LBHKBR: Catatan Setahun Kepemimpinan Bima – Usmar

Pasca dilantik pada 7 April 2014 lalu, kepemimpinan Bima Arya sebagai Walikota Bogor, patut dievaluasi. Evaluasi satu tahun menjadi penting, sebab tanpa evaluasi, kontrol terhadap program kerja Bima Arya tidak ada dan bisa berujung pada hasil yang nihil atau bahkan merugikan warga Kota Bogor. Ruang evaluasi ini juga merupakan hak setiap orang dalam rangka mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and governance). Sejalan dengan itu, evaluasi terhadap kinerja pemerintah ialah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, dalam hal ini warga Kota Bogor.

Setidaknya, ada 6 (enam) skala prioritas dalam program kerja Bima Arya sebagaimana juga pernah disampaikan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2014 dan Menyongsong Tahun 2015 untuk Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan di Kantor RRI Kota Bogor (29/12/2014), yang patut dievaluasi. Antara lain: (1) Transportasi, (2) Pedagang Kaki Lima, (3)Persampahan, (4) Perizinan, (5) Kemiskinan, (6) Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan ke-enam program itu harus diukur dengan menggunakan pendekatan empiris dan tingkat kepuasan masyarakat Kota Bogor. Berdasarkan catatan LBHKBR selama 1 (satu) tahun Bima Arya, ke-enam program kerja tersebut belum mampu memuaskan warga Kota Bogor (kalau tidak dikatakan gagal).

Pertama, dari sisi transportasi. Secara faktual kemacetan masih sering menjadi keluhan warga. Gagalnya Pemkot mengurai beberapa titik kemacetan sempat membuat Kota Bogor mendapat julukan sebagai “Kota Termacet”. Ditammbah lagi rencana pembangunan di kota yang juga terindikasi memunculkan kemacetan baru, misalnya dalam hal optimalisasi Terminal baranangsiang.

Kedua, upaya relokasi PKL, seperti eks PKL MA Salmun di belakang pasar Jambu Dua, masih menuai pro dan kontra. Sebabnya, kebijakan relokasi eks PKL MA Salmun tersebut tidak akomodatif dan representatif mengingat saat ini relokasi tersebut belum terlaksana penuh. Bahkan, lahan yang dibeli oleh Pemkot Bogor yang diperuntukkan sebagai tempat relokasi tersebut, nyaris berakhir dengan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Bogor. Kini, sengkarut pembelian lahan oleh Pemkot Bogor itu, sedang diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bogor.

Ketiga, terkait pengelolaan sampah. Salah satu TPAS Kota Bogor, yakni di daerah Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil pemantauan dan advokasi LBHKBR, pengelolaan sampah di TPAS Galuga, tidak mencerminkan pengelolaan sampah yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Akibatnya, banyak warga yang terkena dampak buruk baik langsung maupun tidak langsung karena mekanisme penerapan open dumping – pembuangan sampah di tanah lapang, secara de facto juga berdampak pada lingkungan, perlu menjadi perhatian adalah apabila suatu hal mengakibatkan dampak pada lingkungan, maka mendatangkan kewajiban bagi pihak terkait untuk memulihkan kondisi lingkungan.

Keempat, Keengganan Bima Arya melaksanakan Putusan Perdamaian No 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr, agar Pemkot Bogor membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus Hotel Amaroosa, menunjukkan inkonsitensi Bima Arya dalam membangun Kota Bogor serta cermin ketidakpatuhan terhadap hukum. Bagaimana mungkin, putusan perdamaian yang berisi kesepakatan tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor, pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan? Ini Ironis!, disisi lain kemudian menimbulkan pertanyaan adalah setelah dilakukan audit oleh tim internal, apakah tindak lanjutnya terkait amaroosa juga masih belum ada kejelasan mengenai sanksi apa yang sudah diberikan.

Kelima, masalah kemiskinan. Kemiskinan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan primer dimana terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Disini, peran Pemkot Bogor untuk menciptakan lapangan kerja sangat penting. Namun perlu menjadi catatan, bahwa lapangan kerja harus memanusiakan manusia. Tampkanya, persoalan memanusiakan manusia dalam lapangan kerja di Kota Bogor masih menjadi persoalan. Dalam hal ini adalah ketika hak seorang untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya dalam hal ini PKL, dihentikan dengan alasan akan direlokasi namun belum jelas kapan relokasi akan terlaksana, sehingga para PKL kehilangan pekerjaannya yang jelas menimbulkan permasalah baru selain hilangnya hak untuk bekerja sesuai kemampuan, juga terkait hak untuk kesejahteraan, memang kesejahteraan tidak mutlak ditentukan denganPekerjaan namun, tindakan Pemkot yang menghilangkan pekerjaan para PKL ini menjadi salah satu faktor penghambat.

Keenam, berkaitan dengan reformasi birokrasi. Mutasi, Rotasi dan Promosi yang pernah diwacanakan oleh Bima Arya, tidak menghasilkan output yang baik. Hal ini dapat diukur dengan sejauh mana keenam program kerja tersebut terealisasi. Disamping itu bila memang merujuk pada reformasi birokrasi seharusnya bukan hanya soal merotasi, namun merombak seluruh jajaran birokrasi demi kepentingan membangun Kota Bogor.

Merujuk pada beberapa catatan di atas, LBHKBR merasa perlu mendorong Pemkot Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya sebagai Walikota Bogor, agar keenam program kerja yang menjadi skala prioritas tersebut aplikatif dan solutif dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Segera lakukan reformasi birokrasi dengan cara melakukan evaluasi bukan hanya berbasis kinerja melainkan juga berbasis pada integritas secara menyeluruh dengan memberikan transparansi sejak dari proses awal sampai akhir kepada masyarakat untuk mendukung terlaksananya program-program selanjutnya dan mewujudkan good and clean governance di Kota Bogor (Vide UU No. 5 Tahun 2014);
  2. Segera melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak atas hasil penelitian dan investigasi dari tim internal yang dibentuk melalui sprint juga mengambil tindakan tegas sesuai dengan undang-undang pada pelanggaran perijinan lainnya (sebagaimana diatur di dalam pasal 61 huruf a UU No. 23 tahun 2014) , dan memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil sebagai wujud pertanggung jawaban public sebagaimana juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sebagaimana juga dimaksud di dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 dan juga , pasal 58 UU No. 23 tahun 2014;
  3. Segera melakukan cek dan ricek terhadap pelaksanaan beberapa program kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor terkait pengelolaan sampah, khususnya di TPAS Galuga pasca audiensi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tertanggal 02 Maret 2015;
  4. Merealisasikan relokasi bagi Para PKL eks PKL MA Salmun, mengingat ini sehubungan dengan hak dasar yaitu terkait dengan hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Demikian press release ini kami sampaikan, terimakasih.

Bogor, 7 April 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *