LBH KBR: Catatan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 – Hak Asasi Terabaikan, Penegakan Hukum Semakin Buram

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang berkedudukan di Bogor memberi perhatian atas berbagai persoalan hukum, HAM dan Demokrasi yang terjadi sepanjang tahun 2014. Fokus dari catatan akhir tahun 2014 ini salah satunya menyoroti tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang perizinan di Kota Bogor.

Sementara di Kabupaten Bogor, LBHKBR mencatat sepanjang tahun 2014 masih terjadi konflik lahan dan persoalan alih fungsi lahan. Persoalan kebebasan beragama dan berkepercayaan yang kian meningkat di wilayah Jawa Barat juga masih menjadi catatan penting di dua Wilayah Pemerintahan ini, Kota dan Kabupaten Bogor yang belum juga terselesaikan.

Salah satu parameter untuk mengukur kinerja Pemerintahan dalam menunaikan kewajibannya, dalam laporan ini mendasarkan pada pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh LBHKBR. Penilaian ini kemudian menggunakan dua prinsip tata kelola pemerintahan, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan; penyusunan rencana kerja, penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan dengan melibatkan pastisipasi publik yang seluas-luasnya. Sementara akuntabilitas terletak pada pertanggungjawaban berbagai urusan pemerintahan terutama dalam merespon setiap permasalahan yang terjadi.

Dari catatan yang dihimpun oleh LBHKBR sepanjang tahun 2014, catatan akhir tahun ini akan menyajikan beberapa isu utama di masyarakat, sebagai berikut.

Pertama, praktik mafia perizinan yang semakin menggurita di Kota Bogor. Persoalan ini adalah warisan dari kepemimpinan di masa lalu yang hendaknya mendapat perhatian serius dari pemerintahan baru. Dalam laporan pertanggungjawaban Walikota Bogor tahun 2012 disebutkan bahwa untuk urusan penanaman modal, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan izin sebanyak 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) perizinan pembangunan fisik. Sedangkan untuk urusan perizinan dibidang ekonomi sudah diterbitkan izin sebanyak 3.773 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga). Sayangnya dalam laporan pertanggungjawaban Walikota Bogor, periode kepemimpinan Diani Budiarto tersebut tidak menjelaskan secara lengkap perizinan yang dimaksud. Ribuan jumlah perizinan yang telah dikeluarkan oleh mantan Walikota Diani belum termasuk di era pemerintahannya tahun 2013. Pasca pemerintahannya, muncul berbagai persoalan perizinan dibidang usaha perhotelan yang kini harus diemban oleh pemerintahan baru, Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Usmar Hariman. Masalah ini menjadi perhatian publik Kota Bogor. Kini, beberapa pihak yang diduga bagian dari “mafia” perizinan terseret dalam penyidikan aparat penegak hukum.

Kedua, dalam catatan akhir tahun 2014 ini juga menyoal terjadinya praktek perbudakan yang dialami oleh 17 orang Pembantu Rumah Tangga di wilayah Bogor Tengah yang dilakukan oleh Mutiara Situmorang, isteri dari seorang Purnawirawan Jenderal Polisi. Kasus ini menarik perhatian publik nasional. Setelah dalam proses yang cukup panjang dalam penyelidikan polisi di Polresta Bogor, akhirnya kasus ini di sidangkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan dakwaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak.

Ketiga, menyoal kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam catatan ini, ada dua kasus pelanggaran atas kebebasan dalam menyampaikan pendapat yaitu, terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi damai menentang mekanisme pemilihan tidak langsung Kepala Daerah dan aksi saat putusan gugatan PT Aramanda (Hotel Amaroosa) di Pengadilan Negeri Bogor. Kedua kasus tersebut pelakunya adalah anggota kepolisian dari Polresta Bogor. Kasus ini mendapatkan perhatian publik, terjadi saat upaya Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang sedang melakukan perbaikan di internal Kepolisian dengan mengedepankan penghormatan hak asasi manusia.

Sementara itu, dalam catatan akhir tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menyisahkan persoalan di masyarakat atas kepastian hak kepemilikan tanah yang belum diperoleh oleh warga akibat klaim sepihak TNI-AU di wilayah Kecamatan Kemang, Rancabungur dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Secara khusus, dalam catatan akhir tahun ini, di dua wilayah pemerintahan (Kota dan Kabupaten Bogor) masih terjadi pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kasus pendirian rumah Ibadah Jemaat GKI Yasmin, pelarangan beraktifitas bagi warga Ahmadiyah di Parung serta penyesatan kelompok pengajian yang dipimpin oleh K.H. Syafrudin di Tulang Kuning, Parung, Kabupaten Bogor.

Selain menyajikan berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM sepanjang tahun 2014, LBHKBR juga menyampaikan proyeksi pada tahun 2015 serta usulan rekomendasi. Bagian terakhir dari catatan ini, LBHKBR menyampaikan laporan organisasi LBHKBR periode tahun 2014 sebagai bagian dari laporan kepada publik.

Bogor, 15 Februari 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

 

Laporan lengkap silahkan unggah di CATAHU LBHKBR 2014

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *