Aksi Warga Kandaga Antajaya - Yayasan Satu Keadilan

Protes Perusahaan Perusak Lingkungan, Aktivis Ditangkap Polres Bogor

,

Penangkapan Syarat Dengan Pelanggaran Untuk Membungkam Kritik Pembela HAM

Muhammad Miki (MM), aktivis lingkungan hidup yang gencar mempersoalkan aktivitas perusahaan penambangan di Gunung Kandaga di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pogor pada tanggal 11 Agustus 2015. Penangkapan sewenang-wenang ini menuai protes ratusan warga Kampung Kebon Jambe, RT/RW 006/002 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh LBHKBR, Miki ditangkap berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/359/IV/2015/JBR/RES BGR, tertanggal 18 April 2015, dengan dugaan melanggar Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHPidana, yakni Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan/atau Pengrusakan.

SP Miki - Yayasan Satu Keadilan

Sebelumnya, MM dilaporkan oleh salah satu pemilik perusahaan penambangan di Gunung Kandaga yang terletak di Desa Antajaya atas dugaan pengrusakan. Menurut MM, apabila itu yang dituduhkan, jelas sangat keliru. Dirinya dan beberapa warga hanya mencopot kabel yang diduga alat peledak, lalu diserahkan kembali kepada aparat  setempat.

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) yang merupakan Penasehat Hukum MM menilai penangkapan ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.

MM termasuk aktivis yang paling vokal menolak keberadaan perusahaan-perusahaan tambang di Gunung Kandaga. Ia dan ratusan warga menolak kegiatan tambang, karena kuatir akan berakibat longsor dan menimbun kampung warga yang berada di kaki Gunung tersebut. Seperti diketahui, Gunung Kandaga merupakan sumber kehidupan warga, terutama Desa Antajaya.

LBHKBR menilai, ada upaya-upaya perusahaan untuk mengintimidasi warga, membungkam perlawanan warga dengan cara-cara menggunakan aparat penegak hukum sebagai alat. Oleh karenanya, LBHKBR bersama warga mendesak agar MM segera dibebaskan, karena tuduhan kepada MM tidak berdasar dan terkesan dipaksakan.

Direktur LBHKBR, Prasetyo Utomo, S.H. menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bogor yang hanya diam menanggapi persoalan penambangan Gunung Kandaga di Desa Antajaya ini. #Admin

/0 Comments/by
Muhamad Miki - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Penangkapan Warga Antajaya Melanggar Hak Asasi Manusia

,

Senin 11 Agustus 2015, Muhamad Miki, salah seorang warga Kampung Kebon Jambe Desa Antajaya ditangkap pihak Kepolisian atas laporan dugaan pencurian Kabel milik perusahaan penambangan galian c, PT. Gunung Salak Rekanusa (GSR). Penangkapan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa surat pemanggilan sebelumnya dan tanpa menunjukan surat perintah penangkapan saat dilakukan proses penangkapan oleh Polres Cibinong tersebut semakin ganjil ketika diketahui bahwa tidak ada unsur pencurian seperti sebagaimana yang dituduhkan pada pemuda yang getol menolak kegiatan pertambangan yang ijin penambangannya dimiliki oleh PT. Primkopkar di wilayah Antajaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 362 KUHP.

Pengambilan/ pencopotan kabel tersebut secara spontan dan sengaja dilakukan oleh warga Antajaya karena kekhawatiran mereka jika kabel tersebut ternyata adalah bagian dari alat peledak yang akan digunakan perusahaan yang ijin operasinya masih dipertanyakan oleh warga sekitar area penambangan tersebut untuk kepentingan kegiatan penambangan. Warga Kampung Kebon Jambe yang letaknya persis dibawah area penambangan tersebut takut apabila terjadi longsor akibat proses ledakan. Kekhawatiran itupun semakin bertambah karena tidak adanya sosialisasi dari pihak penambang kepada warga terkait tujuan pemasangan kabel tersebut. Setelah warga mengambil kabel tersebut, warga melaporkannya ke Polsek Cariu dan memberikan secara langsung kabel dan patok tersebut kepada Kapolsek, dan dari keterangan warga pada saat pengambilan kabel, sdr. Miki tidak berada di lokasi, melainkan sedang berada di pos ronda, sehingga aneh bin ajaib, apabila penangkapan dilakukan terhadap orang yang tidak berada di lokasi kejadian.

Sungguh sangat ironis melihat imlementasi hukum di Indonesia yang seharusnya dapat mengayomi masyarakat dari berbagai ancaman kedzaliman tetapi justru malah hukum sendiri yang menjadi alat bagi pemilik kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. Apakah Muhamad Miki adalah korban dari tindak Kriminalisasi akibat tindakannya memperjuangkan haknya dan hak masyarakat banyak. Maka dari itu, LBH Keadilan Bogor Raya mendesak:

  1. Bebaskan Muhamad Miki karena sebagaimana diatur dalam KUHAP dan juga PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tindakan anggota Polisi dalam melakukan penahanan terhadap Muhamad Miki tidak sesuai mekanisme dan Prosedur antara lain: pelaksanaan penangkapan dilakukan Polisi tidak dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan; dan polisi tidak menunjukan identitas diri sebagai anggota kepolisian, sehingga daam wakti 1×24 jam, keluarga dari miki resah akibat tidak ada kejelasan mengenai siapa yang membawa miki.
  2. Batalkan Penetapan Tersangka Terhadap Miki, mengingat penetapan tersangka didasarkan pada pemeriksaan yang tidak memperhatikan hak-hak dasar manusia yang dilakukan dari pukul 7 malam sampai pukul 2 pagi, dimana miki sama sekali tidak mendapatkan pendampingan
  3. Lembaga terkait seperti Kompolnas, PROPAM, Komnas HAM untuk menyelidiki kasus ini secara serius dan secepatnya karena ada indikasi kriminalisasi melihat kronologis fakta dilapangan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

Demikian siaran pers ini, kami ucapkan terimakasih.

12 Agustus 2015

Hormat kami

LBH Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

/0 Comments/by
LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBHKBR: Menyoal Tindakan Diskriminatif Walikota Bogor

,

Tindakan pembongkaran sebagian bangunan McDonald’s di Jl. Semplak oleh Pemkot Bogor karena dinilai melakukan beberapa pelanggaran, semakin mengukuhkan asumsi publik selama ini, bahwa Pemkot Bogor setengah hati dan diskriminatif terhadap bangunan-bangunan di Kota Bogor yang melanggar aturan hukum. Tindakan diskriminatif Pemkot Bogor tersebut, sangat jelas tidak dibenarkan dalam negara hukum, sebab setiap orang, sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dihadapan hukum (equality before the law).

Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media, bangunan McDonald’s di Jl. Semplak dinilai belum memiliki izin, juga melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB). Tetapi lucunya, pembongkaran tidak dilakukan terhadap semua bangunan dengan pertimbangan sebagian telah memiliki izin. Lagi-lagi pada titik ini, Pemkot Bogor terlihat tidak pernah bisa menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan mendasar.

Dilain pihak, pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel Amaroosa, yang terletak persis di jantung Kota Bogor, justru membuat Pemkot Bogor, bungkam. Walikota Bogor tak berkutik. Padahal, Hotel Amaroosa nyata-nyata telah melakukan pelanggaran sebagaimana temuan Tim Internal bentukan Walikota Bogor sendiri. Terdapat 8 (delapan) pelanggaran yang dilakukan Hotel Amaroosa, antara lain: pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB), area parkir yang tidak sesuai, penggunaan lahan negara secara illegal, pencurian air bawah tanah, pengelolaan limbah cair dan sampah yang tidak memenuhi standar, ketinggian bangunan yang melebihi Tugu Kujang, dan lain sebagainya.

Ketinggian bangunan Hotel Amaroosa yang menutupi simbol kebudayaan Kota Bogor, Tugu Kujang, menimbulkan pertanyaan tentang sejauhmana keberpihakan Pemkot Bogor dibawah kepemimpinan Bima Arya terhadap kebudayaan. Ini adalah ironi, sebab kebudayaan adalah jantungnya peradaban manusia. Bila simbol kebudayaan itu dihancurkan oleh keberadaan bangunan-bangunan, seperti Hotel Amaroosa, lantas bagaimana kita dan generasi yang akan datang, membangun terus ingatan akan peradaban di Kota Bogor? Apakah Tugu Kujang tinggal kenangan tanpa makna?

Merujuk pada alasan-alasan tersebut, Pemkot Bogor sesungguhnya sudah mempunyai dalih yang sangat kuat, untuk membongkar Hotel Amaroosa sebagaimana halnya bangunan McDonald’s. Secara hukum, Hotel Amaroosa telah melakukan pelanggaran. Secara sosiologis, pembongkaran terhadap Hotel Amaroosa sangat didukung oleh mayarakat Kota Bogor karena dengan keberadaan bangunannya telah melecehkan simbol kebudayaan Kota Bogor, yakni Tugu Kujang.

Untuk itu, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR), mendesak Pemkot Bogor – Walikota Bogor, Bima Arya agar segera mengambil sikap:

  1. Membongkar bangunan Hotel Amaroosa sesegera mungkin, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana temuan Tim Internal yang dibentuk oleh Walikota sendiri. Sebab ini menjadi indikator sikap Walikota Bogor: apakah tegas dan non diskriminasi, atau sebaliknya.
  2. Menindak tegas keseluruhan bangunan-bangunan di Kota Bogor yang melanggar aturan hukum, sebab semua (tanpa kecuali) sama dihadapan hukum.

Demikian siaran pers ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Bogor, 11 Juli 2015

Hormat Kami,

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

/0 Comments/by

YSK: Tanggapan atas Program CSR Chevron Geothermal Salak (CGS)

,

Lemahnya Peran Pemerintah Daerah Mendorong Penghormatan Perusahaan Terhadap HAM

Pada 28 Mei 2015 Chevron Geothermal Salak (CGS) telah meluncurkan program Pengembangan masyarakat di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Program ini diluncurkan dengan menggunakan dana Corporate Social Responsbility (CSR). Pertanyaannya apakah program tersebut sudah sejalan dengan prinsip dan panduan penghormatan perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)?

Bupati Bogor menyampaikan bahwa pihak swasta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi membantu masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan memberdayakan masyarakat serta mewujudkan visi misi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Selain itu dalam rangka mengakses layanan pendidikan Bupati mengharapkan CGS bisa bantu mengatasi.

Merespons hal tersebut, Yayasan Satu Keadilan (YSK) sebagai sebuah organsiasi yang fokus atas persoalan hukum, HAM dan Demokrasi menyayangkan sikap Bupati sebagai Kepala Daerah yang hanya sekedar memahami tanggungjawab perusahaan sebatas CSR tanpa adanya pemahaman menyeluruh terkait tanggung jawab perusahaan terhadap HAM. Padahal wacana dan diskursus tentang “Bisnis dan HAM” sedang mendapatkan perhatian dunia khususnya Indonesia.

Yayasan Satu Keadilan menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar atau yang dikenal dengan CSR dan tanggung jawab perusahaan terhadap HAM, sebagai berikut;

Pertama, mekanisme CSR telah diatur didalam Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian pada pasal 1 ayat (3) menegaskan definisi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualias kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Secara khusus tentang hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 74; “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.”

Tanggung jawab CSR ini dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, kemudian jika tidak menjalankan CSR maka Perseroan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Perihal sanksi juga telah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara khusus pada pasal 34 perihal resiko hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR dapat dikenai sanksi berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan pencabutan kegiatan usaha. Aturan tekhis perihal CSR diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Kelemahan dari UU dan PP ini tidak mengatur secara spesifik dalam hal sanksi sehingga beberapa kasus perusahaan CSR hanya sekadar “pencitraan saja” untuk menutupi perilaku negatif perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau aktivitas bersolek (window-dressing) atas kegiatan buruk perusahaan.

Kedua, tanggung jawab perusahaan terhadap HAM berbeda dengan CSR, hal ini meliputi keseluruhan yang memberikan prinsip dan panduan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Lahirnya korporasi tidak terlepas dari buah kolaborasi dan resiprokalitas yang dinamis. Dalam perkembangan modernitas, korporasi menjelma menjadi salah satu aktor pembangunan yang genuine. Sekalipun dalam capaiannya diakui lebih menitikberatkan aspek kepentingan para pemilik modal, namun disadari terdapat relasi yang kuat antara kepentingan korporasi dengan taraf kemajuan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, kekuatan korporasi cukup besar bahkan bisa mendominasi sebuah kebijakan negara termasuk kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) melalui sokongan pendanaan saat proses Pemilu/Pilkada.Perusahaan raksasa (Korporasi Trans Nasional) telah menggeser kekuasaan negara yang berdaulat sehingga berimplikasi mengecilkan dan melemahkan kewajiban dasar negara terhadap hak asasi warganya. Hal tersebut diperparah dengan adanya praktik suap yang “akut” sehingga laku birokrasi pemerintah tunduk pada petuah korporasi. Akibatnya banyak pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh negara melalui aparatusnya karena keberpihakan negara kepada korporasi sehingga mengabaikan HAM masyarakat.)

Merespons praktik buruk bisnis global melalui Trans Nasional dan Nasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan tiga pilar bisnis dan HAM berdasarkan prinsip Prof. John Ruggie. Diawali pada tahun 2005 John Ruggie diberikan mandat oleh Sekjend PBB sebagai pelapor khusus untuk bisnis dan HAM, kemudian pada tahun 2011 Ruggie menyerahkan laporan kepada sidang PBB hinggga akhirnya disahkan menjadi prinsip-prinsip panduan sebagai praktek standar global bisnis dan HAM yang diharapkan diikuti oleh Negara-negara dan perusahaan (Nasional dan Trans Nasional).

Tiga pilar tersebut antara lain; Kewajiban Negara untuk melindungi HAM, Tanggungjawab Perusahaan untuk Menghormati HAM dan akses yang luas untuk pemulihan korban yang terkait dengan aktivitas kegiatan usaha. Dengan demikian tanggung jawab perusahaan adalah menghindari pelanggaran HAM dan menangani dampak pelanggaran HAM yang sudah ditimbulkan. Pelanggaran HAM yang harus dihindari adalah jenis pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam; Deklarasi Universal HAM, konvensi hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005, kovenan Internasioanal tentang Hak-hak (EKOSOB) diratifikasi melalui UU No 11 tahun 2005, UU No 39 tentang HAM, UU Lingkungan Hidup dan UU Nasional serta Peraturan Daerah dan aturan terkait lainnya.

Secara khusus tanggung jawab perusahaan dikenal dengan 3 (tiga) model. Pertama, komitmen kebijakan perusahaan (kebijakan disetujui pada tingkatan senior atau pimpinan tertinggi perusahaan, dikonfirmasi oleh tenaga ahli internal dan eksernal, kebijakan mencakup penghormatan perusahaan terhadap HAM, tersedia untuk umum/public dan mudah diakses, tercermin dalam kebijakan yang diintegrasikan ke seluruh organ perusahaan. Kedua, Uji Tuntas (mengidenfitikasi dan mencegah, menilai dampak HAM yang ada dan berpotensi untuk terjadi, memperhatikan pendapat ahli HAM/ahli independen, melakukan konsultasi terfokus dengan masyarakat yang berpotensi terdampak). Ketiga, adanya mekanisme pemulihan yang efektif (mekanisme dapat diterima/legitimate, dapat diakses, dapat diprediksi, seimbang, transparan, pengakuan atas hak-hak, ada mekanisme pembelajaran yang berkelanjutan, mengedepankan partisipasi dan dialog dengan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan).

Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi mansia yang kami uraikan diatas, Yayasan Satu Keadilan mendorong Bupati Bogor sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat Kabupaten dimana wilayahnya merupakan tempat ekplorasi dan ekploitasi SDA oleh perusahaan Nasional maupun Trans Nasional seperti PT CGS dan perusahaan lainnya. Atas dampak yang ditimbulkan atas beroperasinya perusaah-perusaaan tersebut kami mendesak Bupati Bogor untuk segera mengambil langkah-langkah cepat, efektif dan strategis dengan cara:

  1. Mendorong Perusahaan Chevron Geothermal Salak/CGS dan perusahaan lainnya untuk melakukan evaluasi atas komitmen dalam menjalankan prinsip dan panduan penghormatan perusahaan tehradap HAM yang sudah disahkan melalui sidang PBB dengan melakukan; evaluasi atas komitmen Perusahaan, melakukan uji tuntas dan mereview mekanisme pemulihan. Hal ini penting dilakukan apakah selama menjalankan kegiatannya terdapat pelanggaran atas aturan dan implementasi kebijakan perusahaan yang patut diduga berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan;
  2. Memastikan perusahaan Chevron Geothermal Salak/CGS dan perusahaan lainnya tunduk dan patuh pada aturan Internasional tentang HAM, aturan nasional UU dan Peraturan Daerah serta aturan terkait lainnya;
  3. Mempublikasikan hasil laporan atas review atau dikenal dengan audit HAM perusahaan Chevron Geothermal Salak/CGS dan perusahaan lainnya yang berdampak pada alam dan lingkungan;

Ketiga hal tersebut penting untuk segera dilakukan guna mencegah berlanjutnya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang ada diwilayah Kabupaten Bogor.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Bogor, 30 Mei 2015

Badan Pengurus

Yayasan Satu Keadilan,

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

/0 Comments/by
LBH KBR Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Mendesak Penegak Hukum dan Pemda Bogor Menindak Chevron

,

Dugaan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas pengeboran gas yang dilakukan oleh PT. Chevron, di Kampung Cibeureun, Desa Ciasmara, Kabupaten Bogor, harus segera diusut. Berdasarkan informasi yang dikabarkan oleh beberapa media, akibat pencemaran itu, banyak petani ikan merugi. Sebabnya, aliran sungai yang digunakan ikut tercemari.
Desakan pengusutan ini secara segera, dalam kerangka untuk menghindari dampak buruk pencemaran yang lebih meluas lagi. Di sisi lain, hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, ialah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD RI 1945, sehingga tanpa didesak sekalipun, negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, dalam dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengeboran gas oleh PT. Cevron ini, perlu dilakukan audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu indikator penilaian ketaatan ini, harus merujuk pada asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), seperti asas: kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, dan lain sebagainya.

Juga diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Limbah B3 merupakan limbah beracun. Kalau terbukti bahwa PT. Cevron juga memproduksi limbah B3 ini, maka proses hukum dengan penerapan asas tanggungjawab mutlak (strict liability) harus ditegakkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, LBHKBR sebagai organisasi bantuan hukum yang juga member perhatian pada pemajuan hak-hak asasi manusia (hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih) mendesak:

  1. Pemda Kabupaten Bogor bersama aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan atas dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Cevron di Kampung Cibeureun, Desa Ciasmara,
  2. Kabupaten Bogor. Apabila terbukti telah terjadi pencemaran, maka PT. Cevron harus diproses secara hukum dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian dan melakukan pemulihan lingkungan.
  3. Dalam penyelidikan ini, LBHKBR mendorong agar ijin usaha PT. Chevron ditinjau ulang.
    Warga – masyarakat yang terkena dampak langsung, terlibat aktif menyuarakan dugaan pencemaran lingkungan hidup yang dimaksud, agar terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan bersih.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Bogor, 8 Mei 2015

LBH Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

/0 Comments/by
ilustrasi korupsi

LBH KBR: Kejaksaan Harus Tegas Mengusut Dugaan Mark Up Pengadaan Lahan Pasar Jambu Dua

,

Dugaan terjadinya mark up dalam proses pengadaan lahan jambu dua harus segera diselesaikan. Penyelesaian yang dimaksud ialah ditingkatkannya proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan guna menemukan tersangka dalam kasus ini. Apabila dalam proses penyidikan, Kejaksaan Negeri Bogor tidak menemukan adanya minimal 2 (alat) alat bukti terjadinya peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sudah seharusnya menurut hukum, Kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), namun apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka proses penyidikan harus ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Proses penanganan kasus pengadaan lahan pasar jambu dua, hingga kini masih berkutat pada proses penyelidikan di Kejaksaan Negeri Bogor. Puluhan saksi telah diperiksa, baik dari unsur legislatif, eksekutif, maupun swasta, namun belum ada juga titik terang. Padahal, warga – masyarakat Kota Bogor sudah terlalu lama menunggu kejelasan kasus yang sempat heboh ini. Sebabnya, pengadaan lahan pasar jambu dua menelan biaya sebesar Rp. 43,1 Milyard. Harga ini dinilai oleh banyak pihak, termasuk beberapa Anggota DPRD Kota Bogor tidak rasional, sehingga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Namun sayang, usul penggunaan interpelasi oleh DPRD kepada Walikota Bogor, untuk meminta penjelasan seputar persoalan pembebasan lahan jambu du tersebut, kandas akibat tarik ulur kepentingan politik di DPRD Kota Bogor.

Menurut Pasal 1 butir ke 5 KUHAP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”, sehingga bila memang ditemukan bahwa dalam hal pasar jambu dua didapat sebuah peristiwa yang adalah sebuah tindak pidana, maka seharusnya proses doitingkatkan ke penyidikan untuk menemukan bukti yang membuat terang kasus ini, dan menemukan tersangkanya, bukan berputar-dalam penyelidikan terus menerus.

Ironisnya, Pemkot Bogor juga tidak memiliki inisiatif untuk menjelaskan secara terbuka dan transparan pengadaan lahan jambu dua. Padahal, salah satu prinsip tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) adalah aplikatifnya asas keterbukaan, asas akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Untuk diketahui, awalnya Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan pengadaan tanah di pasar jambu dua untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima MA Salmun. Namun, melihat kondisi lahan yang dibebaskan tidak akomodatif dan tidak representatif, maka kesungguhan Pemkot Bogor tersebut patut dipertanyakan. Hal ini juga didukung kondisi obyektif, dimana jumlah PKL yang direlokasi tidak sebanding dengan tempat yang disediakan.

Namun demikian, proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Bogor harus dihargai dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Kejaksaan harus bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif dalam memanggil beberapa pihak, termasuk pemilik lahan sebelumnya (Angka Hong) yang dikabarkan tidak menghadiri pemanggilan oleh Kejaksaan bahkan sulit untuk dimintai data. Hal ini dalam rangka untuk menemukan kebenaran materil dalam membongkar praktik perilaku korupsi yang semakin massif dengan modus operandi yang tersistematis.

Merujuk pada hal-hal tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) mendesak:

  1. Kejaksaan harus profesional dalam menangani kasus dugaan mark up dalam proses pengadaan lahan jambu dua, serta terbuka memberikan informasi perkembangan hasil penyelidikan kepada warga – masyarakat Kota Bogor. Dan, mendorong Kejaksaan segera meningkatkan status pemeriksaan ke penyidikan, hal ini mengingat kasus KKN merupakan sebuah kasus exyraordinary crime yang mengganggu penyelenggaraan negara yang bersih dan berdampak pada masyarakat, dimana atas dasar pp nomor 68 tahun 1999, maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus a quo
  2. Pemerintah Kota Bogor melalui Walikota, harus berani ambil sikap secara tegas dengan memberi penjelasan seputar pengadaan lahan jambu dua. Dan turut mendorong kasus ini agar kebenaran terungkap, Hal ini sekaligus untuk menguji kesungguhan Pemerintah Kota Bogor dalam mengelolah pemerintahan secara terbuka, transparan dan akuntabel dan juga untuk menguji pernyataan bima arya soal Bogor Bersih yang bebas dari korupsi.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Bogor, 01 Mei 2015

LBH Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

/0 Comments/by
PRT Bogor dan STS - Yayasan Satu Keadilan

YSK: Vonis Terdakwa Penyekap PRT Ringan, Pembela Korban Dikriminalisasi

,

Upaya kriminalisasi terhadap para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) human rights defenders kembali terjadi terhadap Pengacara yang sedang memperjuangkan hak-hak keadilan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang telah disekap dan mengalami tindakan kekerasan lainnya oleh Muty Situmorang (MS) yang saat ini telah divonis satu tahun hukuman percobaan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Masih ingatkah kita semua terhadap kasus penyekapan terhadap PRT di Bogor dan bagaimana perkembangannya?

Bahwa sejak awal proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Bogor dalam menangani perkara penyekapan dan kekerasan berdasarkan laporan dari Yuliana Lewier yang telah mengadukan MS ke Polresta pada 13 Februari 2014 dengan Laporan Polisi nomor : LP/135/B/II/2014/SPKT berjalan tidak maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak ditahannya tersangka dan penyidik tidak bekerja serius dalam membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang. Setelah MS ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bogor, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa MS dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ancaman pidana 3-15 tahun, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman pidana 5 tahun dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 (lima) tahun dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Primair serta memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkara ini pada 3 Maret 2015 justru memvonis ringan terdakwa Menyatakan terdakwa Muti Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagai Gabungan Beberaapa Perbuatan” dan terdakwa hanya dijatuhi pidana 1 tahun serta memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis. Atas vonis ringan tersebut, JPU telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Saat vonis terhadap terdakwa jauh dari rasa keadilan korban, penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan atas laporan dari suami MS yang telah melaporkan Sugeng Teguh Santoso, SH. (kuasa hukum PRT) atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana pasal 310 dan 311 KUHP melalui Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat oleh pelapor sebagai suami korban yang juga mantan/Purn. Brigadir Jenderal Polri pada bulan April 2014. Merespons pengaduan pelapor, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan sejumlah pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait seperti; pelapor, saksi dari Tabliod Nova, saksi pelapor, terlapor dan Saksi ahli (pidana, bahasa dan Pers) serta telah melakukan gelar perkara pada tanggal 31 Oktober 2014 yang dilakukan di Polda Metro Jaya oleh Penyidik Dir Reskrimum Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh kuasa hukum terlapor, pelapor beserta kuasanya. Dalam paparannya penyidik menyampaikan beberapa hal, salah satunya keterangan dari 3 (tiga) saksi ahli; pidana, bahasa dan pers/media. Dari ketiga keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa; pertama, unsur pidana yang paling mendasar dalam pencemaran nama baik adalah terletak pada serangan terhadap kehormatan seseorang. Kedua, dalam perspektif bahasa bahwa yang tahu tentang isi berita adalah yang bersangkutan (pelapor). Ketiga, dalam perspektif media dinyatakan bahwa hal tersebut adalah hasil olah pernyataan yang lazim dilakukan oleh Pers sehingga seharusnya siapapun yang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan melalui media, maka bisa menggunakan hak jawabnya kepada pers yang bersangkutan dan melaporkan kepada Dewan Pers;

Anehnya ketika gelar perkara sudah dilakukan seharusnya penyidik segera membuat keputusan sebagaimana keterangan saksi ahli dan hasil penyidikan sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik memiliki Prinsip dalam aturan ini menggunakan prinsip-prinsip; legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Selanjutnya pada pasal 76 ayat (1) perihal pengentian penyidikan dilakukan apabila salah satunya; tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersbeut bukan merupakan tindak pidana. Justru yang terjadi penyidik pada Polda Metro Jaya melimpahkan kembali kasus ini dengan membuat gelar perkara pada 26 Februari 2015 yang difasilitasi oleh Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Polri yang dihadiri oleh; Biro Wassidik, Divisi Hukum Mabes Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Departemen Pembelaan Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kuasa hukum pelapor beserta pelapor dan kuasa hukum terlapor serta penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Metro Jaya yang pada pokoknya dalam gelar perkara tersebut telah merekomendasikan kepada penyidik untuk segera memutuskan hasil penyidikan secara objektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ahli dan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik.

Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik pihaknya telah merampungkan hasil penyidikan dan akan segera melimpahkan perkara ini kembali ke Biro Wassidik Polri untuk menentukan status hukum dari terlapor menurut penyidik yang akan ditersangkakan. Proses dan tahapan kasus ini yang berjalan cukup lama memunculkan tanda tanya besar, terlebih pelapor merupakan Purn. Polri berpangkat Brigadir Jenderal sehingga adanya konflik kepentingan dalam kasus ini sangat kental. Padahal dalam gelar perkara terakhir yang difasilitasi oleh Biro Wassidik telah disampaikan surat dukungan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang pada pokoknya menyatakan agar penyidik mempertimbangkan untuk segera melepaskan terlapor dari segala tuntutan hukum karena pasal 310 dan 311 KUHP (pencemaran nama baik dan fitnah) rawan disalahgunakan terlebih sering diberlakukan bagi orang-orang yang sedang memperjuangkan hak korban atau kepada para Pembela HAM.

Penyidik harus mempertimbangkan Nota Kesepahaman antara Mabes Polri dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dimana terlapor adalah seorang Advokat yang sedang memperjuangkan kepentingan kliennya (PRT yang menjadi korban penyekapan dan kekerasan). Penyidik juga harus mempertimbangkan MoU antara Mabes Polri dan Dewan Pers mengingat yang dilaporkan oleh pelapor berdasarkan kepada pemberitaan pada Tabloid Nova, dalam hal ini sudah menjadi prodak dari pers sehingga pelapor seharusnya menggunakan hak jawab terlebih dahulu atau melaporkannnya melalui Dewan Pers.

Berdasarkan hal tersebut, kami mendorong kepada pihak-pihak terkait di bawah ini, sebagai berikut ;

Penyidik pada Polda Metro Jaya agar menghentikan perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan PERADI dan Dewan Pers terlebih dahulu sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Dewan pers dan Dewan Kehormatan PERADI karena kedua lembaga profesi inilah yang berwenang dalam menindaklanjuti perkara tersebut;
Komnas HAM harus mengambil peran kontributif dalam perkara ini terutama dalam memberikan perlindungan bagi para Pembela HAM yang mendapatkan ancaman kriminalisasi;
Kompolnas harus memberikan pengawasan yang maksimal dalam mendorong profesionalisme polri terutama kepada penyidik;
Pengadilan Tinggi Bandung agar memeriksa kembali fakta hukum dengan objektif, independen dan professional karena putusan PN Bogor telah mencederai rasa keadilan korban.

Jakarta, 30 April 2015

LBH Keadilan Bogor Raya, Yayasan Satu Keadilan, LBH Apik, LBH Jakarta, PBHI dan Jala PRT

/0 Comments/by
LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: TPF Amaroosa Harus Dibentuk

,

LBHKBR Mengajukan Kasasi Atas Putusan Kasus Amaroosa

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait perkara Hotel Amaroosa yang terdaftar dengan nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan Pembentukan TPF Amaroosa pada pokoknya menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri Bogor Baik, baik putusan sela tanggal 22 Oktober 2014 maupun putusan akhir tanggal 24 November 2014 dengan Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN”. Dengan tanpa pertimbangan hukum dan hanya menyatakan bahwa pada hal 10 alinea kedua menyampaikan “menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut penilaian pengadilan tinggi telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding”.

Hal ini jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, bukan hanya sekedar mengambil alih putusan dan menyatakan putusan pengadilan negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr adalah Benar, dalam hukum, putusan Pengadilan Negeri itu bisa dikatakan merupakan putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) yang jelas bertentangan dengan hukum yang patut dibatalkan, sebagaimana juga dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 638K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972, dimana putusan harus dibatalkan sehingga TPF berdasar Akta Van dadding Amaroosa harus dibentuk.

Disisi Lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, dalam putusannya menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan, namun di satu sisi Judex Factie pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bogor) telah membatasi pelaksanaan Undang-undang yang diakuinya dengan amar putusannya “Menyatakan Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr. tanggal 11 Juni 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Hotel Amaroosa” sedangkan akta van dadding a quo berisi mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat bersama pemerintah dalam hal Penataan Ruang, dimana dengan demikian secara jelas telah disebutkan bahwa pembentukan Tim Bersama harus dilakukan dalam hal ini TPF maroosa.

Atas dasar tersebut, LBH Keadilan Bogor Raya pada tanggal 14 April 2015 telah mengajukan Kasasi dan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan kesepakatan damai antara Pemkot Bogor dengan Masyarakat Kota Bogor untuk membentuk TPF bersama soal Perijinan di Kota Bogor termasuk Amaroosa yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bogor.

Demikian Release ini.

Bogor, 25 April 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H
Direktur Eksekutif

/0 Comments/by
Logo YSK Satu Keadilan

Update Gugatan Surat Edaran Walikota Bogor: PN Bogor Menerima Syarat Administrasi Gugatan Yayasan Satu Keadilan

PN Bogor Menerima Syarat Administrasi Gugatan Yayasan Satu Keadilan

Kota Bogor. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Perkara No. 160/Pdt.G/2015/PN Bgr, di Pengadilan Negeri Bogor dengan Penggugat Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Tergugat Walikota Bogor, serta Turut Tergugat, antara lain: Presiden RI, Mendagri, Ketua MUI Kota Bogor, Kapolresta Bogor, Kajari Bogor dan Komandan Kodim 0606 Bogor berlangsung pada Selasa, 12 Januari 2015. Majelis Hakin yang di ketuai Hakim Hendra Halomoan menyatakan menerima kelengkapan administrasi Penggugat.

“Administrasi kita sebagai Penggugat sudah diterima Majelis Hakim”, Kata Sugeng Teguh Santoso, Penggugat sekaligus Ketua Yayasan Satu Keadilan.

Kali ini, sidang atas gugatan YSK terhadap Walikota Bogor yang mengeluarkan kebijakan diskriminatif, berupa Surat Edaran Nomor : 300/321-Kesbangpol tentang himbauan pelarangan perayaan asyura di Kota Bogor tertanggal 22 Oktober 2015, dihadiri oleh semua pihak, kecuali Presiden RI sebagai Turut Tergugat I.

“Semua pihak hadir, kecuali Presiden sebagai Turut Tergugat I. Presiden hanya mengirimkan perwakilan, bukan kuasa hukum yang ditunjuk. Presiden akan menunjuk Kejaksaan Agung sebagai kuasa hukumnya”, ujar Sugeng.

Sidang dilanjutkan pada hari Selasa, 19 Januari 2016 dengan agenda sidang pengajuan nama calon mediator oleh Penggugat beserta curriculum vitae-nya. #Admin

/0 Comments/by
PRT Bogor dan STS - Yayasan Satu Keadilan

YSK: Membela 17 PRT Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Sugeng Diancam Masuk Bui

PRT Bogor dan STS - Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso (STS), adalah Pembela dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) yang juga merupakan Ketua Yayasan Satu Keadilan, Kuasa Hukum 17 PRT yang menjadi korban kekerasan dan TPPO yang dilakukan oleh Mutiara Situmorang, istri seorang Jenderal (Purn) Polri di Kota Bogor pada Maret 2014 lalu. Sugeng dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah di sebuah media cetak nasional. Laporan tersebut dibuat oleh Suami Pelaku, Mangisi Situmorang pada April 2014.

Kini, kasus yang mengancam Sugeng terus berlanjut dalam penyelidikan Polda Metro Jaya, meskipun ahli menyatakan tuduhan terhadap sugeng tidak memenuhi unsur delik pidana karena Sugeng tengah menjalankan aktifitas pembelaan yang dilindungi undang-undang. admin#satukeadilan

/0 Comments/by