Pemerintah Kota Cilegon Harus Hentikan Praktik diskriminasi dan Memastikan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Setiap Warga Negara!

,

Sebagaimana diketahui, Rabu (7/9/2022), sekelompok warga yang mengidentifikasi diri
sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon melakukan aksi penolakan
pembangunan gereja HKBP Maranatha di Lingkungan Cikuasa, Kel. Geram, Kec. Grogol,
Kota Cilegon, Banten. Mereka menuntut Wali Kota Cilegon melarang pendirian rumah
ibadah selain masjid berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor
189/Huk/SK/1975.

Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamerta justru memberi
dukungan penolakan dengan ikut menandatangani bentangan kain dari massa aksi. Ini
adalah penolakan yang ke-5 sejak tahun 2006. Yayasan Satu Keadilan mengecam sikap
intoleran Pemkot Cilegon yang membatasi hak setiap warga negara untuk menikmati hak
dasarnya beribadah berdasarkan agama dan kepercayaannya.

Sebagaimana data yang dihimpun oleh tim YSK, Di Cilegon terdapat 382 masjid, 287
musala, dan 3 vihara. Namun gereja tidak bisa berdiri. Padahal komposisi penduduk
berdasarkan agama, ada 6.763 Kristen, 1753 Katolik, 218 Hindu, Buddha 1640, dan 7
lainnya (Provinsi Banten Dalam Angka 2021). Seharusnya dengan jumlah umat Kristiani
yang sesuai data itu, kebutuhan tempat ibadah di suatu kota hendaklah disediakan. Sama
hal nya dengan mesjid dan musholla yang tersebar di setiap titik kota.

Kenyataannya sebanyak 3.903 orang jemaat HKBP Maranatha Cilegon setiap Minggu harus
menumpang beribadah ke HKBP Serang yang berjarak kira-kira 16 sampai 40 km, dengan
lama tempuh sekitar kurang lebih 1 jam. Hal itu rutin dilakukan sejak 15 tahun yang lalu
ketika ijin pertama pembangunan gereja mereka diajukan.

Penolakan HKBP Maranatha bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi di Cilegon.
Sebelumnya Pemkot Cilegon juga telah 5 kali menolak pengajuan izin Gereja Baptis
Indonesia Cilegon (sejak tahun 1995). Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cilegon yang
jemaatnya 1.300-an jiwa sejak tahun 2000 juga sulit membangun gereja. Lalu di tahun
2020, Pemkot melarang pelaksanaan ibadah Rabu Abu di gedung Serbaguna Katolik Stasi
St. Mikael.

Perjuangan untuk mendirikan rumah ibadah seringkali dihadapkan dengan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang
Pendirian Rumah Ibadah. Hal ini yang menyebabkan perjuangan untuk mendirikan rumah
ibadah melalui proses yang berbelit dan panjang.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya”. Lalu, Pasal 29 Ayat 2 berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jaminan itu juga termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di sana disebutkan bahwa “Setiap
orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya
sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain,
dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya
dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.”

Praktik diskriminasi sebagaimana disampaikan di atas dan berdasarkan instrumen dan
kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, maka kami mendesak:

1. Pemerintah kota Cilegon harus segera menerbitkan izin pendirian tempat ibadah
kepada setiap warga negara, tak terkecuali karena latar belakang agama atau
kepercayaannya;
2. Kemendagri bersikap tegas terhadap tindakan Pemkot Cilegon yang mencederai Hak
Asasi Manusia khususnya dalam kebebasan berkeyakinan dan beragama;
3. Kemenag merevisi Peraturan Bersama (Perber) 2 Menteri 2006 tentang Pendirian
Rumah Ibadah. Perlu adanya konsistensi pengaturan terkait agama antara pemerintah
pusat dan daerah sehingga ke depan akan mempermudah koordinasi dan mekanisme
penyelesaian masalah yang timbul di lapangan.
4. FKUB Kota Cilegon harus bersikap arif dan tidak membedakan-bedakan pemeluk agama
yang memiliki hak sebagai warga negara. FKUB Kota Cilegon harus segera menjalankan
mandatori untuk melakukan mediasi konflik kepada warga yang pro dan kontra atas
pembangunan rumaha ibadah tersebut.

Demikian release ini kami sampaikan untuk disiarkan.
14 September 2022
Hormat Kami,
Yayasan Satu Keadilan,

Kearifan Lokal Sunda Wiwitan : Menghargai Alam, Leluhur dan Syukur Tuhan YME

,

Bogor : Penganut Sunda wiwitan Bogor masih memegang tatanan tradisi budaya yang berlangsung sejak nenek moyang leluhur kesundaan.Sejumlah tradisi budaya juga menjadi salah satu ciri masyarakat kesundaan dalam penganut budaya Sunda wiwitan di Bogor.Salah satu tradisi yang masih menjadi aktivitas kehidupan sehari-hari ialah nyuguh atau sedekah bumi yang berlangsung di hampir semua penganut Sunda wiwitan termasuk di Bogor.

Salah seorang penganut Sunda wiwitan di Bogor Dewi Awang mengungkapkan tradisi nyuguh ini menjadi salah satu ritual dalam menghargai alam leluhur dan berdoa kepada Tuhan yang maha esa agar dikaruniai berkah dan anugerah dalam kehidupan.

“Bentuk rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan ini tercermin dalam tradisi nyuguh sedekah bumi yang berlangsung dengan adanya tata cara sederhana baik di rumah ataupun di berbagai tempat lainnya,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan tradisi nyuguh ini berlangsung hampir setiap minggu terutama di hari Senin dan Kamis karena sudah berlangsung sejak turun-temurun leluhur yang mengajarkan berbagai kearifan lokal untuk rasa syukur kepada alam. Isi suguhan juga menyesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam memberikan sedekah bumi sehingga tidak ada aturan baku tentang yang harus dilakukan dalam tradisi tersebut namun yang lebih terpenting adalah doa kepada Tuhan yang maha esa kepada leluhur untuk mewujudkan rasa syukur atas alam yang indah dan lestari.

“Tradisi ini akan terus diturunkan kepada anak dan cucunya karena banyak kandungan nilai kebaikan dalam sejumlah kegiatan Sunda wiwitan seperti nyuguh sehingga harus dapat dimengerti dari generasi muda dengan tidak memaksakan secara utuh apa yang menjadi pemikiran namun secara bertahap sesuai umur dan kondisi seseorang,” paparnya.  Dalam menjalankan kegiatannya sudah wiwitan juga banyak berkolaborasi dengan berbagai yayasan dan organisasi kemasyarakatan lainnya agar menyampaikan pesan untuk tetap menjaga alam kelestarian lingkungan dengan menghargai dan menghormati leluhur.

Ketua umum Salaka Nagara Cakti Shinta Mayangsari memandang kegiatan Sunda wiwitan secara keseluruhan mengandung budaya tradisi dan adat istiadat sehingga menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dengan nilai toleransi keberagaman yang ada di tatar Pasundan termasuk di Bogor dalam berbagai ritual termasuk suguhan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing individu baik di dalam atau di luar penghayatan tersebut. Masyarakat Sunda wiwitan memang menyadari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait berbagai kegiatan yang dilakukan sehingga mereka lebih memilih untuk tidak terlalu membuka diri terutama dalam mewujudkan atau mengimplementasikan rasa syukur mereka kepada tuhan yang maha esa dan doa kepada leluhur untuk menghargai alam sekitar, sehingga semangat bertoleransi dapat tercapai.

“Banyak penganut Sunda wiwitan yang cenderung untuk menutup diri bahkan lebih memilih untuk melakukan ritual di dalam rumah sehingga terbatas untuk lingkungan keluarga dan kelompok masyarakat karena masih banyak yang secara bersama-sama melakukan kegiatan seperti di sekitaran gunung salak halimun meski mereka tidak tinggal atau menetap di kawasan tersebut,” katanya.

Pandangan terhadap penganut Sunda wiwitan juga pendapat berbagai komentar dari masyarakat alim ulama bahkan pemerintah. Ketua MUI kota Bogor KH. TB Muhidin memandang kearifan lokal di Indonesia sudah berlangsung secara turun temurun bahkan di belahan dunia lain tidak dapat ditemui dan hanya khusus ada di nusantara.

“Dalam melakukan kearifan lokal tersebut tentunya harus tetap berpegangan terhadap ajaran agama sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi tuntunan dalam menyembah dan tidak menyekutukan atau menduakan Allah subhanahu wa ta’ala dalam kegiatan, namun justru tetap berpegang dan berdoa untuk mengharapkan berkah karunia kepada sang pencipta,” katanya

Dari pemerintah dari pusat hingga daerah juga memandang kearifan lokal sebagai bagian dari Hasanah keanekaragaman ajaran ageman yang berada di nusantara sudah berlangsung sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Jejak literatur ke sundaan memang sudah ada sejak kerajaan Siliwangi Pajajaran dengan adanya berbagai raja dalam tatar Pasundan yang juga mengajarkan tentang budi pekerti nilai keluhuran yang mendarah daging sebagai kearifan lokal Sunda.

Wakil gubernur Jawa barat UU Ruzanul Ulum dalam sebuah bincang pagi di RRI Bogor, Senin (24/10/2022) menjelaskan pembinaan terhadap kearifan lokal terus berlangsung sehingga ada rasa memiliki dan kecintaan terhadap apa yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tatar Pasundan.

“Namun kecintaan terhadap budaya lokal ini jangan membawa primordialisme sehingga menganggap budaya dan tradisi dari daerah lain di Indonesia menjadi perbedaan namun harus menjadi perekat seperti yang tercantum dalam pilar bangsa Indonesia bhinneka tunggal Ika,” tandasnya.

Nilai toleransi ajaran Sunda wiwitan juga terus berkembang seiring kemajuan zaman di era teknologi modern sehingga banyak sentuhan kekinian yang menjadi implementasi dalam berkegiatan namun semua tetap berpegangan pada nilai luhur kearifan lokal dari tatar Pasundan yang sudah berlangsung sejak turun-temurun.

 

Artikel ini telah tayang di rri.co.id  dengan judul Kearifan Lokal Sunda Wiwitan : Menghargai Alam, Leluhur dan Syukur Tuhan YME

Sunda Wiwitan dalam Era Modernisasi Bertoleransi

,

Bogor, Tatar Pasundan di Jawa Barat dengan berbagai nilai luhur Keagungan Ilahi berkat alam semesta panorama keindahan relung gunung lembah dan dataran menghijau menjadikan salah satu bagian Tuhan dalam memberikan rahmat bagi semesta alam.

Masyarakat Tatar Pasundan hidup dalam berbagai sendi kehidupan multidimensi multienis dan budaya karena sudah terjadi akulturasi sejak zaman Kerajaan Siliwangi.

Penganut Sunda Wiwitan juga terus berkembang mengikuti pesatnya kemajuan teknologi dan Era digitalisasi yang menuntut mereka terus beradaptasi dengan lingkungan.

Emang saat ini penganut Sunda Wiwitan di Jawa Barat khususnya di Bogor sudah tidak terlalu banyak hanya segelintir kecil dari masyarakat yang masih Memegang teguh ageman kearifan lokal dari nenek moyang.

Keluarga Dewi Awang yang berada di kawasan Kedung Halang Bogor Utara Kota Bogor menjadi bagian kecil penganut Sunda Wiwitan yang masih mempertahankan jati diri Tatar Pasundan dengan berbagai kearifan lokal dan petuah bijak dari leluhur Tatar Pasundan.

Saat RRI menemui Dewi Awang, Sabtu (2/10/2022) tingkah laku Sunda Wiwitan memang sudah sangat terlihat dengan pakaian kebaya dan berbagai ornamen yang mencirikan masyarakat kesundaan.

Dalam kehidupannya Dewi Awang bersama keluarga sudah menganut dan menjalani nilai Sunda Wiwitan sejak dalam kandungan dengan adanya petuah bijak dari sang kakek nenek yang tetap bertahan hingga saat ini.

“Saya Dewi Awang penganut Sunda Wiwitan sejak lahir dengan keturunan kakek sebagai dalang dan nenek sebagai pemberi ajaran agama kepada anak cucunya, ageman Sunda Wiwitan akan bertahan hingga hayat,” tuturnya.

Berbagai sumber kehidupan yang terus berlangsung hingga saat ini dengan adanya kegiatan yang sudah ada sejak nenek kakeknya memberikan ajaran Sunda Wiwitan seperti suguhan kepada alam semesta dengan berbagai hasil bumi untuk menghargai Ibu Pertiwi.

Kegiatan Sunda Wiwitan juga berjalan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tingkah laku Ambu Dewi Awang dan keluarga juga berpatokan terhadap nilai luhur Tatar Pasundan dengan berbagai keramahan dan keelokan tutur kata sifat dan cara berpikir.

“Kami masih memegang tingkah laku yang sudah berlangsung dari zaman nenek moyang leluhur Sunda Wiwitan seperti nyuguh nah nyuguh ini dengan berbagai perangkat hasil bumi tergantung keperluan dan kemampuan dari seseorang namun yang terpenting adalah upaya melestarikan ageman yang sudah berlangsung berabad-abad silam,” ungkapnya.

Saat ini dirinya masih berkeyakinan bahwa ada tiga unsur yang harus dipegang dalam kehidupan mengabdi untuk Tuhan Yang Maha Esa, berbakti mengayomi kepada sesama manusia dan mencintai tanah air bumi alam semesta sebagai bagian dari kehidupan Insan di dunia.

“Kita memegang ageman mengabdi untuk Tuhan Yang Maha Esa alam semesta alam dan manusia tiga unsur dalam kehidupan yang harus Selaras untuk bisa menjadi Pengabdian sepanjang hidupku,” katanya.

Dalam ajaran penghayatan Sunda Wiwitan memang sudah ada beberapa literatur yang bersentuhan langsung dengan nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Salah satu yang diatur adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.

Tidak hanya menegakkan hak, tapi juga memfasilitasi keterlibatan masyarakat adat, komunitas tradisi, dan penghayat kepercayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Salah seorang Budayawan Tatar Pasundan Dian Rahadian juga mengaku bahwa kearifan lokal dalam Sunda Wiwitan tidak bertentangan dengan Pancasila bahkan kearifan dan kebijakan yang sudah ada sejak nenek moyang leluhur juga menguatkan dari nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

“Pelaksanaan kehidupan sehari-hari penganut Sunda Wiwitan di Bogor sudah mencerminkan nilai Pancasila karena banyak kebajikan yang tercermin sekaligus Memegang teguh nilai NKRI dan Pancasila sebagai landasan bertingkah laku selaras dengan kearifan lokal mereka,” tandasnya.

Sementara itu salah seorang Budayawan dan Kurator Seni Budaya Sunda RM. Ramli J Sasmita (Dewo) mengungkapkan banyak literasi tentang Sunda Wiwitan yang masih bertahan hingga saat ini dan relevan untuk dijalani.

Nilai dalam bertoleransi juga ada dalam ageman Sunda Wiwitan dengan saling menghargai dan saling menghormati antar anak manusia umat beragama alam semesta sehingga kehidupan harmonis dapat tercapai.

“Pada dasarnya Sunda Wiwitan memang sudah bersinergi dengan Tuhan alam dan manusia sehingga nilai toleransi sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu dan hingga saat ini harus tetap dipertahankan sehingga Indonesia juga mempunyai keberagaman penganut keyakinan lokal seperti Sunda Wiwitan,”

Bahkan dirinya memberikan wejangan agar penganut Sunda Wiwitan mampu bertahan dalam era modernisasi tentunya dengan beradaptasi sesuai dengan majunya zaman sehingga tidak menutup diri dengan aktualisasi dunia luar namun dapat bersinergi dan saling menguatkan sehingga Sunda Wiwitan dapat bertahan di tengah arus informasi digitalisasi dan modernisasi.

“Penganut Sunda Wiwitan harus bisa beradaptasi dengan modernisasi dan tetap menanamkan nilai toleransi sehingga di era digitalisasi dan informasi ini mereka harus tetap eksis memegang ageman leluhur sekaligus berbaur di tengah masyarakat modern,” katanya.

Dalam hal ini Sunda Wiwitan juga menjadi bagian dari keanekaragaman Hasanah kearifan lokal budaya dan tingkah laku dari masyarakat asli Indonesia sehingga harus dapat menjadi salah satu perekat NKRI dalam mewujudkan masyarakat beradab berbudaya dan sejahtera.

Penganut Sunda Wiwitan akan terus berjalan sesuai koridor ageman yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang akan dipertahankan hingga akhir hayat.

Artikel ini telah tayang di rri.co.id  dengan judul Sunda Wiwitan dalam Era Modernisasi Bertoleransi.

YSK dan FKUB Jalin Kerja Sama Promosikan Keberagaman dan Toleransi di Kota Bogor

,

BOGOR, Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor jalin kerja sama mempromosikan keberagaman dan toleransi di Kota Bogor.

Deklarasi kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Ketua FKUB, Hasbullah dan Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso di Gereja Katedral Bogor, Kecamatan Bogor Tengah pada Kamis (18/8).

Ketua FKUB Kota Bogor, Hasbullah mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah HAM. Untuk mencapai itu ia menilai perlu membangun ruang-ruang inklusif bagi setiap warga negara dengan keragaman agama dan kepercayaan yang dianutnya.

“Perjanjian kerjasama ini juga bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi agenda YSK dan FKUB Kota Bogor dalam mempromosikan keberagaman dan toleransi beragama dan berkepercayaan di Kota Bogor,” imbuhnya.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi mengenai permasalahan pemenuhan HAM khususnya terkait dengan hak atas kebebasan memeluk agama dan hak untuk melakukan ibadah.

Lingkup selanjutnya yakni mengenai koordinasi untuk merumuskan bersama resolusi konfllik bagi masyarakat akibat konflik atas perbedaan pandangan terkait dengan hak kebebasan memeluk agama serta pelaksanaan Ibadahnya

“Kemudian mengenai penanganan dan penyelesaian masalah kebebasan beragama kepercayaan yang terjadi di Kota Bogor. Selanjutnya memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada organisasi keagamaan mengenai hak asasi manusia,” tutur Hasbullah

Ruang lingkup selanjutnya yakni melakukan kampanye publik mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak memeluk agama dan kepercayaan serta pelaksanaan ibadah.

Serta melakukan pengembangan kapasitas organisasi atau lembaga dalam melaksanakan mandat perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Setelah acara penandatangan MoU ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan deklarasi rumah ibadah ramah anak dan disabilitas serta diskusi lintas iman sebagai bentuk respon dalam merawat nilai-nilai toleransi dan kerukunan beragama serta ruang inklusif di Kota Bogor.

Walikota Bogor, Bima Arya mengapresiasi kerja sama antara YSK dan FKUB Kota Bogor ini, menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mempromosikan toleransi dan keberagaman butuh dukungan dari masyarakat. “Kita harus bergandengan tangan dalam mempromosikan keberagaman dan toleransi di Kota Bogor,” tegasnya.

 

Artikel ini telah tayang di radarbogor.id dengan judul YSK dan FKUB Jalin Kerja Sama Promosikan Keberagaman dan Toleransi di Kota Bogor

Penganut Islam Syiah, Pengungsi Asal Afghanistan yang Hidup Bersama Warga Puncak

, ,

CISARUA. Genap 10 tahun, Tahir Asad tinggal di Desa Batulayang, Cisarua, Kabupaten Bogor. Kondisi konflik di negaranya, Afghanistan, membuat pria berumur 35 tahun itu terpaksa pergi dari tanah kelahirannya demi menyelamatkan diri.

Tahir tidak sendiri di kawasan Puncak itu. Dia bersama komunitas pengungsi lainnya bertahan hidup dari kiriman uang sanak keluarga maupun bantuan dari Badan PBB untuk pengungsi, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Statusnya sebagai pengungsi cukup berat. Apalagi dengan kepercayaannya yang merupakan Islam Syiah. Berbeda dengan mayoritas penganut agama Islam di Indonesia.

Meski begitu, seiring waktu Tahir bersama penduduk setempat saling memahami perbedaan tersebut. Tahir pun tidak jarang ikut salat berjemaah di masjid.

“Syiah dan Sunni tidak ada beda, semua sama, salat pun sama,” kata Tahir saat ditemui Radar Bogor, beberapa waktu lalu.

Dia punya pribadi yang ramah. Kemampuan bahasa Indonesianya cukup fasih untuk sekadar dipahami. Saat ditemui, ia pun tengah sibuk merenovasi rumah belajar yang dia bangun sejak 2017 lalu.

Dari ceritanya, Tahir cukup moderat. Tidak menyalahkan, juga tidak merasa paling benar dengan keyakinannya. Menurutnya, perbedaan tidak menjadi alasan untuk tidak hidup berdampingan. Selama bisa memahami satu sama lain, semua dapat hidup dengan penuh kebaikan.

“Warga sini tahu saya Syiah, tapi tidak apa-apa. Saya senang mereka mau terima. Salat di masjid, saya boleh, tapi tidak boleh di depan. Saya di belakang orang Sunni, tidak apa,” tuturnya.

Kerukunan pengungsi dengan penduduk setempat diamini Kepala Desa Batulayang, Iwan Setiawan. Ia juga membenarkan banyaknya pengungsi yang berkeyakinan Islam Syiah.

“Untuk di masjid, tidak ada larangan bagi mereka (pengungsi), selama bisa mengikuti kebiasaan dan budaya di kita, tidak juga mensiarkan kepercayaan mereka,” kata Iwan.

Selama pengungsi dapat saling menjaga kerukunan dan tidak menimbulkan konflik, ia bersama warga pun menerima keberadaan para pengungsi atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji menuturkan, meski Islam di Indonesia tidak menjadikan Syiah sebagai rujukan aliran, namun Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan hidup berjamaah, tidak terpecah dan menghindari konflik sosial.

“Dari aspek kemanusiaan, saya kira sah-sah saja membantu mereka, apalagi penduduk setempat kembali kepada ajaran Islam yang tidak mengenal konflik, tidak mengenal perbedaan pandangan,” tutur Mukri Aji.

Dia pun bersama pimpinan daerah berharap, pengungsi dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan Indonesia yang memiliki perbedaan adat istiadat dengan negara asalnya.

“Bukan untuk saling merendahkan, apalagi merasa paling benar dengan apa yang dia percaya. Kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah bagus ini,” tandasnya.(*)

 

Artikel ini telah tayang di radarbogor.id dengan judul Penganut islam syiah, Pengungsi asal Afganistan yang hidup bersama warga Puncak,