Urun Rembug Desa: Menuju Desa yang Damai, Inklusi dan Partisipatif

,

Jakarta, 26 Agustus 2019 – Uni Eropa bekerja sama dengan Search for Common Ground, IDEA dan Forum CSO, dan didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mempersembahkan acara Urun Rembug Desa, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 di Jakarta. Dengan mengusung tema “Menuju Desa yang Damai, Inklusif dan Partisipatif”, Urun Rembug Desa adalah pertemuan untuk berbagai praktik-praktik yang baik dari Program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan (Bali) dan Kabupaten Bogor (Jawa Barat). Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan penyelenggara komunitas dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka berbagi pengalaman dalam mengadvokasi pembangunan desa yang inklusif.

Selama beberapa tahun ini, Uni Eropa dan Indonesia telah dengan sukses bekerja sama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mendukung masyarakat sipil, memajukan sistem pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan hidup, penanganan dampak perubahan iklim, mendorong pendidikan dasar, dan pencegahan penyakit. Salah satu elemen penting dalam kerja sama bilateral ini adalah kerjasama dengan masyarakat sipil dalam pemajuan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pembangunan ekonomi, dan isu-isu pembangunan lainnya.

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender, yang merupakan sebuah program yang mendukung pembangunan yang inklusif di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pidatonya, Bapak Charles-Michel Geurts, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa di Indonesia menekankan pentingnya kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa dana desa dapat menjangkau seluruh penduduk di desa dan agar dana desa diutamakan untuk memberikan pelayanan maksimal – memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, yang juga merupakan janji utama dari Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui kerjasama dengan Search for Common Ground, Forum CSO dan IDEA, program Uni Eropa ini telah menciptakan 54 Penyelenggara Komunitas (COs) dari 18 desa di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tabanan. Forum CSO terdiri dari 9 lembaga swadaya masyarakat yang telah melaksanakan program ini dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara konstruktif dalam proses penganggaran yang responsif gender.

“Dari aspek hukum dan formal, partisipasi adalah bagian dari proses pembangunan suatu negara, walaupun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan dapat mencapai hasil yang setara dan berkelanjutan, dan berkontribusi pada perubahan sosial dan memberdayakan masyarakat. Melalui dukungan dari Uni Eropa terhadap beberapa lembaga masyarakat sipil di Bogor dan Bali, tingkat partisipasi masyarakat terus membaik dalam perencanaan dan pembangunan di tingkat desa. Keterlibatan semacam ini juga mengurangi praktik-praktik diskriminasi yang dipercaya sebagai hal yang penting dalam pembentukan karakter desa dan masyarakat yang inklusif,” sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Alam Agus, Sekretaris Yayasan Satu Keadilan yang merupakan anggota dari Forum CSO.

Kemudian, program yang berlangsung selama 3 tahun ini juga telah menjangkau masyarakat Indonesia yang ada di 300 desa melalui diseminasi informasi tentang hasil audit sosial dan hak-hak masyarakat melalui program radio, papan-papan pengumuman desa dan media komunikasi lainnya.

“Dana Desa telah membuka ruang bagi banyak desa untuk merespon dan mencegah terjadinya konflik di tingkat desa, termasuk konflik yang disebabkan oleh ketidak transparan pemerintah dan ketidakadilan sosial. Tujuan dari program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender yang didukung oleh Uni Eropa adalah untuk membentuk desa yang damai, inklusif dan partisipatif, yang membuat program ini sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan UU Desa dan Dana Desa,” demikian disebutkan oleh Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Hasrul Edyar.

Temuan-temuan penting dari pelaksanaan program ini telah disebarluaskan melalui radio yang mendiskusikan tentang hal-hal seperti Pelaksanaan Dana Desa untuk Pencegahan Konflik; Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa: praktik-praktik baik dari berbagai desa; dan Transparansi Anggaran: Upaya untuk Mencegah Konflik Kekerasan.

Urun Rembug Desa juga melaksanakan pertunjukan-pertunjukan dan pameran yang diselenggarakan oleh Forum CSO dan Campaign ID. Bentuk dukungan penuh Campaign terhadap pemberdayaan desa tidak hanya dilakukan melalui kerja sama dalam mewujudkan Urun Rembug Desa. Sebagai langkah nyata lainnya, Campaign juga memfasilitasi masyarakat untuk memberikan dukungan melalui aplikasi Campaign. Dalam aplikasi tersebut, tersedia sembilan tantangan dalam beragam isu, seperti lingkungan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, ekonomi, dan komunikasi. Jumlah aksi masyarakat di tantangan tersebut kemudian akan ditukar menjadi dana untuk pembangunan dan pemberdayaan desa binaan setiap CSO. Video yang menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan inovatif yang didukung oleh program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender juga dipertontonkan kepada para peserta.

——

Tentang Uni Eropa

Uni Eropa adalah kesatuan ekonomi dan politik yang unik antara 28 Negara Anggota. Bersama-sama, mereka telah membangun zona yang stabil, berlandaskan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan sambil mempertahankan keanekaragaman budaya, toleransi dan kebebasan individu. Pada tahun 2012, Uni Eropa dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian karena upayanya dalam menjunjung perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa. Uni Eropa adalah blok perdagangan terbesar di dunia; dan merupakan sumber dan tujuan investasi langsung asing terbesar di dunia. Secara kolektif, Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya adalah donor terbesar untuk Bantuan Pengembangan Resmi (ODA) dengan menyediakan lebih dari setengah ODA secara global.

Tentang Forum CSO

Forum CSO terdiri dari 9 lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender, suatu program yang didanai oleh Uni Eropa. Program Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Sensitif Gender bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara komunitas (COs) di Bogor (Jawa Barat) dan Tabanan (Bali) dalam proses penganggaran publik agar menjadi sensitif gender dan sensitif terhadap kaum minoritas. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk perempuan dan minoritas dan pemimpin-pemimpin desa untuk terlibat secara konstruktif dalam proses penganggaran publik yang sensitif gender dan sensitif terhadap minoritas.

Implementasi dari program ini telah membawa bersama lembaga masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan masyarakat desa di 18 desa dan menjangkau lebih dari seribu penerima manfaat.

——

Anggota Forum CSO:

Bali:
FITRA Jawa Timur
Jaringan Radio Komunitas Indonesia
Kunti Bhakti

Bogor:
Aliansi Bhinneka Tunggal Ika
Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat
Metamorfosis
PEKA Indonesia
Relawan Kesehatan Masyarakat
Yayasan Satu Keadilan

——

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Perwakilan Forum CSO:
Syamsul Alam Agus – Yayasan Satu Keadilan
Telepon: +08118889083
Email: duael@satukeadilan.org

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *