LBH KBR: TPF Amaroosa Harus Dibentuk

,

LBHKBR Mengajukan Kasasi Atas Putusan Kasus Amaroosa

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait perkara Hotel Amaroosa yang terdaftar dengan nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan Pembentukan TPF Amaroosa pada pokoknya menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri Bogor Baik, baik putusan sela tanggal 22 Oktober 2014 maupun putusan akhir tanggal 24 November 2014 dengan Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN”. Dengan tanpa pertimbangan hukum dan hanya menyatakan bahwa pada hal 10 alinea kedua menyampaikan “menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut penilaian pengadilan tinggi telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding”.

Hal ini jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, bukan hanya sekedar mengambil alih putusan dan menyatakan putusan pengadilan negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr adalah Benar, dalam hukum, putusan Pengadilan Negeri itu bisa dikatakan merupakan putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) yang jelas bertentangan dengan hukum yang patut dibatalkan, sebagaimana juga dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 638K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972, dimana putusan harus dibatalkan sehingga TPF berdasar Akta Van dadding Amaroosa harus dibentuk.

Disisi Lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, dalam putusannya menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan, namun di satu sisi Judex Factie pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bogor) telah membatasi pelaksanaan Undang-undang yang diakuinya dengan amar putusannya “Menyatakan Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr. tanggal 11 Juni 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Hotel Amaroosa” sedangkan akta van dadding a quo berisi mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat bersama pemerintah dalam hal Penataan Ruang, dimana dengan demikian secara jelas telah disebutkan bahwa pembentukan Tim Bersama harus dilakukan dalam hal ini TPF maroosa.

Atas dasar tersebut, LBH Keadilan Bogor Raya pada tanggal 14 April 2015 telah mengajukan Kasasi dan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan kesepakatan damai antara Pemkot Bogor dengan Masyarakat Kota Bogor untuk membentuk TPF bersama soal Perijinan di Kota Bogor termasuk Amaroosa yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bogor.

Demikian Release ini.

Bogor, 25 April 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H
Direktur Eksekutif

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *