Gugatan Warga Teplan: Korem Surya Kencana dan Para Tergugat Absen!

Siaran Pers LBH Keadilan Bogor Raya

Aksi pembentangan spanduk oleh warga Teplan sebelum sidang dimulai. (doc: Yayasan Satu Keadilan)

LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) menyayangkan tindakan personil TNI dibawah perintah Korem 061 Surya Kencana yang tidak menghadiri sidang pertama gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap warga Kedung Badak (Teplan) Bogor. Akibat itikad tidak menghormati dan patuh hukum tersebut, sidang dengan tahap pemeriksaan berkas yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 terpaksa ditunda oleh Majelis Hakim hingga 9 Juli 2019. Penundaaan ini pun berdampak terhadap semakin lamanya keadilan didapatkan oleh Warga Teplan, yang mana mereka dipaksa harus menunggu atas kejelasan status atas tanah dan rumah mereka.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor register perkara 77/Pdt.G/2019/PN Bogor ini dilakukan oleh warga Teplan dengan didampingi oleh LBH KBR atas tindakan pengosongan paksa rumah mereka secara paksa, tanpa melalui putusan pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2018, oleh personil TNI dibawah perintah Korem 061 Surya Kencana. Dalam peristiwa pengosongan paksa tersebut, sejumlah warga Teplan mengalami tindak kekerasan oleh personil TNI. Atas tindakan tersebut, Presiden Republik Indonesia dan Korem 061 Surya Kencana, melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata.

Merujuk pada hal tersebut, LBH KBR yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, menyatakan sikap:

  1. Mendesak Presiden Republik Indonesia, sekaligus sebagai Panglima Tertinggi TNI, untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga Teplan tanpa terkecuali dalam menempati rumah dan tanahnya secara sah dan memastikan tidak terjadinya diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun oleh pihak manapun;
  2. Mendesak Panglima TNI agar menindak tegas bawahannya, dalam hal ini Korem 061 Surya Kencana, atas tindak pelanggaran hukum dan tindak kekerasan terhadap Warga Teplan;
  3. Meminta Korem 061 Surya Kencana sebagai pihak tergugat agar menghormati dan patuh terhadap hukum dengan menghadiri sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Warga Teplan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan tanpa menunda-nunda proses persidangan;
  4. Meminta Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat ini perlu untuk terus menjaga dan meyakinkan bahwa TNI akan terus mampu menjadi tentara yang professional. Keinginan agar tentara kuat bersama rakyat, selain perlu dilakukan melalui penguatan rakyat, juga perlu dilakukan penguatan TNI secara tugas pokok dan fungsinya;
  5. Mendorong Majelis Hakim PN Bogor pemeriksa perkara, agar memeriksa dan mengadili perkara secara adil, jujur dan tidak memihak dengan memperhatikan hak-hak warga Teplan sebagai korban.

Demikian siaran pers ini disampaikan, Terima kasih.

Bogor, 28 Mei 2019

Sugeng Teguh Santoso, S.H
Tim Kuasa Hukum Warga Teplan Bogor

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:
Sugeng Teguh Santoso: 0822-2134-4458

Rilis dan Daftar Gugatan_Antajaya_15May2019

LBH KBR: Buntut Pengosongan Paksa, Warga Kedung Badak Gugat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Pangdam Siliwangi dan Danrem Suryakencana Rp 1 Triliun

,

Rilis dan Daftar Gugatan_Antajaya_15May2019

Bogor – Ramli (60 Tahun), warga Kedung Badak, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Bogor terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Ramli menggugat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Pangdam Siliwangi, Danrem Suryakencana dan BPN Kota Bogor. Buntut persoalan tersebut terjadi karena pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018.

Ramli melalui kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) mengatakan gugatan perdata yang mereka ajukan mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dengan nilai gugatan sebesar 1 Triliun.“Kami mengajukan gugatan materiil dan immateriil. Di mana gugatan materiilnya sebesar Rp 9 juta dan immateriilnya Rp 1 triliun,” kata Sugeng Teguh Santoso, Pembela Umum LBH-KBR di PN Kota Bogor, Rabu (15/5/2019).

Nilai gugatan sebesar 1 Triliun tersebut diajukan sebagai simbolis rasa kekecewaan yang berat dan dalam perlakuan merendahkan kemanusiaan oleh TNI dan Pemerintah yang alih-alih menghormati jasa-jasa orang tuanya, malah merampas hak-hak atas hidup dengan representasi perlakuan kekerasan dan arogan aparat Korem Suryakencana saat pengosongan atas tempat tinggalnya, yang sudah ditempati lebih dari 51 tahun.

Selain itu status tanah yang ditempati Ramli adalah tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 76, yang berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) berhak digarap terus menerus oleh warga yang kemudian berasaskan prinsip keutamaan dalam UUPA berhak mendapatkan hak atas tanah. Warga menempati tanah dan membayar pajak, untuk itu TNI tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Sugeng mengatakan ada lima pihak yang mereka gugat, yaitu Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan BPN Kota Bogor sebagai turut tergugat.“Para Tergugat selama ini mengabaikan hak-hak atas hidup warga, yang mengakibatkan warga dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Terlebih hal tersebut dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan juga Korem Suryakencana tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah” urai STS.Dalam provisi gugatannya LBH KBR juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, terror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah.

Bogor, 15 Mei 2019

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Pembela Umum LBH Keadilan Bogor Raya

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi :
Sugeng Teguh Santoso, S.H. : 0822-2134-4458
Evan Sukrianto,S.H.: 0813-1007-2814

Hakim Memutus Bebas Pelaku Perkosaan Anak: Berikan Keadilan untuk Kakak Beradik( J&J)!

Dua orang kakak beradik Joni (14 tahun ) dan Jeni (7 tahun) bukan nama sebenarnya, menjadi korban Perkosaan anak yang dilakukan oleh HI ( 41 tahun) yang merupakan tetangganya. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh kakak beradik ini sudah berlangsung cukup lama dan terjadi berulang kali semenjak korban Joni berumur 12 tahun dan Jeni berumur 4 tahun. Orangtua korban telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan Pelaku menjalani Persidangan di PN Cibinong.

release Teplan - 29019.02 - Yayasan Satu Keadilan

Warga Teplan Laporkan Lurah Kedungbadak ke Ombudsman RI

,
release Teplan - 29019.01 - Yayasan Satu Keadilan

BOGOR – Sikap Lurah Kedungbadak Tanah Sareal Bogor yang menolak permohonan pengukuran tanah dari warga berujung pada pelaporan ke Ombudsman RI.

Ombudsman itu sendiri adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

Warga dan kuasa hukumnya telah melakukan audiensi dengan Sutasmiatun, S.E, Lurah Kedungbadak Tanah Sareal Bogor pada Jumat (18/1/2019), warga menyampaikan agar mereka mendapatkan pelayanan publik terkait kelengkapan administrasi pertanahan yang merupakan hak warga. Pelayanan tersebut berkaitan dengan permohonan warga kepada BPN untuk melakukan pengukuran tanah, dimana untuk pengukuran tersebut membutuhkan tandatangan dari Lurah Kedungbadak.

Sebelumnya kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak kelurahan namun mereka menolak untuk memberikan tandatangan. Maka dari itu kami meminta tanggapan tertulis dari kelurahan atas dasar penolakan tersebut.” Ujar Evan Sukrianto S.H. dari LBH KBR.

Hasil dari audiensi, Lurah menyampaikan akan memberikan jawaban secara tertulis setelah ada permohonan resmi. Namun hingga saat ini belum juga ada jawaban.

Atas sikap Lurah Kedungbadak yang menolak permohonan pengukuran tanah dari warga yang menyangkut pelayanan publik oleh penyelenggara negara/pemerintahan maka warga didampingi kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) melapor ke Ombudsman RI pada hari Selasa (29/01/2019).

Kami berharap Ombudsman RI dapat mengambil langkah seadil-adilnya terhadap pengaduan kami, agar warga dapat melanjutkan perjuangannya.” Tutup Devyani Petricia Barus, S.H. dari LBH KBR.

Bogor, 29 Januari 2019
Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR)

Devyani Petricia Barus, S.H.
Asisten Pembela Umum

Narahubung:
081310072814 (Evan Sukrianto)
081938487638 (Devyani Petricia Barus)

LBH KBR: Warga Keluhkan Pembongkaran Pagar Beton PT. Bhakti Bangun Harmoni di Sentul

Bogor – Pembongkaran pagar beton oleh PT. Bhakti Bangun Harmoni (PT. BBH) di daerah Sentul, Kampung CimanggurangRT. 003, RW. 002, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, telah mengakibatkan kerugian bagi warga yang tinggalnya berdekatan dengan area pembongkaran. Pasalnya akibat pembongkaran pagar sejak bulan November 2018 mengakibatkan rumah warga rusak dan pohon tumbang.

Warga mengatakan pihak perusahaan melakukan pembongkaran pagar beton dengan alat berat Excavator (Beko) dan terhadap pembongkaran tersebut pihak perusahaan tidak ada pemberitahuan ke warga. Pembongkaran tersebut juga mengakibatkan pohon tumbang, serta beberapa rumah warga yang jaraknya dekat kurang lebih 2 meter dengan lokasi pembongkaran terjadi pergeseran terhadap permukaan tanah dan timbul retakan pada dinding rumah.

Kondisi tersebut telah dilaporkan oleh warga ke RT dan RW setempat untuk dapat difasilitasi pertemuan dengan perusahaan, namun sampai sekarang belum ada tanggapan bahkan pihak perusahaan sendiri susah untuk ditemui.

Berdasarkan hal tersebut warga didampingi Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) pada tanggal 22 Januari 2019, meminta Kelurahan Cijayanti untuk memfasilitasi mediasi antara warga dengan perusahaan. Namun dalam mediasi tersebut hanya dihadiri oleh warga tanpa dihadiri pihak perusahaan.

“Kami menyayangkan atas ketidakhadiran perusahaan dalam mediasi, seharusnya perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik,” ujar Remigius Bertalus Manek, S.H., dari LBH KBR.

Selain itu dalam mediasi tersebut warga menjelaskan ganti kerugian yang diminta kepada perusahaan yakni sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

“Seharusnya perusahaan dapat memenuhi ganti kerugian yang diminta warga atas dampak yang ditimbulkan, terlebih permintaannya tidak besar,” tambah Guntur Siliwangi, S.H., dari LBH KBR.

Bahwa LBH KBR memandang PT. BBH yang mempunyai profil perusahaan berskala internasional hanya mengutamakan keberhasilan tujuan proyeknya, namun di sisi lain PT. BBH mengabaikan hak-hak warga yang berada di sekitar lokasi proyek. Oleh sebab itu, LBH KBR meminta kepada pemerintah tidak absen dan tidak diam saat pelanggaran hak terjadi pada warganya.

Bogor, 27 Januari 2019

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR)

Guntur Siliwangi, S.H.

Narahubung:
Guntur Siliwangi (082237074796)
Remigius Bertalus Manek (085335836337)

Pernyataan Pers Bersama: Sewenang-wenang Menerapkan Pasal Makar Dalam Penanganan KNPB Akan Menyuburkan Siklus Represi di Papua

Pada 8 Januari 2019 lalu, pihak kepolisian telah menetapkan (3) tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai tersangka kasus makar. Kasus ketiga anggota KNPB ini kini telah dilimpahkan ke Mapolda Papua guna diproses lebih lanjut oleh Ditreskrim Umum Polda Papua. Kasus ini bermula dari penyelenggaraan kegiatan perayaan ibadah syukuran hari HUT KNPB Timika yang jatuh pada 31 Desember 2018. Walaupun telah dilayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, namun ditolak oleh kepolisian dan berakhir dengan pembubaran, penggeledahan, perusakan dan penyitaan kantor sekretariat KNPB Timika.

Pihak kepolisian juga menangkap 6 (enam) orang yang berada di lokasi, dan keesokan harinya, 3 (tiga) orang diantaranya dibebaskan setelah menandatangani sebuah pernyataan. Sementara 3 (tiga) orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka Makar dan kasusnya dilimpahkan kepada Polda Papua. Sementara, 5 (lima) orang lainnya masih akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan makar. Proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian juga diketahui disertai dengan tindakan penganiayaan.

Kami mengecam pembubaran, penggeledahan, penangkapan hingga penetepan sewenang-wenang tersangka Makar yang dilakukan oleh kepolisian. Pihak kepolisian tidak pernah menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan maupun surat perintah penggeledahan dalam peristiwa tersebut. Selain melanggar hak-hak tersangka dalam KUHAP maupun prinsip-prinsip hak atas peradilan yang adil, hal ini juga telah mencederai kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Hal ini juga telah mencederai kebebasan berekspresi dan berkumpul yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia.

Selain itu, kami juga mengecam penggunaan pasal Makar kepada 3 (tiga) orang yang ditangkap dalam peristiwa tersebut. Sejak lama, pasal-pasal makar telah menjadi alat represi negara yang kerap kali digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat serta menyuarakan perampasan hak kemerdekaannya. Bagi aktivis-aktivis Papua, pasal makar selalu digunakan untuk membungkam mereka. Pasal makar ini juga digunakan kepada mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di beberapa wilayah Indonesia, aktivis-aktivis Aceh serta aktivis-aktivis di Maluku.

Walaupun pada 31 Januari 2018 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak pengujian pasal-pasal makar di KUHP, namun MK juga menyadari pasal-pasal makar ini berpotensi digunakan secara serampangan atau disalahgunakan oleh penguasa. Untuk itu, MK juga menyatakan bahwa “penegak hukum harus hati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan terhadap negara sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis.”

Penggunaan pasal-pasal Makar dalam peristiwa ini kembali membuktikan bahwa hukum kerap menjadi alat untuk merepresi gerakan demokrasi bagi Papua. Meski tanpa adanya kekuatan untuk melakukan pemisahan wilayah Negara dari Republik Indonesia, perbuatan-perbuatan ekspresif warga Papua bisa dianggap akan memisahkan diri dari Indonesia, dan aktivitas mengungkapkan ekspresi yang dijamin UUD 1945 pun dilanggar dengan sewenang-wenang. Peristiwa kekerasan dan penerapan Pasal Makar ini membuat kondisi kebebasan ekspresi dan tuntutan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua semakin buruk.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Timika dan penetapan tersangka makar seperti yang dijelaskan di atas, maka kami menyatakan:

  1. Menuntut pihak Kepolisian untuk menghentikan proses pemeriksaan dan membebaskan ketiga orang yang dikenakan pasal makar. Ketiga orang tersebut antara lain: Yanto Awerkion, Sem Asso dan Edo Dogopia;
  2. Menuntut pihak Kepolisian untuk menghentikan penggunaan pasal makar kepada aktivis-aktivis di Papua dan wilayah lainnya di Indonesia karena mencederai kebebasan berekspresi dan berkumpul warga negara yang telah dilindungi dalam konstitusi Republik Indonesia;
  3. Menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan keamanan yang selama ini digunakan oleh pemerintah Indonesia terbukti hanya memperpanjang siklus kekerasan di tanah Papua;
  4. Pada revisi RKUHP, demi menghindari penggunaan delik Makar, kami juga menuntut agar makna Makar dikembalikan sebagai Aanslag atau adanya serangan.

Jakarta – Manokwari, 17 Januari 2019

LP3BH Manokwari – ELSAM – LBH Jakarta – PUSAKA – Yayasan Satu Keadilan

Kontak:
Yan Christian Warinussy (LP3BH Manokwari) 081283937365
Andi Muttaqien (ELSAM) 08121996984
Arif Maulana (LBH Jakarta) 0817256167
Franky Samperante (PUSAKA) 081317286019
Syamsul Alam Agus (Yayasan Satu Keadilan) 08118889083

Penyerahan Hak Pak Soebarjo - LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

Soebarjo Pekerja Pendopo 45 Mendapatkan Haknya

,
Penyerahan Hak Pak Soebarjo - LBH KBR - Yayasan Satu Keadilan

Bogor – Penantian lebih dari setahun Soebarjo untuk mendapatkan keadilan atas pemenuhan hak-haknya pasca di PHK berakhir sudah. Pendopo 45 Hotel dan Resto diwakili kuasa hukumnya, Yuda Bimaputra, telah membayar kepada Soebarjo secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak dan hak lainnya. Total, Soebarjo menerima uang sejumlah Rp. 63.296.920. Pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan di kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), yang dihadiri oleh Soebarjo bersama kuasanya Guntur Siliwangi, S.H.

“Kami sudah menerima pemenuhan kewajiban dari Pendopo 45, setelah seminggu sudah putusan pengadilan dibacakan,” ujar Guntur.

Kewajiban pembayaran dilakukan Pendopo 45 berdasarkan putusan sidang perkara nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Setelah kewajiban terpenuhi, Soebarjo dan Pendopo 45 sepakat mengakhiri dan tidak akan melanjutkan perselisihan hubungan industrial yang telah diputus oleh pengadilan pada tanggal 5 Desember 2018.

Menanggapi hal tersebut, Soebarjo merasa puas dengan nilai pesangon yang diterimanya pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) di bulan Januari 2018. Karena sebelumnya dalam surat PHK ia tidak diberikan uang pesangon oleh Pendopo 45.

“Sudah seharusnya Perusahaan memberikan uang pesangon dengan nilai layak bagi pekerjanya yang di PHK sesuai masa kerjanya,” urai Guntur.

Soebarjo mengabdi di Pendopo 45 sudah 16 tahun lebih, selama bekerja di Pendopo 45, ia dipercaya untuk memimpin departemen satuan pengamanan (Satpam) dengan membawahi 5 orang anggota. Menurut pengakuannya ia melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak pernah memiliki masalah, namun pada tahun 2018 ia di PHK.

Sudah hampir setahun Soebarjo memperjuangkan agar haknya sebagai pekerja dipenuhi oleh Pendopo 45. Dengan berbagai upaya yang telah ia tempuh bersama LBH KBR, kini ia bersyukur atas perjuangannya yang telah membuahkan hasil.

“Apa yang Soebarjo alami, bisa terjadi kepada setiap pekerja dan Soebarjo membuktikan dirinya telah berhasil menerima haknya,” tutup Guntur.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR)
Guntur Siliwangi, S.H. (0822-3707-4796)
Pembela Umum

Sidang Putusan Soebarjo - LBHKBR - Yayasan Satu Keadilan - thumb

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Hukum Pendopo 45

,
Sidang Putusan Soebarjo - LBHKBR - Yayasan Satu Keadilan

Bandung, Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan Soebarjo selaku pekerja yang mengajukan gugatan terhadap Pendopo 45 Hotel dan Resto. Putusan majelis hakim itu disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu (5/12/2018).

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Suwanto dalam sidang perkara nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg.

Selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim menyampaikan, menghukum Pendopo 45 untuk membayar kompensasi terhadap Soebarjo secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak dengan jumlah Rp. 45.160.330 serta menghukum Pendopo 45 membayar upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima Soebarjo dengan jumlah Rp. 18.136.590. Majelis Hakim juga menilai apa yang dilakukan Pendopo 45 terhadap Soebarjo merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Usai sidang kuasa hukum pekerja dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) Guntur Siliwangi, S.H., dan Devyani Petricia, S.H., meminta para pihak menghormati putusan tersebut.

“Tentunya kami LBH KBR menerima putusan ini dan meminta semua pihak agar dapat menaati putusan Majelis Hakim,” kata Guntur.

“Kami LBH KBR juga mendesak agar Pendopo 45 segera mengeksekusi putusan tersebut,” desak Devy.

Menanggapi putusan majelis hakim pun, Soebarjo mengaku senang. Ia mengajak kepada siapa saja yang diperlakukan tidak adil untuk memperjuangkan haknya.

Pada tanggal 30 Agustus 2018, Soebarjo selaku Pekerja menggugat Pendopo 45 Hotel dan Resto terkait gugatan perkara Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Itu merupakan kali pertama karyawan Pendopo 45 menempuh jalur hukum, setelah sebelumnya melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor.

6 Desember 2018

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR)

Guntur Siliwangi, S.H.
Pembela Umum

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Guntur Siliwangi, S.H. (0822-3707-4796)

Pernyataan Sikap: Pengosongan Paksa Rumah Warga Teplan Rw. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Membutuhkan Perhatian Khusus Dari Pemerintah Daerah dan Pusat

,

Pada kesempatan ini perlu diingatkan kembali, kami sebagai warga negara yang tinggal di Teplan Rw. 5 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada tanggal 26 Juli 2018 kami diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak TNI Angkatan Darat (Korem) 061 Suryakencana dengan tindakan pengosongan paksa rumah kami dan tindakan tersebut disertai dengan pemukulan kepada kami.

Kami tinggal dan menetap di Teplan Jl. Kol. Enjo Martadisastra Kedungbadak sejak tahun 1960-an atau sampai saat ini lebih dari 20 tahun dan tidak ada hambatan dalam menempatinya. Kami juga secara turun-temurun melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama kami sendiri, bukan atas nama TNI AD (Korem) 061 Suryakencana. Inilah yang kami nilai sebagai dasar ketidakadilan dimata hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas, dan/atau tanah yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, akan tetapi karena sesuatu hal tentang adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara, misalnya tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, dan tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, kemudian dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dijelaskan bahwa bahwa tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik diri sendiri maupun keluarganya.

Sehubungan dengan yang kami sampaikan ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Bahwa tanah Teplan di Jl. Kol. Enjo Martadisastra Rw. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang kami tempati adalah Tanah Negara.
  2. Sebelum adanya Putusan Pengadilan terkait tanah teplan yang kami tempati dan tinggali, pihak Korem 061 Suryakencana tidak boleh melakukan pengosongan secara paksa.
  3. Pemerintah Kota Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, beserta jajaran lainnya untuk memberikan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya kepada warga tanpa kecuali dalam menempati rumah dan tanahnya secara sah, dan memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun, dan melakukan pengawasan terhadap alternatif penyelesaian yang tersedia terkait tanah negara.
  4. Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor untuk segera memerintahkan kepada Korem 061 Suryakencana menghentikan pengosongan paksa rumah warga Rw. 05 Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, dan memproses kepada yang diduga melakukan pemukulan kepada warga pada saat kegiatan pengosongan tanggal 26 Juli 2018
  5. Kepolisian Resor Kota Bogor untuk menindak tegas kepada siapapun yang melakukan intimidasi dan/atau bertindak main hakim sendiri.

Demikian pernyataan sikap warga Teplan Rw. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. TERIMA KASIH

Bogor, 4 September 2018

Salam,

Perwakilan Warga Teplan Rw. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

Koordinator Lapangan:

  1. Andreas Gorisa Sembiring
  2. Agus Rukminto
  3. Eman Sulaeman
  4. Yani
  5. Jeris Ariansyah

 

Daftar Gugatan terhadap Pendopo 45 - Yayasan Satu Keadilan

LBH KBR: Digugat Karyawan Rp 176 Juta, Hotel Pendopo 45 Terancam Disita

,

Bogor – Kepala Satpam Pendopo 45 Hotel & Resto, Soebarjo (59 tahun) didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) mendaftarkan gugatan terhadap PT. Pendopo 45 Hotel dan Resto ke Pengadilan Negeri Bandung (30/8/2018). Pendaftaran perkara berhasil mendapat registrasi perkara yaitu nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg tentang Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Soebarjo melalui LBH KBR mengajukan gugatan terhadap PT. Pendopo 45 karena selama ini pihak pengusaha tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi hak-hak normatif Soebarjo selaku pekerja paska di-PHK sepihak pada bulan Januari 2018. Upaya Tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor juga telah ditempuh, namun pihak pengusaha masih bersikeras (baca: membandel) dengan tidak mau memenuhi hak-hak normatif yang diminta pekerja.

Melalui gugatan tersebut, LBH KBR meminta agar PT Pendopo 45 disita karena sebagai pekerja yang sudah bekerja selama 16 tahun, Soebarjo dipecat secara sepihak tanpa kesalahan dan tidak melalui prosedur yang seharusnya, seperti adanya surat peringatan terlebih dahulu. Selain itu, ternyata pengusaha juga selama ini memberikan upah kepada pekerja yang nilainya jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor.

Permohonan sita terhadap aset milik PT Pendopo 45 Hotel dan Resto kami masukkan dalam gugatan, untuk menjamin agar pengusaha dapat memenuhi permintaan pekerja,” ujar Guntur Siliwangi, Pembela Umum LBH-KBR.

Gugatan Soebarjo pada PT Pendopo 45 Hotel dan Resto adalah upaya pekerja untuk menggapai keadilan selama hampir 1 tahun sejak di PHK.

Pengusaha selama ini mengabaikan hak-hak pekerja, oleh sebab itu sudah tepat untuk dilakukan gugatan ke pengadilan” urainya.

Dalam gugatannya LBH KBR meminta agar PT Pendopo 45 Hotel dan Resto memenuhi pembayaran hak-hak normatif Soebarjo sebesar Rp. 176.217.164 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari pesangon dan kekurangan pembayaran upah.

Soebarjo berharap keadilan dapat ditegakkan kepadanya yang adalah rakyat miskin.

 

Bogor, 31 Agustus 2018

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH-KBR)

Guntur Siliwangi, S.H (0822-3707-4796)
Pembela Umum