Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam UU KIP terdapat pengelompokan informasi diantaranya Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia (pasal 17 UU KIP).

Sejalan dengan semangat disahkannya UU KIP ini, Yayasan Satu Keadilan menetapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi dan dokumentasi yang didasarkan kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Yayasan Satu Keadilan ini disusun dengan mengutamakan pertimbangan hak untuk tahu dari publik dan berdasarkan pada prinsip keterbukaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Yayasan Satu Keadilan menyajikan informasi publik dalam dua klasifikasi, yaitu (1) Yayasan Satu Keadilan secara aktif mengumumkan sejumlah informasi berkala kepada publik melalui situs www.satukeadilan.org dan social media resmi yang telah ditentukan, dan (2) Yayasan Satu Keadilan menyediakan informasi publik lainnya berdasarkan permintaan sebagaimana yang diatur dalam UU KIP.

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca atau disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Dokumen adalah informasi yang telah terdokumentasi dalam berbagai kemasan baik cetak maupun elektronik atau sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan, misalnya dalam bentuk laporan, buku, pernyataan sikap, informasi dalam website.
4. Jenis informasi adalah informasi yang telah diklasifikasikan sesuai dengan mandat UU KIP yaitu informasi serta merta, informasi yang disajikan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID Yayasan Satu Keadilan mendapatkan mandat dari Direktur Yayasan Satu Keadilan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi.
6. Mekanisme perolehan informasi dan dokumentasi adalah tata cara yang diberlakukan Yayasan Satu Keadilan kepada setiap pemohon informasi ketika mengajukan permintaan informasi.
7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jenis informasi umum yang tersedia di Yayasan Satu Keadilan, diantaranya :

1. Informasi tentang profil organisasi;
2. Program kerja dan kegiatan organisasi;
3. Struktur organisasi dan perubahannya;
4. Penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
5. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
6. Keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Informasi tentang kegiatan dan kinerja organisasi setiap tahun;
2. Informasi tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
3. Informasi tentang jumlah laporan pengaduan dan status penanganannya.

1. Hasil keputusan dan kebijakan organsasi beserta pertimbangan dan dokumen pendukungnya;
2. Informasi yang disampaikan wakil organisasi dalam pertemuan terbuka di muka umum;
3. Prosedur kerja organisasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
4. Ringkasan laporan mengenai pelayanan akses informasi;
5. Materi siaran pers organisasi
6. Agenda (kegiatan) penting yang diselenggarakan oleh Yayasan Satu Keadilan.

1. Identitas/data pelapor, saksi dan korban yang menyampaikan pengaduan ke Yayasan Satu Keadilan;
2. Laporan kasus dan dokumen pendukungnya yang masih dalam proses investigasi dan/atau belum dilaporkan secara resmi kepada lembaga penegak hukum;
3. Laporan kasus beserta dengan dokumen/data/bukti yang mendukung proses penyelidikan/penyidikan yang berlangsung pada penegak hukum;
4. Dokumen/data/bukti yang mendukung dan digunakan pada proses persidangan kasus yang sedang ditangani;
5. Laporan keuangan organisasi yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
6. Informasi rahasia organisasi;
7. Informasi tentang perjanjian dengan Pihak Ketiga tanpa seijin kedua belah pihak;
8. Informasi tentang surat menyurat dengan pihak lain maupun internal Yayasan Satu Keadilan yang menurut sifatnya rahasia;
9. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual tanpa seijin kedua belah pihak;
10. Informasi yang tidak bisa diungkapkan berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku;
11. Informasi yang jika diberikan akan mengganggu :
    1. Privasi seseorang;
    2. Kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
    3. Upaya penegakan hukum yang berlangsung;
    4. Proses penyusunan kebijakan;
    5. Keselamatan staf badan pekerja, volunteer dan mitra organisasi
12. Informasi lainnya yang ditentukan oleh PPID dan Ketua Yayasan Satu Keadilan selaku atasan PPID;
13. Penolakan atas informasi yang dikecualikan ini akan diberitahukan alasannya secara tertulis kepada pemohon informasi;
14. Informasi yang masuk dalam klasifikasi pengecualian diatas dapat diakses bilamana terjadi alasan sebagai berikut :
    1. Beberapa informasi yang masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dapat dipertimbangkan untuk diberikan dengan ketentuan menghitamkan atau mengaburkan bagian yang dikecualikan;
    2. Informasi yang masuk klasifikasi dikecualikan akan dapat dibuka setelah dinyatakan wajib dibuka oleh Komisi Informasi atau Pengadilan dengan keputusan tetap.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yayasan Satu Keadilan berdasarkan pada surat Ketua Yayasan Satu Keadilan;
2. PPID adalah Staf Yayasan Satu Keadilan yang ditugaskan mengelola dan melayani informasi serta dokumentasi di Yayasan Satu Keadilan, meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi;
3. PPID yang ditunjuk harus melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik terhadap informasi yang telah diklasifikasikan informasi dikecualikan oleh organisasi.

Tanggungjawab PPID Yayasan Satu Keadilan
Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Yayasan Satu Keadilan bertanggungjawab:

1. Mengkoordinasikan penyimpanan/pendokumentasian seluruh informasi dari setiap Divisi/Biro/Unit Kerja di Yayasan Satu Keadilan yang diserahkan kepadanya;
2. Mendorong pimpinan setiap Divisi/Biro/Unit Kerja untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada dibawah penguasaannya, sesuai dengan format-format pendokumentasian yang telah ditetapkan dan kemudian menyerahkannya kepada PPID Yayasan Satu Keadilan secara berkala;
3. Melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik sebelum mengecualikan informasi dan/atau membuka informasi yang masuk klasifikasi informasi yang dikecualikan;
4. Menyertakan alasan pengecualian secara tertulis dengan jelas dan tegas;
5. Menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan;
6. Melayani, meneruskan dan memastikan pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan yang diatur dalam UU KIP termasuk turunannya;
7. Bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan Satu Keadilan atas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya.

Wewenang PPID Yayasan Satu Keadilan
PPID Yayasan Satu Keadilan memiliki wewenang sebagaimana berikut:

1. Menugaskan petugas informasi untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan
2. Bersama dengan Ketua Yayasan Satu Keadilan sebagai atasan langsungnya memutuskan suatu informasi boleh diakses publik atau tidak;
3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohonkan termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan yang jelas dan tegas kepada pemohon informasi;
4. Memberikan mandat kepada petugas informasi jika berhalangan yang disebabkan karena sakit, cuti atau sedang melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Ketua Yayasan Satu Keadilan.

Pelayanan informasi mengedepankan asas sederhana, jelas, cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Untuk memohonkan informasi, pemohon dapat melakukan dengan ketentuan berikut :

1. Pelayanan informasi dilakukan saat jam kerja melalui pengumuman dan melalui prosedur permintaan atau permohonan informasi secara langsung.
2. Permintaan informasi secara langsung dapat menghubungi Sdra David selaku petugas informasi di nomor telpon +62895-1428-7653 atau melalui email satu.keadilan@gmail.com , atau office@satukeadilan.org, atau melalui website satukeadilan.org (dengan mengisi dan mengirim form permohonan informasi), atau datang langsung ke Kantor Yayasan Satu Keadilan, Jl. Parakan Salak No. 1, Desa Kemang, Kec. Kemang, Kab. Bogor
3. Pemohon informasi disarankan mengajukan permintaan informasi secara tertulis dengan wajib menyampaikan identitas lengkap, antara lain :
   1. Nama dan alamat lengkap sesuai dengan KTP;
   2. Nomor telpon pemohon yang dapat dihubungi;
   3. Melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku;
   4. Jenis dan bentuk informasi yang dimintakan/dimohonkan;
   5. Rincian alasan permintaan informasi; dan
   6. Cara penyampaian informasi yang akan diberikan.
4. Permintaan dapat ditujukan kepada Sdra Syamsul Alam Agus, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yayasan Satu Keadilan.
5. Pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara tertulis berhak mendapatkan salinan penyampaian permintaan informasi;
6. PPID Yayasan Satu Keadilan mencatat semua permintaan informasi dari pemohon, baik hanya untuk melihat, mendapatkan salinan termasuk ada tidaknya informasi yang tersedia maupun penolakan yang karena terkait dengan klasifikasi informasi yang dikecualikan;
7. Permintaan informasi akan dilayani dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap. Jika permintaan informasi membutuhkan waktu lebih dari 10 hari kerja, maka Yayasan Satu Keadilan akan meminta waktu perpanjangan maksimal 7 hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi tersebut;
8. Yayasan Satu Keadilan tidak mengenakan biaya untuk jenis informasi yang tersedia secara elektronik. Biaya hanya dikenakan untuk bahan cetak komputer (print) 500,-/lembar dan fotokopi Rp. 300,-/lembar serta ongkos kirim tercatat. Untuk permintaan dimana dokumen tersebut merupakan produk yang diperjualbelikan maka Yayasan Satu Keadilan akan membebankan pemohon sesuai dengan harga umum yang berlaku.

Kepada pemohon informasi berhak mengajukan keberatan terhadap layanan informasi publik Yayasan Satu Keadilan atau terhadap tanggapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yayasan Satu Keadilan, sebagaimana UU KIP, dapat mengajukan surat keberatan kepada Ketua Yayasan Satu Keadilan selaku atasan PPID Yayasan Satu Keadilan melalui satukeadilan@gmail.com. Setiap permohonan keberatan akan ditanggapi paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam pencatatan keberatan.