JAI Manislor Kabupaten Kuningan Berhak Atas Identitas Diri!

,

Sejak tahun 2012, sebagian anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hingga kini, setidaknya ada 1.400 anggota JAI belum.mendapatkan KTP-El. Akibatnya, berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan lainnya, seperti: pernikahan, SKCK, dan lain sebagainya.

Pengabaikan hak atas identitas diri terhadap JAI Manislor tersebut, terjadi pasca terbitnya Surat Pakem oleh Tim Pakem Kabupaten Kuningan dengan No: B.938/0.2.22/ Dep.5/12/ 2002, pada tanggal 3 Desember 2002, yang “meminta Camat tidak membuatkan KTP bagi JAI”. Kemudian disusul dengan terbitnya Surat Bupati Kuningan Nomor: 470/627/Disdukcapil, Perihal: pencatuman agama bagi JAI pada KTP-el. Mereka harus keluar sebagai anggota JAI jika ingin mendapatkan KTP-el.

Untuk mendapatkan identitas diri, mereka harus menandatangani surat pernyataan yang isinya: “saya anggota JAI menyatakan diri penganut agama Islam. Sebagai buktinya, saya bersedia untuk membaca dua kalimat Syahadat”.

Kengganan menerbitkan KTP-el bagi JAI Manislor, selain pelanggaran hak asasi, juga bentuk pelanggaran hukum dan penghambatan tujuan UU Administrasi Kependudukan, yang notabene diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan menjamin akurasi data kependudukan.

Identitas berupa KTP-el adalah bersifat mutlak dan hakiki sebagaimana yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Oleh karena itu, mengingat adanya, kami mendorong dan mendesak:

  1. Ombudsman Republik Indonesia, melakukan pemeriksaan atas praktik maladminitrasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang tidak menerbitkan KTP-el bagi JAI Manislor dengan alasan yang sangat bias pada hukum dan hak asasi manusia;
  2. Menteri Dalam Negeri agar segera melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, terkait perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan hak atas identitas diri atau administrasi kependudukan lainnya terhadap JAI Manislor;
  3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan segera memenuhi hak anggota JAI Manislor sebagai warga negara, berupa hak atas administrasi kependudukan, yakni KTP-el.

Demikian siaran pers yang disampaikan oleh Yayasan Satu Keadilan dan Setara Institute, terimakasih.

Narahubung:

  1. Syamsul Alam Agus, Yayasan Satu Keadilan. 08118889083
  2. Ismail Hasani, Setara Institute, +62 811 1884787
  3. Dessy Aries Sandy, Perwakilan Warga Manislor, +62 822 19121248
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *