Mengawal Pemilu Berkualitas: Menolak Politisasi Identitas

Menyongsong perhelatan pesta demokrasi tahun 2024, politisasi identitas masih menjadi salah satu tantangan dalam demokrasi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia peningkatan politik identitas juga
dimainkan oleh para politisi di dunia, seperti di era pemerintah Donald Trump di Amerika dan Narendra Modi di India yang terbukti ampuh memancing emosi massa. Sebagaimana kita ketahui, ketika identitas agama, etnis dan ras dijadikan sebagai narasi politik, akan sangat mengancam demokrasi dan kerukunan umat beragama.

Sisa politisasi identitas pada Pemilu 2014, dan puncaknya Pilkada DKI 2017, serta Pilpres 2019, bak api dalam sekam akan selalu menjadi potensi yang mengancam kebangsaan dan kebhinekaan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai pelaksana dan pengawas pemilu, memformulasikan instrumen peraturan untuk membendung dan mengatasi politisasi identitas. Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah dengan tegas mengatur tentang pelarangan politik identitas, ujaran kebencian atas dasar SARA, dan pelarangan penggunaan tempatibadah. Disambut pula dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang setidaknya tercatat telah 5 kali menyampaikan penegasan pelarangan dan penolakan terhadap politik identitas pada Pemilu 2024. Alih-alih hanya sebagai pernyataan semu dan preseden buruk, namun, harus dikawal demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, yang mengedepankan semangat kebangsaan.

Oleh karena itu, peran dari masyarakat sipil sebagai salah satu kekuatan politik, sudah selayaknya tidak
hanya diposisikan sebagai pihak di “luar pagar” (outsider). Inisiatif “Deklarasi Pemilu Damai, Bersih dan
Demokratis” yang dihasilkan oleh jaringan masyarakat sipil dalam “Kemah Titik Temu” (Bogor, 13-14
Februari 2023) adalah ikhtiar penting dalam membangun diskursus pemilu yang berkualitas, tanpa politisasi identitas. Dengan ini, masyarakat sipil merumuskan 9 (sembilan) sikap untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024:

1. Menuntut pemerintah pusat agar memastikan Pemilu 2024 terlaksana sesuai agenda yang telah
   dirancang oleh KPU.
2. Menolak segala bentuk politisasi identitas dan SARA, serta aksi-aksi lain yang dapat mereduksi
   semangat kebhinekaan dan kebangsaan.
3. Mengajak semua pihak untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk meneguhkan
   nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan, tanpa diskriminasi atas dasar apapun.
4. Menuntut pemerintah mencegah dan menindak segala bentuk politisasi identitas yang berpotensi
   mengintimidasi, dan mempersekusi golongan tertentu. Pelaksanaan Pemilu 2024 harus tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak atas rasa aman dengan
   menciptakan ruang aman bagi kelompok masyarakat sipil, pers, minoritas etnis, agama dan gender.
6. Menolak setiap bentuk eksploitasi perempuan sebagai objek kampanye politik dalam meraih suara
   pemilih.
7. Menuntut KPU dan Bawaslu melaksanakan pemilu secara independen, demokratis, berintegritas,
   dan menjunjung tinggi semangat HAM serta keberagaman.
8. Menyerukan kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong terselenggaranya pemilu yang damai, bersih, dan demokratis.
9. Menagih janji pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyelenggarakan pemilu 2024 yang
   bebas dari politisasi identitas.

Bogor, 14 Februari 2023

Dentiara D.S
Alam Raya Bahagia Bogor

M. Hilman
PPDI Kota Bogor

Muhammad Isnur
YLBHI

Agus Safrudinnur
GUSDURIAN BOGOR

Eva Sibarani
HKBP Betlehem Cilebut

Halili Hasan
SETARA Institute

Syamsul Alam Agus
Yayasan Satu Keadilan

Susan
KOPEL Jabodetabek

Nan Sumiroy
L.C.K

Angelique Maria Cuaca
Pelita Padang

Ael
YIFoS Indonesia

Ade Firmansyah
JAI Depok

Saraswati
Penghayat Kapribaden

Surti Handayani
PPMAN

Venolia
WCC Mawar Balqis

Puja Monica Rahayu
Gerpuan UGJ

Pepiks Griff

KUUB

Nabil Ali
SOBAT KBB

Dawes Benny Sitompul
HKBP Betlehem Cilebut

Ataul Wahab K
AMSA

Hendrikus M S
Gereja Tulang Kuning

Thowik
SEJUK

Darius Leka
ISKA

M. Isrofil
Komunitas Taring Babi

Zevinus Sema
JPIC Semplak

Evelin Cabuy
Peace Leader

Anisa
Pejuang Waktu

Marsel
PGI-S Kota Depok

Indah Dianita
Metamorfosis

Retno Lestari
MLKI

Naditya
Queer Camp

Nur Eki F
Muhammadiyah

Agus Hadi Luthfiansyah
PUI

Ahmad Masihudin
PB JAI

Fatimahtuzahro
Buper Joglo
Bangkongrean