YSK: Walikota Bogor Melanggar HAM dan Memprovokasi Sikap Intoleransi Warga

,

Surat Edaran Walikota Bogor Melanggar HAM dan Memprovokasi Sikap Intoleransi Antar Warga

Yayasan Satu Keadilan menyayangkan sikap reaktif beberapa ormas di Kota Bogor yang merencanakan kegiatan Parade Tauhid untuk memberi dukungan kapada Walikota Bogor membekukan aktifitas Syiah, Ahmadiyah dan kelompok keyakinan lainnya yang mereka nilai sesat. Sangat disayangkan karena kegiatan ini mengarah pada penyebaran kebencian kepada keyakinan kelompok masyarakat lainnya.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Bogor, pada tanggal 27 Oktober 2015 telah beredar pesan yang berisi seruan kepada ormas-ormas Islam di Bogor terkait dengan rencana kegiatan Parade Tauhid pada hari Jumat, 30 Oktober 2015. Pesan ini disebarluaskan oleh kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Muslim Bogor.

Kami menilai Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 300/321-Kesbangpol terkait dengan himbauan pelarangan perayaan Asyura telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Surat Edaran tersebut berpotensi mengarahkan sikap intoleransi antar warga masyarakat.

Walikota Bogor, Bima Arya menyampaikan bahwa Surat Edaran tersebut dikeluarkan karena mempertimbangkan kondusifitas kantibmas di Bogor. Kami berpendapat bahwa alasan Walikota tersebut tidak mencerminkan sikap pejabat pemerintah yang seharusnya mengayomi setiap warganya, tidak terkecuali karena perbedaan agama atau keyakinan, apalagi kebijakan Walikota tersebut hanya untuk mengakomodir aspirasi salah satu kelompok warga saja. Adapun alasan pertimbangan kondusifitas kantibmas dari Walikota patut dipertanyakan, tidak ada situasi keamanan darurat di Kota Bogor yang dapat dijadikan alasan pengecualian bagi Negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya. Keluarnya surat edaran Walikota Bogor tersebut justeru menjadi mesiu bagi kelompok-kelompok yang tidak menginginkan kedamaian di Negara ini.

Indonesia adalah Negara yang menjunjung keberagaman agama dan keyakinan warganya termasuk pelaksanaan ajaran, ibadat dan perayaan hari-hari besar agama dijamin dalam konstitusi dan hak asasi manusia. Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberi jaminan bagi setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya termasuk pemerintah berkewajiban untuk menjamin pelaksananaan ajaran sesuai dengan agama atau keyakinan warganya.

Menyikapi hal ini, Kami mendesak kepada Presiden RI sebagai kepala pemerintahan untuk menegaskan kembali kewajibannya untuk meghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap warga Negara untuk memeluk agama dan keyakinannya. Melalui Menteri Dalam Negeri, mendesak untuk segera memanggil Walikota Bogor, Bima Arya untuk mengklarifikasi dan mencabut Surat Edaran tersebut.

Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia penting untuk segera mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Walikota Bogor karena Surat Edaran tersebut telah mengakibatkan terlanggarnya hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap orang.

Adanya rencana kelompok ormas yang mengatasnamakan Masyarakat Muslim Bogor untuk melaksanakan Parade Tauhid pada tanggal 30 Oktober 2015, kami mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum karena sesuai dengan pesan yang beredar di masyarakat, kegiatan tersebut berpotensi menjadi sarana untuk ujaran kebencian (hate speech). Kami mengingatkan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap anggota kepolisian dalam penanganan ujaran kebencian nomor: SE/6/X/2015 untuk menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam bertindak mengawasi, mencegah dan menegakkan hukum setiap kegiatan dan tindakan ujaran kebencian.

Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi atas ajakan intoleransi yang dilakukan pihak-pihak tertentu dengan tetap memperkuat kebersamaan membangun Indonesia damai dalam kebhinekaan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Bogor, 29 Oktober 2015

Yayasan Satu Keadilan

Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *