menjembatani perselisihan-perselisihan yang terjadi. Bahkan beberapa ketentuan dalam aturan ini menimbulkan masalah, karena substansi yang multitafsir atau kurang jelas, misalnya tentang kewajiban Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian rumah ibadah yang ditafsirkan berbeda-beda di berbagai daerah.

Berlarut-larutnya penyelesaian beberapa kasus pelanggaran hak atas KBB di Indonesia juga diakibatkan oleh adanya kecenderungan saling lempar tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kecenderungan ini telah mengakibatkan ketidakpastian penyelesaian serta terus terabaikannya hak-hak korban pelanggaran hak atas KBB.

Di sisi lain, perempuan rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi atas dasar agama/keyakinan. Adanya hambatan untuk mendirikan rumah ibadah menyebabkan para perempuan tidak bisa menjalan ibadahnya dengan tenang. Beberapa dampak yang dicatat oleh Komnas Perempuan antara lain tidak bisa beribadah di tempat ibadah, tidak bisa khusyu’ dan dalam beribadah, dibayang-bayangi rasa takut dan cemas akan adanya serangan dan persekusi, khawatir akan adanya pengusiran, dan berpindah-pindah tempat beribadah. Para perempuan juga khawatir akan dikucilkan oleh masyarakat, tidak bisa beraktivitas sosial, ikut arisan, bahkan berjuang untuk mempertahankan hidup, pergulatan batin dan keluarga karena harus terus memberikan penjelasan kepada anak-anak mereka tentang kenapa mereka tidak bisa beribadah di tempat ibadah yang semestinya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pada tanggal 23 April 2019, Komnas Perempuan bersama dengan Komnas HAM, Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, Puslitbang Kementerian Agama, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, GKI Yasmin, Yayasan Satu Keadilan, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, PUSAD Paramadina,  mengadakan Forum Diskusi Terbatas mengenai Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Tujuan dari Forum Diskusi Terbatas ini adalah melakukan kajian komprehensif terkait dengan regulasi mengenai pendirian rumah ibadah, dan mendiskusikan masukan-masukan dan peluang dari pelaksanaan PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dan mendapatkan masukan-masukan mengenai peran FKUB sebagaimana diatur dalam PBM tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi yang tersebut, berbagai kelompok/jaringan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan merekomendasikan untuk mengkaji ulang tugas dan peran FKUB sebagaimana yang tercantum dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, mengembangkan sinergi peran antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, mencari best practice dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah, membuat program berbasis kerukunan agama yang strategis.[]

 

Hasil Donasi Malam Musik Solidaritas untuk Sentani dan Nduga

 

Hasil donasi event Malam Musik Solidaritas untuk Sentani dan Nduga, Papua yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 30 Maret 2019

Total donasi yang terkumpul sebesar Rp. 4.006.000

Kami menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan yang telah aktif berpartisipasi dan berdonasi pada event ini, yang mana dilaksakan di Joglo Keadilan Co-Working Space & Cafe

Seluruh donasi akan disalurkan oleh Yayasan Satu Keadilan dan perwakilan komunitas kepada korban bencana alam di Sentani dan korban pengungsian di Nduga, Papua

Bagi kawan-kawan yang hendak berdonasi melalui rekening, bisa transfer ke No. Rek: 2702.200.149 Bank Bukopin cab. Bogor a.n. Yayasan Satu Keadilan (*harap mengkonfirmasi transfer dengan mengirim bukti transfer ke Boy – 0838 9492 7670)

Event ini diselenggarakan oleh: @joglokeadilan , @imapabogor , @imaginakal , @vikriandmymagicfriend , FWI, @realitasofficial , HLMN, Ritanti Utomo, @bernardagapa ,dan @de_nova_

YSK: Program Internship 2019 – 2020

Program Internship 2019 – 2020 Yayasan Satu Keadilan

Yayasan Satu Keadilan (YSK) membuka kesempatan bagi calon pembela (advokat) untuk mengikuti program internship yang kali ini akan berlangsung selama periode Tahun 2019 – 2020.

Di sini Anda akan mengikuti berbagai kursus penguatan kapasitas dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan advokasi yang kami lakukan. Ini adalah kesempatan baik bagi Anda untuk mengembangkan diri sekaligus berkontribusi terhadap upaya-upaya penguatan demokrasi, hukum dan hak asasi manusia seperti yang kami cita-citakan.

Apa saja manfaat bagi peserta intern?

  1. Terlibat dalam kegiatan advokasi lembaga serta kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh mitra-mitra lembaga;
  2. Mengikuti kegiatan penguatan kapasitas seperti keterampilan advokasi hukum (litigasi), investigasi dan pendokumentasian hak asasi manusia serta beasiswa mengikuti PKPA yang diselenggarakan oleh YSK;
  3. Mendapatkan rekomendasi dari YSK untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh mitra;
  4. Mendapatkan surat keterangan magang calon advokat sebagai syarat pengangkatan sumpah advokat;
  5. Mendapatkan biaya pengganti transportasi kehadiran di kantor LBH – Yayasan Satu Keadilan;
  6. Mendapatkan sertifikat internship di Yayasan Satu Keadilan bagi yang memenuhi syarat minimum kinerja; dan
  7. Berkesempatan mendapatkan rekomendasi beasiswa studi atau rekomendasi menjadi staf di Yayasan Satu Keadilan bagi yang memiliki kinerja baik selama masa intern.

Siapa saja yang dapat mengikuti program ini?

  1. Sarjana hukum (diutamakan yang telah mengikuti PKPA) dan memiliki waktu untuk hadir di kantor setiap hari kerja, atau
  2. Mahasiswa semester akhir yang memiliki waktu untuk hadir di kantor sedikitnya dua hari dalam seminggu (diutamakan berdomisili di Bogor);
  3. Meminati isu demokrasi, hukum dan hak asasi manusia serta memiliki semangat belajar untuk menjadi pembela dan pegiat kemanusiaan; dan
  4. Memiliki inisiatif, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama dalam tim.

Bagaimana mengikuti program ini?

Silahkan kirimkan CV terbaru dan tulisan 1 halaman tentang bagaimana keterlibatan anda dalam program ini dapat membantu pengembangan diri dan lembaga. Kirim ke : office@satukeadilan.org dengan subjek e-mail [Internship-YSK-2019].

Batas akhir penerimaan lamaran tanggal 18 Maret 2019. Kandidat potensial akan dihubungi untuk wawancara.

Info lebih lanjut hubungi : +62 817-973-0800 (Guntur)

Alamat Kantor : Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), Jl. Parakan Salak No. 1, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16310.

Kota Bogor Tetap Gelar Perayaan Imlek di Tengah Penolakan

Pemerintah Kota Bogor tetap akan melaksanakan perayaan Imlek di kota itu meski mendapat penolakan dari kelompok tertentu. Langkah itu dipuji sebagai sikap tegas dalam menjaga keberagaman di tengah sejumlah catatan intoleransi kota Kujang itu.

Peserta pawai nampak membawa liong (naga) dalam Bogor Street Festival 2016. (dok. Pemerintah Kota Bogor)

JAWA BARAT (VOA) —
Perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Bogor didukung pemerintah kota dan akan diselenggarakan pada Selasa (19/2/2019). Acara bertajuk Bogor Street Festival ini sudah rutin dilangsungkan sejak 2015 dan diklaim mendatangkan 100 ribu pengunjung tiap tahun. Kegiatan parade dan pertunjukan seni ini pernah ditetapkan sebagai aset pariwisata oleh Kementerian Pariwisata.

Namun, seruan penolakan datang untuk pertama kalinya dari kelompok yang menamakan dirinya Forum Muslim Bogor (FMB). Dalam surat terbuka yang ramai disebar di media sosial, FMB meminta pemerintah kota Bogor tidak memfasilitasi perayaan itu.

Meski begitu, Walikota Bogor Bima Arya, bersama pimpinan daerah dan para tokoh agama, menyatakan tetap melaksanakannya karena acara itu merupakan ‘pagelaran seni dan budaya’.

Walikota Bogor Bima Arya mengunjungi anak-anak yang berlatih tari Liong (naga) di Bogor dalam persiapan Bogor Street Festival. (courtesy: Bima Arya)

Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) wilayah Jawa Barat menyambut baik langkah pemerintah itu. “Sudah tepat. Ketika kearifan lokal itu untuk diangkat jadi ikon di kota Bogor, itu kan akan mampu menarik wisatawan,” ujar ketua Matakin Jabar WS Haryanto ketika dihubungi VOA.

Haryanto menjelaskan, hal-hal yang diangkat dalam perayaan Imlek kota Bogor itu murni seni dan budaya, bukan ritual keagamaan.

“Kita harus dapat membedakan antara budaya dan ritual keagamaan. Kalau kebudayaan seperti mengadakan barongsai festival dan liong (naga) kita nggak keberatan karena itu budaya” tambahnya.

Sementara bagian ritual agama, jelasnya, hanya dilakukan oleh umat Khonghucu. Ada 4 rangkaian sembahyang yang dilakukan sampai hari Cap Go Meh.

“Imlek adalah hari raya agama Khonghucu di mana umat Khonghucu bersujud syukur kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Kuasa atas apa yang Tuhan berikan selama satu tahun ini,” paparnya.

Bima Arya Didorong Selesaikan Kasus Intoleransi Lain

Yayasan Satu Keadilan (YSK) di Bogor, yang berkecimpung dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan beragama, juga mendukung ketegasan Bima Arya. Namun, Sekretaris YSK, Syamsul Alam Agus, meminta Bima juga menyelesaikan kasus-kasus intoleransi lainnya.

“Untuk segera melakukan pembenahan kebijakan dan peraturan-peraturan lainnya yang kami nilai menghambat pelaksanaan hak-hak konstitusi warga negara. Khususnya hak atas beribadah, hak untuk memeluk atau mempercayai satu keyakinan. Sehingga praktik-praktik intoleransi di kota Bogor bisa segera diselesaikan,” jelasnya kepada VOA.

Salah satu kasus intoleransi di Bogor adalah penyegelan GKI Yasmin yang sudah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung sejak 2010. Selain itu, terdapat penolakan-penolakan terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok marjinal lain, yang muncul sejak 2015.

Sejak GKI Yasmin disegel, para anggota jemaat melakukan ibadah dua minggu sekali di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Ibadah ini dilakukan bersama jemaat HKBP Filadelfia, Bekasi, yang bernasib serupa. (foto: dok).

Dalam Indeks Kota Toleran Setara Institute, kota Bogor membaik dari posisi 92 (2017) ke 89 (2018). Namun demikian, posisi itu tetap termasuk 10 terburuk karena riset ini dilakukan di 94 kota.

Di samping perubahan kebijakan, YSK juga masuk ke jalur hukum. Lembaga ini telah melaporkan seruan FMB ke polisi dengan dugaan ujaran kebencian. Alam mengatakan, upaya hukum harus ditempuh, meski acara Bogor Street Festival tetap dilaksanakan.

“Kami YSK memandang perlu sebuah upaya hukum agar mampu menciptakan efek jera. Agar praktik-praktik intoleransi tidak terus dilakukan dan menyebabkan ketakutan kepada warga dalam memenuhi hak-hak konstitusionalnya,” jelasnya seraya mengatakan FMB telah beberapa kali menunjukkan sikap menolak keberagaman. [rt/em]

Sumber: voaindonesia.com

hari toleransi internasional - Yayasan Satu Keadilan - rajakabar

Perkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Promosi Toleransi

,
hari toleransi internasional - Yayasan Satu Keadilan - rajakabar

Kemang – Tolernasi merupakan fondasi sosial bagi bangunan harmoni dalam kebhinekaan, yang memungkinkan terwujudnya inklusi dan kohesi sosial serta integrasi nasional. Oleh karena itu, kita harus mendorong secara bersama-sama agar toleransi menjadi etika kolektif dalam merespon perbedaan identitas, keyakinan, dan pandangan, minimal dalam bentuk penghalusan ketidak-setujuan (sublimated disapproval), atau lebih jauh lagi melakukan sikap menahan diri dari keinginan intervensi dan mengubah perbedaan.

Demikian diungkapkan Kristian Feran, seorang panitia kegiatan peringatan Hari Toleransi Internasional d Joglo Keadilan, Parakan Salak kecamatan Kemang, kabupaten Bogor, Sabtu (17/11).

Kegiatan tersebut diadakan oleh panitia bersama yang terdiri dari beberapa organisasi non pemerintah (NGO) dan komunitas masyarakat lainnya. Dalam diskusi publik tersebut, panitia menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Gus Roy Murthado, Direktur Pusat Kajian Pesantren dan Demokrasi (PKPD).

Menurut Kristian Feran, tujuan diskusi publik ini adalah untuk mengetahui wajah media massa tentang penyebarluasan informasi baik negatif maupun positif dalam konteks sikap atau kebijakan tolernasi. “Membangun simpul-simpul kelompok muda untuk menggunakan media sebagai sarana memperkuat tolernasi termasuk membangun simpul jaringan muda lintas agama,” papar Kris.

Sementera Gus Roy dalam paparannya menyampaikan, toleransi harus dimulai dari pembangunan basis sosial yang mendorong toleransi menjadi etika kolektif dalam tata hidup damai di tengah aneka perbedaan (peaceful coexistence).

“Basis sosial tersebut meniscayakan partisipasi masyarakat sipil dan kelompok strategis di tingkat lokal untuk memberikan perhatian pada informasi yang benar dan membangun toleransi.” paparnya.

Sementara Direktur YSK, Sugeng Teguh Santoso, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Peringatan Hari Toleransi Internasional 2018 yang diinisiasi oleh beberapa kelompok masyarakat sipil dan komunitas lintas iman; (Yayasan Satu Keadilan, Setara Institute, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Basolia Kota Bogor, Gusdurian, Relawan Kesehatan Masyarakat, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, NSI, Pemuda Konghucu Indonesia), merupakan sebuah upaya untuk terus mendorong partisipasi masyarakat sipil dan kelompok strategis di tingkat lokal untuk secara aktif mempromosikan toleransi, terutama dengan mengoptimalkan momentum Hari Toleransi Internasional pada 16 November 2018.

“Promosi toleransi melalui partisipasi masyarakat sipil dan kelompok strategis di daerah-daerah melalui inisiatif-inisiatif serupa mesti terus dilakukan. Basis sosial toleransi akan menguat melalui agenda pemajuan tersebut,” Jelas pria yang akrab STS ini.

Selain diskusi publik, peringatan Hari Toleransi Internasional juga diisi dengan pentas Panggung Toleransi.

Sumber: Koran Harian Pakuan Raya (PAKAR) Bogor
Penulis: FRI