Paralegal bukan Parabegal

Foto bersama peserta usai diskusi publik. (doc. ILRC)

Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, istilah paralegal tidak ditemukan satu pun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun biasanya definisi paralegal adalah orang awam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, tetapi mempunyai keterampilan hukum setelah menjalani pembekalan yang diberikan oleh organisasi hukum/hak asasi manusia. Pengakuan atas peran mereka dalam memberikan bantuan hukum hanya berasal dari komunitasnya sendiri.

Kemudian setelah Undang-Undang Bantuan Hukum lahir, peran paralegal sejalan dengan peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono (bantuan hukum secara cuma-cuma) bagi masyarakat marjinal dan kelompok rentan. Dalam kerja-kerjanya, paralegal berada di bawah bimbingan seorang pengacara dan terdaftar di sebuah organisasi bantuan hukum.

Kerja paralegal tidak bisa dipandang sebelah mata. Peran paralegal sangat dibutuhkan terutama di daerah karena banyak daerah di Indonesia yang tidak punya pengacara untuk membantu kasus hukum warga. Namun, karena istilah paralegal masih terbilang baru serta kurangnya sosialisasi, belum banyak masyarakat yang mengetahui apa itu paralegal. Masyarakat umumnya lebih memilih meminta bantuan ke RT/RW atau kepada perangkat kampung/desa/adat ketika menghadapi suatu masalah hukum. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dalam melakukan penelitian tentang “Persepesi Masyarakat Pencari Keadilan tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum”.

Pada tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat, ILRC menyelenggarakan Diskusi Publik Diseminasi atas hasil penelitiannya tersebut. ILRC turut mengundang Yayasan Satu Keadilan beserta 47 (empat puluh tujuh) lembaga bantuan hukum serta lembaga terkait untuk berdiskusi.

Meskipun sebagian responden (74%) tidak mengetahui mengenai paralegal, responden yang pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dari paralegal, menyatakan bahwa mereka memiliki tingkat kepuasan tinggi atas layanan yang telah diberikan paralegal. Dalam layanan itu, mereka jadi mengetahui hak-haknya, mereka dibantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan mereka mudah memahami saran yang diberikan. Bagi meraka, layanan yang paling bermanfaat adalah penyadaran hak (41%), nasihat individual (27%), bantuan hukum (17%), dan penyelesaian sengketa alternatif (15%).

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kebutuhan hukum masyarakat terhadap pemenuhan akses keadilan melalui hak bantuan hukum, meliputi hukum keluarga, masalah pertanahan, hukum pidana, dokumen kependudukan, dan hukum perburuhan.

Siti Aminah dalam presentasinya yang berjudul “Paralegal Bukan Parabegal”, mengungkapkan bahwa paralegal seharusnya memberikan bantuan hukum/jasa hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Namun, belakangan muncul istilah “parabegal” yang merujuk pada paralegal yang melakukan pemerasan pada para pencari keadilan atau untuk mencari keuntungan dari kasus hukum yang ada di dalam masyarakat. Munculnya istilah ini menjadi kekhawatiran terutama terhadap peran dan fungsi paralegal yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan awal pengakuan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum.

Untuk itu dalam rekomendasinya, para peneliti memaparkan bahwa paralegal perlu mendapatkan peningkatan kapasitas untuk masalah-masalah hukum yang lebih spesifik. Perlunya sosialisasi yang meliputi kriteria, ruang lingkup, kode etik paralegal dan kewajiban monitoring dan supervisi Organisasi Bantuan Hukum terhadap paralegal. Selain itu, penyediaan informasi hukum berbasiskan teknologi harus mudah dan sederhana untuk dapat dibagi dalam platform media sosial dan perpesanan, audio visual dan yang mampu menjawab masalah-masalah keseharian dengan dasar hukumnya.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *