Eksekusi Mati Dua WNI di Arab Saudi, Bukti Lemahnya Perlindungan Negara

Saatnya Pemerintah Moratorium Hukuman Mati

Saat pemerintah Indonesia gencar akan melakukan eksekusi mati Jilid ke-2 (dua) terhadap terpidana mati didalam negeri, publik dikejutkan oleh eksekusi mati atas salah satu Pekerja Rumah Tangga/PRT (Siti Zaenab) asal Bangkalan Jawa Timur oleh Pemerintah Saudi Arabia pada tanggal 14 April 2015. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi mati terhadap Karni binti Medi Tarsim, seorang PRT asal Brebes, Jawa Tengah pada 16 April 2015 oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dalam sepekan saja sudah 2 (dua) kali WNI yang telah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi dan sekitar 36 lainnya tinggal menunggu jadwal eksekusi. Pelaksanaan eksekusi mati sangat disayangkan karena Pemerintah Indonesia baru mengetahuinya setelah eksekusi dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia mulai dari Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI dan Presiden tidak memiliki konsep yang jelas dan menyeluruh dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri baik yang terancam masalah pidana dan masuk daftar eskekusi mati.

Pemerintah Indonesia harus segera merespons dengan cepat, tidak hanya memanggi Duta Besar Arab Saudi dan mengirimkan protes saja atas tidak adanya notifikasi/pemberitahuan, tetapi harus dibarengi oleh tindakan-tindakan yang relevan yaitu dengan cara moratorium hukuman mati di dalam negeri. Jika diperlukan Pemerintah juga bisa menarik Duta Besarnya di Arab Saudi sampai adanya kejelasan terkait dengan penghormatan dalam hubungan diplomatik. Pemerintah punya pengalaman di tahun 2011 saat Arab Saudi mengeksekusi Ruyati, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Arab Saudi sengaja dan melecehkan Pemerintah Indonesia jadi sudah seharunya pemerintah bersikap “keras” terhadap Arab Saudi.

Hukuman mati adalah bentuk pelanggaran HAM berat atas dimana hak atas hidup seseorang dirampas oleh otoritas hukum Negara, padahal hukum dibuat untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM. Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia akan kehilangan muka dan dipermalukan apabila menggunakan legitimasi moral dan social serta HAM. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Indonesia gencar dalam menerapkan eksekusi mati terhadap WNI dan WNA.

Dengan demikian sebagai sebuah seruan dan desakan, kami meminta Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Membuat Konsep dan kebijakan yang menyeluruh dan terarah untuk memberikan perlindungan terhadap WNI yang terancam pidana dan pidana mati;
  2. Melakukan moratorium atas rencana eksekusi mati karena terdapat dugaan yang kuat telah terjadinya rekayasa dan pengadilan yang tidak fair dalam proses hukum bagi para terpidana mati;

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Bogor, 17 April 2015

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *