LBH KBR: Kado Akhir Tahun Untuk Yang Mulia MKD DPR RI

“Menutup Sidang MKD Tanpa Putusan Adalah Perbuatan Melawan Hukum”

Hari ini tanggal 29 Desember 2015 sejumlah warga negara dari berbagai lintas sektor telah memberikan kuasa khusus kepada Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) untuk mengajukan gugatan warga Negara (citizen lawsuit) kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menutup sidang MKD atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI, Setya Novanto tanpa adanya keputusan yang final dan mengikat.

Sejumlah 17 orang warga Negara selaku Penggugat menilai tindakan MKD DPR RI yang menutup sidang tanpa adanya keputusan terhadap teradu Setya Novanto terbukti melakukan pelanggaran atau tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum. MKD DPR RI telah menggelar sidang pemeriksaan atas pengaduan Meteri ESDM, Sudirman Said terhadap Drs. Setya Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik atau dengan istilah yang dipopulerkan media ‘papa minta saham”. Dalam kelanjutan persidangan, MKD menyatakan persidangan ditutup dengan dalil bahwa berdasarkan hasil rapat, MKD menerima surat pengunduran diri Saudara Drs. Setya Novanto Nomor Anggota A.300 FPG sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019, tertanggal 16 Desember 2015.

Ditutupnya proses sidang etik oleh MKD telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menjadi sebuah preseden negatif karena MKD adalah sebuah pertaruhan dalam menjawa wibawa, martabat dan kehormatan anggota DPR RI yang mendapat perhatian dan kritikan dari masyarakat, terlebih dengan munculnya dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto.

Para Penggugat menilai yang mulia MKD telah keliru dalam menutup pemeriksaan terhadap teradu Setya Novanto karena merupakan penilaian yang keliru bahwa pengunduran diri Drs. Setya Novanto tertanggal 16 Desember 2015 dalam pernyataan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI adalah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI bukan sebagai anggota DPR RI.

Sesuai Peraturan DPR RI No. 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD RI disebutkan bahwa yang menjadi objek pemeriksaan MKD adalah anggota DPR. Selanjutnya MKD berwenang memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh anggota DPR RI yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik.

Dengan demikian para Penggugat menuntut yang mulia MKD DPR RI melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut untuk:

Menyatakan penutupan proses sidang Pemeriksaan MKD DPR RI adalah perbuatan melawan hukum;
Meminta kepada MKD untuk meneruskan proses persidangan sampai adanya putusan yang menegaskan bahwa teradu Drs. Setya Novanto terbukti melakukan pelanggaran atau tidak sebagaimana Peraturan DPR RI No 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD DPR RI;
Meminta maaf secara terbuka kepada Para Tergugat dan publik Indonesia melalui media nasional (cetak, online dan elektronik) karena tugas MKD DPR RI belum selesai.

Demikan press release ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bogor, 29 Desember 2015

LBH Keadilan Bogor Raya

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Pembela Umum LBHKBR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *