Diskusi Publik: Menguji Keadilan Publik Dalam Pasal 156a KUHP
Pasal Penghinaan Presiden, Ancaman Terhadap Demokrasi dan HAM
Tim Hukum : Negara Telantarkan Ribuan Eks Gafatar
Cara Tuntut Negara Tegakkan Kebebasan Beragama
Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, MKD DPR RI Di Gugat
Protes Perusahaan Perusak Lingkungan, Aktivis Ditangkap Polres Bogor
Pentingnya Jaminan Perlindungan HAM dan Akses Keadilan Masyarakat dalam Raperda Bantuan Hukum Kota Bogor
“Menjamin…
Diskusi Publik : Korupsi, Kriminalisasi dan Agenda Reformasi Kepolisian
Yayasan Satu Keadilan yang tergabung dalam Koalisi…
Konsolidasi Nasional Sobat KBB
Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan…
LBH KBR Laporkan Hakim Perkara Perbudakan PRT ke Komisi Yudisial
Vonis Ringan Untuk Istri Jenderal Penyekap PRT di Bogor
Membela PRT Korban Kekerasan dan TPPO, Sugeng di Laporkan Ke Polisi
Diskusi Publik: Menguji Keadilan Publik Dalam Pasal 156a KUHP
Sejarah lahirnya Pasal 156a KUHP, adalah sejarah diskriminasi, penyingkiran, dan penundukkan kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Pasal ini lahir, salah satunya disebabkan oleh terbitnya Penpres 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian menjadi undang-undang. Puluhan orang telah dipenjara karenanya. “Setidaknya, saat ini ada 6 (enam) orang yang sedang menjalani proses hukum dan […]
Pasal Penghinaan Presiden, Ancaman Terhadap Demokrasi dan HAM
Pakar hukum Jimly Asshiddiqie tak setuju dengan usulan pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden. Jimly menilai, menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dengan dalih presiden adalah lembaga negara tak masuk akal. “Lambang itu sudah diatur sendiri pada Pasal 36. Lambang negara kan Garuda. Jadi itu teori feodal yang menganggap presiden lambang negara,” kata mantan […]
Tim Hukum : Negara Telantarkan Ribuan Eks Gafatar
Lebih dari 5.000 jiwa anggota eks Gafatar nasibnya terlunta-lunta. Pemerintah hanya memberikan janji-janji kosong. Sementara harta benda warga eks Gafatar sudah habis dihancurkan oleh pengusiran sistematis dari Pulau Kalimantan yang melibatkan aparat negara. Kini mereka pun mengalami kesulitan dalam membangun kembali masa depannya. Selain karena diskriminasi yang tidak putus dari aparat pemerintahan, masyarakat juga terus […]
Cara Tuntut Negara Tegakkan Kebebasan Beragama
Tujuan utama pemantauan dan pendokumentasian kebebasan beragama dan berkepercayaan (KBB) adalah untuk memastikan kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak beragama warganya berjalan sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan HAM. Demikian disampaikan Syamsul Alam Agus dari Yayasan Satu Keadilan dalam Training Komunikasi, Dokumentasi dan Advokasi KBB yang digelar Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK) dan Solidaritas Korban […]
Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, MKD DPR RI Di Gugat
Gugatan diajukan oleh sejumlah warga negara melalui LBH Keadilan Bogor Raya karena menutup kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menjerat Setya Novanto tanpa putusan apapun Dipenghujung tahun 2015, sejumlah warga Negara Indonesia dari latar belakang profesi yang berbeda resmi mendaftarkan gugatan kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Gugatan tersebut dilayangkan setelah persidangan […]
Protes Perusahaan Perusak Lingkungan, Aktivis Ditangkap Polres Bogor
Penangkapan Syarat Dengan Pelanggaran Untuk Membungkam Kritik Pembela HAM Muhammad Miki (MM), aktivis lingkungan hidup yang gencar mempersoalkan aktivitas perusahaan penambangan di Gunung Kandaga di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pogor pada tanggal 11 Agustus 2015. Penangkapan sewenang-wenang ini menuai protes ratusan warga Kampung Kebon Jambe, RT/RW 006/002 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. […]
Pentingnya Jaminan Perlindungan HAM dan Akses Keadilan Masyarakat dalam Raperda Bantuan Hukum Kota Bogor
Catatan Diskusi Terfokus Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin “Menjamin Perlindungan HAM & Akses Keadilan Masyarakat” Hari ini, 4 Agustus 2015 bertempat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) telah dilakukan Diskusi Terfokus Focus Group Discussion untuk menjaring masukan dari pelbagai pihak berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Kota […]
Diskusi Publik : Korupsi, Kriminalisasi dan Agenda Reformasi Kepolisian
29 Mei 2015 Yayasan Satu Keadilan yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Polri (KOREKSI) menyelenggarakan diskusi publik di Universitas Katolik (Unika) Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, 29 Mei 2015. Pembahasan diskusi meliputi topik “Korupsi, Kriminalisasi dan Agenda reformasi Polri” ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua KPK non aktif, DR. Bambang Widjojanto, S.H, M.H. […]
Konsolidasi Nasional Sobat KBB
11 Mei 2015 Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (SOBAT KBB) menyelenggarakan Konsolidasi Nasional yang dihadiri oleh Dinamisator Wilayah Sobat KBB dari Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jogyakarta, Bogor, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Pengurus Seknas Sobat KBB, Pendamping serta perwakilan komunitas korban KBB yang mewakili Penghayat Kepercayaan Sapto Dharmo dan […]
LBH KBR Laporkan Hakim Perkara Perbudakan PRT ke Komisi Yudisial
KOTA BOGOR, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 216/Pid.B/2014/PN.Bgr tentang perbudakan 17 Pembantu Rumah Tangga dengan Terdakwa Mutiara Situmorang dilaporkan ke Komisi Yudisial pada tanggal 4 Maret 2015, Prasetyo Utomo selaku Direktur Eksekutif LBH KBR mendatangi langsung KY dengan membawa bukti-bukti pelanggaran Hukum dan Kode Etik Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan […]
Vonis Ringan Untuk Istri Jenderal Penyekap PRT di Bogor
KOTA BOGOR, Setelah setahun, PN Negeri Kota Bogor akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Mutiara Situmorang, pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mutiara, yang juga isteri seorang Purnawiran Jenderal Polisi tersebut, di vonis 1 (satu) tahun. Vonis ini, jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Terdakwa 5 (lima) tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh […]
Membela PRT Korban Kekerasan dan TPPO, Sugeng di Laporkan Ke Polisi
Sugeng Teguh Santoso (STS), adalah Pembela dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) yang juga merupakan Ketua Yayasan Satu Keadilan, Kuasa Hukum 17 PRT yang menjadi korban kekerasan dan TPPO yang dilakukan oleh Mutiara Situmorang, istri seorang Jenderal (Purn) Polri di Kota Bogor pada Maret 2014 lalu. Sugeng dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik […]
