LBH KBR: Aksi Damai Mahasiswa Menolak UU Pilkada Berujung Kriminalisasi Oleh Polresta Bogor

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR) bersama Koalisi Masyarakat (KOMA Bogor) mengecam keras dan prihatin atas tindakan pembubaran paksa disertai dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bogor saat menangani unjuk rasa damai mahasiswa yang menolak Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 26 September 2014.

Perlu kami sampaikan bahwa aksi damai oleh sekitar 30 mahasiswa dari Universitas Pakuan, Universitas Paramadina dan Universitas Pertahanan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat (KOMA) yang dilakukan di Jl Utama Baranangsiang Bogor adalah sebagai bentuk akumulasi dari kekecewaan mahasiswa akibat disahkannya UU Pilkada. Bahwa dampak dari disahkannya UU Pilkada, hak warga Negara untuk memilih Kepala Daerahnya masing-masing secara langsung (Gubernur, Bupati/Walikota) diamputasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). UU ini telah mengembalikan sistem demokratisasi kembali ke era Otoritarian (Orde Baru) sehingga semua kelompok masyarakat sipil hingga Gubernur, Bupati/Walikota menolak pengesahan UU tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari mahasiswa dan saksi-saksi yang menjadi korban didapatkan beberapa fakta kekerasan yang dilakukan oleh Polresta Bogor saat membubarkan paksa aksi mahasiswa; pemukulan, penamparan, pernyataan kasar “kotor” dari anggota Polisi dan tindakan merendahkan martabat manusia lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan korban sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa anggota Polresta telah bertindak arogan dengan membubarkan paksa aksi mahasiswa disertai dengan pemukulan, penamparan, intimidasi

dan mengaluarkan kata-kata “kotor” yang tidak pantas disampaikan oleh anggota Polisi sebagai pelindung dan pengayom msyarakat. Selanjutnya pembubaran paksa aksi mahasiswa tersebut Polrersta Bogor tidak menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri dalam penanganan aksi sebagaimana mestinya.

Oleh karenanya tindakan pembubaran paksa aksi mahasiswa disertai dengan tindak kekerasan (pemukulan, penamparan dan intimidasi serta mengaluarkan kata-kata “kotor”) bagian dari pelanggaran HAM dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, UU Polri, Peraturan Kapolri serta aturan hukum yang berlaku.

Sejatinya Tugas dan Kewenangan Polri sebagaimana Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, namun tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Polri dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pembubaran paksa aksi damai mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut kami mendorong kepada instansi atau lembaga negara terkait untuk melakukan langkah-langkah yang efektif, melakukan koreksi atas penanganan unjuk rasa yang masih menggunakan pola represif dalam penangannya, sebagai berikut;

  1. Mendorong Kapolri agar memberikan instruksi kepada seluruh anggota Polri (Polda, Polres dan Polsek) untuk menghormati dan melindungi setiap warga negara yang sedang menjalankan aktifitas kewarganegaraannya; untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya;
  2. Mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk menindak tegas anggota Polri (Polresta Bogor) yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atas peristiwa pembubaran
    paksa aksi mahasiswa;
  3. Mendorong Kapolresta Bogor sebagai atasan langsung dari anggota Polresta agar menindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, karena tindakan pembubaran paksa aksi mahasiswa yang disertai dengan tindak kekerasan telah mencoreng citra Kepolisan RI yang sedang berusaha keras untuk memperbaiki citranya di hadapan public;
  4. Mendorong Komisi Kepolisian Nasional melakukan evaluasi atas pola penanganan unjuk rasa yang terus mengedepankan tindakan represif dengan mengesampingkan tindakan pencegahan yang jelas merupakan bentuk pelangaran serius terhadap SOP Polri;
  5. Mendorong Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oeh anggota Polresta Bogor yang melakukan pembubaran paksa disertai tindak kekerasan terhadap mahasiswa.

 

Bogor, 13 Oktober 2014

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR)

Koalisi Masyarakat (KOMA Bogor)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *