LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: TPF Amaroosa Harus Dibentuk

,

LBHKBR Mengajukan Kasasi Atas Putusan Kasus Amaroosa

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait perkara Hotel Amaroosa yang terdaftar dengan nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan Pembentukan TPF Amaroosa pada pokoknya menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri Bogor Baik, baik putusan sela tanggal 22 Oktober 2014 maupun putusan akhir tanggal 24 November 2014 dengan Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN”. Dengan tanpa pertimbangan hukum dan hanya menyatakan bahwa pada hal 10 alinea kedua menyampaikan “menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut penilaian pengadilan tinggi telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding”.

Hal ini jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, bukan hanya sekedar mengambil alih putusan dan menyatakan putusan pengadilan negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr adalah Benar, dalam hukum, putusan Pengadilan Negeri itu bisa dikatakan merupakan putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) yang jelas bertentangan dengan hukum yang patut dibatalkan, sebagaimana juga dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 638K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972, dimana putusan harus dibatalkan sehingga TPF berdasar Akta Van dadding Amaroosa harus dibentuk.

Disisi Lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2014/PN.Bgr, dalam putusannya menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan, namun di satu sisi Judex Factie pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bogor) telah membatasi pelaksanaan Undang-undang yang diakuinya dengan amar putusannya “Menyatakan Akta Perdamaian No. 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr. tanggal 11 Juni 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut Hotel Amaroosa” sedangkan akta van dadding a quo berisi mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat bersama pemerintah dalam hal Penataan Ruang, dimana dengan demikian secara jelas telah disebutkan bahwa pembentukan Tim Bersama harus dilakukan dalam hal ini TPF maroosa.

Atas dasar tersebut, LBH Keadilan Bogor Raya pada tanggal 14 April 2015 telah mengajukan Kasasi dan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor Perkara: 7/Pdt/2015/PT.Bdg sehubungan dengan kesepakatan damai antara Pemkot Bogor dengan Masyarakat Kota Bogor untuk membentuk TPF bersama soal Perijinan di Kota Bogor termasuk Amaroosa yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bogor.

Demikian Release ini.

Bogor, 25 April 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H
Direktur Eksekutif

Eksekusi Mati Dua WNI di Arab Saudi, Bukti Lemahnya Perlindungan Negara

Saatnya Pemerintah Moratorium Hukuman Mati

Saat pemerintah Indonesia gencar akan melakukan eksekusi mati Jilid ke-2 (dua) terhadap terpidana mati didalam negeri, publik dikejutkan oleh eksekusi mati atas salah satu Pekerja Rumah Tangga/PRT (Siti Zaenab) asal Bangkalan Jawa Timur oleh Pemerintah Saudi Arabia pada tanggal 14 April 2015. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi mati terhadap Karni binti Medi Tarsim, seorang PRT asal Brebes, Jawa Tengah pada 16 April 2015 oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dalam sepekan saja sudah 2 (dua) kali WNI yang telah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi dan sekitar 36 lainnya tinggal menunggu jadwal eksekusi. Pelaksanaan eksekusi mati sangat disayangkan karena Pemerintah Indonesia baru mengetahuinya setelah eksekusi dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia mulai dari Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI dan Presiden tidak memiliki konsep yang jelas dan menyeluruh dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri baik yang terancam masalah pidana dan masuk daftar eskekusi mati.

Pemerintah Indonesia harus segera merespons dengan cepat, tidak hanya memanggi Duta Besar Arab Saudi dan mengirimkan protes saja atas tidak adanya notifikasi/pemberitahuan, tetapi harus dibarengi oleh tindakan-tindakan yang relevan yaitu dengan cara moratorium hukuman mati di dalam negeri. Jika diperlukan Pemerintah juga bisa menarik Duta Besarnya di Arab Saudi sampai adanya kejelasan terkait dengan penghormatan dalam hubungan diplomatik. Pemerintah punya pengalaman di tahun 2011 saat Arab Saudi mengeksekusi Ruyati, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Arab Saudi sengaja dan melecehkan Pemerintah Indonesia jadi sudah seharunya pemerintah bersikap “keras” terhadap Arab Saudi.

Hukuman mati adalah bentuk pelanggaran HAM berat atas dimana hak atas hidup seseorang dirampas oleh otoritas hukum Negara, padahal hukum dibuat untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM. Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia akan kehilangan muka dan dipermalukan apabila menggunakan legitimasi moral dan social serta HAM. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Indonesia gencar dalam menerapkan eksekusi mati terhadap WNI dan WNA.

Dengan demikian sebagai sebuah seruan dan desakan, kami meminta Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Membuat Konsep dan kebijakan yang menyeluruh dan terarah untuk memberikan perlindungan terhadap WNI yang terancam pidana dan pidana mati;
  2. Melakukan moratorium atas rencana eksekusi mati karena terdapat dugaan yang kuat telah terjadinya rekayasa dan pengadilan yang tidak fair dalam proses hukum bagi para terpidana mati;

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Bogor, 17 April 2015

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBHKBR: Catatan Setahun Kepemimpinan Bima – Usmar

Pasca dilantik pada 7 April 2014 lalu, kepemimpinan Bima Arya sebagai Walikota Bogor, patut dievaluasi. Evaluasi satu tahun menjadi penting, sebab tanpa evaluasi, kontrol terhadap program kerja Bima Arya tidak ada dan bisa berujung pada hasil yang nihil atau bahkan merugikan warga Kota Bogor. Ruang evaluasi ini juga merupakan hak setiap orang dalam rangka mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and governance). Sejalan dengan itu, evaluasi terhadap kinerja pemerintah ialah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, dalam hal ini warga Kota Bogor.

Setidaknya, ada 6 (enam) skala prioritas dalam program kerja Bima Arya sebagaimana juga pernah disampaikan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2014 dan Menyongsong Tahun 2015 untuk Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan di Kantor RRI Kota Bogor (29/12/2014), yang patut dievaluasi. Antara lain: (1) Transportasi, (2) Pedagang Kaki Lima, (3)Persampahan, (4) Perizinan, (5) Kemiskinan, (6) Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan ke-enam program itu harus diukur dengan menggunakan pendekatan empiris dan tingkat kepuasan masyarakat Kota Bogor. Berdasarkan catatan LBHKBR selama 1 (satu) tahun Bima Arya, ke-enam program kerja tersebut belum mampu memuaskan warga Kota Bogor (kalau tidak dikatakan gagal).

Pertama, dari sisi transportasi. Secara faktual kemacetan masih sering menjadi keluhan warga. Gagalnya Pemkot mengurai beberapa titik kemacetan sempat membuat Kota Bogor mendapat julukan sebagai “Kota Termacet”. Ditammbah lagi rencana pembangunan di kota yang juga terindikasi memunculkan kemacetan baru, misalnya dalam hal optimalisasi Terminal baranangsiang.

Kedua, upaya relokasi PKL, seperti eks PKL MA Salmun di belakang pasar Jambu Dua, masih menuai pro dan kontra. Sebabnya, kebijakan relokasi eks PKL MA Salmun tersebut tidak akomodatif dan representatif mengingat saat ini relokasi tersebut belum terlaksana penuh. Bahkan, lahan yang dibeli oleh Pemkot Bogor yang diperuntukkan sebagai tempat relokasi tersebut, nyaris berakhir dengan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Bogor. Kini, sengkarut pembelian lahan oleh Pemkot Bogor itu, sedang diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bogor.

Ketiga, terkait pengelolaan sampah. Salah satu TPAS Kota Bogor, yakni di daerah Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil pemantauan dan advokasi LBHKBR, pengelolaan sampah di TPAS Galuga, tidak mencerminkan pengelolaan sampah yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Akibatnya, banyak warga yang terkena dampak buruk baik langsung maupun tidak langsung karena mekanisme penerapan open dumping – pembuangan sampah di tanah lapang, secara de facto juga berdampak pada lingkungan, perlu menjadi perhatian adalah apabila suatu hal mengakibatkan dampak pada lingkungan, maka mendatangkan kewajiban bagi pihak terkait untuk memulihkan kondisi lingkungan.

Keempat, Keengganan Bima Arya melaksanakan Putusan Perdamaian No 40/Pdt.G/2014/PN.Bgr, agar Pemkot Bogor membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus Hotel Amaroosa, menunjukkan inkonsitensi Bima Arya dalam membangun Kota Bogor serta cermin ketidakpatuhan terhadap hukum. Bagaimana mungkin, putusan perdamaian yang berisi kesepakatan tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor, pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan? Ini Ironis!, disisi lain kemudian menimbulkan pertanyaan adalah setelah dilakukan audit oleh tim internal, apakah tindak lanjutnya terkait amaroosa juga masih belum ada kejelasan mengenai sanksi apa yang sudah diberikan.

Kelima, masalah kemiskinan. Kemiskinan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan primer dimana terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Disini, peran Pemkot Bogor untuk menciptakan lapangan kerja sangat penting. Namun perlu menjadi catatan, bahwa lapangan kerja harus memanusiakan manusia. Tampkanya, persoalan memanusiakan manusia dalam lapangan kerja di Kota Bogor masih menjadi persoalan. Dalam hal ini adalah ketika hak seorang untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya dalam hal ini PKL, dihentikan dengan alasan akan direlokasi namun belum jelas kapan relokasi akan terlaksana, sehingga para PKL kehilangan pekerjaannya yang jelas menimbulkan permasalah baru selain hilangnya hak untuk bekerja sesuai kemampuan, juga terkait hak untuk kesejahteraan, memang kesejahteraan tidak mutlak ditentukan denganPekerjaan namun, tindakan Pemkot yang menghilangkan pekerjaan para PKL ini menjadi salah satu faktor penghambat.

Keenam, berkaitan dengan reformasi birokrasi. Mutasi, Rotasi dan Promosi yang pernah diwacanakan oleh Bima Arya, tidak menghasilkan output yang baik. Hal ini dapat diukur dengan sejauh mana keenam program kerja tersebut terealisasi. Disamping itu bila memang merujuk pada reformasi birokrasi seharusnya bukan hanya soal merotasi, namun merombak seluruh jajaran birokrasi demi kepentingan membangun Kota Bogor.

Merujuk pada beberapa catatan di atas, LBHKBR merasa perlu mendorong Pemkot Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya sebagai Walikota Bogor, agar keenam program kerja yang menjadi skala prioritas tersebut aplikatif dan solutif dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Segera lakukan reformasi birokrasi dengan cara melakukan evaluasi bukan hanya berbasis kinerja melainkan juga berbasis pada integritas secara menyeluruh dengan memberikan transparansi sejak dari proses awal sampai akhir kepada masyarakat untuk mendukung terlaksananya program-program selanjutnya dan mewujudkan good and clean governance di Kota Bogor (Vide UU No. 5 Tahun 2014);
  2. Segera melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak atas hasil penelitian dan investigasi dari tim internal yang dibentuk melalui sprint juga mengambil tindakan tegas sesuai dengan undang-undang pada pelanggaran perijinan lainnya (sebagaimana diatur di dalam pasal 61 huruf a UU No. 23 tahun 2014) , dan memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil sebagai wujud pertanggung jawaban public sebagaimana juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sebagaimana juga dimaksud di dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 dan juga , pasal 58 UU No. 23 tahun 2014;
  3. Segera melakukan cek dan ricek terhadap pelaksanaan beberapa program kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor terkait pengelolaan sampah, khususnya di TPAS Galuga pasca audiensi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tertanggal 02 Maret 2015;
  4. Merealisasikan relokasi bagi Para PKL eks PKL MA Salmun, mengingat ini sehubungan dengan hak dasar yaitu terkait dengan hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Demikian press release ini kami sampaikan, terimakasih.

Bogor, 7 April 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

Logo YSK Satu Keadilan

TOLAK PRIVATISASI AIR, PULIHKAN HAK RAKYAT..!!

Peringatan Hari Air Sedunia 2015

Yayasan SATU KEADILAN mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Keputusan MK tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut hendaknya menjadi semangat perubahan oleh Pemerintah untuk mengembalikan kedaulan pengelolaan sumber daya (air) kepada masyarakat. Keputusan tersebut juga mengikat kewajiban bagi pemerintah untuk memulihkan kembali hak-hak masyarakat yang selama ini dikuasai oleh swasta.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1993, Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan Resolusi nomor 147/1993 yang menetapkan tanggal 22 Maret sebagai hari peringatan Air Sedunia. pada peringatan di tahun 2015 ini, Yayasan SATU KEADILAN mengingatkan kembali pentingnya menjaga sumber daya air bagi kehidupan melalui pengelolaan sumber daya oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Dalam lingkup nasional, jauh sebelum PBB mengeluarkan resolusi tentang Hari Air Sedunia, para pendiri bangsa ini sadar betul bahwa air adalah hak mendasar bagi setiap orang. Itulah sebabnya, melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara diberi tanggungjawab mengelola air untuk kesejahteraan rakyat.

Namun dalam perjalanan Bangsa ini, amanah Konstitusi itu telah dikhianati. Ruang privatisasi atas air pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta. Berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat ini telah mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, hak masyarakat atas air dikuasai oleh berbagai industri yang dimotori oleh swasta.

Di wilayah Jawa Barat, kini berbagai industri swasta menguasai pngelolaan sumber daya air masyarakat. Perusahaan air minum kemasan yang di modali perusaan asing seperti Danone kini meluaskan bisnisnya di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Data yang dikumpulkan oleh Yayasan SATU KEADILAN, setidaknya saat ini lebih dari 200 perusahaan swasta dibidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) beroperasi di wilayah Sukabumi.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah lama “dikebiri” oleh pemerintah melalui penyerahan pengelolaan sumber daya air kepada pihak swasta.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015 yang menyatakan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan MK No. 85/PUU-XI/2013 itu juga telah memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Putusan MK ini harus dipandang sebagai perwujudan kedaulatan negara – bangsa atas kekayaan sumber daya alamnya, dalam hal ini sumber daya air.

Dalam prakteknya, putusan MK tersebut hanya bisa terwujud apabila pemerintah memiliki kemauan untuk menegakkan kedaulatan pengelolaan hak atas air. Keputusan tersebut harus diikuti dengan tindakan-tindakan nyata oleh Pemerintah.

Pada peringatan Hari Air Sedunia tahun 2015 ini, Yayasan SATU KEADILAN mendesak Pemerintah untuk:

  1. Mewujudkan pelaksanaan putusan Mahkaman Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 sebagai wujud tegaknya kedaulatan negara-bangsa;
  2. Renegosiasi kontrak dengan pihak ketiga (perusahaan swasta) yang selama ini mengelola sumber daya air dengan mengacu pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013;
  3. Mendesak untuk segera melakukan pemulihan sumber daya alam yang kini rusak atas pengelolaan oleh swasta;
  4. Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi agar pengelolaan air mengacu pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian Press Release ini Kami sampaikan.

Bogor, 22 Maret 2015

Yayayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

Diskusi Catahu LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

Launching Organisasi dan Program Yayasan Satu Keadilan

“Yayasan SATU KEADILAN, Berjuang Untuk Hak Asasi Manusia”

Setahun terbentuk, Yayasan SATU KEADILAN yang didirikan oleh para inisiatornya pada tanggal 14 Februari 2014 mulai diperkenalkan kepada publik. Acara launching organisasi dan program-program utama organisasi Non Pemerintah ini diperkenalkan pada Rabu, 19 Maret 2015 di Café Gumati, Kota Bogor.

Erna Ratnaningsih, S.H., L.LM, salah seorang anggota Dewan Pendiri Yayasan SATU KEADILAN yang hadir di acara tersebut menyampaikan bahwa setelah beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, akademisi, aktivis serta praktisi Hukum dan HAM tercetuslah ide untuk membentuk sebuah Yayasan yang berfungsi menaungi bantuan hukum dan berbagai inisiatif untuk pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Jawa Barat. Disepakatilah pembentukan sebuah Yayasan yang berusaha bekerja untuk memperjuangkan tercapainya rasa keadilan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Erna juga menyampaikan bahwa para pendiri Yayasan ini adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman baik dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Hendardi, salah seorang pendiri Yayasan kini merupakan Ketua SETARA Institute, sebuah organisasi yang concern pada perjuangan kesetaraan pada isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Hendardi dalam catatan perjuangan hak asasi manusia juga pernah menjabat sebagai Pendiri dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Sejumlah kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, Hendardi terlibat secara aktif, sebut saja keterlibatan Hendardi sebagai salah anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis Hak Asasi Manusia, Munir pada tanun 2004.

Selain Hendardi dan Erna Ratnaningsih, lima aktivis lainnya ikut mendirikan Yayasan ini. Sugeng Teguh Santoso, S.H., pendiri lainnya, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), organisasi yang menaungi profesi advokat di seluruh Indonesia. Selain itu, Sugeng juga adalah pendiri Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) yang kini dibawah naungan Yayasan SATU KEADILAN. Selain jabatan formalnya pada organisasi profesi advokat, Kini Sugeng Teguh Santoso, S.H. dipercayakan oleh para pendiri Yayasan ini sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan SATU KEADILAN periode 2014 – 2016.

Dalam komposisi Badan Pengurus Yayasan SATU KEADILAN juga diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia. “Komposisi kepengurusan YSK diisi oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya, sehingga dalam melaksanakan program-program kerja Yayasan nantinya dapat segera memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat”, ujar Sugeng.

Lebih jauh, dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Pengurus Yayasan SATU KEADILAN ini menyampaikan program-program utama Yayasan yang telah berhasil dirumuskan bersama para pengurus pada awal pembentukan. Berikut adalah program-program utama Yayasan SATU KEADILAN:

Melakukan studi, pemantauan, kritis dan sosialisasi guna reformasi hukum dan pemajuan kebijakan publik yang berkeadilan sosial;
Menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan baik formal maupun informal dalam rangka keadilan sosial dan keadilan hukum;
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
Memberikan bantauan hukum atau advokasi pada umumnya, baik litigasi dan non litigasi, dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak- hak warga Negara berdasarkan prinsip atau norma hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik;
Menyelenggarakan penerbitan atau percetakan, dan lembaga penyiaran dalam rangka mendukung kegiatan atau program perlindungan dan pemajuan keadilan hukum dàn keadilan sosial;
Melaksanakan program-program partisipatif masyarakat dalam kerjasama kemitraan strategis dengan segenap unsur dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat demi peningkatan kesejahteraan sosial.

Sejumlah undangan yang ikut hadir dalam acara launching Yayasan SATU KEADILAN terlihat sangat antusias menyimak paparan para pengurus. Diantara para tamu undangan ada sejumlah pejabat Pemerintahan Kota Bogor iku hadir, diantaranya, Usmar Hariman (Wakil Walikota Bogor), Untung W Maryono (Ketua DPRD Kota Bogor), sejumlah Pimpinan SKPD Kota Bogor, Perwakilan Mahasiswa dan Masyarakat Kota Bogor. Para pimpinan media cetak dan eletronik di Kota Bogor juga terlihat hadir pada acara launching yang dirangkaikan degan Dialog Publik Masyarakat Bogor yang bertemakan “Membedah Optimalisasi (asset) Terminal Baranangsiang” itu.

Pesan solidaritas yang disampaikan, Usmar Hariman mengapresiasi atas terbentuknya Yayasan SATU KEADILAN. “Organisasi masyarakat sipil yang mengemban visi misi kemanusiaan seperti Yayasan Satu Keadilan ini dapat menjadi kontrol pelaksanaan program-program pemerintahan di Kota Bogor agar potensi pelanggaran dapat terhindari”. Lebih jauh, Usmar berharap agar Yayasan SATU KEADILAN kedepan dapat juga memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Bogor agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

Tedi Irawan, perwakilan masyarakat Kota Bogor yang kini menghadapi persoalan dampak rencana pembangunan mall dan hotel di kawasan terminal Baranangsiang menyampaikan harapannya agar Yayasan SATU KEADILAN dapat mendampingi masyarakat yang hak-hak dasarnya dilanggar oleh pemerintah.

Merespon harapan tersebut, Sugeng Teguh Santoso, S.H. menyampaikan bahwa saat ini Yayasan SATU KEADILAN telah memiliki tiga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di wilayah, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten Raya dan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sukabumi Raya. “Kedepan, YSK akan terus memfasilitasi harapan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi-nya, setelah pendirian tiga LBH tersebut, YSK akan mendirikan LBH di beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat”, ungkap Sugeng.

Pada kesempatan tersebut, Yayasan SATU KEADILAN juga memperkenalkan website dan SMS Pengaduan masyarakat. Syamsul Alam Agus, Sekretaris Eksekutif YSK menjelaskan bahwa peluncuran website Yayasan SATU KEADILAN merupakan komitmen organisasi untuk membuka akses informasi masyarakat seluas-luasnya. Selain itu, website ini dapat di unggah di www.satukeadilan.org juga merupakan layanan pengaduan masyarakat. “Tidak perlu datang ke kantor-kantor LBH Yayasan, masyarakat cukup mengisi formulir pengaduan dan dalam waktu singkat staf advokasi LBH akan menghubungi pelapor untuk ditindak lanjuti” jelas, Alam.

Untuk menjangkau lebih luas segmen masyarakat, Yayasan SATU KEADILAN juga memperkenalkan SMS Center yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi atau pengaduan. SMS Center yayasan SATU KEADILAN adalah 0812 1885 9593. [Admin]

LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Surat terbuka – JPU Harus Ungkap Fakta Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Kota Bogor

Melalui surat ini, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR) menyayangkan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan Negeri Bogor dalam penanganan perkara dugaan pidana Undang-Undang No 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Mutiara Situmorang terhadap 17 Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Bahwa berdasarkan pemantauan atas proses persidangan yang kami lakukan, JPU dalm perkara MS sering berganti-ganti, hal ini berdampak pada penguasaan JPU terhadap materi persidangan, sehingga dalam menggali keterangan saksi menjadi menjadi tidak maksimal. Padahal di awal perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan JPU sudah berupaya maksimal sehingga bisa membawa perkara dengan terdakwa Mutiara Situmorang maju ke persidangan.

Perlu kami sampaikan bahwa perkara atas kekerasan terhadap 17 Pekerja Rumah Tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah mengusik nurani public. Bentuk dan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku tidak bisa diterima atas alasan apapun karena telah merendahkan martabat manusia dan kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan pemantauan atas proses persidangan yang kami lakukan dalam materi terhadap sejumlah saksi/korban telah didapati fakta sebagai berikut;

  1. Bahwa beberapa saksi menerangkan dimana mereka dapat bekerja di Rumah Mutiara Situmorang adalah karena ada seorang perempuan di Pulo Gadung yang menawarkan pekerjan dengan mengaakan gaji yang bagus dan pekerjaan yang enak di rumah ibu Jenderal. Keterangan beberapa saksi yang sama ini merupakan suatu fakta persidangan, dimana ada peran dari pihak lain, yaitu seorang Perempuan dari Pulo Gadung yang menjadi fasilitator sekaligus perekrut orang yang akan dipekerjakan kepada Mutiara Situmorang;
  2. Kesamaan lainnya adalah adanya jumlah pekerja yang lebih dari 1 oang untuk satu rumah dengan pekerjaan yang sama tanpa adanya pembagian kerja yang bekerja dari pukul 4 pagi sampai pukul 12 malam, dan kedua saksi korban juga menyebutkan bahwa atas pekerjan yang sudah dilakukannya, yang bersangkutan sama sekali tidak mendapatkan gaji, kecuali saat perkara sudah ditangani di Polres Bogor Kota;
  3. Bahwa dari keterangan para saksi yang telah dimintai kesaksiannya di depan persidangan, LBHKBR melihat adanya kesamaan lain yaitu ketakutan yang muncul bagi para PRT untuk melaksanakan ibadahnya, sejatinya hak untuk beribadah adalah kebebasan setiap orang. Bebas bermakna terbebas dari adanya rasa takut, tekanan, dan hal-hal lainya sehingga secara psikologis dan mental seseorang menjadi tidak dapat melaksanakan haknya tersebut. Jika memang berasal dari diri pribadi salah seorang, maka bukan keseluruhan asisten rumah tangga yang cenderung memiliki keterbatasan dalam memnggunakan kebebasannya untuk beribadah, namun tanpa megesamingkan fakta yang ada, kedua keterangan saksi RS dan SA memiliki kesamaan dimana semua Asisten rumah tangga yang menjadi korban memiliki ketakutan yang sama untu menjalankan ibadah;
  4. Terdapat kesamaan lainnya terkait dengan adanya pembatasan kebebasan para asisten rumah tangga, dimana para saksi korban tidak bebas secara merdeka keluar masuk ke luar lingkungan rumah, buang air besar ataupun buang air kecil, dan sehubungan dengan situasi dari rumah terdakwa yang sepi dan gerbang pagar yang selalu tertutup;
  5. Bahwa terungkap adanya permintaan dari terdakwa untuk menebus beberapa jumlah uang bagi saksi korban yang ingin keluar ataupun dijemput pulang keluarganya, dengan alas an untuk mengganti uang penebusan yang diberikan terdakwa kepada Pihak yang membawa Para saksi korban, dimana para saksi korban menyebutnya sebagai makelar;

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi/korban telah jelas menunjukkan fakta yang kuat terjadinya dugaan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU. Oleh karenanya kami mendorong kepada Kejaksaan Negeri Bogor agar bekerja maksimal dan mengambil perhatian yang serius dalam perkara ini. Peristiwa ini bukan peristiwa kriminal biasa melainkan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan karena berdasarkan keterangan saksi korban sebagaimana disampaikan di atas adalah bentuk perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Jelas terhadap pelaku kejahatan tersebut harus diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek penjeraan bagi siapapun. Dengan harapan kejahatan serupa tidak terulang di masa depan.

Hukuman yang maksimal oleh Majelis Hakim nantinya ditentukan oleh kinerja JPU dalam mengungkap fakta di persidangan sehingga menjadi terang benderang, maka JPU diwajibkan untuk benar-benar memahami substansi dari perkara, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan selalu bergantinya JPU dalam proses persidangan, dapat berdampak pada pengungkapan fakta di persidangan. Dengan demikian kami mendorong kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bogor untuk;

  1. Bekerja secara maksimal dan ekstra keras dalam menyajikan dan mengungkapkan fakta dipersidangan dengan tidak berganti-ganti JPU;
  2. Mengedepankan prinsip hak-hak korban dalam setiap proses persidangan sehingga pengungkapan fakta kebenaran dapat terungkap secara utuh dan komprehensif.

Pada akhirnya JPU memiliki peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum dan peristiwa ini menjadi pertaruhan JPU dalam menegakan wibawa hukum. Kewenangan yang telah diberikan oleh UU No 16/2004 tentang Kejaksaan RI harus digunakan untuk kepentingan keadilan korban dan public sebagaimana Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada seluruh warga Negara setara di hadapan hukum dan menempatkan Negara terutama Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kejaksaan untuk memberikan pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.

Demikian desakan ini disampaikan. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

LBH KEADILAN BOGOR RAYA

Prasetyo Utomo, SH.
Pembela Umum

Tembusan :

  1. Jaksa Agung RI
  2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
  3. Komisi Kejaksaan RI
  4. Komisi III DPR R
  5. Arsip
LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Seruan Mendesak – Tolak Vonis Ringan Pelaku Penyekapan PRT di Bogor

INDONESIA: Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Atas Terdakwa Yang Telah Melakukan Penyekapan dan Perbudakan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Abaikan Rasa Keadilan Korban
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA – SERUAN MENDESAK

Seruan Mendesak Kasus: LBHKBR-SMK-001-2015
03 Maret 2015

INDONESIA: Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Atas Terdakwa Yang Telah Melakukan Penyekapan dan Perbudakan Terhadap PRT Abaikan Rasa Keadilan Korban
ISU: Administrasi keadilan, perdagangan manusia, hak-hak pekerja rumah tangga, perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan, penyiksaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi, kekerasan dalam rumah tangga

Teman-teman,

Apakah masih ingat dengan kasus penyekapan dan perbudakan terhadap PRT di Bogor yang dilakukan oleh isteri dari Brigjend Purn Polri? Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) telah melakukan pemantauan dan monitoring atas jalannya persidangan pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyidangkan perkara pidana dengan Nomor Perkara 216/Pid.B/2014/PN.Bgr atas terdakwa Mutiara Situmorang sejak Juli tahun 2014 sampai dengan dibacakannya putusan pada 03 Maret 2015. Hasilnya Mejalis Hakim yang diketuai oleh Edi Pramono, SH.,MH hanya menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain disebankan adanya tindak pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum ada percobaan selama 2 (dua) tahun habis. Putusan tersebut telah mencederai dan mengabaikan hak atas keadilan korban.

NARASI KASUS:

Peristiwa penyekapan dan perbudakan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dilakukan oleh terdakwa Mutiara Situmorang diketahui oleh publik pada 13 Februari 2014, saat salah satu saksi/korban yang bernama Yuliana Lewier kabur dari rumah majikan dan melaporkan adanya penyekapan dan kekerasan terhadap PRT melalui Polres Bogor Kota yang dilakukan oleh Mutiara Situmorang, isteri dari Brigjend Purn. Polri di rumahnya di Jalan Danau Mantana Blok C5 Nomor 18, Kota Bogor. Setelah melapor ke Polres Kota, pada 18 Februari saksi/korban melaporkan dan memberikan kuasa kepada LBH KBR.

Dalam laporannya saksi/korban menyatakan dirinya sering ditampar, dicakar, bekerja mulai dari pagi hingga tengah malam, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga karena telepon genggam dirampas, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan ibadah dan tidak diberikan imbalan gaji sebagaimana yang dijanjikan oleh majikan. Dalam laporannya, saksi/korban juga menyampaikan bahwa semua PRT diperlakukan dengan sama. Atas informasi tersebut kemudian pada 19 Februari 2014 sejumlah PRT dievakuasi oleh Polres Bogor Kota dari rumah pelaku untuk dimintai keterangan.

Kemudian pada 25 Februari tahun 2014 berdasarkan hasil keterangan saksi/korban, saksi terlapor dan sejumlah bukti lainnya, Mutiara Situmorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bogor Kota. Tersangka Dia dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ancaman pidana 3-15 tahun, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman pidana 5 tahun dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Meskipun tersangka dijerat dengan 3 (tiga) Undang-Undang Khusus, namun terhadap tersangka penyidik tidak melakukan penahanan. Selanjutnya penyidik Polres Bogor Kota menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada kejaksaan Negeri Bogor pada tanggal 24 April 2014 untuk dilakukan terlebih dahulu penelitian atas berkas hasil penyidikan.

Pada 21 Juli tahun 2014 dilakukan sidang perdana atas peristiwa penyekapan dan kekerasan terhadap PRT yang digelar di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kajari Bogor mendakwa Mutiara Situmorang dengan dakwaan primair dengan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Sussidair UU No 23 tahun 2002 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian dalam tuntutannya JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar seratus lima puluh juta rupiah. Tuntutan ini sangat rendah jika dikaitkan dengan dakwaan yang disangkakan terhadap terdakwa.

Dalam proses pencarian kebenaran materiil di depan Persidangan, JPU maupun Majelis Hakim tidak berupaya secara maksimal dalam mengungkap kasus ini sebagaimana dakwaan JPU yakni UU pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. Dalam hal perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam hal ini JPU dan Majelis Hakim tidak melakukan eksplorasi lebih jauh untuk mengungkap perdagangan orang dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang relevan dengan kasus tersebut.

Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi/korban sebagian besar korban diperkenalkan oleh seseorang kemudian dijanjikan pekerjaan untuk selanjutnya dipertemukan dan dipekerjakan di rumah terdakwa.

Pada hari Selasa, 3 Maret 2015 setelah melalui proses panjang di persidangan (21 Juli 2014-3 Meret 2015) Majelis Hakim yang menangani perkara pada Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis atau putusan yang mencederai dan mengabaikan hak atas keadilan korban. Terdakwa hanya divonis bersalah 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain disebankan adanya tindak pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum ada percobaan selama 2 (dua) tahun habis.

Majelis Hakim hanya memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai gabungan beberapa perbuatan. Merespon putusan ini terdakwa langsung menyatakan banding, sementara Jaksa masih pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Dengan demikian putusan/vonis hakim semakin menjauh dari rasa keadilan. Peristiwa yang sudah mengusik nurani kemanusiaan hanya dipandang sebelah mata oleh Majelis Hakim. Fakta-fakta penyekapan dan kekerasan serta tindakan tidak manusiawi lainnya yang telah dilakukan oleh terdakwa seolah disingkirkan atas nama Undang-Undang. Berdasarkan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

INFORMASI TAMBAHAN:

Terhadap penanganan kasus penyekapan dan perbudakan PRT terdapat sejumlah kejanggalan dalam prosesnya. Sejak awal Polres Bogor Kota tidak melakukan upaya yang maksimal dalam mengungakap kasus sebagaimana yang disangkakan; perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Bahkan informasi dan keterangan berkenaan dengan adanya dugaan eksploitasi seksual tidak ditindak lanjuti. Terlebih dalam perdagangan orang penyidik seharusnya memekasimalkan dalam menemukan siapa perekrut, penampung, pengiriman, pemidahan dan penerimaan.

Kemudian perihal dugaan eksplotasi seksual tidak ditindak lanjuti oleh penyidik Polres Bogor Kota. Dalam hal ini pada bulan Maret 2014, LBH KBR mengadukan ke Bareskrim Polri. Selanjutnya Bareskrim melimpahkan kasus ini ke Polda Jawa Barat dan pada akhirnya Polda Jawa Barat melimpahkan kembali ke penyidik Polres Bogor Kota dengan alasan dugaan pidana eksploitasi bisa displit oleh penyidik Polresta. LBH KBR menyayangkan sikap Bareskrim Polri karena sejak awal penyidik Polres Bogor Kota tidak maksimal dalam mengungkap kasus ini.

SARAN TINDAKAN:

Silakan menulis kepada Pemerintah Indonesia di bawah ini, dalam hal ini karena majelis hakim yang menangai perkara pada Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis atau putusan sangat ringan sehingga mencederai dan mengabaikan hak atas keadilan korban. Oleh karenanya penting mendorong dua pihak di bawah ini untuk ;

  1. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Cq Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini agar segera mengajukan upaya hukum perlawanan (Banding).
  2. Kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum dan kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkara ini.

Untuk mendukung seruan ini, silakan mengirimkan surat kepada:

CONTOH SURAT:

Kepada YTH, ___________,

INDONESIA: Hukuman Maksimal Harus Dikenakan pada Perekrut dan Majikan serta Pihak Lain yang Bertanggung Jawab atas Perbudakan Pekerja Rumah Tangga di Bogor, Jawa Barat

Nama korban : Yuliana Lewier
Nama pelaku : Ny. Mutiara Situmorang alias Muty Situmorang, majikan dari Erwiana, Ibu Ani (perekrut di Pulo Gadung), Brigjen Pol (purn) Drs. Mangisi Situmorang (Suami pelaku)
Waktu kejadian : November 2013 sampai dengan 13 Februari 2014
Tempat kejadian : Jalan Danau Mantana Blok C5 No. 18, Perumahan Bogor Baru, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

Saya menulis untuk menyuarakan keprihatinan saya yang mendalam atas rendahnya vonis atau putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkara penyekapan dan perbudakan atas 17 Pekerja Rumah Tangga yang telah dilakukan oleh Mutiara Situmorang. Dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun itu pun Majelis Hakim memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain disebankan adanya tindak pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum ada percobaan selama 2 (dua) tahun habis.

Menurut informasi yang saya terima dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR), bahwa Peristiwa penyekapan dan perbudakan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dilakukan oleh terdakwa Mutiara Situmorang diketahui oleh publik pada 13 Februari 2014, saat salah satu saksi/korban yang bernama Yuliana Lewier kabur dari rumah majikan dan melaporkan adanya penyekapan dan kekerasan terhadap PRT melalui Polres Bogor Kota yang dilakukan oleh Mutiara Situmorang, isteri dari Brigjend Purn. Polri di rumahnya di Jalan Danau Mantana Blok C5 Nomor 18, Kota Bogor. Setelah melapor ke Polres Kota, pada 18 Februari saksi/korban melaporkan dan memberikan kuasa kepada LBH KBR.

Dalam laporannya saksi/korban menyatakan dirinya sering ditampar, dicakar, bekerja mulai dari pagi hingga tengah malam, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga karena telepon genggam dirampas, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan ibadah dan tidak diberikan imbalan gaji sebagaimana yang dijanjikan oleh majikan. Dalam laporannya, saksi/korban juga menyampaikan bahwa semua PRT diperlakukan dengan sama. Atas informasi tersebut kemudian pada 19 Februari 2014 sejumlah PRT dievakuasi oleh Polres Bogor Kota dari rumah pelaku untuk dimintai keterangan.

Kemudian pada 25 Februari tahun 2014 berdasarkan hasil keterangan saksi/korban, saksi terlapor dan sejumlah bukti lainnya, Mutiara Situmorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bogor Kota. Tersangka Dia dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ancaman pidana 3-15 tahun, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman pidana 5 tahun dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Meskipun tersangka dijerat dengan 3 (tiga) Undang-Undang Khusus, namun terhadap tersangka penyidik tidak melakukan penahanan. Selanjutnya penyidik Polres Bogor Kota menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada kejaksaan Negeri Bogor pada tanggal 24 April 2014 untuk dilakukan terlebih dahulu penelitian atas berkas hasil penyidikan.

Pada 21 Juli tahun 2014 dilakukan sidang perdana atas peristiwa penyekapan dan kekerasan terhadap PRT yang digelar di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kajari Bogor mendakwa Mutiara Situmorang dengan dakwaan primair dengan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Sussidair UU No 23 tahun 2002 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam tuntutannya JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar seratus lima puluh juta rupiah. Tuntutan ini sangat rendah jika dikaitkan dengan dakwaan yang disangkakan terhadap terdakwa.

Dalam proses pencarian kebenaran materiil di depan Persidangan, JPU maupun Majelis Hakim tidak berupaya secara maksimal dalam mengungkap kasus ini sebagaimana dakwaan JPU yakni UU pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. Dalam hal perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam hal ini JPU dan Majelis Hakim tidak melakukan eksplorasi lebih jauh untuk mengungkap perdagangan orang dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang relevan dengan kasus tersebut.

Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi/korban sebagian besar korban diperkenalkan oleh seseorang kemudian dijanjikan pekerjaan untuk selanjutnya dipertemukan dan dipekerjakan di rumah terdakwa.
Pada hari Selasa, 3 Maret 2015 setelah melalui proses panjang di persidangan (21 Juli 2014-3 Meret 2015) Majelis Hakim yang menangani perkara pada Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis atau putusan yang mencederai dan mengabaikan hak atas keadilan korban. Terdakwa hanya divonis bersalah 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain disebankan adanya tindak pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum ada percobaan selama 2 (dua) tahun habis.

Majelis Hakim hanya memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai gabungan beberapa perbuatan. Sebagaimana aturan hukum di Negara Republik Indonesia, jika hakim menjatuhkan putusan yang dirasa tidak sesuai dengan aturan, maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan warga Negara yang menjadi korban harus mengajukan upaya perlawanan (Banding). Selanjutnya Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan untuk menegakan kode etik dan perlilaku hakim agar segera melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum dank ode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkara ini.

Saya berharap untuk respon yang efektif dan positif dalam hal ini.

Hormat saya,

KIRIMKAN SURAT ANDA KE:

  1. Kepala Kejaksaan Negeri :
    Ibu ENDANG S KATARINA, SH.
    http://www.kejati-jabar.go.id
    Jl. Ir. H. Juanda No. 6, Bogor
    Telp. 0251-326622, 0251-321665
    Fax.
  2. Jaksa Agung Republik Indonesia :
    Bapak HM. Prasetyo
    Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
    Kebayoran Baru
    Jakarta Selatan
    Telp./ Fax +62 21 722 1269
    E-mail : humas_puspenkum@yahoo.co.uk
  3. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
    Komisi Yudisial Republik Indonesia
    Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
    Telp. (021)3905876;
    Fax. (021)3906215; PO BOX 2685;
    Email : kyri[at]komisiyudisial.go.id

Terima kasih.
Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR)

Alamat : 
Graha Keadilan
Jalan Parakan Salak No. 01 Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Telp. 0251-7537738

LBH KBR Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Catatan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 – Hak Asasi Terabaikan, Penegakan Hukum Semakin Buram

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang berkedudukan di Bogor memberi perhatian atas berbagai persoalan hukum, HAM dan Demokrasi yang terjadi sepanjang tahun 2014. Fokus dari catatan akhir tahun 2014 ini salah satunya menyoroti tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang perizinan di Kota Bogor.

Sementara di Kabupaten Bogor, LBHKBR mencatat sepanjang tahun 2014 masih terjadi konflik lahan dan persoalan alih fungsi lahan. Persoalan kebebasan beragama dan berkepercayaan yang kian meningkat di wilayah Jawa Barat juga masih menjadi catatan penting di dua Wilayah Pemerintahan ini, Kota dan Kabupaten Bogor yang belum juga terselesaikan.

Salah satu parameter untuk mengukur kinerja Pemerintahan dalam menunaikan kewajibannya, dalam laporan ini mendasarkan pada pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh LBHKBR. Penilaian ini kemudian menggunakan dua prinsip tata kelola pemerintahan, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan; penyusunan rencana kerja, penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan dengan melibatkan pastisipasi publik yang seluas-luasnya. Sementara akuntabilitas terletak pada pertanggungjawaban berbagai urusan pemerintahan terutama dalam merespon setiap permasalahan yang terjadi.

Dari catatan yang dihimpun oleh LBHKBR sepanjang tahun 2014, catatan akhir tahun ini akan menyajikan beberapa isu utama di masyarakat, sebagai berikut.

Pertama, praktik mafia perizinan yang semakin menggurita di Kota Bogor. Persoalan ini adalah warisan dari kepemimpinan di masa lalu yang hendaknya mendapat perhatian serius dari pemerintahan baru. Dalam laporan pertanggungjawaban Walikota Bogor tahun 2012 disebutkan bahwa untuk urusan penanaman modal, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan izin sebanyak 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) perizinan pembangunan fisik. Sedangkan untuk urusan perizinan dibidang ekonomi sudah diterbitkan izin sebanyak 3.773 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga). Sayangnya dalam laporan pertanggungjawaban Walikota Bogor, periode kepemimpinan Diani Budiarto tersebut tidak menjelaskan secara lengkap perizinan yang dimaksud. Ribuan jumlah perizinan yang telah dikeluarkan oleh mantan Walikota Diani belum termasuk di era pemerintahannya tahun 2013. Pasca pemerintahannya, muncul berbagai persoalan perizinan dibidang usaha perhotelan yang kini harus diemban oleh pemerintahan baru, Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Usmar Hariman. Masalah ini menjadi perhatian publik Kota Bogor. Kini, beberapa pihak yang diduga bagian dari “mafia” perizinan terseret dalam penyidikan aparat penegak hukum.

Kedua, dalam catatan akhir tahun 2014 ini juga menyoal terjadinya praktek perbudakan yang dialami oleh 17 orang Pembantu Rumah Tangga di wilayah Bogor Tengah yang dilakukan oleh Mutiara Situmorang, isteri dari seorang Purnawirawan Jenderal Polisi. Kasus ini menarik perhatian publik nasional. Setelah dalam proses yang cukup panjang dalam penyelidikan polisi di Polresta Bogor, akhirnya kasus ini di sidangkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan dakwaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak.

Ketiga, menyoal kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam catatan ini, ada dua kasus pelanggaran atas kebebasan dalam menyampaikan pendapat yaitu, terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi damai menentang mekanisme pemilihan tidak langsung Kepala Daerah dan aksi saat putusan gugatan PT Aramanda (Hotel Amaroosa) di Pengadilan Negeri Bogor. Kedua kasus tersebut pelakunya adalah anggota kepolisian dari Polresta Bogor. Kasus ini mendapatkan perhatian publik, terjadi saat upaya Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang sedang melakukan perbaikan di internal Kepolisian dengan mengedepankan penghormatan hak asasi manusia.

Sementara itu, dalam catatan akhir tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menyisahkan persoalan di masyarakat atas kepastian hak kepemilikan tanah yang belum diperoleh oleh warga akibat klaim sepihak TNI-AU di wilayah Kecamatan Kemang, Rancabungur dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Secara khusus, dalam catatan akhir tahun ini, di dua wilayah pemerintahan (Kota dan Kabupaten Bogor) masih terjadi pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kasus pendirian rumah Ibadah Jemaat GKI Yasmin, pelarangan beraktifitas bagi warga Ahmadiyah di Parung serta penyesatan kelompok pengajian yang dipimpin oleh K.H. Syafrudin di Tulang Kuning, Parung, Kabupaten Bogor.

Selain menyajikan berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM sepanjang tahun 2014, LBHKBR juga menyampaikan proyeksi pada tahun 2015 serta usulan rekomendasi. Bagian terakhir dari catatan ini, LBHKBR menyampaikan laporan organisasi LBHKBR periode tahun 2014 sebagai bagian dari laporan kepada publik.

Bogor, 15 Februari 2015

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya

 

Laporan lengkap silahkan unggah di CATAHU LBHKBR 2014

Ungkap Motif Penyerangan Az-Zikra

Polri Harus Bekerja Maksimal Mengungkap Motif Penyerangan Az-Zikra

Yayasan Satu Keadilan sebagai sebuah lembaga sosial dan kemanusiaan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas aksi penyerangan terhadap Kompleks Az-Zikra disertrai kekerasan terhadap petugas penjaga Masjid yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang.

Berdasarkan keterangan saksi/korban, tindakan penyerangan disertai kekerasan ini dilakukan dengan didahului oleh sekelompok orang yang menanyakan spanduk berisi penolakan terhadap syiah yang dipasang oleh warga melalui ketua RW sebagai dakwah memerangi syiah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ajaran sesat. Kejadian ini dilakukan pada Rabu (11/2/2015), saat sekelompok orang tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaanya seputar siapa yang memasang spanduk penolakan terhadap Syiah hingga berujung pada tindak kekerasan; penganiayaan terhadap pengurus Masjid Az-Zikra.

Terhadap peristiwa tersebut, Polres Kabupaten Bogor telah mengambil langkah cepat dengan melakukan penangkapan terhadap sejumlah pelaku dan langsung dilakukan pemeriksaan yang intensif terhadap para pelaku dengan mendapatkan pengamanan yang ketat dari Satuan Brigade Mobil (Brimob).

Dengan demikian kami mendorong agar Polri bersikap objektif dalam melakukan penyelidikan hingga diketahui motif dibalik penyerangan tersebut. Hal ini penting karena para pelaku “mengatasnamakan” kelompok aliran tertentu yang berpotensi menimbulkan kembali serangan balasan dengan tindak kekerasan terhadap kelompok tertentu. Jika melihat dari berbagai praktik kekerasan yang didasari oleh perbedaan keyakinan yang kerap terjadi justru dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan mayoritas agama tertentu (kelompok intoleran). Dengan demikian penyerangan atas nama kelompok minoritas menjadi sangat “aneh”.
Berdasarkan hal tersebut kami mendesak :

  1. Polri harus bertindak cepat dalam mengungkap motif dibalik penyerangan jangan sampai terjadi serangan balasan dari kelompok intoleran terhadap kelompok yang diatasnamakan sebagai pelaku penyerangan ;
  2. Pemerintah (Pesiden, Gubernur dan Bupati Bogor) harus segera menyusun langkah-langkah yang efektif dan menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan intoleransi atau perbedaan keyakinan yang terus menerus terjadi hingga berujung pada tindak kekerasan. Sebagai rujukan nilai-nilai keberagaman sudah tertuang dalam UUD tahun 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI serta seperangkat aturan tentang HAM. Nilai dan aturan tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini membangun kesadaran bersama akan keberagaman menjadi prioritas dengan difasilitasi oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Bogor, 13 Februari 2015

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

Logo YSK Satu Keadilan

URGENT ACTION : Hentikan Kriminalisasi Terhadap Bambang Widjojanto

YAYASAN SATU KEADILAN & LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA

SERUAN MENDESAK

—————————————————————————————————————
INDONESIA: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Bambang Widjojanto

ISU: Kriminalisasi terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Human Rights Defender dan Anti Korupsi

—————————————————————————————————————

Bapak/Ibu/Rekan-rekan yang terhormat,

Apakah masih ingat dengan upaya kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto/BW oleh Bareskrim MabesPolri?

Bahwa upaya kriminalisasi yang telah dilakukan oleh penyidik Polri terlihat sangat jelas ketika Pimpinan KPK menetapkan Budi Gunawan (sebagai calon tunggal Kapolri) sebagai tersangka dugaan korupsi. Selain BW, penyidik Bareskrim Polri juga melakukan upaya kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi lainnya dalam waktu yang hamper bersamaan.

Kini kasus BW yang sarat dengan kejanggalan dalam prosesnya itu, pada 18 September 2015, perkaranya telah diserahkan oleh Bareskrim kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pelimpahan ini menunjukkan kriminalisasi terhadap BW terus berlanjut.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan mengenai SOP penanganan perkara tindak pidana umum, dalam waktu sekitar 2 minggu perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan. Mengingat telah lewat waktu seminggu, diperkirakan minggu depan perkara BW akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian penting bagi kita semua untuk mendorong dan menyerukan kepada otoritas hukum terkait untuk menghentikan kriminalisasi yang terus berlanjut kepada pegiat anti korupsi.

NARASI KASUS:

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto pagi tadi, Jumat, 23 Januari 2015. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengaku sekitar pukul 09.00 WIB dikontak ajudan Bambang. Sang ajudan, kata dia, menceritakan telah memperoleh info ada orang yang mengaku dari Bareskrim dan menangkap Bambang. “Posisi Bambang sedang antar anak sekolah di Depok. Setelah mengantar, dibawa orang itu. Kata ajudan itu dibawa ke Bareskrim,” ujar Johan, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Wakil Ketua KPK Bambang W. Ditangkap Polisi)

Lalu Johan coba mengontak Kepala Bareskrim Budi Wiseso. Namun belum tersambung. Johan lalu mengontak Pelaksana Tugas Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. “Saya kontak Badrodin bahwa tidak benar melakukan penangkapan. Bareskrim mengaku juga tidak ada,” ujarnya. (Baca: Johan: Polisi Mengaku Tidak Menangkap Bambang Widjojanto). Johan pun belum bisa menghubungi Bambang. “Saya kontak tidak sambung,” ujarnya. Johan terakhir kali bertemu Bambang tadi malam. Dia mengaku tak ada petunjuk atau tanda bahwa Bareskrim akan menangkap Bambang. (Baca: Bambang Widjojanto Jadi Tersangka Keterangan Palsu)

Bambang ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok tadi pagi. Pihak Mabes Polri menyebutkan Bambang ditangkap karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. (Baca: Bambang Widjojanto, Mabes Kantongi 3 Barang Bukti). Saat itu, Bambang menjadi kuasa hukum dari salah satu calon kepala daerah Kota Waringin Barat pada 2010 lalu. Pihak Mabes membantah penangkapan Bambang merupakan aksi balas dendam Polri karena KPK telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim tidak dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya berkenaan dengan penangkapan dan penetapan tersangka. Penyidik tidak pernah melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada BW, namun langsung melakukan penangkapan dengan sewenang-wenang disaksikan oleh anak BW yang sedang diantar menuju ke sekolah. Padahal sebagaimana KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, proses penangkapan harus disertai dengan surat penangkapan dengan didahului oleh pemberitahuan terlebih dahulu. Terlebih penangkapan sewenang-wenang dilakukan oleh penyidik Bareskrim setelah calon tunggal Kapolri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

INFORMASI TAMBAHAN:

Bahwa pasca ditangkapnya BW, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam tim kuasa hukum BW melakukan berbagai upaya diantaranya melaporkan penangkapan sewenang-wenang tersebut ke Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dari advokasi yang sudah dilakukan terdapat kesimpulan bahwa kriminalisasi terhadap BW justru semakin berlanjut ke proses peradilan, sebagai berikut;

  1. Proses penanganan perkara BW bukanlah murni penegakan hukum: Waktu dijadikannya BW sebagai tersangka hanya beberapa hari setelah BW sebagai pimpinan KPK mengumumkan BG sebagai tersangka. Hal ini semakin terbukti melihat fakta bahwa berkas perkara BW sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung sejak bulan Mei, namun baru ditindaklanjuti oleh Bareskrim dengan penyerahan tersangka dan barang bukti pada pertengahan September. Tuduhan Bareskrim kepada BW diduga kuat dilakukan hanya sekedar untuk mencopot BW sebagai pimpinan KPK. Lambatnya dilakukan penyerahan tahap II diduga kuat sebagai upaya mengulur waktu penanganan perkara BW, setidaknya sampai benar-benar memastikan BW tidak dapat kembali menjadi wakil ketua KPK;
  2. Terdapat penambahan Pasal dalam surat panggilan penyerahan BW: Dalam surat panggilan, terdapat Pasal baru yang dituduhkan pada BW yaitu Pasal 266 KUHP. Sebelumnya dalam proses penyidikan BW sama sekali tidak pernah diperiksa dengan tuduhan Pasal 266 KUHP, namun saat berkas sudah lengkap dan akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tuduhan Pasal 266 tiba-tiba muncul;
  3. Menambah panjang rangkaian kebohongan Bareskrim: Sejak awal bareskrim memproses BW, Bareskrim sesumbar memiliki bukti yang lebih dari cukup. Nyatanya, penyidikan Bareskrim berkali-kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung untuk dilengkapi. Tidak hanya itu, mantan Dirtipideksus Victor Simanjuntak justru menggantungkan penanganan perkara BW pada perkara lain (ZA), yang artinya ia sendiri masih ragu dengan hasil penyidikan Bareskrim;
  4. Perkara ZA gagal menjembatani kriminalisasi BW: Bareskrim berniat untuk menjadikan ZA sebagai penyambung keterlibatan BW. Namun fakta persidangan kasus ZA justru membuktikan ketidakprofesionalan penyidik dalam penyidikan perkara ZA. Saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang membuktikan keterlibatan ZA, terlebih lagi keterlibatan BW. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim yang tidak bulat (dissenting opinion), dan tidak sama sekali menyebut nama BW. Meskipun Penuntut Umum telah dengan curang memasukkan nama BW ke dalam dakwaan dan Tuntutan ZA sebagai “terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah”. Padahal pada saat dakwaan dan tuntutan ZA perkara BW masih dalam penyidikan;
  5. Pembangkangan terhadap Rekomendasi ORI: Proses penanganan perkara BW telah dinyatakan Maladministrasi oleh ORI. Terhadap Maladministrasi tersebut ORI telah merekomendasikan untuk memeriksa dan memberi sanksi maladministrasi yang dilakukan Daniel Bolly Tifaona selaku penyidik dan Viktor E. Simanjuntak, namun sampai saat ini rekomendasi tersebut masih belum dijalankan;
  6. Pengabaian Temuan Komnas HAM: Komnas HAM telah menyampaikan temuannya terkait proses penanganan perkara BW, yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Bareskrim, penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam penangkapan, proses penangkapan yang melanggar due process of law;
  7. Pengabaian Surat Peradi: Peradi telah menyampaikan sikap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polri bertentangan dengan MoU antara Peradi dengan Polri. Peradi mengungkapkan bahwa kasus BW adalah kasus pertama di mana Polri tidak mematuhi MoU tersebut;
  8. Menolak transparansi Penanganan Perkara melalui Forum Gelar Perkara Khusus: Sejak awal penanganan perkara, Bareskrim yang telah sesumbar memiliki bukti cukup diminta agar transparan melakukan penyidikan. TAKTIS telah meminta secara resmi adanya forum gelar perkara khusus sebagaimana di atur Peraturan Kapolri 14/2012, namun Bareskrim tidak pernah berani untuk membuka forum gelar perkara khusus tersebut sampai sekarang.

SARAN TINDAKAN:

Silakan menulis kepada Pemerintah Indonesia di bawah ini, dalam hal ini karena proses penyelidikan-penyidikan hingga dilimpahkannya perkara ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum sarat dengan praktik kejanggalan dengan mengabaikan fakta-fakta hukum dari Komisi Negara Independen (Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia) serta organisasi profesi Advokat (PERADI).

Untuk mendukung seruan ini, silakan mengirimkan surat seperti contoh dibawah ini:

Kepada YTH, _________________,

INDONESIA: HENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP BAMBANG WIDJOJANTO

Nama korban : Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK non-aktif)

Nama pelaku : Bereskrim Polri

Waktu kejadian : 23 Januari 2015

Tempat kejadian : Depok, Jawa Barat dan Jakarta

Saya menulis untuk menyuarakan keprihatinan saya yang mendalam atas upaya kriminalisasi yang terus berlanjut terhadap BW (pimpinan KPK non-aktif) yang sedang menangani berbagai kasus korupsi yang besar, salah satunya di tubuh Kepolisian. Bahwa dengan ditetapkannya salah satu petinggi Polri yang saat itu dijadikan calon tunggal Kapolri yang kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK berujung pada kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK oleh Penyidik Bareskrim Polri.

Bahwa sebagaimana informasi yang saya dapatkan dari Yayasan Satu Keadilan dan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya serta informasi melalui media lainnya yang pada pokoknya menyatakan BW ditangkap secara sewenang-wenang saat mengantarkan anaknya ke sekolah pada 23 Januari 2015. Proses penangkapan tidak sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta mengabaikan HAM.

Bahwa pasca penangkapan sewenang-wenang dilakukan rekan-rekan BW baik diinternal KPK dan public kesulitan untuk mengakses dimana keberasaan BW karena penyidik Bareskrim tidak transparan dalam melakukan penangkapan. Alasan Bareskrim yang telah menetapkan BW sebagai tersangka adalah karena BW telah diduga melakukan tindak pidana mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu ketika BW menjadi kuasa hukum salah satu calon Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 silam.

Bahwa terhadap perkara BW terus berlanjut di Bareskrim menuju ke Kejaksaan dan saat ini prosesnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Hal ini tentunya membuat saya dan public jadi bertanya-tanya. Kenapa proses yang penuh dengan sarat kejanggalan justru perkaranya berjalan cepat, lalu bagaimana dengan perkara yang lain? Banyak masayarakat membuat pengaduan dan laporan kepada Polri, namun perkaranya berjalan lamban.

Bahwa sebagaimana hasil dari rekomendasi lembaga Negara independen; Komnas HAM dan Ombudsman yang sudah menyampaikan fakta kejanggalan atas proses hukum BW serta rekomendasi PERADI yang menyatakan bahwa terhadap perkara tuduhan mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu berdasarkan kode etik PERADI tidak terbukti. Berdasarkan hal tersebut saya menyerukan kepada pihak-pihak di bawah ini untuk:

Menghentikan Kriminalisasi terhadap BW dan pegiat anti korupsi lainnya;
Mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK;

Saya berharap untuk respon yang efektif dan positif dalam hal ini.

Hormat saya,

————————————————–

KIRIMKAN SURAT ANDA KE:

  1. Presiden Republik Indonesia:
    Kementerian Sekretariat Negara
    Jl. Veteran No. 17 – 18 Jakarta Pusat 10110
    Tlp. (021) 3845627
  2. Jaksa Agung Republik Indonesia :
    Bapak HM. Prasetyo
    Jl. Sultan Hasanuddin No. 1Kebayoran Baru Jakarta Selatan
    Telp./ Fax +62 21 722 1269
    E-mail : humas_puspenkum@yahoo.co.uk
  3. Ketua Mahkamah Agung :
    MAHKAMAH AGUNG RI. JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 -13.
    Telp. +62 21 3843348, 3810350, 3457661
    Jakarta 10110
  4. Pelapor Khusus Pembela HAM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – RI
    Ibu. Siti Noerlaila
    Jl. Latuharhari No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat
    Telp : +62-21-3925230
    Email : snlaila_damar@yahoo.com; pengaduan@komnasham.go.id

Terima kasih.

Yayasan Satu Keadilan dan Lembaga Bantuan Hukum Bogor Raya (LBH KBR)

Alamat :

Yayasan Satu Keadilan
Cibinong City Centre Bolok D No. 10
Jl. Tegar Beriman No. 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Telp : +62 21 29577443
Email : office@satukeadilan.org
Website : www.satukeadilan.org

 

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR)
Graha Keadilan
Jl. Parakan Salak No. 1 Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp. +62 251-7537738
Email : lbhkbr@satukeadilan.org