Catatan Diskusi Terfokus Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
“Menjamin Perlindungan HAM & Akses Keadilan Masyarakat”

Hari ini, 4 Agustus 2015 bertempat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) telah dilakukan Diskusi Terfokus Focus Group Discussion untuk menjaring masukan dari pelbagai pihak berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Kota Bogor yang saat ini tengah dalam pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang dihadiri oleh Pansus DPRD dan perwakilan organisasi mahasiswa Kota Bogor.

Sebagai pengantar dalam FGD diawali dengan pemaparan oleh Bapak Abuzar, SE, Anggota DPRD Kota Bogor yang juga Ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum yang menyampaikan progress dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pansus dalam melakukan pembahasan Raperda. Pokok dari masukan adalah bahwa Raperda yang berasal dari inisiatif Pemerintah Kota Bogor prinsipnya akan terus disempurnakan. Poin-poin yang masuk dalam pembahasan terdiri dari penerima bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum, kasus-kasus yang ditangani terdiri dari 3 (tiga) perkara; pidana, perdata dan tata usaha Negara termasuk penanganan non-litigasi.

Sementara Yayasan Satu Keadilan (YSK) memberikan pemaparan pada aspek substansi yang harus dimuat dalam Raperda Bantuan Hukum. Bagaimana Raperda bisa menjamin perlindungan HAM dan Akses Keadilan bagi masyarakat miskin. Perlindungan HAM merupakan Kewajiban Negara (Pemerintah) yang berarti Mengharuskan negara mengambil kewajiban positifnya untuk menghindari pelanggaran HAM. Akses keadilan merupakan hal paling fundamental dalam proses penegakan hukum. Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara menyeluruh. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali, maka harus ada juga persamaan perlakuan (equal treatment). Kedua hal tersebut harus dijawab melalui Raperda untuk menjamin perlindungan HAM dan akses keadilan.

Selanjutnya para peserta yang hadir memberikan masukan sebagai berikut;

Pertama, perihal penerima bantuan hukum (masyarakat miskin) tidak dipersulit harus ada kemudahan akses tidak terjebak oleh birokrasi dan administrasi belaka; sebagai contoh berkenaan dengan syarat tekhnis penerima bantuan hukum yang harus mendasarkan pada Jamkesmas/BPJS dan dokumen kependudukan agar dipastikan dahulu sistem administrasi kependudukan (aminduk) agar ada jaminan yang sesuai, karena sistem aminduk masih banyak menuai persoalan.

Kedua, perihal organisasi pemberi bantuan hukum haruslah organisasi yang benar-benar memiliki kaapsitas, integritas dan pembelaan serta keberpihakan kepada masyarakat miskin. Bukan organisasi-organisais yang hanya mengejar kepentingan tertentu. Sebagai masukan bahwa individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin bisa memberikan pendampingan juga melalui Pengadilan, tidak dibatasi oleh adminsitrasi peradilan;

Ketiga, perihal pengawasan atas proses bantuan hukum tidak diberikan kepada Pemerintah dalam hal ini Walikota atau Biro Hukumnya. Sebagai masukan agar dibentuk Tim Independen yang terdiri dari akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat untuk menjaga konflik kepentingan dalam pengawasan dan pemberian bantuan hukum. Perihal Tim Independen harus dibuatkan Bab tersendiri dalam Raperda Bantuan Hukum.

Keempat, perihal perkara pidana yang ditangai dalam bantuan hukum agar diperluas menjadi pidana khusus (terorisme dan korupsi). Dalam tindak pidana khusus terorisme misalnya sebagian korbannya adalah masyarakat miskin.

Kelima, Raperda harus memasukan Bab khusus bagi penerima bantuan hukum; perempuan, anak, penyandang cacat/difabel, kelompok minoritas yang selama ini mendapatkan dan mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Keenam, perihal transparansi anggaran pemberian bantuan hukum harus transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya termasuk memberikan nggaran bantuan hukum akibat dari kebijakan pemerintah kota, sehingga masyarakat yang menganggap kebijakan pemerintah kota tidak sejalan dengan aturan hukum, maka masyarakat bisa menggunakan anggaran bantuan hukum untuk mengajukan upaya gugatan terhadap Pemerintah.

Ketujuh, perihal sistematika Bab dan pasal per-pasal masih ada beberapa yang tumpang tindih dan pengulangan beberapa redaksi dalam Raperda, sehingga penting kembali mereview secara menyeluruh.

Merespons masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta FGD, Ketua Pansus menyatakan akan membawa masukan tersebut dalam pembahasan yang akan dilakukan oleh Pansus. Sebagai informasi bahwa Raperda Bantuan Hukum ini akan disahkan sekitar akhir agustus atau selambatnya September. Agenda Pansus sendiri dalam waktu dekat akan melakukan hearing atau pertemuan dengan Pemerintah Kota Bogor dan pertemuan dengan pihak lainnya sebelum pengesahan dilakukan. Masukan untuk penyempurnaan Raperda terbuka bagi semua pihak yang ingin memberikan masukan atas Raperda Bantuan Hukum.

Dalam catatan penutup YSK menyampaikan bahwa Draft Raperda Bantuan Hukum yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bogor yang sedang dalam pembahasan oleh Pansus menjadi tantangan dan ujian bagi DPRD Kota Bogor. Sejauh mana Pansus dapat mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sipil untuk peyempurnaan Raperda agar nantinya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin bisa implementatif sehingga jaminan perlindungan HAM dan akses keadilan bisa diwujudkan secara nyata. Jangan ada lagi perlakuan diskriminasi dalam proses penegakan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok minoritas.[]