LBH KBR: Mendesak Penegak Hukum dan Pemda Bogor Menindak Chevron

,

Dugaan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas pengeboran gas yang dilakukan oleh PT. Chevron, di Kampung Cibeureun, Desa Ciasmara, Kabupaten Bogor, harus segera diusut. Berdasarkan informasi yang dikabarkan oleh beberapa media, akibat pencemaran itu, banyak petani ikan merugi. Sebabnya, aliran sungai yang digunakan ikut tercemari.
Desakan pengusutan ini secara segera, dalam kerangka untuk menghindari dampak buruk pencemaran yang lebih meluas lagi. Di sisi lain, hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, ialah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD RI 1945, sehingga tanpa didesak sekalipun, negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, dalam dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengeboran gas oleh PT. Cevron ini, perlu dilakukan audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu indikator penilaian ketaatan ini, harus merujuk pada asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), seperti asas: kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, dan lain sebagainya.

Juga diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Limbah B3 merupakan limbah beracun. Kalau terbukti bahwa PT. Cevron juga memproduksi limbah B3 ini, maka proses hukum dengan penerapan asas tanggungjawab mutlak (strict liability) harus ditegakkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, LBHKBR sebagai organisasi bantuan hukum yang juga member perhatian pada pemajuan hak-hak asasi manusia (hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih) mendesak:

  1. Pemda Kabupaten Bogor bersama aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan atas dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Cevron di Kampung Cibeureun, Desa Ciasmara,
  2. Kabupaten Bogor. Apabila terbukti telah terjadi pencemaran, maka PT. Cevron harus diproses secara hukum dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian dan melakukan pemulihan lingkungan.
  3. Dalam penyelidikan ini, LBHKBR mendorong agar ijin usaha PT. Chevron ditinjau ulang.
    Warga – masyarakat yang terkena dampak langsung, terlibat aktif menyuarakan dugaan pencemaran lingkungan hidup yang dimaksud, agar terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan bersih.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Bogor, 8 Mei 2015

LBH Keadilan Bogor Raya

Prasetyo Utomo, S.H.
Direktur Eksekutif

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *