Rumahnya Di Kawasan Teplan Diminta Dikosongkan, Puluhan Warga Ngadu ke LBH Keadilan Bogor Raya

,

Rabu, 8 Agustus 2018 15:12

pengaduan teplan_YSK.1_080818_censored - Yayasan Satu Keadilan

Sejumlah warga sedang mengadukan keluhannya kepada LBH Keadilan Bogor Raya terkait pengosongan rumah dinas TNI AD di kawasan Teplan, Kota Bogor

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR – Sejumlah warga mengeluhkan pengosongan rumah dinas TNI AD yang berada dikawasan Teplan Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Warga yang tidak terima untuk mengosongkan rumah dinas tersebut pun mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor Raya.

Ada sekitar 35 orang warga yang sebelumnya menghuni rumah dinas yang berlokasi di jalan Kolonel Enjo Martadisastra Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Andreas Gorisa Sembiring, kordinator FORJAGA yang mendampingi warga pengadu mengatakan bahwa warga yang datang adalah warga yang sudah dikosongkan dari rumahnya dan belum mendapatkan penggantian yang layak.

Bukan hanya itu, kata Andrean pihaknya juga mengadukan dugaan adanya penganiayaan saat penertiban yang diduga dilakukan oleh petugas.

“Saya juga mengalami luka pada mulut bagian dalam dan perlu dijahit,” katanya Rabu (8/8/2018).

Menurut Andreas warga pengadu menyatakan bahwa mereka menempati rumah tersebut sejak tahun 1967 dan 1984.

Mereka menempati rumah dinas tersebut sebagai keluarga TNI AD.

“Masyarakat Pengadu terdiri dari janda TNI, anak-anak dari orang tua TNI, warga umumnya memiliki dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama warga sendiri, baik atas nama anggota TNI yang pensiun, meninggal maupun atas nama penghuni yang merupakan keturunannya,” katanya.

Menurutnya, warga yang memiliki dan membayar pajak bumi dan bangunan atas rumah yang ditempatinya adalah warga yang berhak atas tanah dan bangunan yang mereka tempati berdasarkan prinsip UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria serta berdasarkan pasal 1977 KUH Perdata menurut prinsil Beziter recht.

Selain itu, kata dia, pengosongan paksa tanpa memberikan penggantian yang layak kepada warga merupakan perbuatan melawan hukum.

Sementara Kordinator tim Pembela Sugeng Teguh Santoso SH mengatakan bahwa berdasarkan prinsip hukum tersebut maka LBH Keadilan Bogor Raya memandang bahwa warga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum atas hak2 mereka.

“Iya karenanya LBH Keadilan bogor raya meminta Danrem dan Dandim untuk memulihkan hak warga yang rumahnya dikosongkan dengan mengembalikan warga kerumahnya kembali, menghentikan rencana pengosongan rumah warga lainnya sampai dengan adanya pembicaraan dan penyelesaian yang adil antara warga dengan pihak korem dan Kodim,” katanya.

Selain itu Ia pun meminta Wali Kota Bogor memperhatikan nasib warganya.

“Iya jangan hanya diam, termasuk DPRD Kota Bogor untuk meperjuangkan aspirasi warga atas hak pemukiman,” tegasnya.

sumber berita: bogor.tribunnews.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *